Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan teknologi digital akhirnya melahirkan apa yang disebut Peer to Peer Lending sebagai bagian dari teknologi keuangan. Jangkauan luas dari komunitas yang tidak memiliki bank dan tidak terlayani membuat Peer to Peer Lending mendapatkan momentumnya di Indonesia. Dalam kondisi ini, OJK menetapkan peraturan khusus untuk Peer to Peer Lending di bawah Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016.Skripsi ini mencoba membahas tentang apa saja hukum dan peraturan yang terkait dengan Peer to Peer Lending di Indonesia, apa persamaan dan perbedaan sistem kredit antara bank komersial dan teknologi keuangan dan sejauh mana implementasi Peer to Peer lending yang disediakan oleh Findaya sebagai Pembayaran Gojek 'PayLater' sesuai dengan Hukum Indonesia.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.Sebagai kesimpulan, masih ada banyak ketentuan penting yang belum diatur dalam peraturan Peer to Peer Lending dan dapat menciptakan risiko hukum dan risiko keuangan yang besar, baik untuk perusahaan dan untuk masyarakat secara umum. Meskipun secara hukum Gojek PayLater telah sesuai dengan peraturan, masih ada banyak lagi yang harus ditingkatkan untuk keselamatan industri jasa keuangan.The use of digital technology eventually gave birth to so-called Peer to Peer Lending as a part of financial technology. Its wide-reaching of the unbankable and underserved community makes Peer to Peer Lending gains its momentum in Indonesia. Under this condition, OJK stipulated a regulation specifically for Peer to Peer Lending under OJK Regulation No. 77 of 2016.This thesis is trying to discuss on what is the laws and regulation related to Peer to Peer Lending in Indonesia, what are the similarities and differences of credit systems between commercial bank and financial technology and to what extentthe implementation of Peer to Peer lending provided by Findaya as Gojek’s Payment ‘PayLater’ in accordance with Indonesian Law.The method of research used by the author in this thesis research is normative juridical research method.The type of data used in this study is secondary data that consisting of primary and secondary legal materials.In conclusion, there are still many important provisions that have not been regulated in Peer to Peer Lending regulation and can create large legal risks and financial risks, both for the loan Company company and for the community in general. Even though by law Gojek PayLater has in accordance with the regulation, there are still a lot more to improve for the safety of financial services industry."

"Notaris memiliki peran yang sangat penting di dalam industri perbankan syariah pada saat sekarang ini, hal ini dikarenakan dalam kegiatan usaha perbankan, dibutuhkan adanya suatu alat bukti tertulis yang umumnya adalah akta autentik. Akan tetapi, dikarenakan pembiayaan dengan skema Musyarakah umumnya dilakukan untuk membiayai modal usaha, terkadang menyebabkan pihak yang sedang membutuhkan pembiayaan modal usaha tersebut merasa yakin saja terhadap isi dari perjanjian tersebut, meskipun mereka belum begitu memahami mekanisme dan risiko-risiko hukum yang mungkin timbul dari perjanjian pembiayaan Musyarakah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah di dalam penelitian ini, yang pertama mengenai risiko hukum yang dapat timbul sehubungan dengan perikatan yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan Akta Pembiayaan Musyarakah, dan yang kedua mengenai peran notaris dalam memitigasi risiko hukum pada pembuatan Akta Pembiayaan Musyarakah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menganalisis mengenai potensi risiko hukum yang dapat timbul disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis hingga tidak terpenuhinya prinsip syariah. Timbulnya risiko hukum pada perjanjian pembiayaan musyarakah juga berpotensi menyebabkan timbulnya risiko-risiko lain, sehingga penting untuk sebisa mungkin dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan timbulnya risiko hukum tersebut. Selanjutnya, menganalisis mengenai peran notaris untuk memitigasi potensi timbulnya risiko hukum tersebut melalui kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh notaris di antaranya adalah dengan melakukan penyuluhan hukum (legal education) kepada para pihak yang membuat perjanjian.

---

Notary have a very important role in the sharia banking industry at the moment, this is due to the fact that banking business activities also requires a written evidence commonly in the form of authentic deeds. However, because of financing with the Musyarakah scheme is commonly carried out to finance a business capital, made sometimes a party that needs a business financing felt sure about the content of that agreement, although they do not really understand the mechanism and do not necessarily understand the legal risk that may appear from that Musyarakah financing. Based on that, there are 2 (two) problems provided in this study, the first one is discussing about the legal risk that may appear related to a binding conducted by the parties based on Musyarakah financing deed, and the second one is discussing about the role of Notary to mitigate the legal risk in the making of Musyarakah financing deed. This research used a normative juridical method with an explanatory research typology that analyze about the possibility of legal risk to turn out as a result of the weakness on the juridicial aspect up to non-fulfillment of sharia principles. The emergence of a legal risk on that Musyarakah financing deed also potentially to generate other risks, so it is important to identify that legal risk possibilities. Furthermore, analyze about Notary role in order to mitigate any legal risk possibility that could have appeared based on Notary authority such as providing a legal education to the parties that form the agreement."

"Dalam kehidupan sehari-hari Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat merupakan suatu bagian penting dari roda perekonomian. Penilaian tingkat kesehatan suatu bank menjadi sangat penting, baik bagi pengelola bank, pemegang saham, penyimpan dana ataupun bagi pengawas jasa keuangan di Indonesia. Atas hal tesebut diperlukan transparansi perhitungan risiko-risiko yang mungkin akan diterima oleh bank dalam rangka melakukan usaha dan sebagai dasar evaluasi atas tingkat kesehatan bank itu sendiri. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., (BTPN) selama ini melaksanakan penanda tanganan perjanjian kredit pensiun dengan nasabah peminjam tanpa persetujuan pasangan nasabah peminjam. Timbul risiko hukum, perjanjian kredit tersebut dapat dibatalkan oleh pasangan dari nasabah peminjam pada saat nasabah peminjam meninggal dunia. Namun risiko hukum pada BTPN terhitung rendah, dengan menimbang bahwa risiko hukum itu sendiri menjadi rendah karena telah dimitigasi oleh rendahnya risiko operasional. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, risiko hukum BTPN tidak dapat dinilai rendah dan mitigasi risiko operasional dengan klaim Asuransi Jiwa dari nasabah peminjam yang meninggal dunia dimana klaim Asuransi Jiwa yang diterima akan digunakan untuk melunasi hutang. Penulis membahas pelaksanaan dari ketentuan PBI diatas di BTPN dan risiko hukum yang tinggi atas perjanjian kredit tanpa disertai persetujuan pasangan nasabah peminjam.

---

In everyday life Bank as a financial institution to collect public savings is an important part of the economy. The soundness rating of a bank is very important, both for bank managers, shareholders, depositors or to the supervisor of financial services in Indonesia. In this matter required proficiency level of transparency calculations risks that may be received by the bank in order to do business and as a basis for evaluation of the soundness of the bank itself. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), in the signing process of an agreement of pension credit to borrowers without the consent couples borrowers. Legal risks incurred, the credit agreement may be canceled by couples of borrowers when borrowers die. However, the Bank's legal risk is low, given that the law itself is a risk to be low because it has been mitigated by the low rating of operational risk. Based on Bank Indonesia Regulation. No 13/1/PBI/2011 regarding the Rating System for Commercial Banks, the Bank's legal risk can not be mitigate in operational risk by having Life Insurance claims from borrowers who died where Life Insurance claims received will be used to pay off debt. The author discusses the implementation of the above provisions in the Bank Regulation and legal risks are calculated as high in such credit agreement without the approval of borrower couples."

"ABSTRAKRisiko hukum adalah salah satu risiko yang harus dikelola oleh Bank. Merupakan hal yang penting untuk mengelola risiko hukum di dalam aktivitas kredit karena pengelolaan risiko hukum dapat mencegah terjadinya risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Bank menerapkan pengelolaan risiko hukum dalam aktivitas kredit juga untuk mendapatkan hubungan antara risiko hukum dengan risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan dalam aktivitas kredit. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptis interpretatif. Data dihimpun berdasarkan wawancara mendalam juga dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan risiko hukum telah diterapkan oleh Bank yang diteliti dan terdapat beberapa hubungan antara risiko hukum dengan risiko kredit, risiko reputasi dan risiko kepatuhan dalam aktivitas kredit. Bank yang diteliti menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian dan juga sistem informasi manajemen risiko. Bank yang diteliti juga memenuhi persyaratan mengenai rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan penilaian tingkat kesehatan Bank. Persyaratan-persyaratan tersebut menunjukkan bahwa risiko hukum terkait dengan risiko kredit. Sehubungan dengan pengelolaan risiko dari produk kredit, risiko reputasi terkait dengan risiko hukum, sedangkan risiko kepatuhan terkait dengan risiko hukum karena ketidapatuhan adalah salah satu faktor penyebab risiko hukum.

---

ABSTRACTLegal risk is one of the risks that should be managed by the Bank. It is important to manage legal risk in credit activity since legal risk management is able to prevent the occurrence of credit risk, reputation risk and compliance risk. The purpose of this research is to understand how the Bank implement the legal risk management in credit activity as well as to figure out the connection between legal risk and credit risk, reputation risk and compliance risk in the credit activity. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview as well as by studying the literature and related regulations. The result of this research concludes that legal risk management has been implemented by the researched Bank and there are some connections between legal risk and credit risk, reputation risk and compliance risk in credit activity. The researched Bank implements the principles of risk management as required by Bank Indonesia Regulation i.e. the active supervision of Board of Commissioner and Board of Directors, the sufficiency of policy, procedure and limit discretionary, the process of identification, measurement, monitoring and controlling and also risk management information system. The researched Bank also complies with the Bank Indonesia requirement on the mandatory of capital adequacy ratio and the valuation of soundness of the Bank. Those requirements show that legal risk is related to the credit risk. In regards to the risk management of credit product, reputation risk is related to legal risk, while compliance risk is related to legal risk since non-compliance is one of the cause factors of legal risk."

"Tesis ini membahas mengenai risiko terhadap Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang diprakarsai oleh Badan Usaha (unsolicited), khususnya dalam Proyek unsolicited SPAM Kota Dumai yang tidak memperoleh dukungan pemerintah berupa dukungan kelayakan (viability gap fund) dan ketersediaan layanan (availibility payment), serta tidak memperoleh jaminan pemerintah. Melalui Tesis ini akan menjelaskan penyusunan kajian risiko yang memuat strategi mitigasi risiko dan alokasi risiko yang tepat, sehingga dapat mengetahui risiko hukum terhadap Investasi dalam suatu proyek karena kajian risiko merupakan kunci dalam rangka menjamin tingkat pengembalian investasi khususnya dalam Proyek KPBU SPAM Kota Dumai. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode penelitian yuridis-normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatoris yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seperti dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan mengenai hukum penanaman modal khususnya mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

This thesis discusses the risks to the Public Private Partnership initiated by Business Entities or unsolicited, especially in the unsolicited Project of SPAM in Dumai City Project which does not receive government support in the form of viability gap funds and availability payment, as well as did not get government guarantees. Through this thesis, it will explain the preparation of risk studies that contain risk mitigation strategies and appropriate risk allocation, so that they can find out the legal risks to investment in a project because risk assessment is the key in order to guarantee investment returns, especially in the PPP Project of SPAM in Dumai City. The research method that will be used in this research is a juridical-normative research method which is a legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basic material to be investigated by conducting a search of the regulations and literature relating to the problem researched. This research is an explanatory research that describes or explains more deeply a symptom. The type of data needed in this research is secondary data, that is data obtained through literature study. Such as official documents, literature, and relevant books on investment law, especially regarding Public Private Partnership."