Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian nominee atau trustee adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas saham yang dimilikinya. Perjanjian nominee sering juga disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak, orang asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik pada sertifikat saham. Keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian nominee tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Apabila perjanjian nominee sudah memperhatikan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian nominee tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Berdasarkan asas pacta sund servanda bahwa perjanjian yang dibuat oleh para phak, termasuk perjanjian nominee mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah seharusnya membuat aturan tersendiri mengenai perjanjian Nominee tersebut, dan hendaknya Notaris-PPAT tidak memberikan peluang kepada kliennya untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ......The nominee or trustee agreement is a treaty with power which is an agreement using the name of an Indonesian citizen and the Indonesian citizen submitting a power of attorney to a foreign citizen to be free to legal action against the rights to his her shares. The nominee agreement is often also referred to as a representative term or borrowing a name based on a statement or authorization letter made by both parties, a foreigner borrows the name of an Indonesian citizen to be listed as the owner of a stock certificate. The validity and strength of the nominee agreement shall be irrelevant to the provisions of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code. If the nominee agreement has been considered and fulfilled the legitimacy of the agreement under Article 1320 of the Civil Code and under the provisions of Article 1338 of the Civil Code, the nominee agreement has binding power for the parties. Based on the principle of a treaty that the agreement made by the parties, including the nominee agreement has binding powers such as the law for those who make it. This research uses descriptive analytical method. The results of the study suggest that the Government should make its own rules regarding the Nominee agreement, and PPAT should not the provide opportunities.

Abstrak :
Dalam pelaksanaan jual beli saham, ada persyaratan Undang-Undang yang harus dipenuhi antara lain seperti diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) yang harus dimuat dalam akta notaris dan kemudian harus dibuatkan akta jual beli atas saham-saham tersebut. Tanpa dibuatnya akta jual beli tersebut, maka jual beli saham tersebut adalah batal demi hukum. Dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung mengenai kasus jual beli saham dalam PT.Bumi Mansyur Permai membatalkan putusan-putusan di ketiga tingkat peradilan karena terbukti terdapat kekhilafan dalam putusanputusan sebelumnya, dimana majelis hakim di ketiga tingkat keadilan menganggap dengan diadakannya RUPS, maka telah terjadi jual beli saham. Kasus ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yakni antara lain peraturan mengenai pengalihan hak atas saham yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta teori-teori hukum yang diperoleh dari tulisantulisan para ahli hukum. Sebagai hasil analisa penelitian ini dapat di tekankan pentingnya pembuatan akta jual beli saham sebagai persyaratan formal jual beli saham, setelah diperolehnya persetujuan jual beli saham dari RUPS yang sebenarnya hanya merupakan pemberian persetujuan kolektif atas penjualan saham. ......There are some requirements and procedure outlined by Law and Regulation that has to be met in order to properly executing sale and purchase of shares, among others, such as obtaining the approval from General Meeting of Shareholders that has to be made in notarial deed and to execute the deed of sale and purchase for such shares. Without executing the later then the sale and purchase of such shares is null and void. In reviewing the decision of the Supreme Court to cancel the verdicts on all three levels of judiciary regarding the case of sale and purchase shares in PT.Bumi Mansyur Permai, as it was proven that there has been a mistake in the verdicts by which the panel of judges at those three levels considered that by General Meeting of Shareholders agreeing for such transfer of shares can be treated equally as the act of sell and purchase itself. This case is analyzed on descriptive analytical basis by using normative juridical approach, namely by focusing on sources such as the prevailing regulation and law as well as literature-literature related to such matters. As the result of research conducted for this matter it is to be emphasized the importance of executing deed of sale and purchase shares as one of the formal requirements after obtaining approval from General Meeting of Shareholders by which only is a collective agreement given for such transfer of shares.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham perseroan.

Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dapat dihapuskan apabila terjadi beberapa hal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas mengatur beberapa hal mengenai penghapusan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut, pertama, dalam hal apa sajakah dapat diterapkan prinsip Piercing' The Corporate Veil terhadap pemegang saham?; kedua, apakah prinsip Piercing the Corporate veil dapat diterapkan dalam kasus PT. Bank Global Internasional? Metode penelitian yang digunakan penulis dalmm penulisan tesis ini adalah nmtode penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan untuk melakukan evaluasi terhadap pengaturan mengenai prinsip Piercing The Coqporate Veil dan penerapannya berdasarkan literatur yang ada, Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa prinsip Piercing The Corporate Veil berlaku untuk pemegang saham apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak mampu membayar utangnya. Sementara untuk Studi kasus PT. Bank Global, prinsip ini berlaku terhadap pemegang sahanl Bank. Global akibat tindakannya menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan Bank Global dibekukan karena tidak memiliki dana cukup untuk membayar utangnya. Penulis juga mengajukan saran agar dibuat pengaturan yang lebih terperinci untuk memudahkan penerapan prinsip ini dan agar seyogyanya Bank Indonesia dan Bapepam- LK lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan yang berkaitan dengan institusi perbankan.

Abstrak :
Tesis ini membahas implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan oleh Pengadilan maka memiliki dampak hukum terhadap produk hukum yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Tesis ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipologi deskriptif analitis. Pada tesis ini dapat dilihat bahwa kedudukan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan karena adanya kepemilikan saham yang cacat hukum adalah dibatalkan oleh Pengadilan berserta dengan produk hukum yang didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah tepat pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Notaris terkait yang aktanya dibatalkan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, tapi tidak secara pidana atau administratif. ......This thesis discusses the implication of General Meeting of Shareholders which is held due to wrongful ownership of shares. The studies focus on the legality of the General Meeting of Shareholders and responsibility of the relevant public notary which the Meeting has been notified to the Ministry of Justice and Human Rights in accordance to Jakarta High Courts Decision No. 360/Pdt/PT.DKI. There are many factors that could be affecting the legality of the said General Meeting of Shareholders. If the General Meeting of Shareholders is nullified by the ruling court, any law product that is based on the meeting would be impacted. This thesis is conducted in form of juridical-normative research and analytical descriptive typology. Thus in this thesis, it is discussed how the implication of nullification of the General Meeting of Shareholders that is held due to wrongful ownership of shares would cause the nullification of the aforementioned Meeting by court along with any law products which resulted from the General Meeting of Shareholders, which in this case has been rightfully decided in Jakarta High Courts Decision No. 360/Pdt/PT.DKI. The corresponding notary could also be held liable for civil damages but not for criminal or administrative punitive.

Abstrak :
Tesis ini membahas kasus mengenai PT. Eco Enviromental Energy Indonesia yang di dalam penyelenggaraan salah satu RUPS-nya telah terjadi penolakan atas kehadiran wakil dari salah satu pemegang saham di dalam RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder guna menunjang penulisan.dengan studi kasus terhadap penolakan kehadiran wakil pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa PT. Eco Enviromental Energy Indonesia pada tanggal 21 Mei 2011. Analisa terhadap putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengenai kasus ini bahwa pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada seseorang untuk mewakilinya dalam RUPS Luar Biasa merupakan hak dari pemegang saham sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Ketua Rapat sendiri di dalam memutuskan orang-orang yang dapat hadir dalam RUPS harus disertai dengan alasan dan dasar hukum yang tepat, dimana di dalam kasus ini Ketua Rapat yang menolak kehadiran wakil salah satu pemegang saham dengan alasan orang tersebut bukanlah orang dari Perseroan adalah tidak tepat dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dimana atas hal tersebut mengakibatkan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS menjadi tidak sah.

---

This thesis addresses the case of PT. Eco Enviromental Energy Indonesia which in one of its GMOS has occurred rejection of the presence of a representative of one of the shareholders in the GMOS. This research is done using literature method and an analysis over a case which is completed by collecting secondary data to support the reference of this thesis with case study of the rejection of the presence of shareholder representatives at the Extraordinary GMOS of PT. Eco Enviromental Energy Indonesia on May 21st, 2011. Analysis of the decision and consideration of High Court of Pekanbaru Judges about this case was that the authorization by the shareholders to someone to represent him at the Extraordinary GMOS is the right of shareholders in accordance with Article 85 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Chairman of the Meeting itself in deciding the people who can attend the GMOS must be based on reasons and appropriate legal basis, which in this case Chairman of the Meeting denied the presence of representative of one of the shareholders by reason of that person is not the person of the Company is not right and considered as a tort, which is resulted thst the decisions taken at the GMOS becomes invalid.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pertentangan yang terjadi antara pasal 59 Undang-undang kepailitan dan pasal 1150 kitab undang-undang hukum perdata mengenai hakikat gadai. Perlu dipertimbangkan apakah ketentuan pasal 59 undang-undang kepailitan yang mengharuskan pemegang gadai melakukan penjualan barang gadai dalam waktu 2 (dua) bulan adalah jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan hasil penjualan barang gadai yang maksimal untuk pembayaran utang debitor, apalagi dalam hal ini menjadi barang gadai adalah saham perseroan terbuka, dimana didalamnya terkait peraturan badan pengawas pasar modal yang harus dipatuhi. Jika memang waktu 2 (dua) bulan tesebut tidak vukup baik, maka kreditor bia menuntut diberikan perlindungna yang wajar sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 3 undang-undang kepailitan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the contradiction between the Article no 59 of Indonesian Bankruptcy Law and the Article no 1150 of Indonesian Civil Law regarding the definition of pawning. The Article no 59 of Indonesian Bankruptcy Law is needed to be revised because according to it the pawn holder is required to liquidate the Public Listed Company’ Share only within 2 months which shall not comply with the Regulation of Indonesian Security Exchange Commission that require the selling of Public Listed Company’ Share to take more than 2 months. Since the given time (2 months) according Indonesian Bankruptcy Law shall not be enough to liquidate the Public Listed Company’s Share therefore the Pawn Holder / Creditor is advised to get protection as it has been stipulated in the Article no 56 section 3 of Indonesian Bankruptcy Law.

Abstrak :
Perseroan Terbatas (Naamloze Venotschap) didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari banyak para pendiri perusahaan yang sebenarnya tidak menggelontorkan dananya sebagai modal disetor dalam perseroan dengan melakukan penyelundupan hukum (fraus legis) dengan membuat catatan berupa surat pernyataan dan/ atau kuitansi tanda penerimaan sehingga pendiri seolah-olah telah melakukan penyetoran saham secara tunai kepada perseroan. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimanakah pengaturan terhadap modal dasar, implikasi hukum terhadap pemegang saham yang belum menyetorkan modal dasar dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah menyetorkan modal dasar. Metode penulisan penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Modal dasar adalah dasar kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas yang harus dapat dibuktikan benar telah disetorkan karena apabila tidak maka implikasi hukumnya adalah pemegang saham yang belum melaksanakan penyetoran modal dasar dianggap belum memiliki hak-hak sebagai pemegang saham. Adapun Perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah sah melakukan penyetoran modal adalah sah memiliki hak suara dan perseroan yang didirikan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha meski tanggungjawabnya menjadi tanggung renteng. Penelitian menyarankan agar Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap akta pendirian PT yang dibuatnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum perlu lebih hati-hati (prudent) mengenai proses pendirian dan penetapan Perseroan Terbatas untuk bukti penyetoran modal dasar dari para pendiri maupun pemegang saham untuk menghindari penyelundupan hukum dan mengenai modal dasar, perlu adanya pengaturan mengenai sanksi hukum untuk melindungi pemegang saham yang beriktikad baik. ......Limited Liability Company (Naamloze Venotschap) is defined as a legal entity which is a capital alliance, established based on an agreement, conducts business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and meets the requirements stipulated in the laws and subordinate legislation. In daily life practices many company founders actually do not pour their funds as paid up capital in the company by carrying out legal smuggling (fraus legis) by making notes in the form of statements and / or receipts So that as if the founder has made a share in cash to the company. This research will discuss about how the regulation against the authorized capital, legal implications against the shareholders who have not deposited the authorized capital and legal protection against the shareholders who have deposited the authorized capital. This legal research writing method uses normative juridical legal research forms and the type of research used is descriptive analytical. This research will use secondary data, that is data obtained from literature study. The study analyzed data using qualitative methods. Authorized capital is the basis of share ownership in a Limited Liability Company which is must be proven to have been properly deposited because if it does not, the legal implication is that shareholders who have not yet implemented the authorized capital are deemed not to have the rights as shareholders. The legal protection of shareholders who have legally made capital payments is legitimate to have voting rights and the company that is established can still run business activities even though its responsibilities become jointly. The research recommends that the Notary apply the precautionary principle to the deed of establishment of a limited liability company that he made, the Ministry of Law and Human Rights especially the Directorate General of General Law Administration needs to be more prudent about the process of establishing and stipulating Limited Liability Companies for evidence of deposit of authorized capital from the founders and shareholders to avoid legal smuggling and regarding authorized capital, there is a need for legal sanctions to protect shareholders in a good faith.

Abstrak :
The carrefour a france's retail corporation signed share purchase agreement on 21 January 2008 with P.T Alfindo and Prome Horizon Pte for aquisition of 75 % majority share of Alfa Supermarket at total amount of IDR 674 billion.....