Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepailitan merupakan suatu peristiwa yang wajar dalam suatu perekonomian baik di Indonesia maupun di luar negeri, namun seharusnya tidak terjadi. Sumber kepailitan dapat berasal dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari luar. Sumber kepailitan merupakan masalah yang harus ditanggulangi. Namun permasalahan kompleks muncul di saat Pendekatan Keuangan dan Pendekatan Hukum, khususnya hukum di Indonesia, memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai Kepailitan sehingga tidak menimbulkan konflik. Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa Pendekatan Hukum, khususnya hukum di lt1donesia, sudah berjalan paralel dengan Pendekatan Keuangan. Karya akhir ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai apakah Pendekatan Keuangan dan Pendekatan Hukum sudah berjalan paralel dalam menyimpulkan suatu kepailitan atau berjalan berlawanan. Permasalahan ini semakin menarik di saat PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dinyatakan pailit karena PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak membayar dividen sebesar Rp. 32.789.856.000,- kepada PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (dalam pailit). Banyak pihak dari dalam dan luar negeri saling berargumentasi pro dan kontra terhadap putusan pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebut. Tingkat perkembangan Pendekatan Hukum dan Pendekatan Keuangan di dunia bisnis kadang berjalan tidak selaras. Ada yang berpendapat bahwa perkembangan Pendekatan Hukum harus menyesuaikan diri dengan Pendekatan Keuangan. Namun ada yang berpendapat bahwa Pendekatan Keuangan-lah yang harus menyesuaikan diri dengan Pendekatan Hukum. Proses penyelarasan Pendekatan Hukum dan Pendekatan Keuangan memang membutuhkan waktu. Dalam kesempatan ini PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia akan dikaji berdasarkan Pendekatan Keuangan dan Pendekatan Hukum. Dengan Pendekatan Keuangan, laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia per 31 Desember 1999 dan 1998 (karena laporan keuangan ini yang dijadikan dasar kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) akan dianalisis berdasarkan Stock-based Insolvency, Flow-based Insolvency, Solvency Margin, dan Model Z guna mencari tahu apakah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia memang dikategorikan perusahaan yang solvent atau insolvent saat dipailitkan. Karya akhir ini menganalisis kinerja PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia secara tersendiri dan membandingkan kinerja keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan perusahaan-perusahan asuransi jiwa lainnya, yakni PT Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912, PT Asuransi Jiwa Principal Indonesia, PT Asuransi Niaga Cigna Life, dan PT Metlife Sejahtera. Perbandingan ini dilaksanakan guna mengetahui kondisi keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia seobyektif mungkin. Kecuali PT Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912, perusahaan-perusahaan asuransi jiwa lainnya tersebut adalah perusahaan yang memiliki induk perusahaan di luar negeri; sama halnya dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dengan adanya perbandingan perusahaan-perusahaan yang sejenis, baik dari bidang usaha dan kepemilikan, maka kinerja PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dapat dilihat secara lebih obyektif.Karya akhir ini mengacu putusan pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang diputus oleh Pengadilan Niaga sebagai kajian Pendekatan Hukum. Berdasarkan Pendekatan Hukum, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri kemudian putusan pailit Pengadilan Niaga tersebut dikoreksi kembali oleh putusan kasasi Mahkamah Agung dengan alasan yang bersifat administratif, yakni kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (dalam pailit) belum memperoleh ijin dari Hakim Pengawas dan Panitia Kreditor. Apabila kuratof PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (dalam pailit) telah memperoleh ijin dari Hakim Pengawas dan Panitia Kreditor maka Mahkamah Agung dapat memperkuat putusan Pengadilan Niaga. Pendekatan Hukum yang dilakukan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tersebut tidak mempertimbangkan Pendekatan Keuangan atau tidak ada pendekatan kwantitatif-nya. Pendekatan Hukum tidak memiliki filter untuk memilah-milah apakah pengajuan pailit suatu perusahaan memang layak diproses oleh Pengadilan Niaga berdasarkait Hukum Pailit atau diproses oleh Pengadilan Negeri berdasarkan hukum perdata pada umumnya. Karya akhir ini bertujuan memberikan sumbangan praktis dan teoritis bagi perkembangan bidang keuangan dan bidang hukum."

"Disertasi ini meneliti tentang pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki. PKS sebagai the survival party berhasil meningkatkan perolehan suara dari Pemilu ke Pemilu (1999-2009) sedangkan AKP di Turki merupakan the rulling party yang menang berturut-turut di dua Pemilu (2002 dan 2007). Penelitian ini mencari sebab-sebab keberhasilan kedua partai politik di dua negara yang berbeda tersebut. Dengan merujuk pada konsep Sigmund Neumann dan Duverger mengenai unit-unit analisis yang diperbandingkan, penulis meneliti bagaimana faktor ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan dan strategi PKS mempengaruhi keberhasilannya menjadi the survival party di tiga Pemilu (1999-2009). Disertasi ini juga meneliti bagaimana AKP yang lahir di 2001 mampu secara terus menerus menjadi partai pemenang Pemilu sejak 2002 hingga 2007. Demikian pula bagaimana aspek-aspek eksternal berupa situasi sosial, politik dan budaya kedua negara ikut mempengaruhi pemenangan Pemilu kedua partai tersebut. Lebih lanjut dalam disertasi ini diteliti pula apa yang menyebabkan adanya kesenjangan keberhasilan antara PKS dengan AKP. Pisau analisis yang digunakan untuk meneliti adalah teori komparasi partai politik menurut Neumann dan Duverger yakni faktor ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen anggota, kepemimpinan dan strategi. Teori Olivier Roy, Asef Bayat dan Greg Fealy digunakan untuk menganalisis ideologi. Selanjutnya teori organisasi Duverger, teori basis massa Martin Lipset, Vali Nasr dan Mehmet Altan, teori sistem rekrutmen Alan Ware dan Duverger, teori kepemimpinan Max Weber, Pareto dan Mosca serta teori strategi vernacular politics Jenny B. White juga digunakan. Metodologi yang digunakan adalah memadukan metode komparatif dengan metode kualitatif. Dari hasil observasi dan wawancara mendalam baik dengan pendiri dan pengurus PKS di Indonesia yang kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan maka ditemukan adanya inkompatibilitas antara transisi ideologi PKS ke Pos-Islamis dengan organisasi cell, basis massa middle class, sistem rekrutmen cell, kepemimpinan kolektif dan strategi vernacular politic PKS. Inkompatibilitas tersebut menyebabkan hambatan optimalisasi keenam aspek sehingga kurang berpengaruh bagi pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) ditambah pula aspek-aspek sosial, politik dan budaya di Indonesia yang kurang mendukung. Sebaliknya dengan metode yang sama penulis mendapatkan kesimpulan bahwa formula kemenangan AKP adalah kompatibilitas pilihan model organisasi branch, jenis basis massa middle class plus, sistem rekrutmen hybrid, tipe kepemimpinan kharismatis dan strategi vernacular politic plus dengan ideologi Pos-Islamis AKP sejak awal berdirinya. Ditambah pula dengan aspek-aspek sosial,politik dan budaya di Turki yang kondusif karena memang dibutuhkan kondisi eksternal tertentu agar partai politik pos-Islamis berkembang dan menang. Lebih lanjut dari penelitian ini didapatkan bahwa kesenjangan PKS dengan AKP di Turki disebabkan rendahnya tingkat pengaruh aspek-aspek ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen anggota, kepemimpinan dan strategi PKS pada pemenangan Pemilu PKS. Demikian pula perbedaan aspek-aspek eksernal berupa lingkungan sosial,politik, ekonomi dan budaya Indonesia dan Turki turut menyebabkan adanya kesenjangan tersebut. Oleh karena itu penulis pun merekomendasikan bahwa karakteristik Pos-Islamis harus tercermin dalam semua sisi wajah PKS karena ideologi Pos-Islamis harus kompatibel dengan model organisasi, keragaman jenis basis massa, sistem rekrutmen, model kepemimpinan dan strategi yang digunakan agar berpengaruh signifikan bagi pemenangan Pemilu PKS. Sumbangan disertasi ini bagi ilmu politik adalah membuktikan bahwa politik aliran masih tetap relevan karena keberhasilan kelompok Islamis yang direpresentasikan oleh PKS di Indonesia dan AKP di Turki bertahan dalam sistem demokrasi. Lebih jauh lagi keberhasilan kedua partai politik Islam terutama AKP di Turki telah mematahkan tesis Olivier Roy di akhir 1990-an yang dipertegasnya lagi di 2006 bahwa Islam politik atau Islamis telah gagal dan mundur ke Neo-fundamentalis yang parsial dan apolitis. Sebab kedua partai politik tersebut alihalih mundur menjadi Neo-fundamentalis malah bertransformasi menjadi Pos-Islamis. Ideologi Pos-Islamis bahkan telah menyebabkan AKP menjadi the rulling party dan PKS sebagai the survival party dan keberhasilan kedua partai politik tersebut juga sekaligus membuktikan kompatibilitas Islam dengan Demokrasi.

---

This dissertation is to examines the winning in the general elections of the Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia and Adalet ve Kalkinma Partitioning (AKP) or Justice and Development Party in Turkey. PKS successfully managed to improve the survival of votes from election to election (1999-2009) while the AKP in Turkey is now the rulling party that win in two consecutive elections (2002 and 2007). This research observes the causes of the success of both political parties in two different countries.

With reference to the concept of Sigmund Neumann and Duverger on the units of analysis that are compared, the authors examined how ideological factors, organizational structure, voters basis, the system of recruitment, leadership and success strategies of the PKS that affect the survival of the party in three consecutive general elections (1999-2009). This dissertation also examines how the AKP which was born in 2001 were able to triumph the the general elections from 2002 to 2007. To the same end we learned on how the external aspects of the social, political and cultural of the countries has influenced their winning in the general elections. Further, this dissertation observe also the different winning milestones between the PKS and the AKP.

Moreover, this dissertation also looks into rationales behind distinct success and achievements from both PKS in Indonesia and AKP in Turkey. It argues that the electoral underperformance of PKS is a direct result of its lower attainment in influencing areas such as ideology, organization, mass based support, member recruitment, leadership and strategies. The present study discusses these 6 influencing internal factors from PKS and then compared with those of AKP.

The analytical methodology used for the present study is the Neumann and Duverger?s theoretical comparison of political party, which takes into account factors covering of ideology, organization, mass based support, member recruitment, leadership and strategy. In the ideological comparison, the studies performed by Oliver Roy Asef Bayat and Greg Fealy are presented. Furthermore, the organization theory by Michels and Duverger, the mass support theory of Martin Lipset, Vali Nasr and Mehmet Altan, the analysis of recruitment system by Alan Ware and Duverger, the leadership theory of Max Weber, Pareto and Mosca, as well as the political strategy of vernacular politics by Jenny B. White are presently adopted.

From the observations and direct conversations with the founders and members of the central governing boards from both the PKS in Indonesia and the AKP in Turkey and using the aforementioned analytical theories it is found that the central underlying problem lies in the incompatibilities between the evolutionary process of interpretation of ideology within the organization, mass based support, recruitment system, leadership and strategy implemented by both parties. The incoherence shown by the PKS in those influencing and determine factors reveals itself in distant reality from their counterpart AKP in Turkey.

Moreover, Neuman and Duverger argues that the AKP?s winning formula lies in its compatible choice of organization model, mass based support, recruitment system, leadership model and strategy following its transformation of ideology from Islamic to Post-Islamic movement. Therefore, the author recommends that PKS should adjust their characters in their Post-Islamic movement era and adopts a more compatible organization model, more variety of mass based support, more compatible recruitment system, leadership model and strategy if they want to increase their influences and triumph more significantly in the coming General Elections, and therefore become the anti-thesis of Oliver Roy.

This dissertation contributions for political study/science is proving/demonstrate that political currents remained of relevant following the success of Islamist groups in Indonesia as represented by the PKS and the AKP in Turkey that survive in a democratic system. Furthermore the success of both political parties, especially the Islamic AKP in Turkey has challenged and broken Olivier Roy thesis in the late 1990s as reaffirmed again in 2006 that the failure of Islamic political movements or Islamists has led it to the Neo-fundamentalists which are becoming apolitical movements. By fact both of the political parties rather than converted into neofundamentalists actually has transformed into the Post-Islamist. Post-Islamist ideology has even led the AKP became the rulling party and the PKS to survive in the democratic system and the successes of both political parties are also prove the compatibility of Islam with democracy."

"AbstrakBantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapanpengembangan Desa Sejahtera Mandiri (DSM) merupakan program baru yang digulirkanoleh Kementerian Sosial pada tahun 2016 di Kecamatan Jaten. Kementerian Sosial selakustakeholder utama menggulirkan program ini dalam upaya untuk memandirikan desa dalammengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Pengguliran bantuan ini di Kecamatan Jatenternyata tidak dilepaskan adanya pengaruh pseudo goverment yang mempengaruhikeoptimalan pelaksanaan pemberdayaan KUBE PKH untuk membentuk DSM di KecamatanJaten. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji fenomena pseudo goverment yang terjadipada pengguliran bantuan sosial KUBE PKH pengembangan DSM di Kecamatan Jaten.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Untukmengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, focusgroup discussion (FGD), dan studi dokumen. Data kemudian dideskripsikan, didialogkandengan teori, dan diinterpretasikan.Temuan pada penelitian bahwa praktik pseudo goverment yang terjadi di KecamatanJaten membawa pengaruh pada tujuan kemandirian dari KUBE maupun desa tidak terlaksanasecara maksimal. Proses tersebut juga membawa pengaruh pula terhadap praktikpemberdayaan yang dilakukan oleh para pendamping KUBE, dimana mereka kesulitan untukmengatur anggota KUBE untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan lembaganya.Akibatnya kemandirian dari KUBE tersebut sulit diwujudkan. Walaupun demikian, tidaksemua KUBE yang berada di Kecamatan Jaten patuh dengan pseudo goverment. Ada diantara mereka yang melakukan perlawanan secara kolektif dengan memperkuat modal-modalyang dimilikinya. Perlawanan ini merupakan proses heterodoxa yang bertujuan untukmenciptakan keberhasilan program yaitu memandirikan KUBE dan desa penerima bantuan.Pola perlawanan kolektif yang dilakukan KUBE didukung oleh stakeholder utama denganmemberikan penguatan modal-modal yang dimiliki dalam melaksanakan pemberdayaanKUBE untuk mengembangkan menjadi DSM."

"Perdebatan mengenai relasi Islam dan negara terus berlangsung hingga dunia semakin modern sekarang Tidak ketinggalan, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia inipun ikut meramaikan perdebatan ini. Dari proses terbentuknya negara Indonesia hingga saat reformasi sekarang ini, polemik tersebut tetap mengemuka mewarnai dunia politik negeri ini. Bahkan materi perdebatan ini juga semakin meluas hingga merambah pada bagaimana Islam menanggapi istilah-istilah Barat yang semakin menghegemoni. Demokrasi dan civil society menipakan sebagian istilah yang banyak menjadi sorotan kalangan Islam politik dewasa.Pandangan Partai Keadilan Sejahtera - yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam dan menurut sebagian kalangan berprospek cerah - akan menjadi bahasan utama dari tesis ini. Kaum muda, terpelajar dan Islam yang menjadi pilar partai ini menjadikan ide dan pandangannya tentang Islam dan negara, dilihat dari sudut pandang ideologi, demokrasi dan civil society menjadi bahan kajian yang menarik untuk dilihat, dikaji dan diteliti.Olen karena itu, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para tokoh dan aktivis partai yang dianggap mengetahui banyak pokok pennasalahan. Untuk melengkapi data, penulis melakukan studi kepustakaan (library research), dengan menggunakan pendekatan historis-faktual. Dan dalam proses analisa data, penulis menggunakan metode induktil, eksploratif dan eksplanatif.Dalam penelitian itu diketahui bahwa para tokoh dan aktivis PK Sejahtera sepakat bahwa Islam adalah sistem hidup dan kehidupan yang komprehensif dan universal. Segala aspek kehidupan, termasuk politik tidak luput dari pantauan Islam. Syariat Islam dipandang sebagai aturan yang menyeluruh, yang diyakini dapat menyelesaikan krisis multidimensi bangsa ini. Penerapannya dinilai sebagai sebuah keniscayaan. Melalui mekanisme demokrasi, perjuangan pelaksanaannya terus dilakukan. Partai dakwah ini menilai bahwa demokrasi merupakan pilihan yang rasional karena hampir seluruh unsur yang ada pada sistem ini sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Islam. Dan untuk mewujudkan negara yang demokratis, partai ini meniscayakan adanya masyarakat yang mandiri (masyarakat madani) atau dengan istilah lain "civil society"."

"Penelitian tentang "Peranan Partai Politik Era Reformasi Terhadap Integrasi Nasional yang metigambil studi kasus PDT Perjuangan dan PK Sejahtera" ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan parpol dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat didalam menjaga kohesifitas bangsa Indonesia; Mengkaji peranan PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dalam meningkatkan aspek integrasi nasional; Serta mengkaji implikasi reformasi bagi ketahanan nasional dimana PDI Perjuangan dan PK Sejahtera menjadi aktor demokrasi yang diakui secara konstitusional.Penelitian memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan permasalahan secara asosiatif kepada PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dimana sumber data berasal dart sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator ideologi, pola rekrutmen, pola pengorganisasian, sebaran dukungan, kebijakan dari kedua partai terutama yang terkait dengan integrasi nasional.Adapun teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk melakukan penelitian berkisar seputar teori peranan, partai politik, integrasi nasional, dan ketahanan nasional, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Fertama, Parpol era reformasi melaksanakan peran integrasi nasional melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Namun peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional mengalami pent roan kualiths karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lures dengan kemampuan sumberdaya parpol, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya; Kedua, PDI Perjuangan dan PK Sejahtera memiliki peran panting bagi terwujudnya integrasi nasional. PDI Perjuangan sebagai partai terbuka dapat menunjang penguatan aspek integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa majemuk. Begitu pula dengan PK Sejahtera, karena ia mengikuti kaidah - kaidah demokrasi didalam memperjuangkan tujuan idiilnya; Ketiga, Euforia politik selama reformasi menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Hal demikian disadari oleh partai - partai politik era reformasi, karma itu ia melalui kadernya di badan legislatif mulai membuat regulasi jurnlah partai melalui pemilu agar bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi ketahanan nasional bersendikan demokrasi. Artinya, parpol era reformasi insyaf akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.Terkait dengan temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional bisa lebih optimal, maka setiap parpol perlu segera berbenah did dengan meningkatkan sumber days yang dimiliki sehingga dapat mengelola partisipasi masyarakat dan mampu melembagakan konflik atau kepentingan yang sating bersaing. Oleh sebab itu, parpol juga perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modem, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing. Karena semua itu hams diagregasi dan diartikulasikan oleh parpol yang eksis dalam pentas politik nasional. Apalagi jumlah parpol selama transisi demokrasi sangat tergantung pada fragmentasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, parpol era reformasi melalui lembaga legislatif dan eksekutif hazes memastikan bahwa ia melaksanakan perannya dalam memperkuat integrasi nasional dimana secara gradual mengurangi emosentrisme yang mengancam integrasi nasional melalui Undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum.

---

The research about " The Role Of Political Party Era Reform To National Integration taking case study of PDI Perjuangan and PK Sejahtera conducted with the objective as a mean to describe the role of political party in integrating society aspiration in taking care of Indonesian nation cohesively; Studying the role of PDI Perjuangan and of PK Sejahtera in improving the national integration aspects; And also to study the reform implication to national resilience whereas PDI Perjuangan and of PK Sejahtera become democracy actors confessed constitutionally.

The research uses qualitative method by using approach of analysis description where the source of data came from the primary and the secondary sources. The research conducted by using ideology indicator, pattern of recruitment, organizational pattern, dispersion support, policy of both party - especially which related to national integration.

As for opinion or theory of experts used to conduct research gyrate in around role theory, political party, national integration, and national resilience. So that it obtained the following conclusion: First, political parties in reform era has been doing the role of national integration through communication medium function, socialization, political recruitment, conflict management, and remain consistent in being articulation medium and interest of aggregation. But the quality of the role of political parties in reform era to national integration is declining because the expansion of people participation is not directly proportional with capability and capacity of parties resources, including other state institutions; Second; that both parties have their important roles to form the National integration. PDI Perjuangan as an open party can support reinforcement of national integrity aspects to Indonesia as a plural nation. So does with the PK Sejahtera, because it follows democracy methods in achieving its ideal target; Thirr Political Euphoria during reform will make unstable state on course effect of people participation explosion which unable to be managed by existing political institution. This condition is realized by political parties in reform era; therefore, through their cadre in legislative institution, they begin to make regulation of parties number through the election in order to create more conducive climate of national resilience based on democracy. It means that political parties have realized the importance of definite multi parties (proportional) in order to make democracy consolidation so it can be created social cohesion that involve people participation.

Related to the invention of this research, the researcher recommends that in order to make the role of political parties in reform era to national integration more optimum, each party needs to improve themselves by increasing their resources so they are capable to manage people participation and also able to institute the conflicts or compete interests. Therefore, political parties need also to know the scope and the intensity of ethnic and religion diversity, the gap between traditional and modem group, the gap between city and rusticity, including the compete ideologies, because those all factors must be aggregated and articulated by political parties that exist in national political stage. Moreover, number of political parties within democracy transition is much depend on the fragmentation happened between society. Therefore, political parties in reform era through Legislative and executive institution must ensure that they can implement their role in strengthening national integration and gradually decreasing that menace national integration through political party regulations and general election."