Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan pelayanan dasar kesehatan di Kota Depok terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta, Depok mendapat tekanan migrasi penduduk cukup tinggi. Dibalik perkembangan kota yang begitu pesat, timbul permasalahan sosial seperti munculnya permasalahan kesehatan yaitu angka kematian ibu masih tinggi dan belum mencapai target. Faktor penyebab utama kematian ibu di Kota Depok adalah pendarahan saat melahirkan. Melihat persoalan tersebut, pentingnya peran institusi pelayanan dasar kesehatan yakni rumah sakit swasta yang tersebar di Kota Depok untuk meminimalisir terjadinya kasus demikian. Sejalan dengan itu, RS Swasta Bunda Margonda dan Tugu Ibu berusaha menawarkan pelayanan dan fasilitas yang terbaik untuk menjangkau ibu hamil sehingga kebutuhan mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan persalinan dapat terpenuhi dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pola spasial jangkauan pelayanan kesehatan persalinan RS Swasta Bunda Margonda dan Tugu Ibu di Kota Depok berdasarkan sisi penawaran pihak rumah sakit sebagai variabel meliputi aksesibilitas, fasilitas, dan harga kamar. Metode yang digunakan adalah analisis keruangan spasial diantaranya buffer dan overlay. Hasil menunjukkan jangkauan pelayanan kesehatan persalinan RS Bunda Margonda lebih jauh dan luas dibandingkan RS Tugu Ibu. Jangkauan pelayanan Bunda Margonda sejauh 20,42 km dan diikuti dengan jumlah 228 pasien. Sedangkan jangkauan Tugu ibu sejauh 12,52 km dengan jumlah 130 pasien. Hal tersebut dikarenakan lokasi RS Bunda Margonda yang strategis berada di pusat kota serta aksesibilitas yang lebih baik dengan jumlah trayek angkutan umum lebih banyak kemudian memiliki fasilitas yang lebih memadai.

---

The need for basic health services in Depok City continues to increase along with increasing number of population annually. As the buffer zone of DKI Jakarta, Depok City has suffered from high population migration pressure. Behind the rapid development of the city, causing social problems that the maternal mortality rate is still high and has not reached the target. The main cause of maternal mortality in Depok City is bleeding during childbirth.

Seeing the issue, the importance of the role of basic health service institutions, namely private hospitals in Depok City to minimize the occurrence of such cases. In line with that, Bunda Margonda and Tugu Ibu as a private hospital trying to offer the best service and facilities to reach pregnant woment so that their need to get delivery health service can be fulfilled well.

The purpose of this research is to analyze the spatial pattern of coverage of delivery health service of Bunda Margonda and Tugu Ibu private hospital in Depok City based on hospital rsquo s supply side as variable include accessibility, facility, and room price. The method used is spatial analysis such as buffer and overlay.

The results indicate the coverage of health service delivery of Bunda Margonda Hospital is further and wider compared to Tugu Ibu. Bunda Margonda reaches 20.42 km with the amount of 228 patients. While the coverage of Tugu Ibu as far as 12.52 km with the amount of 130 patients. That rsquo s because location of Bunda Margonda Hospital is strategically located in the city center and has better accessibility with more number of public transport routes also has more adequate facilities. "

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan general self-efficacy dan readiness for change pada tenaga medis dokter yang bekerja di rumah sakit swasta yang memberlakukan kebijakan BPJS di wilayah JABODETABEK. Partisipan penelitian ini terdiri dari 101 orang yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit swasta yang memberlakukan BPJS di Jakarta dan Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan alat ukur New General Self- Efficacy oleh Chen, et al. (2001) dan Readiness for Change Scale Hanpachern (1997). Adapun teknik pengolahan data menggunakan Pearson Correlation.Hasil yang didapat adalah terdapatnya hubungan yang positif dan signifikan antara keduanya dengan r = .403 (p < .01) two tailed. Hal ini berarti bahwa pada rumah sakit swasta yang memberlakukan kebijakan BPJS, semakin tinggi general selfefficacy seorang dokter, maka semakin siap mereka untuk menghadapi perubahan.

---

This research was conducted in order to explore the relationship between general self-efficacy and readiness for change among private hospital?s doctors in JABODETABEK. The participants on this research were 101 doctors that worked in private hospital that legalize BPJS as one of their service on Jakarta and Bekasi. This research was a quantitative research that used New General Self-Efficacy Scale by Chen, et al. (2001) and Readiness for Change Scale by Hanpachern (2001) as the measurement.

The result shows that General Self-Efficacy is positively and significantly correlated with Readiness for Change with r = .403 (p < .01), two tailed. The result shows that the higher the General Self-Efficacy, the higher will the Readiness for change be."

"ABSTRAKNama : Imas Rahmi WisdianiProgram Studi : Kajian Adminstrasi Rumah SakitJudul Tesis : Analisis Implikasi Sistem Pembayaran JKNterhadap Pendapatan Rumah Sakit di Dua RumahSakit Swasta Kelas C di Karawang Tahun 2017 Studi Kasus Herniotomi Tanpa Penyulit Besaran tarif yang diatur dalam INA-CBG mendorong rumah sakit untukmenciptakan berbagai macam upaya khususnya berupa usaha pengendalian biayaagar tercipta efisiensi yang baik dan mutu pelayanan kesehatan tetap berkualitas.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi system pembayaran JKNterhadap pendapatan rumah sakit di dua rumah sakit swasta kelas C berdasarkantarif BPJS dan tarif rumah sakit.Desain penelitian ini berupa studi kasus di dua rumah sakit swasta kelas C dengandesain potong lintang dan melihat tren yang terjadi pada periode tahun 2014 ndash; 2016.Pengumpulan data dilakukan dalam dua bagian, analisis kuantitatif bertujuan untukmenganalisis selisih pendapatan berdasarkan tarif BPJS dan tarif rumah sakit danmenganalisis komponen-komponen yang menentukan besaran tarif rumah sakit.Analisis kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi kebijakan-kebijakan danupaya-upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit dalam meresponselisih biaya. Penelitian dilakukan pada bulan Mei ndash; Juni 2017 di RS A dan RS Bdengan karakteristik rumah sakit yang mirip dan bekerjasama dengan BPJS sejaktahun 2014.Terdapat selisih negatif antara pendapatan berdasarkan tarif umum denganpendapatan berdasarkan tarif BPJS pada periode tahun 2014 ndash; 2016 baik di RS Amaupun di RS B. Selisih negative di RS A sebesar 21,2 dari nilai pendapatanberdasarkan tarif umum, dan selisih negative di RS B sebesar 50,5 dari nilaipendapatan berdasarkan tarif umum. Besaran tarif dan metode pembayaran INACBGsmenyebabkan adanya upaya-upaya efisiensi dan kendali biaya rumah sakitbagi pasien BPJS berupa pembayaran jasa medis yang lebih rendah, penggunaanobat generik, pengendalian pemeriksaan penunjang, pengendalian biaya di ruangoperasi serta pengendalian jumlah hari rawat.Kata kunci : pembayaran JKN, pendapatan Rumas sakit, Rumah Sakit swasta,

---

ABSTRACTNama Imas Rahmi WisdianiProgram Studi Hospital AdministrationJudul Tesis Analysis on JKN Payment System and its relationto Hospital Income in two type C private hospitals inKarawang, 2017The implementation of payment system using INA CBGs bundling has leadhospital to improve efficiency to provide good quality of care. The purpose of thisstudy is to analyze implication of JKN payment system toward hospital revenue intwo type C private hospitals.This case study in two type C private hospitals was done using Cross Sectionaldesign. Data was retrospectively collected to capture trend for period 2014 2016,and analysed to compare hospital revenue using hospital charge vs BPJSpayment scheme as set up by BPJS. The study was conducted in May June 2017covering 548 cases with Herniotomy in the two private hospitals with similarcharacteristics and contracted as BPJS service provider since 2014.The study revealed that both hospitals tend to have lower revenue from BPJS usingbundling scheme as compared to hospital charge, for period 2014 2016. The resultshowed that in hospital A 21,2 loss and in hospital B was 50,5 loss, this maycaused by unefficient use of resources, or no proper monitoring system. The twohospitals have tried to improved efficiency, implement cost containment such asfee adjustment, use of generic drug, proper length of stay, cost containment inproviding medical exam and operation.Key words JKN payment, private hospital, revenue"

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."

"Peningkatan kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menyebabkan rumah sakit sebagai penyedia layanan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien antara rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan. Kualitas pelayanan dan kepuasan pasien diukur berdasarkan apa yang dirasakan pasien secara langsung yang dikembangkan mengikuti lima dimensi SERVQUAL. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk mendapatkan nilai tiap dimensi kualitas. Analisis independent t-test digunakan untuk membandingkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien antara RS Swasta dan RS Pemerintah. Data penelitian didapatkan dari hasil survei menggunakan kuesioner dengan sampel 351 pasien rumah sakit swasta atau pun pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa 4 dimensi kualitas pelayanan (tangibility, reliability, assurance, empathy) dan kepuasan pasien RS Pemerintah tidak berbeda secara signifikan  dibandingkan RS Swasta. Namun, dimensi responsiveness menunjukkan bahwa RS Swasta memiliki responsiveness lebih tinggi dibandingkan dengan RS Pemerintah.

---

The increasing need of health services for the society causes hospitals as health service providers to strive to provide the best service. This study aims to compare service quality and patient satisfaction between private hospitals and public hospitals in South Sumatera Province. Service quality and patient satisfaction were measured by patients' perceived experiences directly developed following the five dimensions of SERVQUAL. Confirmatory factor analysis was used to obtain the value of each quality dimension. Independent t-test analysis was used to compare service quality and patient satisfaction between private and public hospitals. The research data were obtained from the results of a survey using a questionnaire with a sample of 351 patients of private or public hospitals. This study shows that the 4 dimensions of service quality (tangibility, reliability, assurance, empathy) and patient satisfaction of government hospitals are not significantly different from those of private hospitals. However, the responsiveness dimension shows that private hospitals have higher responsiveness compared to public hospitals."