Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu instrumen desentralisasi fiskal adalah Transfer Pusat ke Daerah yang didalamnya terdapat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan. Penelitian bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kebijakan Dana Bagi Hasil Kehutanan di Indonesia, serta melihat bagaimana implementasinya di Indonesia dan Negara lain. Pendekatan dan metode yang digunakan adalah kualitatif.Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi kebijakan DBH SDA Kehutanan yaitu adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, dan untuk mengatasi kesenjangan fiskal secara vertikal. Implementasi DBH SDA Kehutanan di Indonesia dilaksanakan ke dalam beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

---

One of fiscal decentralization instrument is a local transfer which consist of Forest Revenue Sharing. This research aimed to described factors in policy of Forest Revenue Sharing in Indonesia, also to see how implementation of Forest Revenue Sharing in Indonesia. This research used qualitative approaches and method.The result of the research found that the factors are Non-Tax Revenue State, decentralization in Indonesia, and to solve the vertical fiscal imbalances. The implementation of forest revenue sharing in Indonesia decided into several steps, these are planning, allocating, accountability, and controlling."

"Penerapan prinsip Syariah dalam dunia pembiayaan menjadi suatu hal yang sangat krusial. Prinsip Syariah tersebut harus di terapkan dalam pelaksanaanya dan serta dituangkan kedalam akta autentik. Akta autentik dalam pembiayaan Syariah menjadi instrument hukum untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum antara bank dan nasabah. Akad musyarakah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akad-akad pembiayaan lain yaitu adanya penerapan prinsip bagi hasil dan tidak diwajibkannya menyertakan jaminan. Karakteristik tersebut seharusnya di pahami oleh para pihak khususnya notaris sebagai pejabat pembuat akta. Dalam konsep musyarakah pembagian bagi hasil ditentukan berdasarkan profit sharing adan atau revenue sharing. Sedangkan penerapan penyertaan jaminan merupakan bentuk dari bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun permasalahan penelitian yang diangkat yaitu mengenai penerapan prinsip Syariah dalam akad musyarakah di perbankan syariah; dan bagaimana tanggungjawab notaris terhadap pembuatan akad Musyarakah di bank Syariah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian eksplanatoris, dengan hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Bahan analisis bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan mewawancarai narasumber untuk memperkuat hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian prakitik bagi hasil Bank Syariah X menggunakan revenue sharing sangat berpengaruh signifikan terhadap persentase bagi hasil dan jangka waktu penerimaan profit pihak bank, serta apabila nasabah mengalami kerugian atau kegagalan usaha maka persentase tersebut berpengaruh pada penerimaan profit dan loss sharing. Sedangkan dalam penyertaan jaminan terdapat penafsiran yang berbeda antara nasabah dan bank dikarenakan pada saat penandatangan akad tidak dikuantifikasikan dengan jelas oleh notaris. Sebagai pejabat umum berdasarkan kewenangan membuat Akta autentik dan surat-surat yang diperlukan dalam menunjang kelancaran proses musyarakah, Notaris tidak hanya sebatas menjalankan UUJNP saja tetapi wajib memahami Prinsip-prinsip Syariah dan ketentuan hukumnya.

---

The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. The application of the Shariah principle in the world of business has become a critical issue. Musyarakah contracts differ in the types of financing contracts in that they obey the profit-sharing principle and do not require collateral. Musyarakah contracts differ in the types of financing contracts in that they obey the profit-sharing principle and do not require collateral. In a profit-sharing or revenue-sharing arrangement, the value of a project is determined by the number of people who work on it. Moreover, the pursuit of guarante is a method used by banks to promote the precautionary principle. Aside from that, the main focus of the research is on the implementation of Shariah principles in Islamic banking; and what is the notary's stance on the creation of a Musyarakah account in a Syariah bank. To answer these problems, a normative juridical research method was used using an explanatory research type, with the research results being analyzed qualitatively. The analysis material is sourced from secondary data in the form of legislation, document studies, and interviewing resource persons to strengthen the research results. Based on the results of a practical study, the use of revenue sharing by Bank Syariah X has a significant impact on its performance and the length of time it takes for the bank to make a profit, In furthermore, if a company suffers a loss or suffers a setback, the perception of the company suffers, which has an impact on profit and loss sharing. In the case of jaminan, however, there is a difference in opinion between nasabah and banks, which occurs when the akad is not certified by a notary. As a general practitioner notary for motivated to create authentic and specific documents that are required in the course of the musyarakah process. Notaries are responsible for more than just launching UUJNP, they are also responsible for understanding Syariah principles and regulations."

"This study has three main objectives, which are to identify the common knowledge of the non-Muslims on the Islamic banking products and services; to identify the non-Muslims perception; and to analyze the influence of respondents? demography to the perception on revenue sharing system of Islamic banking. E-survey method was used with a quantitative approach involving 244 respondents, who partook to fill the online questionnaire. Descriptive statistics and binary logistic regression tests were used as data analysis techniques. The majority of the respondents have a better knowledge on savings, rather than other products. The existence of Islamic banking has been able to attract the public attentions, and not contrary to their religious beliefs. Respondent?s demography (ie: gender, age, level of formal education) significantly influences respondent?s perception on revenue sharing system of Islamic banking in Indonesia."

"The backdrop to this research is the existence of dissatisfaction that has become pervasive among many local governments, producers of oil and gas in Indonesia, towards unjust oil and gas Revenue Sharing Fund (DBH) between central and local governments. To that end, the main objective of this research is to formulate a Revenue Sharing Fund of oil and gas production that is just for all parties by using a Rights-Based Approach (RBA). To provide the basis for the formula, the study uses qualitative method and the data collection techniques are in-depth interviews, FGD, and document analysis (desk study). The findings recommend two scenarios. The first scenario posits indigenous communities under two possibilities, i.e. either conferring share ownership in oil and gas business or the right to lease land in areas where oil and gas production occurs. The second scenario is to calculate oil and gas revenue sharing fund on the basis of governmental tier in a just and proportional manner, starting from the provincial, district, sub-district, village, and kampong levels, particularly for native and indigenous communities who are producers and non-producers of oil and gas. Studi ini dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan banyak pemerintah daerah di Indonesia yang menjadi penghasil minyak dan gas (migas) terhadap pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang tidak adil antara pusat dan daerah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merumuskan formula DBH Migas yang adil bagi semua pihak dengan menggunakan Pendekatan Berbasis Hak. Untuk merumuskan formula tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam, FGD dan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan dua scenario sebagai rekomendasi. Skenario pertama menempatkan penduduk asli atau masyarakat adat di bawah dua kemungkinan yakni ikut menjadi pemilik saham bisnis migas atau hanya menyewakan tanah yang di dalamnya mengandung migas. Skenario kedua adalah menghitung perolehan DBH sesuai level pemerintahan secara proporsional mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik, kampung dan masyarakat adat baik yang menjadi penghasil maupun bukan penghasil migas."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh limpahan sumber daya mineral melalui transmisi dana bagi hasil pertambangan terhadap kemiskinan. Sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 - 2022 yang merupakan daerah penghasil dan pengolah nikel terbesar di Indonesia. Dengan Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) ditunjukkan bahwa kabupaten penghasil nikel memiliki persentase kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah non-penghasil nikel. Dana bagi hasil pertambangan yang diasumsikan dapat mengkompensasi eksternalitas negatif dari proyek pertambangan dan menurunkan kemiskinan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dana bagi hasil pertambangan berasosiasi dengan peningkatan persentase kemiskinan, mengindikasikan bahwa pengelolaan dana tersebut belum optimal. Sementara itu, kontribusi PDRB industri dan bantuan pemerintah pusat berupa PKH memiliki hubungan signifikan negatif dengan kemiskinan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pemerintah dalam memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kualitas institusi dalam pengelolaan dana bagi hasil pertambangan serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk memaksimalkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

---

This study aims to investigate the impact of mineral resource abundance on poverty in nickel-producing regions, with the analysis conducted at the municipality levels in the provinces of Central Sulawesi, South Sulawesi, and Southeast Sulawesi from 2014 to 2022, using the Random Effect Model (REM). The findings indicate that municipalities producing nickel exhibit higher levels of poverty and inequality compared to non-nickel-producing areas, validating the existence of the resource curse. Despite the assumption that mining revenue-sharing can compensate for the negative externalities of mining projects, the analysis reveals provincial heterogeneity. In Southeast Sulawesi, revenue-sharing from mining are associated with an increase in the poverty rate, suggesting suboptimal management of these funds. Meanwhile, the contribution of the industrial GDP and central government assistance in the form of the Family Hope Program (PKH) have a significantly negative relationship with poverty. One potential channel that can explain this phenomenon is the quality of institutions, which can be measured by the degree of local government decentralization. These results underscore the importance for the government to consider local government fiscal capacity in managing mining revenue-sharing funds to maximize their positive impact on local welfare and reduce economic inequality.

"

"Ditengah tekanan waralaba acing yang cukup tinggi dan perekonomian Indonesia yang belum pulih, khususnya sektor ril, Restoran Sederhana Masakan Padang, perkembangannya relatif menggembirakan dibandingkan dengan restoran-restoran lokal lainnya. Sejak awal Restoran sudah menjalankan bisnis Islami, hal ini tercermin antara lain dari pola bagi basil dalam sistim penggajian, pekerja diperlakukan seperti keluarga sendiri, serta makanan & minuman yang disediakan memenuhi ketcntuan halal & toyib.Tujuan penulisan tesis ini adalah ingin mengetahui apakah Para pekerja merasa puas was sistim pengclolaan yang diterapkan oleh manajemen, kemudian bagaimana tingkat kepuasan pelanggannya, akhimya penulis ingin mengetahui apakah kepuasan pekerja mempengaruhi kepuasan pelanggannya.Hasil analisis data menunjukan bahwa; kepuasan pekerja memiliki skor rata-rata sebesar 4,1371 dari nilai maksimal 5,00 atau mencapai kriteria mernuaskan. Sedangkan tingkat kepuasan pelanggan dengan menggunakan rumus "importance and performance analysis" berada dalam kisaran 90,82 % yang mendekati sempuma. Terakhir dengan menggunakan korelasi rank spearman rho diperoleh nilai hubungan yang cukup kuat antara Kepuasan Pekerja dengan Kepuasan Pelanggan sebesar 0,748. atau menunjukkan tingkat determinasi sebesar 0,5595 ini menunjukkan bahwa faktor Kepuasan Karyawan memberikan pengaruh sebesar 55,95% terhadap Kepuasan Pelanggan.

---

In the middle of relatively high pressure of international franchising and unrecovered economy of Indonesia, specially in the real sector, "Sederhana" Padang Food Restaurant showed quite good development compared.to other local restaurant. Since the beginning, it has run under Islamic business rules. This can be seen on the revenue sharing method usage in its remuneration system, the treatment to employee as its own family, and sell only halal food and drink.The aim of this thesis is to know whether employee satisfied with the management style applied in the business as well as to know satisfaction level of its customers, eventually to investigate correlation or influence of employee satisfaction to its customer satisfaction.Data analysis result showed that employee satisfaction has average score of 4,1371 from maximum value of 5,00 or reach excellent criteria. Notwithstanding customer satisfaction level by using "importance and performance analysis" formula gets approximately 90,82 % which is meant nearly perfect. Finnaly by using spearman rho correlation rank shows there is strong correlation between employee satisfaction and customer satisfaction as big as 0,748 or shows determination level as 0,5595. It means employee satisfaction factor contributes 55.95 % influence toward customer satisfaction."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara bagi hasil pajak dan faktor-faktor lain terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi. Peranan pajak menjadi sangat signiiikan terhadap negara sebab hampir 70% penerimaan Negara berasal dari pajak. Seiring dengan penerapan desentralisasi iiskal, pajak menjadi bagian dari penerimaan daerah yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk transfer bagi hasil pajak Dcngan adanya transfer ini kondisi keuangan daerah menjadi Iebih kuat namun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daemh tidak scmata-mata hanya ditentukan oleh peningkatan penerimaan daerah ini. Ada faktor-faktor lain yang mcmpunyai pemnan penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah scperti kualitas pendidikan penduduk, simpanan penduduk, modal fisik berupa rumah, dan bagairnana pengeluaran pembangunan dialokasikan secara efektif dan eiisien. Jika pcmerintah daerah kabupaten dan kota dapat mengendalikan faktor-faktor tersebut maka konvergensi laju pertumbuhan ckonomi yang tinggi dapat tcrcapai.Berdasarkan hasil analisis data kerat lintang pada saw waktu yaitu tahun 2001 dengan menggunakan model OLS terhadap daerah kabupaten dan kota di pulau Jawa dan Bali, bagi hasil pajak mempunyai pengamh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Namun pengaruh positif tersebut tidal: mampu menciptakan konvergensi laju pertumbuhan ekonomi scbab bagi hasil pajak hanya berpenganxh signitikan di dacrah Icota. Selain itu, pcmerintah daerah yang Iebih miskin tidak mampu mcngcndalikan faktor-faktor yang menunjang peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat divergensi laju pertumbuhan ekonomi menjadi semakin kuat. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang tepat pada sektor perpajakan dan perubahan tara kelola pemerintahan daerah agar konvergensi laju pertumbuhan ekonomi dapat tercapai

---

The purpose of this study is to analysis the correlation of tax revenue sharing and other factors to economic growth convergence. The role of tax became more significant to state because almost 70% of state revenue was yield by tax. Along with the implementation of fiscal decentralization, tax become the share of local govemment revenue which given by central government in tax revenue sharing transfer form. Because of the transfer, the regional financial condition become stronger but the raising of regional economic growth is not depend only by the increase of regional revenue. There are other factors which have an important role to increase regional economic growth such as society education quality, society saving, physical capital (house), and how do the development expenditure allocated effectively and ewciently. If local government (regency and city) can control those factors so the high growth convergence can be achieve.

Based on the cross-section analysis at one time, 2001, using OLS model to the regency and city in Java and Bali, tax revenue sharing had positif effect to economic growth. Unfortunatelly, this eB`ect could not create economic growth convergence because tax revenue sharing had only significant etfect to city. Beside that, the poorer local government could not control the supporting factor of economic growth escalation so that the the divergence level of economic growth became stronger. Thus, it need the effective policy of taxes and the improvement of local govemance in order to achieve the economic growth convergence."

"ABSTRAKImplementasi Dana Bagi Hasil Cukai dalam penyerapan penggunaan anggarannya terdapat permasalahan yang terjadi di daerah daerah salah satunya Kota Kediri yang dalam penyerapan penggunaannya tidak terserap sepenuhnya Penelitian ini membahas mengenai Implementasi DBH CHT di Kota Kediri Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Penelitian ini menganalisis dari sisi isi kebijakan dan sisi lingkungan implementasi Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada sisi isi kebijakan tidak mengatur secara jelas tentang hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaanya serta terlalu ketatnya peraturan sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya salah satu SKPD pelaksana Kota Kediri enggan mengelola DBH CHT karena sudah terbebani dengan sumber dana lain serta ketakutan daerah dalam melakukan penyerapan menyebabkan penggunaan alokasi belanja ini menjadi tidak terserap sepenuhnya Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai dalam penyerapan penggunaan anggarannya terdapat permasalahan yang terjadi di daerah daerah salah satunya Kota Kediri yang dalam penyerapan penggunaannya tidak terserap sepenuhnya Penelitian ini membahas mengenai Implementasi DBH CHT di Kota Kediri Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Penelitian ini menganalisis dari sisi isi kebijakan dan sisi lingkungan implementasi Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada sisi isi kebijakan tidak mengatur secara jelas tentang hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaanya serta terlalu ketatnya peraturan sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya salah satu SKPD pelaksana Kota Kediri enggan mengelola DBH CHT karena sudah terbebani dengan sumber dana lain serta ketakutan daerah dalam melakukan penyerapan menyebabkan penggunaan alokasi belanja ini menjadi tidak terserap sepenuhnya

---

ABSTRACTThe Policy Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise have a problem of budget absorption use happens in the regions including one of which is Kediri Municipalcity their use is not fully absorbed This research discusses regarding the The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Kediri Municipality The approach used is qualitative descriptive method This study analyzes of the content of policy and the context of implementation Results of this study is addressed that on the content of policy does not set out clear policies on matters of a technical nature in its implementation and strict regulation while the content of policy have one of the implementor in Kediri Municipality do not want manage DBH CHT because it was burdened with other source of funds and hearts do fear is the area of absorption led to the use of this expenditure allocation becomes do not fully absorbed "

"Penelitian ini mengembangkan model Vendor Managed Inventory untuk sistem rantai pasok dua eselon yang terdiri dari satu vendor dan dua pembeli dengan tipe kontrak buy-back terhadap pembeli 1 dan tipe kontrak revenue-sharing terhadap pembeli 2. Dampak penggunaan dua jenis kontrak secara bersamaan ini dianalisis dengan membandingkan model utama tersebut dengan model serupa yang menggunakan kontrak buy-back terhadap kedua pembeli model pembanding 1 dan model serupa yang menggunakan kontrak revenue-sharing terhadap kedua pembeli model pembanding 2 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kontrak buy-back dan revenue-sharing secara bersamaan mengubah nilai variabel kontrak pada setiap model pembanding untuk menghasilkan alokasi keuntungan tertentu dalam kondisi keuntungan sistem yang maksimal.

---

This study develops a Vendor Managed Inventory model for a two echelon supply chain system consisting of one vendor and two buyers with buy back contract with the first buyer and revenue sharing contract with the second buyer. The impacts of using two types of contracts simultaneously are analyzed by comparing the main model with a similar model using buy back contracts against both buyers comparative model 1 and a similar model using revenue sharing contracts to both buyers comparative model 2 . The result indicates that the use of buy back and revenue sharing contract simultaneously changes the value of contract variables on each comparative model to produce a certain profit allocation under the maximum system rsquo s profit condition."

"Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dana masyarakat pada Bank Syariah, yaitu volatilitas tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga SBI, selisih antara tingkat suku bunga SBI dengan tingkat bagi hasil, jumlah outlet, dan jumlah investor deposito. Model yang digunakan adalah model analisis regresi liner ganda distributed lag dan autoregressive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dana masyarakat (deposito mudaharabah) pada bank syariah adalah selisih suku bunga SBI dengan effective rate bagi hasil serta jumlah deposito periode sebelumnya (b) selisih antara return pasar (suku bunga SBI) dengan return instrumen investasi (tingkat bagi hasil deposito mudharabah) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah investasi dana masyarakat (deposito mudharabah) pada bank syariah, (c) tingkat bagi hasil deposito maupun suku bunga SBI secara sendirisendiri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah deposito yang dapat dihimpun bank syariah, (d) jumlah outlet dan jumlah nasabah tidak berpengaruh nyata terhadap penghimpunan dana deposito bank syariah.Implementasi hasil penelitian menyarankan (a) bank syariah perlu selalu memantau pergerakan return investasi di pasar dan menghasilkan return yang bersaing dengan return pasar, untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan dana investasi masyarakat di bank syariah, (b) variabel selisih tingkat suku bunga SBI dengan effective rate bagi hasil deposito mudharabah periode sebelumnya serta variabel jumlah deposito mudharabah periode sebelumnya, dapat dijadikan acuan dalam pengukuran risiko likuiditas di bank syariah.

---

Analysis On Factors Affecting Private Owned Investments On Islamic Bank (A Case Study On Bank Syariah Mandiri)The aim of this study is to analyze factors affecting private-owned investments on Islamic Bank, namely volatility of revenue sharing rate, interest rate of Central Bank of Indonesia Certificate (SBI), the different between SBI rate and revenue sharing rate, the number of outlet, and the number of time deposit investors. The model that used in this study is multiple linear regression analysis, distributed lag and auto-regressive.

The main findings of this study pointed out that (a) factors affecting private-owned investment (mudharabah time deposit) on Islamic Bank is the different between previous SBI rate and previous revenue sharing rate, and the amount of previous time deposit, (b) the different between market return (SBI rate) and return of investment instrument (revenue sharing rate of mudharabah time deposit) has a significant influence on the amount of private-owned investment (mudharabah time deposit) on Islamic Bank, (c) revenue sharing rate of mudharabah time deposit and SBI rate have not a significant influence on the amount of private-owned investment (mudharabah time deposit) individually, (d) the number of outlets and time deposit investor have not a significant influence on the amount of private-owned investment (mudharabah time deposit).

Implementation of this study suggested that (a) Islamic Bank should monitor the movement of market return and make a competitive return with market return for maintaining and increasing private-owned investments on Islamic Bank, (b) the variable different between previous SBI rate and previous revenue sharing rate of mudharabah time deposit, and the variable amount of previous time deposit, could be used as a reference for measurement of liquidity risk on Islamic Bank."