Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sanksi Notaris diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Dalam UUJN diatur sanksi Perdata dan sanksi Administratif bagi Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut. UUJN tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris. Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang bertugas membantu Menteri dalam mengawasi Notaris meliputi perilaku dan pelaksanaan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

---

Notary is a public officer who by law is given the authority and trust of the people to run some power of the State to create an authentic written evidence in the field of civil law. Deed authenticated by the Notary has the power itself of perfect proof and provide legal certainty. If the Notary is found in exercise his job have some fraud or negligence, errors or omissions that causes losses for his clients, then the Notary is obliged by law to account and liability for his actions. Notary sanctions provided in Article 84 and Article 85 UUJN. In UUJN Civil penalties and sanctions provided for the notary who Administrative committed the fraud. UUJN not regulate criminal sanction for the Notary. In supervising the notary, the Minister formed the Supervisory Council of Ministers tasked to assist in overseeing the conduct and execution of Notary included in exercise his job as a Notary if there Notary who has committed a violation of regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadap Notaris merupakan akta Otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam membuat akta otentik, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Untuk membuat sebuah akta otentik, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan adanya kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka seorang Notaris harus mematuhi dan mentaati aturan tersebut. Jika ketentuan tersebut dilanggar oleh Notaris terutama dengan sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan melalui majelis pengawas Notaris maupun hasil pemeriksaan penyidik dapat membuktikan secara hukum akan tindakan Notaris yang memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, maka Notaris yang bersangkutan harus dikenakan sanksi yang tegas. Baik sanksi perdata, sanksi administratif, maupun sanksi pemecatan dari organisasi. Dan bahkan Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Kasus yang dianalisis dalam Tesis ini menekankan pada Notaris yang melakukan tindakan tidak jujur, dan memihak kepada salah satu pihak yang terkait dalam akta dengan cara memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu. Berdasarkan penelitian ini, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan melanggar hukum (ketentuan pasal 85 UUJN), dan melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik (ketentuan pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta melanggar kode etik profesi.

---

ABSTRACT
Notary as publicofficer is authorized tomake all kinds of agreement deedsother than have been assigned toanother public officer. Deed which is made by or in presence of a Notary is an authentic deed madeaccording to formand procedure prescribed in the Law. In making an authenticdeed, a Notary must follow the provisions stipulated by Law No. 30 of2004 concerning Notarial Duties (UUJN). To make an authenticdeed, a Notaryis obliged to act honestly, carefully, independent, impartial,and safe guarding the interestsof the partiesin alegal action. With the obligations that have been stipulated by LawNo. 30 of2004 concerning Notarial Duties, thenaNotarymustabide by and obey these rules. If the provisionsare violated by a Notary especially deliberately entering false information into theauthentic deed made, based onthe results ofthe examination, the examination either through hover sight panel investigating the Notary and the results can legally prove the acts that included falsifying informati on into an authentic deed, the Notary in question must be given tough sanctions. Bothcivil penalties, administrative sanctions, or sanctions of dismissal from the organization. Andeven a Notarymay also be subjectto criminal sanctions. The case analyzed in this the sisemphasizes the Notary who did not acthonestly and impartially to one of the parties involved in the deed by enteringfalse information into anauthentic deed regarding the truth which must bestated in the deed. Based onthis study, the authorconcludes that the Notaryin questionviolated the law(Article 85 of UUJN), and thecriminal actof authenticforgery (Article 264ofthe Penal Code), and violating the code of ethicsof the profession.

Abstrak :
Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 (UUJN) dan ini merupakan syarat pembuatan suatu Akta Otentik. Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta dapat berakibat kepada Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang tersebut. Sanksi Perdata tersebut akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi Administratif terjadi apabila suatu akta tidak memenuhi syarat internal dimana Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris. ......Notary as one of the General Officer in running the office held at the Law and the Code of Professional Conduct. Deed as a public official authorized to make all kinds of deed of agreement beyond that the General Officer has determined the other. In a notarial deed, a notary must be guided by the regulation set in Notary Law No.30 of 2004 (UUJN) and this is a condition of making the deed Authentic. Actions violations committed in the manufacture of notarial deed may result in Civil Sanctions and Administrative Sanctions as provided for in Article 84 and 85 of the Act. Civil Sanctions will result in a deed only has the strength of evidence as under the arm or deed to be null and void. Administrative Sanctions occur when a deed does not qualify internally where notary in carrying out his position does not perform an orderly series of measures the performance of duties job title deed.

Abstrak :
Indonesia, Jepang dan Singapura merupakan beberapa negara yang memiliki pasar yang kompetitif di wilayah Asia, sehingga pencegahan dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha diperlukan untuk menjamin pasar yang kompetitif. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengenaan denda di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura, dan bagaimana penerapan pengenaan denda terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Denda merupakan suatu bentuk sanksi yang diharapkan dapat mencegah adanya pelanggaran, dan memberikan dampak jera terhadap pelanggar. Namun tidak seperti di Jepang dan di Singapura yang telah mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengenaan denda, pengaturan denda di Indonesia tidak secara rinci mengatur mengenai mekanisme pemberian denda. ......Indonesia, Japan and Singapore are several nations with competitive market in Asia, which needs precaution and penalization againts infringement of competition law to ensure the competitive market. The main problems of this research are how the regulation of fine sanction in Indonesia, in comparison with Japan and Singapore, and how the fine sanction application in competition law cases in Indonesia, in comparison with Japan and Singapore. This research uses normative juridicial method, which is done with literature studies. Fine is a form of sanctions which expected to prevent the infringement, and wary the offender. Unlike in Japan and Singapore which are having the regulation of fine sanction mechanism in detail, the regulation of fine sanction in Indonesia is not regulated the fine sanction mechanism in detail.

Abstrak :
ABSTRAK
Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI mengatur mengenai regulasi penyiaran dalam P3 dan SPS termasuk dalam pemberian sanksi. Pada implementasinya, KPI memberikan sanksi administratif seperti yang tercantum dalam P3 dan SPS namun juga memberikan bentuk-bentuk non-sanksi administratif seperti pembinaan, imbauan, dan peringatan. Tulisan ini melihat dasar dalam pemberian sanksi administratif dan non-sanksi administratif. Ketidaksesuaian implementasi ini berpengaruh terhadap rapor evaluasi tahunan lembaga penyiaran.

---

ABSTRACT
KPI is an independent state institution that governs the mores of television broadcasting. Their decisionmaking mdash; including issuing sanctions mdash; is based around the P3 and SPS agreements. In practice, KPI issues administrative sanctions as stipulated in the P3 and SPS, but also non-administrative ones like training, cautioning and warning. This paper will focus on the basics of KPI rsquo;s sanctions, whether they be administrative or non-administrative. The mismatch between the stipulations and the pratice of the KPI is reflected in their annual broadcasting institution report.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutang terhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yang dimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan Hak Tanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.05/2018 tahun 2018 tentang Peyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla. Yang menjadi pokok permasalahan adalah akibat hukum dari Bank B kantor cabang Kalianda yang tidak menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan dampak terhadap Hak Tanggungan yang bersifat accessoir yang merupakan ikutan dari perjanjian pokok Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan hasil penelitian bersifat preskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank B Kantor cabang kalianda wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian AW yang disebabkan tidak diberikannya Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja dari Bank B yang merupakan akibat dari terdapatnya Perbuatan Melawan Hukum dan Hak Tanggungan tetap berlaku, namun akibat dari melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank B Kantor cabang kalianda dapat dikenakan sanksi Administratif. ......This research discusses the non-repayment of debts on Land Rights which are used as collateral as repayment of debts starting with a Working Capital Credit Agreement with Mortgage Rights, but AW as a Debtor is not given a copy of the Working Capital Credit Agreement from Bank B, the Kalianda branch office as which is regulated in Article 35 of the Financial Services Authority Regulation number 35 / POJK.05 / 2018 of 2018 concerning Business Operation of Financing Companies based on the Decision of the Kalianda District Court Number 5 / Pdt.G / 2019 / PN Kla. The main problem is the legal consequences of Bank B, the Kalianda branch office, not submitting a copy of the financing agreement to the debtor as stipulated in the Financial Services Authority Regulation and the impact on Mortgage which is accessoir which is a part of the main agreement. To answer this problem, legal research is conducted. with a normative juridical approach, using secondary data obtained by library research and analytical prescriptive research results. The results of the analysis show that Bank B Kalianda branch office is obliged to be responsible for the debtor's losses, AW caused by not providing a copy of the Working Capital Credit Agreement from Bank B and the Mortgage is still valid, but as a result of violating the provisions of the Financial Services Authority Regulation, Bank B Branch offices Kalianda may be subject to administrative sanctions.