Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi merupakan jenis tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime). Penanganan kasus korupsi pun memerlukan teknik-teknik khusus yang berbeda dari tindak pidana konvensional lainnya. Sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCAC dan UNCATOC maka Indonesia pun mulai mengadopsi konsep justice collaborator dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Untuk memancing minat para pelaku korupsi agar mau menjadi justice collaborator maka Aparat Penegak Hukum yang dilegitimasi oleh regulasi yang ada memberikan sejumlah tawaran hadiah sebagai balas jasa atas informasi relevan yang akan diberikan oleh para justice collaborator. Hadiah tersebut salah satunya adalah memberikan kesempatan bagi para justice collaborator untuk bisa mendapatkan remisi. Menariknya hadiah yang dijanjikan kepada para justice collaborator telah membuat melonjaknya angka pemohon justice collaborator yang mau memberikan informasi terkait kasus tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini telah berpengaruh sangat banyak terhadap penanganan serta pemberantasan kasus tindak pidana korupsi yang ada. Namun pada tanggal 28 Oktober 2021 ketentuan yang mewajibkan narapidana korupsi untuk menjadi justice collaborator baru bisa mendapatkan remisi dicabut. Hal ini membuat minat dan pamor justice collaborator menjadi turun lantaran tidak banyak lagi keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Pencabutan pasal ini kemudian telah memberikan dampak kepada sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia.......Corruption is one of the many forms of extraordinary crime. Therefore handling corruption cases requires special techniques that are different from other conventional criminal acts. As a country that has ratified UNCAC and UNCATOC, Indonesia has begun to adopt the concept of justice collaborator in handling corruption cases. To attract the interest of the perpetrators of corruption in order to become justice collaborators, Law Enforcement Officials who are legitimized by existing regulations provide a number of offers of rewards as compensation for relevant information that will be provided for justice collaborators. One of the rewards is to provide opportunities for justice collaborators to be able to get remissions. Because of the rewards promised to justice collaborators have increased the number of justice collaborator applicants who are willing to provide information related to the corruption case. This has greatly influenced the handling and eradication of existing corruption cases. However, on October 28, 2021, the provisions requiring corruption convicts to become justice collaborators has been revoked. This reduces the interest and prestige of justice collaborators because there are not many more benefits they can get. The revocation of this article has then had an impact on the criminal justice system in Indonesia as well."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas konsep dan ketentuan tentang justice collaborator dalamsistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalahpenelitian yuridis normatif. Kedudukan Agus Condro Prayitno sebagai justicecollaborator dalam kasus korupsi pada Pemilihan Deputi Gubernur Senior BankIndonesia Tahun 2004 dibahas sebagai bahan analisis dalam skripsi ini. Dari hasilanalisis diperoleh kesimpulan bahwa Agus Condro memiliki peran yangsignifikan dalam mengungkap kasus tersebut. Oleh karena itu pada dasarnya iadapat diberikan perlindungan dan penghargaan, seperti keringanan hukuman ataukekebalan dari penuntutan. Namun, pada saat ia dijatuhi hukuman, belum adaperaturan yang mengenai perlindungan dan penghargaan bagi justice collaborator.

---

AbstractThis study focuses on concept and regulations of justice collaborator inIndonesian criminal justice system. Normative juridical method is used to analyzethe data. The role of Agus Condro Prayitno as a justice collaborator in theinvestigation of corruption case of Bank of Indonesia Senior Governor DeputyElection in 2004 is analyzed in this study. This analysis shows that Agus Condrohad a significant role to reveal the crime. Therefore he actually could be awardedby such protection and mitigating punishment or immunity from prosecution.However, at the time he was sentenced by the court, the regulation consideringprotection or award to justice collaborator had not been established in Indonesia."