Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Keberadaan Notaris di tengah masyarakat dibutuhkan sebagai seorang Pejabat Umum yang keterangannya dapat dipercaya dan dapat menjadi bukti yang kuat. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Akta Notaris merupakan Akta Autentik yang dibuat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, namun Akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang di bawah tangan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, pembuatan akta kerap terjadi pelanggaran, ketidaksesuaian, dan ketidaksepahaman yang dapat menyebabkan persengketaan di kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu permasalahannya berkaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta, dan akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan akibat hukum dari pembuatan akta autentik dengan merekayasa tandatangan dan mendeskripsikan pertanggungjawaban notaris akan kelalaian yang telah ikut andil dalam pembuatan akta dalam kasus ini, karena akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak yang menghadap kepadanya dan notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta yang dibuatnya tersebut.

---

ABSTRACT The presence of a Notary in among of a society is necessary needed as a Public Official whose statement can be trusted and can be strong evidence. Notary is the authorized General Office to make an Authentic Act. The Notarial Deed is an Authentic Deed made based on the procedures specified in the Act of Notary Position. Notary deed is a perfect evidence instrument, but it could have no power if it violates the provisions of the Act of Notary Position. In practice, the making of deeds often occurs violations, nonconformities, and disagreements that can cause disputes in community life. So from that the problem relates to the notary's responsibility as a public official in making deeds, and the legal consequences of the Notary's actions. This research use juridical normative method while the author had taken qualitative method and data collection tools for data analysis included documents or library materials. this study aims to describe the legal consequences of making authentic deeds by manipulating signatures and describing the notary's responsibility for negligence that has contributed to the making of the deed in this case because a notary deed is made based on the wishes of the parties facing it and the notary is responsible for the formal truth of the deed.

Abstrak :
[PT Bank Commonwealth merupakan sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan salah satu jenis perusahaan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian. Dengan kerja sama tersebut, Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ditawarkan kepada nasabah. Asuransi Benda Jaminan yaitu Objek Asuransi yang mengalami kerugian, pada dasarnya akan diganti oleh pihak asuransi sesuai dengan yang dinyatakan di dalam polis. Jika kerugian yang terjadi di luar yang dinyatakan di dalam polis, maka hal tersebut tidaklah diganti berapapun nilai kerugiannya. PT Bank Commonwealth berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/35/DPNP merekomendasikan kepada nasabah yang telah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk mengasuransikan rumahnya dengan Lembaga Asuransi yang bekerjasama dengan PT Bank Commonwealth yaitu PT Asuransi X yang mana Lembaga Asuransi X juga merupakan nasabah PT Bank Commonwealth. Peran Bank disini terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi mitranya.Tulisan ini difokuskan pada penolakan klaim asuransi yang sesuai dengan Hukum dan juga rekomendasi yang di berikan oleh Bank Kepada nasabah diatur oleh hukum serta tanggung jawab dari Bank jika ada penolakan klaim asuransi nasabahnya oleh mitranya . Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan dan didukung wawancara kepada informan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12/35/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance), mengatur sampai sejauh mana tanggung jawab bank terhadap nasabah, yaitu tentang Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi mitra Bank), terutama adanya klausula yang menyatakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan bancassurance, dalam hal untuk model bisnis Referensi dan/atau Kerjasama Distribusi, Bank tidak menanggung Risiko atas produk asuransi yang dijual.;PT Bank Commonwealth is a company that works closely with one of the types of companies which may conduct insurance business. With this partnership, Credit Products (KPR) offered to customers. Insurance Guarantee Objects, Objects of Insurance namely the loss, will essentially be replaced by insurance in accordance with the stated in the policy. If the losses which occur outside stated in the policy, then it is not changed regardless of the value of the losses. PT Bank Commonwealth by Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 12/35 / DPNP recommend to customers who have filed mortgage (KPR) to insure his home with the Insurance Institute in cooperation with PT Bank Commonwealth, namely PT Asuransi X which the X Insurance Institute also are customers of PT Bank Commonwealth. Bank role here is limited as intermediaries in transmitting information insurance products of its partners. This study focused on denial of insurance claims in accordance with the law and also the recommendations given by the Bank To the customers governed by the laws and the responsibility of the Bank if there denial insurance claims its customers by its partners. This study is a normative juridical research by conducting legal research literature as well as informant interviews. The type of data used is secondary data. The analytical method used is qualitative method. Based on the Circular No. 12/35 / DPNP regarding Implementation of Risk Management for Banks Marketing Activities Cooperation with Insurance Company (Bancassurance), regulate the extent to which the responsibility of banks to clients, which is about the clarity of the rights and obligations of each party (Bank and Bank partner insurance companies), particularly the clause that states the responsibility of each party in conducting bancassurance, in terms of business models Reference and / or Cooperation Distribution, the Bank does not bear the risk on insurance products sold., PT Bank Commonwealth is a company that works closely with one of the types of companies which may conduct insurance business. With this partnership, Credit Products (KPR) offered to customers. Insurance Guarantee Objects, Objects of Insurance namely the loss, will essentially be replaced by insurance in accordance with the stated in the policy. If the losses which occur outside stated in the policy, then it is not changed regardless of the value of the losses. PT Bank Commonwealth by Bank Indonesia Circular Letter (SEBI) No. 12/35 / DPNP recommend to customers who have filed mortgage (KPR) to insure his home with the Insurance Institute in cooperation with PT Bank Commonwealth, namely PT Asuransi X which the X Insurance Institute also are customers of PT Bank Commonwealth. Bank role here is limited as intermediaries in transmitting information insurance products of its partners. This study focused on denial of insurance claims in accordance with the law and also the recommendations given by the Bank To the customers governed by the laws and the responsibility of the Bank if there denial insurance claims its customers by its partners. This study is a normative juridical research by conducting legal research literature as well as informant interviews. The type of data used is secondary data. The analytical method used is qualitative method. Based on the Circular No. 12/35 / DPNP regarding Implementation of Risk Management for Banks Marketing Activities Cooperation with Insurance Company (Bancassurance), regulate the extent to which the responsibility of banks to clients, which is about the clarity of the rights and obligations of each party (Bank and Bank partner insurance companies), particularly the clause that states the responsibility of each party in conducting bancassurance, in terms of business models Reference and / or Cooperation Distribution, the Bank does not bear the risk on insurance products sold.]

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi tanggung jawab manajemen Dana Pensiun ABC dalam menyediakan dokumen inspeksi yang diminta selama proses audit oleh auditor eksternal. Manajemen Dana Pensiun BC merupakan pihak yang menjadi auditee dalam laporan ini. Pengujian dilakukan untuk memastikan tanggung jawab manajemen dalam menyediakan dokumen sesuai dengan permintaan auditor. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai auditee dalam menyediakan dokumen yang diminta dalam proses audit sesuai dengan SA 200. ......This internship report aims to evaluate the responsibility of Pensiun Fund ABC management in providing the documents requested during the audit process by the external auditor. Management of Pension Fund ABC is the auditee in this report. Tests are carried out to ensure that management's responsibilities are fulfilled in providing the documents as requested by the auditors. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the management has been able to carry out its duties as an auditee in providing the documents requested in the audit process in accordance with SA 200.

Abstrak :
Perjanjian kawin dibuat untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta dibuat dengan akta otentik untuk kepastian tanggal akta dan didaftarkan agar berlaku pada pihak ketiga yang terikat dengan para pihak pembuat perjanjian kawin. Akta otentik ini dibuat di hadapan pejabat berwenang, yakni seorang Notaris yang tunduk pada suatu undang-undang khusus yang mengatur jabatannya termasuk tugas, kewajiban serta tanggung jawabnya dalam membuat akta, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan tidak dibuatnya akta perjanjian kawin yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan, maka akta perjanjian kawin tersebut bisa dianggap cacat hukum dan batal demi hukum dan menjadikan para pihak berada dalam persatuan harta perkawinan. Dalam penulisan ini, kasus yang diangkat adalah kasus dimana diadakannya sebuah perjanjian kredit dan perjanjian jaminan yang dibuat oleh Almarhum Suhendro Halim dengan PT Bank Negara Indonesia berdasarkan perjanjian kawin yang cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan yang berakibat pada dikembalikannya jaminan tersebut ketika harus dieksekusi kepada Ny. Ratnaria Tjandrasa sebagai penggugat bersih dari jaminan. Dari sini kemudian penulis melakukan penelitian yuridis normatif tentang tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam membuat akta perjanjian kawin serta upaya hukum seperti apakah yang dapat dilakukan pihak ketiga yang dirugikan karena berada dalam posisi tidak memiliki jaminan untuk pelunasan hutang perjanjian kredit yang masih berjalan.

---

The prenuptial agreement is made to deviate from the union of the marital assets which stipulated in the law and made with an authentic deed for certainty of the date and registered to apply to third parties whose bound by the prenuptial agreement makers. This authentic deed made before an authorized official, a Notary who is subject to a special law that regulates his position including his duties, obligations and responsibilities in making a deed, namely Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 years 2004 concerning Notary Position. With the absence of a prenuptial agreement deed in accordance with predetermined legal rules, the prenuptial agreement deed can be deemed legally flawed and null and void and makes the parties in the union of marital assets. In this paper, the case raised is the case in which a loan agreement and guarantee agreement was made by the late Suhendro Halim with PT Bank Negara Indonesia based on a prenuptial agreement that was legally flawed and null and void and was not registered with the marriage registrar employee who resulted in the return of collateral when it must be executed to Ny. Ratnaria Tjandrasa as the plaintiff free from collateral status. From this case, the writer conducts a normative juridical analysis about the responsibility of the Notary in carrying out his position in making prenuptial agreement deeds and what legal remedies can be done by third parties who are disadvantaged because they are in the position of having no collateral for repayment for the loan agreement.

Abstrak :
Tesis ini membahas latar belakang Notaris tidak membayarkan uang yang dititipkan pembeli dan tanggung jawab Notaris mengenai janji lisan jika di kemudian hari timbul permasalahan di antara para pihak untuk. Untuk menjawab permasalahan dilakukan penelitian deskriptif analitis dan pengolahan data secara kualitatif serta kesimpulan secara induktif. Tindakan Notaris yang tidak membayarkan uang tersebut merupakan tindakan yang mewujudkan sikap netral dan melindungi kepentingan para pihak. Tanggung jawab Notaris mengenai janji lisan yang di kemudian hari menimbulkan masalah, maka sesuai ketentuan UUJN pasal 59 ayat (1) Notaris membukukan surat di bawah tangan sehingga Notaris bukan pihak dalam Akta dan dibebaskan dari segala tuntutan penjual.

---

This thesis discusses about Notary who defaulted the payment deposited by the buyer on an agreement. The agreement regulates the responsibilities regarding oral agreement between the parties in the future if problems arise between the parties. This thesis will discuss mainly about the consequences of an oral agreement. This thesis use research analytical descriptive method and qualitative data processing as well as inductive inference. The Notary who defaulted the payment is an action that embodies an attitude of neutrality and protect the interests of the parties. Notary responsibilities regarding oral agreement that in the future pose a problem, then appropriate Indonesian Regulation Regarding to Notary provisions of Article 59 paragraph (1) Notary is just a writer of an agreement thus made the Notary is not a party to the deed and of all charges sellers.

Abstrak :
ABSTRAK
Perbankan merupakan salah satu penggerak perekonomian dalam suatu negara. Perbankan memberikan jasa dalam sektor keuangan kepada masyarakat melalui simpanan dan pinjaman atau kredit. Dalam pemberian fasilitas kredit kepada nasabah, bank dapat menerima agunan dari debitur. Agunan tersebut dapat dilakukan pengikatan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan atau hipotek. Fungsi dari pemberian jaminan kebendaan tersebut adalah jika debitur melakukan wanprestasi bank dapat menjual agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman debitur tanpa persetujuan dari debitur. Permasalahan hukum yang sering terjadi atas penjualan agunan debitur yang tidak dilakukan pengikatan jaminan kebendaan oleh bank dilakukan tanpa persetujuan kreditur dan penetapan oleh pengadilan. Dalam proses penjualan tersebut peran PPAT sangat penting yaitu membuat Akta Jual beli. Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT harus berdasarkan dokumen yang sah, akta yang tidak dibuat berdasarkan dokumen yang sah dapat menjadi dasar dari gugatan para pihak yang dirugikan akibat akta jual beli tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap Debitur yang obyek jaminannya telah dijual oleh kreditur tanpa persetujuan pemegang hak, menganalisis Tanggung jawab PPAT Terhadap Akta jual Beli obyek jaminan yang dijual oleh kreditur tanpa persetujuan pemegang hak. Penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum nasabah dan tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan akta jual beli. Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis hasil penelitian secara mendalam, holistic (utuh) dan komprehensif. Hasil analisa adalah pertama, bahwa kreditur yang melakukan penjualan atas obyek agunan debitur yang tidak dibebankan jaminan kebendaan harus dengan persetujuan debitur dan atas penetapan pengadilan jika hal tersebut dilanggar maka hak dari debitur dapat dipulihkan kembali, Kedua, dalam pembuatan akta jual beli yang terdapat kelalaian PPAT, PPAT dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara), onzetting (pemecatan), pemberhentian dengan tidak hormat.

---

ABSTRACT
Banking is one of the economic drivers in a country. Banking provides services in the financial sector to the public through savings and loans or credit. In providing credit facilities to customers, banks can accept collateral from debtors. The collateral can be bound by collateral in the form of a mortgage or mortgage. The function of providing this material guarantee is if the debtor defaults, the bank can sell the collateral as repayment of the debtor's loan without the approval of the debtor. Legal issues that often occur over the sale of debtor collateral that is not bound by the bank are committed without the creditor's approval and court ruling. In the sales process, the role of PPAT is very important, namely making a Sale and Purchase Deed. The Sale and Purchase Deed made by PPAT must be based on valid documents, deeds that are not made based on valid documents can be the basis for the claims of the parties who are disadvantaged due to the sale and purchase deed. The problems raised in this study are legal protection for debtors whose collateral object has been sold by creditors without the consent of the rights holder, analyzing the PPAT's responsibility for the sale and purchase deed of collateral objects sold by creditors without the consent of the rights holder. The writing of this thesis is a prescriptive normative juridical research. The data used in writing this law is secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The primary legal materials used are in the form of laws and regulations related to customer legal protection issues and PPAT responsibility for cancellation of sale and purchase deeds. The data collection technique in writing this thesis is literature study or document study. The data analysis method used by the author is a qualitative analysis method, namely by analyzing the results of the research in depth, holistically and comprehensively. The results of the analysis are first, that the creditor who sells the collateral object of the debtor that is not subject to material guarantees must be subject to the approval of the debtor and upon court's decision, if this is violated, the rights of the debtor can be restored, PPAT can be given sanctions in the form of warning, warning, schorsing (temporary dismissal), onzetting (dismissal), disrespectful dismissal.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembuatan akta hibah oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang digugat oleh para ahli waris dari si penghibah setelah si penghibah meninggal dunia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta hibah yang melebihi batas maksimum hibah dan pertanggungjawaban Camat sebagai PPATS terkait pembatalan akta hibah yang melebihi batas maksimum hibah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksploratif dengan meneliti data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah bagi umat muslim wajib mengikuti ketentuan berupa rukun dan syarat hibah yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk ketentuan mengenai batas maksimum pelaksanaan hibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian harta benda si penghibah. Tidak dibenarkan bagi seorang penghibah untuk menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Hal ini dikarenakan walaupun hibah dilakukan saat hidup, penghibah harus memperhatikan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan saat ia meninggal. Tidak hanya berdampak bagi pemberi hibah, hibah juga akan berdampak pada eksistensi ahli waris dan perhitungan harta warisan. Haram hukumnya apabila hibah yang dilakukan merugikan hak-hak atau bagian yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris. Dengan demikian, pemberian hibah yang melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berarti hibah tersebut telah melanggar syarat objektif perjanjian serta melanggar syarat seorang penghibah sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam sehingga hibah batal demi hukum. Dengan demikian, PPATS yang membuat akta hibah tersebut dapat bertanggung jawab secara administratif dan perdata. Adapun tanggung jawab PPATS secara administratif ialah berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan secara perdata ialah PPATS dapat dimintakan ganti kerugian. Selain itu, tanggung jawab Camat yang juga merupakan PNS dapat diberikan Hukuman Disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis. ......The background of this research is the making of a grant deed by the sub-district head as Temporary Land Deeds Official (PPATS) which was sued by the heirs of the grantor after the grantor died. The problems studied in this research are the validity of the grant deed that exceeds the maximum grant limit and how is the responsibility of the sub-district head as PPATS regarding the cancellation of the grant deed that exceeds the maximum grant limit. The research was conducted using doctrinal research with an analytical exploratory research typology by examining secondary data, which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the implementation of grants for Muslims must follow the provisions in the form of pillars and conditions for grants that have been determined in the Compilation of Islamic Law, including provisions regarding the maximum limit for the implementation of grants of 1/3 (one third) of the grantor's assets. It is not permissible for a benefactor to give up all of his wealth. This is because even though the grant was made while alive, the donor must pay attention to the welfare of the family left behind when he dies. Not only has an impact on the grantor, the grant will also have an impact on the existence of heirs and the calculation of inheritance. It is unlawful if the grant made harms the rights or portion that should be obtained by the heirs. Thus, giving a gift that violates the provisions of Article 210 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law means that the grant has violated the terms of the purpose of the agreement and violated the conditions of a donor as stipulated in Islamic Law so that the grant is null and void. Thus, the PPATS who made the grant deed can be responsible administratively and civilly. Administratively, PPATS' responsibilities are in the form of written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, or dishonorable discharge, while civilly, PPATS can be asked for compensation. In addition, the responsibilities of the sub-district head, who is also a civil servant, can be given disciplinary punishment in the form of an oral warning, a written warning, or a written statement of dissatisfaction.

Abstrak :
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang dan bentuk serta isinya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuatnya. Tulisan ini meneliti Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN TPG. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu tanggungjawab Notaris yang melakukan Waarmerking terhadap Surat Pernyataan yang bertujuan untuk melegalkan Warga Negara Asing memiliki tanah objek sengketa di Indonesia, yang mana itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yang mana perbuatan Notaris tersebut disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini Notaris telah melakukan kesalahan dan patut dikenakan sanksi. Maka diharapkan Notaris harus lebih berhati-hati dan seksama dalam melakukan tugas dan jabatannya, dalam hal membuat isi dari Surat Pernyataan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. ......Notary is a public official authorized to make an authentic deed. Deeds can be divided into 2 (two) types, namely authentic deeds and private deeds. An authentic deed is a deed made by an authorized official in a form that has been determined by law and has perfect evidentiary power, while a private deed is a deed made not before an authorized official and the form and contents are in accordance with the wishes of the parties involved. make it. This paper examines Court Decision Number 45/Pdt.G/2020/PN TPG. The problem in this paper is the responsibility of the Notary who carries out Waarmerking on the Statement Letter which aims to legalize Foreign Citizens owning disputed land in Indonesia, which is contrary to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, which acts The notary is referred to as an unlawful act. In this case the Notary has made a mistake and deserves to be penalized. It is hoped that the Notary must be more careful and thorough in carrying out his duties and positions, in terms of making the contents ofthe Statement Letter containing elements of unlawful acts.