Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
PT X sebagai perusahaan yang hampir seluruh hutang bank-nya dalam mata uang USD, tidak luput dari krisis ekonorr;i yang terjadi pada tahun 1998. Sebenamya bila permintaan tidak turon karena krisis ekonomi dan sosial politik, PT X seharusnya bisa lolos dari beban hutang yang membengkak karena pendapatan PT X dalam mata uang USD. Namun karena permintaan turun drastis, maka PT X menjadi tidak mampu memew1hi kewajibannya, dan pada tahun 1999 hutang PT X direstrukturisasi.

Setelah restrukturisasi berjalan 2 tahun, PT X datang kembali ke para kreditur untuk mengajukan restrukturisasi ulang densan alasan kesulitan arus kas. Permohonan PT X adalah merubah jatuh tempo fasilitas kredit dari tahun 2003 menjadi 5 tahun kemudian setelah perjanjian restrukturisasi ulang ditandatangani. Selain itu PT X juga mengajukan permohonan perubahan atas ketentuan-ketentuan perjanjian restrukturisasi 2wal. Sehingga sejak akhir tahun 2001, negosiasi dimulai kembali antara kreditur dan debitur untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenat, kelayakan permohonan restrukturisasi ulang yang diajukan oleh PT X dari sudut pandang kreditur khususnya kreditur dalam negeri.

Dalam melakukan penelitiannya, pertama-tama penulis melakukan analisa dari prospek industri dari bidang usaha PT X yaitu alat berat. Analisa industri ini diperlukan mengingat bila kondisi industrinya saja sudah tidak berprospek, maka sebaiknya hutang PT X tidak perlu direstrukturisasi, tapi cukup dengan cara penyelesaian kredit saja. Karena sulit bagi suatu perusahaan untuk dapat tetap.berkembang bila kondisi makronya saja sudah tidak mendukung.

Setelah analisa industri, penulis melakukan analisa atas proposal yang diajukan debitur, kondisi keuangan PT X masa lalu, dan proyeksi. Analisa kondisi keuangan masa lalu meliputi kondisi operasi, kondisi keuangan, mapun kondisi arus kas. Sedangkan dalam analisa proyeksi, agar dapat diperoleh analisa yang lebih baik, maka penulis mehkuan analisa sensitivitas dengan membuat beberapa skenario proyeksi.

Analisa industri menunjukkan bahwa industri alat berat masih memiliki prospek ke depan Sehingga bila dilihat dari industrinya, PT X masih layak untuk direstrukturisasi.

Bila dilihat dari proposal yang diajukan oleh PT X, banyak sekali perubahan yang akan merugikan posisi kreditur. Oleh karena itu, perubahan ketentuan yang diajukan oleh PT X dalam proposal restrukturisasi ulang tidak layak untuk disetujui oleh kreditur. Apalagi dengan disetujuinya restrukturisasi ulang, tidak ada jaminan bahwa kredit PT X akan lunas pada saat jatuh tempo nanti. Padahal dengan ketentuan yang baru tersebut, akan lebih sulit bagi kreditur untuk memberi tekanan terutama apabila fasilitas kredit PT X menjadi bermasalah.

Selanjutnya dari analisa kondisi keuangan masa lalu, masih banyak pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini, penulis hanya bisa memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang ada, namun untuk kepastiannya, diperlukan penelitian yang lebih mendalam. Hal ini disebabkan karena keterbatasan informasi yang bisa diperoleh akibat dari keterbatasan akses yang bisa dilakukan penulis.

Berdasarkan analisa kondisi keuangan masa lalu, penyebab utama PT X mengalami kesulitan arus kas karena PT X membutuhkan modal keija yang besar. Namun berdasarkan analisa lebih lanjut, penyebab kesulitan arus kas kemungkinan disebabkan karena meningkatnya piutang tak tertagih, atau ada upaya dari PT X untuk menunda arus kas masuk agar kondisi keuangan PT X terlihat baruk sehingga ada alasan untuk mengajukan restrukturisasi ulang. Sedangkan meningkatnya tingkat persediaan kemtingkinan karena banyaknya barang dagangan PT X yang tidak laku sehingga menumpuk di gudang.

Abstrak :
Penelitian ini untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran kayu bulat dan mengetahui terjadinya kesenjangan antara permintaan dan penawaran kayu selama periode tahun 1976 sampai dengan 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tanda koefisien pads model permintaan dan penawaran sudah sesuai dengan harapan. Beberapa variabel pada model permintaan kayu bulat mempunyai koefisien yang tidak sesuai dengan harapan, diantaranya harga kayu bulat (Pd-L) yang mempunyai koefisien positif, tidak sesuai dengan hukum permintaan. Hal ini dapat diatasi dengan menambah sebuah variabel perbedaan harga antara harga kayu bulat domestik dengan harga kayu bulat internasional. Selanjutnya, pada model penawaran diperoleh koefisien negatif untuk variabel kebijakan (Pol). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan dalam bentuk larangan ekspor kayu bulat tidak berjalan efektif dan cenderung counterproductive terhadap pengembangan industri primer hasil hutan kayu. Disamping itu, kebijakan larangan ekspor kayu bulat dan investasi industri kayu yang berintikan kayu lapis telah menyebabkan hilangnya mekanisme pasar kayu bulat. Dalam kondisi pasar tidak bersaing sempuma (imperfect market), sistem perijinan memberi kesempatan kepada pare pengusaha besar untuk membangun posisi oligomonopsonist. Kondisi ini berdampak pada harga kayu tegakan (stumpage value) jauh lebih rendah dibanding intrinsic value atau harga kayu bulat yang seharusnya. Untuk mengurangi kesenjangan antara permintaan dan penawaran kayu, maka pemerintah perlu mengambil kebijakan yang terkait langsung dengan sisi permintaan dan sisi penawaran. Penanganan sisi permintaan akan jauh lebih sulit dibanding sisi penawaran, karma di sisi permintaan terkait dengan kondisi politik disamping kondisi ekonomi. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada sisi permintaan adalah: kebijakan pemerintah melarang ekspor bahan baku dikaitkan dengan mendorong industri kayu lanjutan, daftar negatif investasi, perpajakan, kredit perbankan, dan pengadaan kayu clan sumber yang legal dan lestari; pembentukan dan pernisahan pasar kayu bulat dengan pemegang HPH (bidding system); serta pengurangan kapasitas industri primer basil hutan kayu. Sedangkan pads sisi penawaran meliputi: penguatan kapasitas kelembagaan; pembangunan hutan tanaman; insentif (subsidi bunga, pajak); investasi mesin-mesin yang akan meningkatkan efisiensi dan memanfaatkan limbah; serta impor kayu.

---

This research is aimed at finding independent variables which significantly influence demand and supply of logs and recognizing a gap between demand and supply of logs in 1976 to 2003. The research shows that most of coefficient of independent variables is as expected. The demand equation indicates a coefficient of logs price (Pd-L) has a positive sign, which is not in line with the demand rule. This can be overcome by adding a new variable of differential price between domestic log price and international log price. The supply equation shows that a coefficient of government policy (Poi) has a negative sign. The negative sign can be interpreted that the government policy in the form of log export ban has been ineffective and counterproductive for development of primary forest products industry. Furthermore, the policy of log export ban and investment in timber industry mainly plywood has resulted in a loss of market mechanisms for log. In imperfect market, licensing scheme has given an opportunity for large corporations to establish oligomonopsonist. This condition has caused stumpage value of log far lower than its intrinsic value. In order to reduce a gap between demand and supply of log, the Government of Indonesia has to implement a policy which directly relates to demand and supply. Government intervention on demand side is more difficult than supply side, since demand side is connected to political and economic situation. On demand side government policy should address among other things: log and sawn timber export ban should be targeted to develop secondary timber processing, negative list of investment, taxes, credits, timber legality and green procurement policy-, establishment and separation of log market with forest concession through bidding system; and down-sizing of primary industry capacity. Whereas supply side covers institutional strengthening; timber plantation development; incentives (subsidy and tax); new investment to increase efficiency and wood waste utilization; and wood import.

Abstrak :
Teori Nilai Perusahaan yaitu Struktur Modal menggunakan beberapa pendekatan dalam pemodelan yang dipakai. SaIah satu pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai perusahaan adalah dengan pendekatan Price Earnings Ratio (PER), yang pada awalnya diambil dari pemodelan yang diteliti oleh Whitbeck dan Kisor, dengan memasukkan variabel bebas seperti : dividers pay-out ratio, growth, dan beta perusahaan. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan tersebut di atas, dengan menggantikan variabel diuiden pay-out ratio dengan variabel return on assets (ROA) dan debt to equity ratio (DER), agar diperoleh faktor apa yang mempengaruhi nilai perusahaan dengan pemodelan pendekatan earnings. Untuk hasil yang diharapkan, dilakukan uji statistik dengan menggunakan model analisis regress linear berganda, dengan variabel PER sebagai variabel dependen dan variabel GROWTH, BETA, ROA dan DER sebagai variabel-variabel independennya. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang tercatat di BEJ selama periode 2002 - 2004, dan merupakan perusahaan dengan transaksi aktif tertinggi. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa makin banyak variabel dari faktor financial ratio dimasukkan dalam pemodelan, makin terlihat positif pemodelan yang diperoleh. Dengan demikian untuk melihat nilai perusahaan, faktor-faktor bisnis dan faktor financial berpengaruh positif terhadap pendekatan earnings yang diujikan.

---

Value of the firm theory i.e. Capital Structure, used several approach for models. That is Price Earnings Ratio which determined the value of the firm theory. First, the model of this research was taken from Whitbeck and Kisor 's mode, that used price earnings ratio as an dependent variable, and some independent variables like : dividend pay-out ratio (DPC), growth (g) and beta of the firm. This research was develope based on that theory, which removed the dividend pay-out ratio variable then change with return on assets's variable (ROA) and added debt to equity ratio 's varable (DER), in order to get the significant factors that influenced the earnings's model. As a result, to be examined some stas/itical test which used the multiple linear regression, that used PER 's variable as a dependent variable and get growth (g), beta of the firm, return on assets (ROA) and debt to equity ratio (DER) as independent variables. Population for sample was taken from 32 firms which listed on Bursa Efek Jakarta (BE]), for 2002 - 2004. These research was getting some results if that was some variables from financial ratio being enterred to the model, that seem more positive model. Thus, the business factors and the financial factors significant positive to influence the earnings's model.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 telah memengaruhi banyak dari khalayak umum, sehingga banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan perkreditan, yang menyebabkan arus uang dalam masyarakat menjadi surut. Surutnya ekonomi membuat nasabah bank menjadi tidak mampu untuk membayar kembali kredit mereka kepada bank. Restrukturisasi Kredit sebuah program kebijakan yang menjadi sebuah manifestasi dari upaya pemerintah dalam menolong masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19 ini dengan cara menyelamatkan kredit masyarakat yang macet. Masalah yang akan dibahas pada Skripsi ini adalah: 1) Bagaimana restrukturisasi kredit diatur di Indonesia menurut peraturan yang berlaku? 2) Bagaimana restrukturisasi kredit dilakukan selama masa pandemi Covid-19? ......The Covid-19 pandemic has affected the majority of the general public, in which it causes many of them to have experienced difficulties in fulfilling their credit obligations in the credit activities. The recessive economy has caused many bank customers to unable to pay back for their credit obligation. Credit Restructuring is a program that serves as a manifestation of the government's efforts to help people affected by Covid-19 by relaxing and rescuing the credit obligations of the general public. The problem that will be addressed in this would be: 1) How is credit restructurisation is regulated according to the relevant stipulations in Indonesia? 2) How is credit restructurisation implemented during the Covid-19 pandemic?