Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Klien perilaku kekerasan membahayakan baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Hal ini menjadi alasan klien dirawat di rumah sakit. Perilaku kekerasan ditunjukkan dengan kekerasan fisik dan verbal. Penanganan perilaku kekerasan di rumah sakit sering menggunakan tindakan pengikatan. Proses tindakan pengikatan memiliki dampak fisik dan psikologis. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengalaman klien perilaku kekerasan yang pernah dilakukan pengikatan melalui studi fenomenologi. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 8. Tema yang ditemukan ada 4 yaitu: amuk sebagai alasan pengikatan, dukungan positif tenaga profesional selama pengikatan, mekanisme koping selama pengikatan, dampak biopsikososial selama pengikatan dan rasa tidak berharga selama pengikatan. Saat pengikatan tidak dapat dihindari, maka kehadiran perawat selama pengikatan sangat penting, kehadiran perawat memberikan rasa aman dan nyaman. mempengaruhi rasa aman klien. Rekomendasi penelitian ini adalah perawat harus memonitor dan mengevaluasi klien selama pengikatan.

---

ABSTRACT
Patients with violent behavior can harm themselves, others and environment. It was bad trigger the patients were hospitalized.Violence forms of behavior can be characterized by verbal and physical attack. Management of violent behavior in hospital often uses restraint, but restraint has physical and psychological effects. This study aimed to explore restraint experience of patient with violent behavior. The research method used phenomenological study with quallitative approach. The research sample was 8 partisipants taken by purposive sampling method. This research resulted 5 themes were aggressive behavior as a main reason of restraint, professional healthcare supports during restraint, coping mechanism during restraint, biopsychosocial effects of restraint and feeling worthless during restraint. When restraint was unavoidable, the presence of nurses during mechanical restraint was important, their presence was meaningful making patients safe and comfortable. It is recommended that nurses must be monitoring and evaluating the patients during restraint.

Abstrak :
ABSTRAK
Klien perilaku kekerasan membahayakan baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Hal ini menjadi alasan klien dirawat di rumah sakit. Perilaku kekerasan ditunjukkan dengan kekerasan fisik dan verbal. Penanganan perilaku kekerasan di rumah sakit sering menggunakan tindakan pengikatan. Proses tindakan pengikatan memiliki dampak fisik dan psikologis. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengalaman klien perilaku kekerasan yang pernah dilakukan pengikatan melalui studi fenomenologi. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 8. Tema yang ditemukan ada 4 yaitu: : amuk sebagai alasan pengikatan, dukungan positif tenaga profesional selama pengikatan, mekanisme koping selama pengikatan, dampak biopsikososial selama pengikatan dan rasa tidak berharga selama pengikatan. Saat pengikatan tidak dapat dihindari, maka kehadiran perawat selama pengikatan sangat penting, kehadiran perawat memberikan rasa aman dan nyaman. mempengaruhi rasa aman klien. Rekomendasi penelitian ini adalah perawat harus memonitor dan mengevaluasi klien selama pengikatan

---

ABSTRACT
Patients with violent behavior can harm themselves, others and environment. It was bad trigger the patients were hospitalized.Violence forms of behavior can be characterized by verbal and physical attack. Management of violent behavior in hospital often uses restraint, but restraint has physical and psychological effects. This study aimed to explore restraint experience of patient with violent behavior. The research method used phenomenological study with quallitative approach. The research sample was 8 partisipants taken by purposive sampling method. This research resulted 5 themes were aggressive behavior as a main reason of restraint, professional healthcare supports during restraint, coping mechanism during restraint, biopsychosocial effects of restraint and feeling worthless during restraint. When restraint was unavoidable, the presence of nurses during mechanical restraint was important, their presence was meaningful making patients safe and comfortable. It is recommended that nurses must be monitoring and evaluating the patients during restraint.

Abstrak :
Praktik pengikatan orang dengan skizofrenia masih dilakukan di rumah sakit jiwa.. Seringkali pengikatan didasarkan pada alasan subyektif, belum ada instrumen standar untuk menentukan keputusan tindakan pengikatan. ODGJ yang diikat mengeluh bahwa mereka tidak dapat memahami alasan mereka dilakukan diikat. ODGJ menjadi dendam dan tidak kooperatif ketika diikat, bahkan dapat meningkatkan tingkat agitasi. Tujuan penelitian adalah untuk menyusun instrumen prediktor pengikatan orang dengan skizofrenia (ODS) di rumah sakit jiwa. Metoda yang digunakan dalam penelitian adalah gabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil yang diperoleh adalah tersusunnya instrumen prediktor pengikatan Akemat (IP2 Akemat) pada ODS di rumah sakit jiwa yang terdiri dari 4 instrumen meliputi Instrumen Perilaku ODS, Instrumen Kebijakan dan SOP, Instrumen Sarana dan Prasarana Pengikatan, dan Instrumen Keberadaan Petugas yang valid, reliabel, sensitif, dan spesifik dalam menentukan tindakan pengikatan ODS di rumah sakit jiwa. Studi memperoleh skor sebagai titik cutoff untuk menentukan tindakan pengikatan atau tidak melakukan tindakan pengikatan. Diskusi: Instrumen IP2 Akemat direkomendasikan untuk digunakan dalam menetapkan apakah ODS perlu diikat.

---

The practice of restraint people with schizophrenia is still carried out in mental hospitals. Often restraining is based on subjective reasons, there is no standard instrument to determine the decision of restraint. People with shyzophrenic (PWS) who were tied complained that they could not understand the reason they had been bound. PWS becomes vengeful and uncooperative when tied up, it can even increase the level of agitation. The aim of the study was to compile predictive instruments for restraint people with schizophrenia (ODS) in mental hospitals. The method used in the study is a combination of qualitative and quantitative methods. The results obtained were the arrangement of Akemat restraint predictors (Akemat IP2) for PWS in mental hospitals consisting of 4 instruments that valid, reliable, sensitive , and specific including PWS Behavior Instruments, Policy and SOPs Instruments, Infrastructure for Restraint Instruments, and Health Provider Existence Instruments in determining restraint for PWS in mental hospitals. The study obtained a score as a cutoff point to determine the restraint or unrestraint. Discussion: The Akemat IP2 instrument is recommended for use in determining whether PWS needs to be restrained.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian Arizona terkait dengan kebijakan Support Our Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act. Dalam penyelesaian tersebut, terlihatlah peranan Mahakmah Agung selaku pengadilan tertinggi untuk dapat menengahi sengketa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan atau konsep judicial restrain, di mana konsep tersebut mejelaskan interpretasi Mahkamah Agung atas sesuatu hal yang bersumber dari Konstitusi. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa konflik yang terjadi di antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian Arizona disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan, serta keputusan Mahkmah Agung yang di dasarkan atas supremacy clause Konstitusi Amerika Serikat, dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis examines the power relation between federal government and the government of Arizona State related to dispute of “Support Our Law Enforcement and Safe Our Neighborhood Act” policy. The Supreme Court of The United States stepped in to settle the problem. The settlement by The Supreme Court was mandated by the US Constitution. This study is a qualitative study. To answer the question that being asked in this thesis, the approach of “judicial restrain” is used. The finding of this study is that the conflict happened between federal government and the government of Arizona state was caused by different opinion of state and federal government. Beside that, this study also found that the Supreme Court decision was based on the “supremacy clause” of the United States’s Constitution.

Abstrak :
Tindakan Restrain merupakan tindakan yang mempunyai resiko tinggi sehingga memerlukan 'Informed Consent'. Tindakan Restrain biasanya diberikan kepada pasien gangguan jiwa dengan kondisi amuk. Kondisi amuk ini tidak dapat diprediksi kapan terjadinya.  Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam penerapan 'Informed Consent 'pada pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa serta bagaimana peranan 'Informed Consent 'dalam tindakan restrain pada pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah hubungan antara dokter dan pasien dalam 'Informed Consent' pada pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa adalah berdasarkan hubungan transaksi terapeutik. Selain itu, 'Informed Consent' dalam tindakan restrain pada pasien gangguan jiwa di Rumah sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor tidak diatur dalam formulir tersendiri, melainkan diatur secara umum pada formulir  'General Consent'. Penulis memberikan saran bahwa apabila tindakan restrain di Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor memang diatur secara umum pada 'General Consent', maka jenis persetujuannya berupa 'Presumed Consent' dan pada saat pelaksanaan 'General Consent 'tersebut, dokter harus memberitahukan kepada pihak keluarga bahwa sewaktu-waktu apabila diperlukan pasien akan diberikan tindakan restrain oleh dokter. Selain itu, Menteri Kesehatan perlu membuat peraturan berupa PERMENKES mengenai tindakan restrain agar dokter dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum terkait tindakan restrain yang hendak dilakukan. ...... Restraint is an action that posses high-risk so it needs an Informed Consent. Restraint often given to the Mental Disorders Patients with tantrums. Tantrums, could not be predicted in any way. This  thesis  consisting how law relating between doctors and patients in conditioning Informed Consent on Mental Disorders Patient at Mental Health Hospital and also how Informed Consent play a role of restraint at Dr. H. Marzoeki Mahdi Hospital Bogor. This thesis used juridical-normative method with literature study and interview. This thesis also used descriptive method. This thesis showed that the Informed Consent relations between doctors and Mental Disorders Patients at Mental Health Hospital are based on tereapeutik transaction. Other than that, Informed Consent in Mental Disorders Patients at Mental Health Hospital's restraint are not regulated on designated form, but in more general form of General Consent. Writer suggest that if restraint in Dr. H. Marzoeki Mahdi Hospital Bogor is regulated generally through General Consent, then the agreement will be presumed consent and when it comes to the implication of General Consent, doctors should inform to the patient's family that when it is necessary patient will be given the restraint from doctors. Moreover, the ministry of health need to enact the rule such as PERMENKES regarding restraint so that doctors and people get their law certainty associated to the actions will be done.

Abstrak :
Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari institusi pengadilan yang berkewajiban untuk bertindak imparsial serta efektif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. MK sebagai institusi pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara PHPU, dalam praktiknya, baik putusan yang dikeluarkan dalam Pemilu maupun Pemilukada sering megeluarkan putusan yang bersifat “kontroversial” dan problematik yang mana menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta ahli hukum karena dianggap kurang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Mengingat kekuatan putusan yang dikeluarkan MK sangat “kuat”, MK diharapkan dapat menentukan metode atau konsep pendekatan yang tepat dalam menjawab segala isuisu konstitusionalitas yang ada. Diantara bentuk metode atau konsep pendekatan yang dilakukan oleh Hakim MK dalam menyelesaikan PHPU adalah judicial activism dan judicial restraint, dimana konsep tersebut dianggap oleh beberapa orang memiliki hal yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya. ......Election is a mechanism provided by the state in fighting for all the needs of its people and a reflection of the democratic system. The election in Indonesia is carried out consistently based on the principles expressly stated in the Constitution, which is also influenced by several factors. One of these factors is the role of the court institution which is obliged to act impartially and effectively in overseeing the implementation of the Election. The Constitutional Court as a court institution that has the authority to settle PHPU cases, in practice, both decisions issued in the General Election and regional head elections, often issue decisions that are “controversial” and problematic which lead to pros and cons among the public and legal experts because they are deemed insufficient to give a sense justice to society. Considering the strength of the decisions issued by the Constitutional Court is very "strong", the Court is expected to be able to determine the method or concept of the right approach in answering all existing constitutionality issues. Among the methods or concepts used by the Constitutional Court Judges in resolving the PHPU were judicial activism and judicial restraint, where these concepts were considered by some to have contradicting matters with one another

Abstrak :
Hidrosefalus yang terjadi pada seseorang dapat disebabkan oleh adanya perdarahan di dalam otak yang akhirnya menumpuk dan menekan otak dan perlu dilakukan operasi VP-Shunt. Gejala yang timbul dari penyakit ini dapat menimbulkan pasien penurunan kesadaran atau perubahan pada tingkat kesadaran dan perubahan fungsi kognitif yang dapat menyebabkan pasien gelisah. Penanganan pasien yang gelisah di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan di Intensive Care Unit (ICU) ialah berupa pemasangan Physical restraint di setiap ekstremitas. Penggunaan Physical restraint dalam jangka panjang dapat menimbulkan komplikasi neurovascular di ekstremitas. Seperti edema, kemerahan, mati rasa, keterbatasan gerak, peningkatan nyeri suhu, perubahan warna, dan kerusakan saraf. Sehingga, perlu adanya pemantauan pada anggota gerak yang terpasang Physical restraint. Metode dalam karya ilmiah ini dengan case study pada praktik klinik keperawatan kegawatdaruratan di RSUI. Pasien kelolaan adalah Tn. F berusia 69 tahun dengan diagnosis Pasca VP-Shunt atas indikasi hidrosefalus karena adanya perdarahan intraserebral dan intravaskuler di otak. Dan pasien dilakukan pemantauan pada anggota gerak yang terpasang Physical restrain selama perawatan. Didapatkan hasil tidak adanya komplikasi yang terjadi pada bagian ekstremitas pasien. Perawat dapat menggunakan pemantauan ini untuk mencegah terjadinya komplikasi neurovascular di ekstremitas. ......Hydrocephalus that occurs in a person can be caused by bleeding in the brain which eventually builds up and presses on the brain and requires VP-Shunt surgery. Symptoms arising from this disease can cause the patient to lose consciousness and changes in cognitive function which can cause the patient to become restless. Handling anxious patients in the Emergency Room (IGD) and Intensive Care Unit (ICU) is in the form of physical restraints on each extremity. Long-term use of physical restraints can cause neurovascular complications in the extremities. Such as oedema, redness, numbness, limited movement, increased pain, temperature, discoloration, and nerve damage. So, it is necessary to monitor the limbs that are attached to physical restraints. The method in this scientific work is a case study on emergency nursing clinical practice at RSUI. The patient managed is Mr. F is 69 years old with a diagnosis of Pasca-VP-Shunt for indications of hydrocephalus due to intracerebral and intravascular bleeding in the brain. And patients are monitored on the limbs that are attached to physical restraints during treatment. The results showed that there were no complications occurring in the patient's extremities. Nurses can use this monitoring to prevent neurovascular complications in the extremities.