Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Ita Zaleha Saptaria, author

Penerapan pasal 84 dan pasal 85 jo pasal 12 undang-undang N0.30 tahun 2004 dan kode etik propesi notaris sebagai bentuk pendisiplinan terhadap pelanggaran notaris

Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27493

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Siti Kumalasari, author

Kewajiban bertindak jujur dan tidak memihak notaris dalam pembuatan akta otentik pengalihan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris analisa Putusan Mahkamah Agung nomor.1099K/PID/2010 = Obligations toacthonest andnotinfavor by notary in making authentic deed of land assignment based on Law no. 30 of 2004 concerning notarial duties analysis of Supreme Court Decision number 1099K/PID/2010

ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadap Notaris merupakan akta Otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam membuat akta otentik, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur...

2013

T33101

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gamal Abdul Nasir, author

Aspek hukum sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris = Legal aspects of sanctions against notary who violate the provisions in the deed under preparation act No. 30 of 2004 on title notary law

Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29095

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Wardana Sulistiono, author

Perbandingan pengenaan denda dalam perkara hukum persaingan usaha di Indonesia dengan Jepang dan Singapura = Comparison of fine administrative sanction regulation of competition law in Indonesia to Japan and Singapore

Indonesia, Jepang dan Singapura merupakan beberapa negara yang memiliki pasar yang kompetitif di wilayah Asia, sehingga pencegahan dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha diperlukan untuk menjamin pasar yang kompetitif. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengenaan denda di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura, dan bagaimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62924

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ghifari Ikhwan Taher, author

Ketidaksesuaian implementasi P3 dan SPS oleh KPI tahun 2017 = Implementation discrepancy of P3 and SPS by KPI in 2017

ABSTRAK
Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI mengatur mengenai regulasi penyiaran dalam P3 dan SPS termasuk dalam pemberian sanksi. Pada implementasinya, KPI memberikan sanksi administratif seperti yang tercantum dalam P3 dan SPS namun juga memberikan bentuk-bentuk non-sanksi administratif seperti pembinaan, imbauan, dan...

2018

MK-Pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Afifah Satrianty, author

Tinjauan atas peraturan Walikota Bekasi Nomor 103 tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi = Analysis on the mayor of Bekasi regulation number 103 of 2019 concerning the removal of administrative sanction of land and building tax

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ashanti Nurshafira Joesoef, author

Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepada Notaris Atas Pembuatan Akta Jual Beli Dan Akta Pengalihan Piutang Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta Nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV/DKIJAKARTA/IX/2020 = Imposition Of Administrative Sanction To Notary On Establishment Of Sell And Purchase Deed And Transfer Of Receivables Deed Based On The Decision Of Notary Regional Supervisory Board Area Of Dki Jakarta Provinces's Number 05/PTS/MJ.PWN.PROV/DKIJAKARTA

Penelitian ini membahas mengenai penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris yang melakukan pembuatan akta yang dimana mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejakat umu seharusnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Notaris hendaknya dalam melakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Ghazalah Ibrahim, author

Perbuatan Melawan Hukum yang Disebabkan Oleh Tidak Diserahkannya Salinan Perjanjian Kredit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla = Acts Againts the Law Caused By Failure to Submit a Copy of a Credit Agreement Based on Kalianda District Court Decision number 5/Pdt.G/2019/PN Kla

Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutang terhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yang dimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan Hak Tanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bima, author

Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (dwangsom) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. = Law Analysis about dwangsom as an administrative punishment which stated in the Law Number 51 Year 2009 on Administrative Court.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan...

Universitas Indonesia, 2012

S43166

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Maya Pramita, author

Keberlakuan surat edaran direktur jenderal pajak nomor Se-26/PJ/2015 dalam perspektif hukum perpajakan dan hukum perundang-undangan Indonesia = The enforcement of circulars issued by director general of taxes SE-26/PJ/ 2015 on perspective Indonesian taxation law and indonesian legislation law

ABSTRAK
Penulisan ini membahas mengenai permasalahan keberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 yang menegaskan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya dapat digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan...

2016

S65328

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian