Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yulia Maulida Windiani
"Indonesia sebagai negara yang terletak pada garis ekuator dan diapit oleh dua samudera besar menjadikan perubahan iklim berlangsung relatif cepat sehingga pembangunan berketahanan iklim sangat penting. Dampak negatif yang terjadi dapat berupa kerugian fisik, material dan adanya peluang hilangnya mata pencaharian masyarakat. Perubahan iklim juga mempengaruhi sistem pengolahan limbah cair, khususnya daerah yang kerap tergenang air laut pasang seperti Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Jakarta Utara memiliki daratan yang lebih rendah daripada wilayah DKI Jakarta lainnya yaitu 0-2 mdpl. Dengan demikian, kemungkinan untuk terdampak kenaikan muka air laut akan lebih besar dan permasalahan yang dihadapi tidak hanya perbaikan sistem pembuangna limbah cair domestik saja, perencanaan SPAL yang tahan perubahan iklim juga perlu dilakukan. Oleh karena itu dilakukannya penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting sistem pengolahan limbah cair domestik di Jakarta Utara dan mengidentifikasi pilihan sistem pengolahan limbah cair domestik yang berketahanan kenaikan muka air laut. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, didapatkan dari penelitian terdahulu, hasil observasi lapangan, wawancara dengan metode in-depth interview responden. Hasil yang didapatkan belum ada pengolahan limbah cair domestic yang dilakukan di RT5 RW22 dan di RW001 hanya 65% responden memiliki jamban, dengan sistem yang disarankan yaitu SPALD-S.

Indonesia, as a country that lies on the equator and is flanked by two large oceans, makes climate change occur relatively quickly, so climate resilience development is very important. The negative impacts that occur can be in the form of physical and material losses and opportunities for the loss of people's livelihoods. Climate change is also affecting the liquid waste treatment system, especially in areas that are often inundated by high tides, such as Penjaringan District, North Jakarta. North Jakarta has lower land than other DKI Jakarta areas, namely 0–2 meters above sea level. Thus, the possibility of being affected by sea level rise will be greater, and the problems faced include not only the improvement of the domestic liquid waste disposal system but also the planning of SPALs that are climate change resistant. Therefore, the purpose of this final project is to analyze the existing conditions of the domestic wastewater treatment system in North Jakarta and identify options for domestic wastewater treatment systems that can withstand sea level rise. The approach used is a qualitative one, obtained from previous research, field observations, and in-depth interviews with respondents. The results obtained showed that there was no domestic wastewater treatment carried out in RT5 and RW22, and in RW001, only 65% of respondents had latrines, with the suggested system being SPALD-S."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lesy Aria Agestri
"Kota Bengkulu merupakan ibukota dari Provinsi Bengkulu yang mempunyai wilayah pesisir dengan panjang garis pantai mencapai ± 17,22 km. Kenaikan muka air laut (sea level rise) akan mengurangi fungsi dari wilayah pesisir dan bisa menyebabkan banjir di daerah pesisir, erosi pada pantai berpasir dan terjadinya kerusakan infrastruktur yang berada di dekat pesisir. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara dinamik distribusi genangan akibat berbagai skenario kenaikan muka air laut. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut meningkatkan kebutuhan akan ruang dan lahan yang dapat berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan sehingga diperlukan prediksi terhadap ketersediaan lahan, wilayah terbangun dengan menggunakan model sistem dinamik. Berdasarkan analisa data pasang surut dari Stasiun Pasang surut Pulau Baai selama 10 tahun pengamatan (2009-2018), memperlihatkan adanya kecenderungan kenaikan muka laut di Perairan Pesisir Kota Bengkulu, yaitu sekitar 0,82 cm/tahun. Perkembangan lahan terbangun diamati melalui model sistem dinamik hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan dalam kurun waktu 2008- 2300. Hasil prediksi model menunjukkan Luas penggunaan lahan yang terdampak pada kawasan rawan kenaikkan muka air laut memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan tahun perkembangan penggunaan lahan. Hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan, semakin bertambahnya tahun dan penggunaan lahan maka ketersediaan lahan akan semakin berkurang

Bengkulu City is the capital of Bengkulu Province which has a coastal area with a coastline of ± 17.22 km. Sea level rise (sea level rise) will reduce the function and can cause flooding in coastal areas, erosion on sandy beaches and damage to infrastructure near the coast. This research was conducted to provide a dynamic description of the inundation distribution due to various scenarios of sea level rise. Population growth increases need space and land, which can have an impact on decreasing the carrying capacity of the environment so that it is necessary to predict the availability of land, the area is built using a dynamic system model. Based on the analysis of tidal data from the Pulau Baai Tidal Station for 10 years of observation (2009-2018), it shows that there is a trend of sea level rise in the coastal waters of Bengkulu City, which is around 0.82 cm / year. The development of developed land is observed through a dynamic system model of the relationship between population growth and land availability in the period 2008-2300. The prediction results of the model show that the area of land use affected in areas prone to sea level rise has a relationship that is directly proportional to the year of land use development. This is inversely proportional to the availability of land, as the number of years and land use increases, the availability of land will decrease"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prameswari Jovita Astuti Putri
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah di Kawasan Middle East and North Africa (MENA) dan Southeast Asia (SEA), serta peran Pandemi Covid-19 sebagai variabel moderasi pengaruh diversifikasi terhadap kinerja dan pembiayaan bank syariah. Sampel penelitian terdiri dari 72 bank syariah yang beroperasi secara penuh di 14 negara di Kawasan MENA dan SEA dari 2012 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif diversifikasi pendapatan terhadap kinerja bank syariah. Selanjutnya, ditemukan pengaruh negatif diversifikasi pendapatan terhadap risiko pembiayaan bank syariah. Lebih lanjut, ditemukan bahwa terdapat efek moderasi krisis kesehatan dalam memperlemah pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja dan risiko pembiayaan bank syariah.

This study aims to analyse the influence of income diversification on the Sharia banks’ performance and financing risk in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA), as well as the moderating role of health crisis. The study uses 72 Islamic banks in the Middle East and North Africa (MENA) and Southeast Asia (SEA) Region during 2013 – 2021. The study found a positive effect of income diversification on Islamic banks’ performance. Additionally, income diversification negatively affects the financing risk. Moreover, using the health crisis as the moderating variable has proven that it weakens the initial findings of the impact of income diversification on the Sharia banks’ performance and the financing risk"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Benedict Giankana Rangkidompu Sowolino
"Kenaikan Permukaan Laut merupakan salah satu dampak dari Perubahan Iklim yang memiliki dampak tidak hanya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, namun juga terhadap Negara Pesisir tersebut. Dampak dari Kenaikan Permukaan Laut tersebut menimbulkan pembahasan mengenai keberlangsungan dari Garis Pangkal suatu Negara, yakni apakah Garis Pangkal tersebut menyesuaikan dengan Kenaikan Permukaan Laut atau tidak. Pembahasan tersebut kemudian membuahkan pembahasan yang lebih mendalam, yakni apakah Kenaikan Permukaan Laut kemudian berdampak secara langsung kepada Perjanjian Delimitasi Maritim. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas mengenai bisa atau tidaknya Kenaikan Permukaan Laut dijadikan dasar untuk menerapkan Amandemen Perjanjian ataupun Rebus sic Stantibus terhadap Perjanjian Delimitasi Maritim. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan teori Perjanjian Internasional, Kenaikan Permukaan Laut hanya dapat dijadikan dasar Amandemen Perjanjian Delimitasi Maritim, namun tidak bisa dijadikan dasar penerapan Rebus sic Stantibus dikarenakan tidak memenuhi syarat, namun secara praktik kedua tindakan tersebut ditolak penerapannya oleh Negara-Negara.

Sea Level Rise is one of the direct impacts caused by Climate Change, in which not only does it affect the livelihood of coastal settlements, but also for the Coastal State itself. Its effects had prompted discussions regarding whether the Baselines of a Coastal State act in accordance with the Sea Level Rise, or whether they stay permanent. Said discussion also provides another, more complex, discussion, regarding whether Sea Level Rise has an immediate effect on Maritime Delimitation Agreements. This thesis aims to discuss and analyze whether Sea Level Rise may or may not be used as a means of conducting Treaty Amendment or even Rebus sic Stantibus towards established Maritime Delimitation Agreements. This thesis was written using the normative legal writing method to produce analytical descriptive data. Furthermore, this thesis concludes that, based on legal theories in the Law of Treaties Sea Level Rise may only be used as a basis for the Amendment of Maritime Delimitation Agreements and not the application of the Rebus sic Stantibus doctrine, as it does not fulfill the requirements, but in practice both actions and its application is rejected by a majority of States."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library