Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian nominee atau trustee adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas saham yang dimilikinya. Perjanjian nominee sering juga disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak, orang asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik pada sertifikat saham. Keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian nominee tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Apabila perjanjian nominee sudah memperhatikan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian nominee tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Berdasarkan asas pacta sund servanda bahwa perjanjian yang dibuat oleh para phak, termasuk perjanjian nominee mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah seharusnya membuat aturan tersendiri mengenai perjanjian Nominee tersebut, dan hendaknya Notaris-PPAT tidak memberikan peluang kepada kliennya untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.......The nominee or trustee agreement is a treaty with power which is an agreement using the name of an Indonesian citizen and the Indonesian citizen submitting a power of attorney to a foreign citizen to be free to legal action against the rights to his her shares. The nominee agreement is often also referred to as a representative term or borrowing a name based on a statement or authorization letter made by both parties, a foreigner borrows the name of an Indonesian citizen to be listed as the owner of a stock certificate. The validity and strength of the nominee agreement shall be irrelevant to the provisions of Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code. If the nominee agreement has been considered and fulfilled the legitimacy of the agreement under Article 1320 of the Civil Code and under the provisions of Article 1338 of the Civil Code, the nominee agreement has binding power for the parties. Based on the principle of a treaty that the agreement made by the parties, including the nominee agreement has binding powers such as the law for those who make it. This research uses descriptive analytical method. The results of the study suggest that the Government should make its own rules regarding the Nominee agreement, and PPAT should not the provide opportunities."

"Dalam pelaksanaan jual beli saham, ada persyaratan Undang-Undang yang harus dipenuhi antara lain seperti diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) yang harus dimuat dalam akta notaris dan kemudian harus dibuatkan akta jual beli atas saham-saham tersebut. Tanpa dibuatnya akta jual beli tersebut, maka jual beli saham tersebut adalah batal demi hukum. Dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung mengenai kasus jual beli saham dalam PT.Bumi Mansyur Permai membatalkan putusan-putusan di ketiga tingkat peradilan karena terbukti terdapat kekhilafan dalam putusanputusan sebelumnya, dimana majelis hakim di ketiga tingkat keadilan menganggap dengan diadakannya RUPS, maka telah terjadi jual beli saham. Kasus ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yakni antara lain peraturan mengenai pengalihan hak atas saham yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta teori-teori hukum yang diperoleh dari tulisantulisan para ahli hukum. Sebagai hasil analisa penelitian ini dapat di tekankan pentingnya pembuatan akta jual beli saham sebagai persyaratan formal jual beli saham, setelah diperolehnya persetujuan jual beli saham dari RUPS yang sebenarnya hanya merupakan pemberian persetujuan kolektif atas penjualan saham. ......There are some requirements and procedure outlined by Law and Regulation that has to be met in order to properly executing sale and purchase of shares, among others, such as obtaining the approval from General Meeting of Shareholders that has to be made in notarial deed and to execute the deed of sale and purchase for such shares. Without executing the later then the sale and purchase of such shares is null and void. In reviewing the decision of the Supreme Court to cancel the verdicts on all three levels of judiciary regarding the case of sale and purchase shares in PT.Bumi Mansyur Permai, as it was proven that there has been a mistake in the verdicts by which the panel of judges at those three levels considered that by General Meeting of Shareholders agreeing for such transfer of shares can be treated equally as the act of sell and purchase itself. This case is analyzed on descriptive analytical basis by using normative juridical approach, namely by focusing on sources such as the prevailing regulation and law as well as literature-literature related to such matters. As the result of research conducted for this matter it is to be emphasized the importance of executing deed of sale and purchase shares as one of the formal requirements after obtaining approval from General Meeting of Shareholders by which only is a collective agreement given for such transfer of shares."

"ABSTRAKSebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham perseroan.Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dapat dihapuskan apabila terjadi beberapa hal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas mengatur beberapa hal mengenai penghapusan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut, pertama, dalam hal apasajakah dapat diterapkan prinsip Piercing' The Corporate Veil terhadap pemegang saham?; kedua, apakah prinsip Piercing the Corporate veil dapat diterapkan dalam kasus PT. Bank Global Internasional? Metode penelitian yang digunakan penulis dalmm penulisan tesis ini adalah nmtode penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan untuk melakukan evaluasi terhadap pengaturan mengenai prinsip Piercing The Coqporate Veil dan penerapannya berdasarkan literatur yang ada, Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa prinsip Piercing The Corporate Veil berlaku untuk pemegang saham apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak mampu membayarutangnya. Sementara untuk Studi kasus PT. Bank Global, prinsip ini berlaku terhadap pemegang sahanl Bank. Global akibat tindakannya menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan Bank Global dibekukan karena tidak memiliki dana cukup untuk membayar utangnya. Penulis juga mengajukan saran agar dibuat pengaturan yang lebih terperinci untuk memudahkan penerapan prinsip ini dan agar seyogyanya Bank Indonesia dan Bapepam- LK lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan yang berkaitan dengan institusi perbankan."

"Tesis ini membahas implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan oleh Pengadilan maka memiliki dampak hukum terhadap produk hukum yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Tesis ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipologi deskriptif analitis. Pada tesis ini dapat dilihat bahwa kedudukan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan karena adanya kepemilikan saham yang cacat hukum adalah dibatalkan oleh Pengadilan berserta dengan produk hukum yang didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah tepat pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Notaris terkait yang aktanya dibatalkan juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, tapi tidak secara pidana atau administratif.......This thesis discusses the implication of General Meeting of Shareholders which is held due to wrongful ownership of shares. The studies focus on the legality of the General Meeting of Shareholders and responsibility of the relevant public notary which the Meeting has been notified to the Ministry of Justice and Human Rights in accordance to Jakarta High Courts Decision No. 360/Pdt/PT.DKI. There are many factors that could be affecting the legality of the said General Meeting of Shareholders. If the General Meeting of Shareholders is nullified by the ruling court, any law product that is based on the meeting would be impacted. This thesis is conducted in form of juridical-normative research and analytical descriptive typology. Thus in this thesis, it is discussed how the implication of nullification of the General Meeting of Shareholders that is held due to wrongful ownership of shares would cause the nullification of the aforementioned Meeting by court along with any law products which resulted from the General Meeting of Shareholders, which in this case has been rightfully decided in Jakarta High Courts Decision No. 360/Pdt/PT.DKI. The corresponding notary could also be held liable for civil damages but not for criminal or administrative punitive."

"Tesis ini membahas kasus mengenai PT. Eco Enviromental Energy Indonesia yang di dalam penyelenggaraan salah satu RUPS-nya telah terjadi penolakan atas kehadiran wakil dari salah satu pemegang saham di dalam RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder guna menunjang penulisan.dengan studi kasus terhadap penolakan kehadiran wakil pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa PT. Eco Enviromental Energy Indonesia pada tanggal 21 Mei 2011. Analisa terhadap putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengenai kasus ini bahwa pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada seseorang untuk mewakilinya dalam RUPS Luar Biasa merupakan hak dari pemegang saham sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Ketua Rapat sendiri di dalam memutuskan orang-orang yang dapat hadir dalam RUPS harus disertai dengan alasan dan dasar hukum yang tepat, dimana di dalam kasus ini Ketua Rapat yang menolak kehadiran wakil salah satu pemegang saham dengan alasan orang tersebut bukanlah orang dari Perseroan adalah tidak tepat dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dimana atas hal tersebut mengakibatkan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS menjadi tidak sah.

---

This thesis addresses the case of PT. Eco Enviromental Energy Indonesia which in one of its GMOS has occurred rejection of the presence of a representative of one of the shareholders in the GMOS. This research is done using literature method and an analysis over a case which is completed by collecting secondary data to support the reference of this thesis with case study of the rejection of the presence of shareholder representatives at the Extraordinary GMOS of PT. Eco Enviromental Energy Indonesia on May 21st, 2011. Analysis of the decision and consideration of High Court of Pekanbaru Judges about this case was that the authorization by the shareholders to someone to represent him at the Extraordinary GMOS is the right of shareholders in accordance with Article 85 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Chairman of the Meeting itself in deciding the people who can attend the GMOS must be based on reasons and appropriate legal basis, which in this case Chairman of the Meeting denied the presence of representative of one of the shareholders by reason of that person is not the person of the Company is not right and considered as a tort, which is resulted thst the decisions taken at the GMOS becomes invalid."

"Perseroan Terbatas (Naamloze Venotschap) didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari banyak para pendiri perusahaan yang sebenarnya tidak menggelontorkan dananya sebagai modal disetor dalam perseroan dengan melakukan penyelundupan hukum (fraus legis) dengan membuat catatan berupa surat pernyataan dan/ atau kuitansi tanda penerimaan sehingga pendiri seolah-olah telah melakukan penyetoran saham secara tunai kepada perseroan. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimanakah pengaturan terhadap modal dasar, implikasi hukum terhadap pemegang saham yang belum menyetorkan modal dasar dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah menyetorkan modal dasar. Metode penulisan penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Modal dasar adalah dasar kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas yang harus dapat dibuktikan benar telah disetorkan karena apabila tidak maka implikasi hukumnya adalah pemegang saham yang belum melaksanakan penyetoran modal dasar dianggap belum memiliki hak-hak sebagai pemegang saham. Adapun Perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang sudah sah melakukan penyetoran modal adalah sah memiliki hak suara dan perseroan yang didirikan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha meski tanggungjawabnya menjadi tanggung renteng. Penelitian menyarankan agar Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap akta pendirian PT yang dibuatnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum perlu lebih hati-hati (prudent) mengenai proses pendirian dan penetapan Perseroan Terbatas untuk bukti penyetoran modal dasar dari para pendiri maupun pemegang saham untuk menghindari penyelundupan hukum dan mengenai modal dasar, perlu adanya pengaturan mengenai sanksi hukum untuk melindungi pemegang saham yang beriktikad baik.......Limited Liability Company (Naamloze Venotschap) is defined as a legal entity which is a capital alliance, established based on an agreement, conducts business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and meets the requirements stipulated in the laws and subordinate legislation. In daily life practices many company founders actually do not pour their funds as paid up capital in the company by carrying out legal smuggling (fraus legis) by making notes in the form of statements and / or receipts So that as if the founder has made a share in cash to the company. This research will discuss about how the regulation against the authorized capital, legal implications against the shareholders who have not deposited the authorized capital and legal protection against the shareholders who have deposited the authorized capital. This legal research writing method uses normative juridical legal research forms and the type of research used is descriptive analytical. This research will use secondary data, that is data obtained from literature study. The study analyzed data using qualitative methods. Authorized capital is the basis of share ownership in a Limited Liability Company which is must be proven to have been properly deposited because if it does not, the legal implication is that shareholders who have not yet implemented the authorized capital are deemed not to have the rights as shareholders. The legal protection of shareholders who have legally made capital payments is legitimate to have voting rights and the company that is established can still run business activities even though its responsibilities become jointly. The research recommends that the Notary apply the precautionary principle to the deed of establishment of a limited liability company that he made, the Ministry of Law and Human Rights especially the Directorate General of General Law Administration needs to be more prudent about the process of establishing and stipulating Limited Liability Companies for evidence of deposit of authorized capital from the founders and shareholders to avoid legal smuggling and regarding authorized capital, there is a need for legal sanctions to protect shareholders in a good faith."

"The carrefour a france's retail corporation signed share purchase agreement on 21 January 2008 with P.T Alfindo and Prome Horizon Pte for aquisition of 75 % majority share of Alfa Supermarket at total amount of IDR 674 billion....."

"Tesis ini membahas mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan perseroan yang tidak sesuai dengan batas waktu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mengambil studi kasus Akta Pernyataan Pemegang Saham di luar RUPS Tahunan di PT. XYZ. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. Namun, dengan belum adanya konsekuensi hukum dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang secara tegas mengatur mengenai tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan, maka masih terdapat perseroan terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktunya. Namun, karena penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah kewajiban Direksi, maka atas tidak diselenggarakannya RUPS tahunan, bila terjadi kerugian yang dialami perseroan maka Direksi bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perseroan tersebut. Dan bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ditetapkan dalam pasal-pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007, dalam penelitian ini terlihat bahwa masih terdapat perseroan terbatas yang belum menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik untuk melindungi kepentingan pemegang saham perseroan tersebut.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa agar diatur mengenai sanksi hukum secara tertulis mengenai tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan perseroan, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG hingga tercipta keharmonisan hubungan antara masing-masing organ perseroan, dan dapat mendukung peningkatan nilai perseroan demi kepentingan shareholders dan stakeholders.......The paper discusses about the implementation of The Annual General Meeting of the Shareholders (AGM) which exceed a period as specify in the provisions of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, by taking a case study Deed of Statement of Shareholders Outside The Annual General Meeting of the Shareholders of PT. XYZ. The method used in this study is normative juridical research, with explanatory research typology, using secondary data.Results of this study concluded that the implementation of the Annual General Meeting is obliged to be implemented no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year, in accordance with the provisions of Article 78 paragraph (2) of Law No. 40 Year 2007. However, with the absence of legal consequences in Act No. 40 of 2007 which expressly governs the non-performance of the AGM then there is still a limited liability company does not hold Annual General Meeting in accordance with the deadline. Implementation of the Annual General Meeting is one of the duties and responsibilities of the Board of Directors, the above is not the holding of the Annual General Meeting, in the event of losses suffered by the company, the Board of Directors take full responsibility for the losses of the company. And when associated with the principles of Good Corporate Governance (GCG) adopted in the articles of the Law 40 In 2007, the research shows that there are still a limited liability company that has not implemented the principle of good corporate governance to protect the interests of the shareholders of the company.Results of this study suggest that in order to set the legal sanction in writing of the non-performance of Annual General Meeting of the company, as well as the improvement of laws and regulations concerning the application of the principles of good corporate governance so as to create harmonious relations between each organ of the company, and can support an increase in the value of the company's sake shareholders and stakeholders."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pelaksanaan wasiat berupa saham dalam perseroan terbatas. Permasalahan yang menjadi fokus analisa adalah selain ahli waris yang ditetapkan menurut undang-undang, terdapat pula ahli waris yang diangkat dengan wasiat testamenter . Saham termasuk dalam harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris dilihat dari Pasal 52 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan motode penelitian yuridis normatif oleh karena itu jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Tipologi penelitian adalah yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat berupa saham kepada ahli waris yang diangkat dengan wasiat dapat dilaksanakan asalkan pewaris tidak memiliki ahli waris legitimaris. Di samping itu untuk dapat mempergunakan hak-haknya sebagai pemegang saham, ahli waris yang diangkat dengan wasiat namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan terkait terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan kepada Direksi perseroan terkait serta melampirkan dokumen pendukung, seperti Akta Kematian Pewaris, Wasiat, Surat Keterangan Waris, dan identitas Ahli Waris. Kata kunci : saham, daftar pemegang saham, perseroan terbatas, wasiat, testameter.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of wills in of shares in a limited liability company. The problems that are the focus of the analysis are in addition to the heirs established by law, There are also heirs who are appointed with a will testamenter . Shares are included in the heritage that can be inherited to the heirs seen from Article 52 Paragraph 5 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. This study uses normative juridical research methods therefore the type of data used is secondary data, Where the data collection tool used is literature study. Research typology is normative juridical. Data analysis method used is qualitative analysis method which produce normative juridical research form. The results of the study indicate that the testament of a shares to the heirs appointed with the testament may be carried out provided that the heir does not have a legitimacy heir. In addition to being able to exercise its rights as a shareholder, the heirs appointed by the will of their name must be listed in the Registered Shareholder of the relevant company by submitting a request to the Board of Directors of the relevant company and attaching supporting documents, such as the Death Certificate of the Heir, Wills, Letter Description of Inheritance, and identity of the Heirs. "