Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa terjadi atas koreksi biaya royalti penggunaan trademark antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT A Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian koreksi biaya royalti dengan Arm’s Length Principle  (ALP) dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsep yang digunakan adalah ALP atas transfer harta tidak berwujud menurut ketentuan perpajakan domestik dan OECD Transfer Pricing Guideline. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak sesuai dengan ALP dan dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saran dari penulis agar ketentuan TP di Indonesia lebih diperjelas guna mencegah terjadinya sengketa.

---

The dispute arise upon the correction to royalty expense for the use of trademark between PT A Indonesia and Directorate General of Taxes (DGT). This research aims to analyze comfirmity between the correction to royalty expense and the ALP. Also it is to analyze the consideration basis of the Judges at the Indonesia Tax Court in settling  the appeal dispute according to the prevailing tax regulation. The consept use in this research is the ALP of intangible asset transfer according to the domestic tax regulation and OECD Transfer Pricing Guideline. This research use the quantitative method approach. The result shows that the correction to royalty expense conducted by DGT is not complied with ALP and the consideration basis of the Judges’s decision in appeal dispute is in accordance with the prevaling tax regulation. This research suggested it is important to make clearer transfer pricing regulation in Indonesia to avoid any unnecessary disputes."

"Mekanisme pemungutan royalti lagu belum diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), namun dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tersebut mengacu pada standar baku yang dibuat YKCI yang merupakan suatu organisasi profesi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik yang sangat berperan dalam pengeksploitasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (performing right). Penerapan mekanisme pemungutan royalti oleh YKCI juga masih mengalami banyak kendala dan pelanggaran. Oleh karena itu penulis berpendapat perlu adanya penambahan regulasi mengenai royalti atas lagu dan collecting society yang berwenang mengelola pengadministrasian kolektif atas royaltinya, sehingga hak cipta lagu dapat dilindungi dalam pengeksploitisasinya secara komprehensif.

---

Mechanism on collecting song?s royalties have not been regulated in Law No. 19 of 2002 about Copyrights, but in the implementation, collection of song?s royalties is referring to the standards that made by Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) who is a professional organization that managed by collective administration, especially in the field of song or music that is instrumental in exploiting copyrighted songs or music for creators, copyright holders, artists, and record producers, and also broadcasting organizations, especially in the collection and distribution of royalties for the performing rights. Application of royalty?s collection mechanisms by YKCI also still has many obstacles and violations. Therefore, the authors suggest the need for additional regulation of the royalties on songs and also the collecting society which competent to manage the collective administration of royalties, so the exploitation of song's copyright can be protected in a comprehensive manner."

"Laporan ini memaparkan kegiatan yang penulis lakukan selama periode magang di KAP ABC yang bertujuan untuk membahas evaluasi prosedur audit pada akun royalti batubara PT MQC dan evaluasi mengenai refleksi diri selama magang. Penulis membahas tentang prosedur audit yang dilakukan KAP ABC terhadap akun royalti batubara PT MQC – perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan, untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019 serta kesesuaiannya dengan standar audit yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC atas royalti batubara PT MQC telah sesuai dengan standar audit dan teori yang berlaku. Disamping itu, dengan mengevaluasi pengalaman magang, penulis dapat memelajari pentingnya soft skills yang melekat dalam audit dan mampu membuat rencana masa depan berdasarkan pengalaman tersebut

---

This internship report describes the activities that the authors carried out during the internship period at KAP ABC which aims at discussing the evaluation of the audit procedures on coal royalty account of PT MQC and the evaluation of self-reflection during the internship. The author discuss the audit procedures performed by ABC KAP on coal royalty accounts of PT MQC - a company that operates in the mining business,  for the year ending December 31, 2019 and their compliance with applicable audit standards. Based on the results of the analysis, the audit procedures carried out by KAP ABC for PT MQC coal royalties are in accordance with the auditing standards and applicable theories. By evaluating the internship experience, the author are able to learn the importance of soft skills that is inherent in an audit process and are able to create a future plan based on the experience.

"

"[Laporan magang ini akan membahas tentang audit atas pendapatan, piutang serta utang royalti PT KJA untuk engagement periode 2014 oleh KAP MMF. Lebih jauh lagi laporan magang ini membahas mengenai pengendalian internal PT KJA, kebijakan akuntansi terkait pendapatan piutang dan utang royalti PT KJA, serta prosedur audit yang dilakukan oleh KAP MMF. Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa PT KJA telah melakukan pengendalian internal yang memadai untuk meminimalisir risiko salah saji material pada laporan keuangan. Disimpulkan juga bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan KAP MMF sudah sesuai dengan PSAK dan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP MMF telah sesuai dengan standar audit internasional.

---

This report is aimed to explain audit process of revenue, receivable, and royalty payable of PT KJA for period 2014 by KAP MMF. Furthermore, this report explaines about PT KJA's internal control, accouting policies of PT KJA, and audit procedures which are done by KAP MMF. Based on audit process, internal control procedures which are done by PT KJA are effective and material misstatement risk in financial report could be reduced. This report concludes that accounting policies applied by PT KJA are appropriate with Indonesian Financial Accounting Standard and audit procedures implemented by KAP MMF are appropriate with International Standard of Auditing., This report is aimed to explain audit process of revenue, receivable, and royalty payable of PT KJA for period 2014 by KAP MMF. Furthermore, this reportexplaines about PT KJA’s internal control, accouting policies of PT KJA, andaudit procedures which are done by KAP MMF. Based on audit process, internalcontrol procedures which are done by PT KJA are effective and materialmisstatement risk in financial report could be reduced. This report concludes thataccounting policies applied by PT KJA are appropriate with Indonesian FinancialAccounting Standard and audit procedures implemented by KAP MMF are appropriate with International Standard of Auditing. ]"

"ABSTRAKPara pengguna ciptaan lagu mengalami kebingungan dalam hal kepada pihak mana mereka harus membayar royalti atas suatu lagu yang mereka umumkan. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai collecting society dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia hanya berdasarkan kesepakatan antara organisasi profesi dengan Pengguna Ciptaan saja. Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang memungut royalti. Salah satunya adalah Karya Cipta Indonesia. Asosiasi Rekaman Industri Indonesia menyatakan bahwa Karya Cipta Indonesia tidak berhak memungut royalti karena tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan sistem pemungutan royaltinya hanya didasarkan atas pemberian kuasa.Tesis ini berisi analisis mengenai cara mengatasi ambiguitas collecting society di Indonesia terkait dengan pemungutan royalti terhadap pengumuman suatu lagu dan lembaga mana yang berhak memungut royalti terhadap pengumuman suatu lagu. Oleh karena pengaturan mengenai pemungutan royalti hanya berdasarkan kesepakatan saja maka pada dasarnya pihak manapun berwenang untuk memungut royalti atas pengumuman lagu jika ada kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Sehingga tidak ada ambiguitas collecting society di Indonesia mengingat ruang lingkup Asosiasi Industri Rekaman Indonesia adalah berhubungan dengan produser rekaman, sedangkan Karya Cipta Indonesia merupakan suatu lembaga yang memungut royalti.Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif-empiric dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Saran Penulis adalah Pencipta/Pemegang Hak Cipta sebaiknya memberi kuasa kepada lembaga yang telah mengikuti aturan Confederation International des Societes des Auters et Compositeurs mengingat karena merupakan konfederasi dari seluruh collecting society di seluruh dunia dan ketentuan mengenai collecting society hanya sebagian kecil diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini.

---

ABSTRACTSong's users feel confuse about to whom the royalty that they have to pay when they announce a song. These things happen because the law about collecting society in Indonesian copyrights law only based on the deal between the organization and the users. There are some organizations in Indonesia that collect the royalty. One of them is Karya Cipta Indonesia. Asosiasi Rekaman Indonesia stated that Karya Cipta Indonesia does not have the rights to collect the royalty because it is not mentioned and ruled by the Indonesian copyrights laws and the collecting system are also only based on the mandatory that has been given before.This thesis content is about how to handle ambiguity in collecting society in Indonesia related with the royalty collecting when a song is being announced and which organization that has the right to do that. Because of the rules about royalty collecting is only based on the agreement, then any organizations have the right to collect it if there is a mandate from the creator. So there will not be an ambiguity in collecting society in Indonesia, considering the scope in Asosiasi Industri Rekaman Indonesia related with the recording producers, while Karya cipta Indonesia is an organization that collect the royalty.This thesis using the normative-empirical research methode and being analyzed with qualitative approach. The creator should give the mandatory to the organizations that have followed the rules in Confederation International des Societes des Auters et Compositeurs considering this is the confederation from all the collecting society in the world and the laws about collecting society only some that have been ruled by the copyrights laws this time."

"Para penulis di Indonesia mengalami kesulitan dengan royalti yang dikenakan tarif pajak yang terlalu tinggi sebesar 15%. PER No. 1/2023 diterbitkan oleh pemerintah untuk menurunkan tarif pajak efektif royalti dari 15% menjadi 6%. Terbitnya PER No. 1/2023 bertujuan untuk mengeliminasi kondisi Lebih Bayar (LB) para penulis akibat jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 terlalu besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dari kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis telah memenuhi asas ease of administration. Terpenuhinya asas ease of administration disebabkan oleh terpenuhinya empat dimensi, antara lain asas certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Asas certainty telah terpenuhi karena tidak terdapat ketidakjelasan dalam kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis. Asas efficiency telah terpenuhi karena minimnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak DJP dan penulis. Asas convenience telah terpenuhi karena penulis mengalami pemotongan pajak ketika memperoleh penghasilannya. Asas simplicity telah terpenuhi karena sistem administrasi pajak untuk penulis sudah sederhana dan jelas. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif sehingga meningkatkan pengetahuan para penulis mengenai kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis dalam PER No. 1/2023.

---

Authors in Indonesia are having difficulties with royalties being subject to an overly high tax rate of 15%. PER No. 1/2023 was issued by the government to lower the effective royalty tax rate from 15% to 6%. The issuance of PER No. 1/2023 aims to eliminate the Overpayment (LB) condition of the writers due to the amount of Income Tax Article 23 tax credit being too high. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reducing the royalty tax rate of writers in terms of the ease of administration principle. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of the policy to reduce the author's royalty tax rate has fulfilled the ease of administration principle. The fulfillment of the principle of ease of administration is due to the fulfillment of four dimensions, including the certainty, efficiency, convenience, and simplicity principles. The certainty principle has been fulfilled because there is no uncertainty in the policy of reducing the author's royalty tax rate. The efficiency principle has been fulfilled because of the minimal costs incurred by DGT and the author. The simplicity principle has been fulfilled because the tax administration system for writers is simple and clear. This study recommends the government to conduct massive socialization to increase the knowledge of writers regarding the policy of reducing royalty tax rates for writers in PER No. 1/2023."

"Dalam rangka memasuki era globalisasi diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di kalangan dunia usaha, bentuk-bentuk alih teknologi dilakukan dengan berbagai cara, seperti hak untuk menggunakan intelectual property, technical advise dan sebagainya baik dari pihak asing maupun domestik. Untuk itu pemakai hak/pemakai jasa harus membayar royalti atau imbalan jasa teknik. Pembayaran royalti dan imbalan jasa teknik itu sendiri merupakan obyek pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (khususnya dari PPh) secara berarti. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan sering terjadi dispute antara Wajib Pajak dengan fiskus dalam menentukan royalti (khususnya yang berupa informasi) dan imbalan jasa teknik sebagai obyek pajak (PPh), sehingga berpengaruh pada treatment (perlakuan pemajakan) antara keduanya. Hal ini menyebabkan tingkat kepastian hukum mengenai hal tersebut menjadi kurang terjamin dan dapat menimbulkan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas perbedaan antara royalti dan imbalan jasa teknik, perlakuan pengenaan PPh antara keduanya serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul sekaligus mencari jalan keluarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan'melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa royalti dan imbalan jasa teknik sebenarnya merupakan obyek pajak yang sangat potensial, namun belum tergali secara maksimal, karena terhambat oleh kendala pemahaman yang belum merata mengenai pengetahuan perpajakan yang menyangkut masalah-masalah khusus di kalangan petugas, serta belum adanya surat edaran/penegasan lebih lanjut yang lebih terperinci mengenai royalti dan imbalan jasa teknik. Hal ini menyebabkan baik petugas pajak maupun wajib pajak membuat penafsiran sendiri-sendiri yang cenderung menguntungkannya. Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya dibuat surat edaran khusus yang menjelaskan mengenai perbedaan dan ciri-ciri khusus antara royalti dan imbalan jasa teknik disertai dengan contoh-contohnya. Sedangkan untuk meningkatkan keseragaman. pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan yang bersifat khusus, sebaiknya dilakukan pendidikan khusus secara periodik dan berkesinambungan."

"Non Tax Government Revenue (PNBP) from mining is among one of the potential government revenues for Indonesia. Unfortunately, it is not optimally managed. The Contract of Work stipulated for copper mining is only stated that, the contractor is required only to pay royalty of gold, silver, and copper, but not for other minerals contained within the copper concentrate.The objective of this research is to evaluate whether the scope of Contract of Work of copper mining could be optimized by evaluating the potential of other minerals contained in the copper concentrate. The result of the analysis to explain the reasons to levy royalty from other minerals, this study also estimates the potential royalty that could be derived from other minerals of copper mining for year 2003 - 2007.To achieve those goals, the qualitative and quantitative approaches are used, the technique of collecting data through study of literatures and survey, and the technique forecasting has been used to estimate of other minerals contained within the copper concentrate. The study employs moving average method and simple linear regression analysis.The result shows that most of minerals from the copper mining can be used and sold. According to the principle of user charges as stated in the Law No. 20/1997 about PNBP, the extraction and usage of natural resources must be levied to royalty. Thus, all minerals from the copper mining should also be levied to royalty. Base on this research, it is recommanded to revise the Article 13th in the Contract of Work, which states that the scope of Contract of Work related to royalty is narrower than the principle of that user charges.

---

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari pertambangan umum merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, namun belum dikelola secara optimal. Dalam Kontrak Karya (KK) pengusahaan pertambangan tembaga, kontraktor hanya menyetorkan royalti atas mineral emas, perak dan tembaga sedangkan mineral ikutan lainnya tidak dikenakan royalti.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cakupan KK pengusahaan pertambangan tembaga, menentukan alasan yang dapat digunakan untuk mengenakan royalti atas mineral ikutan pertambangan tembaga dan perkiraan potensi royalti dari mineral ikutan pertambangan tembaga untuk periode 2003 - 2007.Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan hasil survei, dan untuk memperkirakan besarnya kandungan mineral ikutan yang berada di luar sampel digunakan teknis forecasting menggunakan metode rata-rata dan analisis regresi linier sederhana.Hasil analisis menunjukan bahwa hampir seluruh mineral ikutan pertambangan tembaga dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai jual. Sesuai dengan prinsip PNBP yang ditegaskan dalam UU No.20/1997 tentang PNBP bahwa semua pemanfaatan sumber daya alam harus membayar royalti. Demikian juga dengan mineral ikutan pertambangan tembaga sudah semestinya dikenakan royalti. Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan untuk merevisi Pasal 13 kontrak karya yang kurang menguntungkan pihak Pemerintah RI, dimana cakupan KK mengenai royalti lebih sempit dibandingkan dengan prinsip PNBP tersebut."