Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian kuantitatif ini berdasar dari fenomena order fiktif yang dilakukan sejumlah pengendara ojek daring sebagai pengguna aplikasi transportasi daring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi yang dirasakan dan kepercayaan moral terhadap intensi penyalahgunaan aplikasi mobile. Penelitian ini menggunakan dasar deterrence theory dan mengadopsi penelitian Hovav & DArcy (2012) dengan memodifikasi indikator pada variabel kepercayaan moral dan menghilangkan domain budaya negara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar secara langsung kepada pengendara ojek daring. Data yang berhasil diperoleh dari responden sebanyak 198 sampel. Pengolahan data menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Dari delapan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini, tujuh hipotesis diterima dan satu hipotesis mengenai hubungan kepastian sanksi yang dirasakan terhadap intensi penyalahgunaan aplikasi mobile ditolak. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah ketegasan sanksi yang dirasakan pengendara ojek daring serta keyakinan moral mereka memiliki hubungan yang signifikan dengan intensi melakukan penyalahgunaan aplikasi mobile, sedangkan kepastian sanksi yang dirasakan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan intensi pengendara ojek daring melakukan penyalahgunaan aplikasi mobile. Selanjutnya, juga dapat disimpulkan bahwa kendali keamanan, dalam bentuk kendali teknis dan kendali prosedural memiliki hubungan yang signifikan dengan kepastian sanksi yang dirasakan, ketegasan sanksi yang dirasakan, dan keyakinan moral pengendara ojek daring.

---

ABSTRACTThis quantitative research is based on the phenomenon of fictitious order made by a number of online motorcycle taxi drivers as users of ride-hailing mobile applications. The purpose of this study is to determine the effect of sanctions perceived and moral beliefs against the intention of mobile application abuse. This study uses deterrence theory and adopts Hovav & DArcy (2012) research by modifying the indicator on moral beliefs and eliminating the national cultural domain. Data were collected by using questionnaires that were distributed directly to motorcycle taxi drivers. 198 sample was collected and analysed using Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Seven of the eight hypotheses are accepted and one hypothesis, regarding the relationship between perceived of sanctions certainty and intention of mobile application abuse, is rejected. The conclusion obtained in this research is perceived of sanction celerity by the online motorcycle-taxi rider and their moral belief has a significant relationship with the intention of mobile application abuse, whereas the perceived of sanction certainty does not have significant relationship with the intention of the online motorcycle taxi driver to abuse the mobile application. Furthermore, it also can be concluded that security countermeasures, in the form of technical control and procedural control, have a significant relationship with the perceived of sanction certainty, perceived of sanction celerity, and the moral beliefs of online motorcycle taxi drivers."

"ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet, mengubah cara masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan aturan yang memadai untuk menciptakan kepastian hukum. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana regulasi ekonomi digital di Indonesia dan bagaimana implementasi ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Simpulan dari Penulis adalah sudah terdapat beberapa regulasi yang dapat menjadi landasan hukum dalam kegiatan ekonomi digital. Selain itu, telah berkembang bermacam implementasi dari digitalisasi dalam perekonomian di Indonesia seperti e-commerce, financial technology, maupun ride sharing yang menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan cara konvensional dalam melakukan kegiatan perekonomian. Saran dari Penulis adalah Pemerintah dapat mempercepat penyusunan regulasi pada aspek ekonomi digital yang dapat mendukung ekonomi digital khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor yang diperjualbelikan pada e-commerce.

---

ABSTRACTThis thesis is motivated by the development of digital economy in Indonesia. The development of information and communication technology, especially the internet, changes the way people conduct economic activities. For this reason, adequate rules are needed to create legal certainty.The formulation of the problem of this thesis is how the regulation of digital economy in Indonesia and how the implementation of digital economy in Indonesia. This research is a normative juridical study conducted by library research. The conclusion from the author is that there are already several regulations that can be the legal basis for digital economic activities. In addition, there are various implementations of digitalization in the economy in Indonesia, such as e-commerce, financial technology, and ride sharing, which have led people starting to leave conventional ways of doing economic activities. Suggestion from the author is that the Government should accelerate the formulation of regulations that can support the digital economy, especially about Value Added Tax (VAT) on imported goods that are traded on e-commerce."