Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengangkat permasalahan penghindaran pajak yang sering terjadi pada berbagai negara yang disebabkan oleh perusahaan multinasional yang melakukan praktik BEPS dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam negeri yang menyimpan asetnya di negara yang memiliki tarif pajak rendah atau bahkan nihil. Pemilihan negara Singapura ditentukan berdasarkan posisinya sebagai negara Tax Haven menyebabkan banyak wajib pajak Indonesia yang menempatkan asetnya di Singapura sehingga menggerus basis data perpajakan Indonesia. Multilateral Competent Authority Agreement merupakan perjanjian yang sudah disepakati oleh Singapura untuk melaksanakan AEOI dengan Indonesia mulai September 2018, karenanya penting untuk melihat persiapan dari masing-masing negara dalam memenuhi persyaratan OECD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap key informant. Hasil dari penelitian ini Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan terkait pelaksanaan AEOI berdasarkan standar OECD, namun terkait dengan sistem IT Indonesia masih dalam proses persiapan dan belum selesai. Sementara Singapura sudah memiliki sistem IT yang siap digunakan beserta dengan format pelaporan yang disyaratkan oleh OECD. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor yang menyebabkan keterlambatan penerapan AEOI, seperti kesulitan dalam pengendalian mutu informasi keuangan, kesulitan dalam mendata koperasi yang berada di ekonomi informal, penentuan skala prioritas, jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Hasil ketiga dari penelitian ini membahas mengenai cara agar persiapan dapat berjalan lebih cepat, yaitu meningkatkan pengetahuan SDM milik DJP, menyederhanakan persiapan sistem IT dan meningkatkan sosialisasi kepada lembaga keuangan.

---

ABSTRACTThis research raises the issue of tax evasion that often occurs in various countries caused by multinational companies that practice BEPS and non taxpayer compliance in the country that stores its assets in countries that have low tax rates or even nil. Singapore 39 s state election is determined by its position as a State Tax Haven causing many Indonesian taxpayers to place their assets in Singapore to undermine Indonesia 39 s taxation database. The Multilateral Competent Authority Agreement is an agreement agreed upon by Singapore to implement AEOI with Indonesia starting September 2018, therefore it is important to look at the preparation of each country in meeting OECD requirements. This research uses qualitative approach. Data were collected through literature studies and in depth interviews of key informants. The results of this study Indonesia has fulfilled most of the requirements related to the implementation of AEOI based on OECD standards, but related to IT systems Indonesia is still in the process of preparation and not yet completed. While Singapore already has a ready to use IT system along with the reporting format required by the OECD. This study also discusses the factors that cause delays in the implementation of AEOI, such as difficulties in financial information quality control, difficulty in registering cooperatives located in the informal economy, priority scale determination, limited number of human resources. The third result of this study discusses how to make preparations run faster, increasing the DGT 39 s HR knowledge, simplifying the preparation of IT systems and increasing socialization to financial institutions. "

"Automatic Exchange of Information merupakan solusi yang dicetuskan OECD dan negara G20 dalam mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya pelarian dana ilegal ke luar negeri. Indonesia mulai menukarkan informasi secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun begitu, Indonesia baru mulai memanfaatkan data AEoI tersebut pada akhir tahun 2019. Penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan data AEoI oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak sudah mulai memanfaatkan data AEoI dengan baik untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar dan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Meskipun begitu, hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwa data AEoI tidak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, namun data AEoI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan kemudian dapat menghasilkan penerimaan pajak apabila wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak menghadapi tantangan dalam proses pemanfaatan data AEoI berupa tantangan dalam aspek kelengkapan data, aspek teknologi, dan aspek sumber daya manusia.

---

Automatic Exchange of Information is a solution initiated by the OECD and G20 countries in preventing tax evasion practices, especially the illegal flight of funds abroad. Indonesia began exchanging information automatically for the first time in 2018 under the legal umbrella of Law Number 9 of 2017. However, Indonesia only started to utilize the AEoI data at the end of 2019. This study will analyze the use of AEoI data by the Tax Service Office in order to increasing tax revenue in Indonesia and the challenges faced by the tax authorities in the process of using it. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that the Tax Service Office has begun to properly utilize AEOI data to increase registered taxpayers and to minimize tax avoidance practices. Even so, the results of this study also say that AEoI data cannot directly be used to increase tax revenue in Indonesia, but AEoI data can help improve tax compliance and can then generate tax revenue if taxpayers are proven not to have fulfilled their tax obligations. This study also shows that the tax authorities face challenges in the process of utilizing AEoI data in the form of challenges in aspects of data completeness, technology aspects, and human resources aspects."