Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 1978 Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sistem ini memungkinkan adanya intervensi bank sentral dalam penetapannilai tukar, namun tidak mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu yang tetap. lntervensi bank sentral dalam penetapan nilai tukar pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan.Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini ditujukan untuk mengetahui besar intervensi bank sentral dalam penetapan nilai tukar, serta menganalisispengaruhnya terhadap arus perdagangan Indonesia.Untuk mengetahui besar intervensi bank sentral dalam penetapan nilai tukar akan digunakan model Portfolio Balance, sedangkan untuk melihat pengaruhnya terhadap arus perdagangan Indonesia akan digunakan model yang dikembangkanoleh Bautista dan Rana.Hasil studi menunjukkan bahwa besar intervensi bank sentral dalam penetapan nilai tukar jika dilihat sebagai variabel yang tidak bisa dijelaskan oleh modelPortfolio Balance adalah 3%. Selanjutnya, analisis perbandingan antara nilai tukar yang diharapkan (expected value) dengan nilai tukar aktual menunjukkan adanyapola yang sama dengan analisis perbandingan antara nilai tukar nominal dengannilai tukar riel.Jika dilihat pengaruhnya terhadap ekspor terlihat bahwa nilai tukar harapanmemiliki kemampuan yang lebih balk dalam menjelaskan perilaku penerimaanekspor Indonesia dibandingkan dengan nilai tukar aktual. Hal mi berarti nilai tukarharapan Iebih balk dalam menggambarkan daya saing perekonomian domestik.Sementara jika dilihat pengaruhnya terhadap impor, besarnya koefisien nilai tukar efektif nominal relatif tidak berbeda antara nilai tukar harapan dan nilai tukar aktual.Namun, secara umum terlihat bahwa nilai tukar .harapan memhliki kemampuansedikit Iebih baik dalam menjelaskan permintaan impor dibandingkan dengan nilaitukar aktual.Sebagai implikasi studi Bautista di Indonesia, variabel penentu nilai tukarseperti dinyatakan dalam model Portfolio Balance perlu diperhatikan sebelum banksentral menentukan besarnya nilai tukar. Namun, hal ini pada dasarnya hanyabersifat jangka pendek. Da!am jangka panjang, perlu diperhatikan variabel lain yangdiduga akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, seperti masalah efisiensi,diversifikasi serta keberadaan negara pesaing.Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan nilai tukar dalam menjelaskanperilaku permintaan impor Indonesia dibutuhkan upaya untuk mengembangkanindustri bahan baku dan barang penolong di dalam negeri, karena ternyata 64%dari total impor Indonesia sejak tahun 1979-1991 merupakan impor bahan bakudan barang penolong.Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatansistem persamaan simultan untuk menjelaskan pengaruh nilai tukar terhadap arus perdagangan di Indonesia, karena pada dasarnya terdapat keterkaitan yang eratantara ekspor dan impor. Selain itu juga disarankan untuk menggunakan timbanganyang lain dalam perhitungan nilai tukar efektif nominal dan riel, yaitu timbanganyang lebih mencerminkan permintaan dan penawaran terhadap mata uang, bukansemata berdasarkan pangsa perdagangan."

"Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dunia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Perkembangan ini umumnya berdampak positif bagi perekonomian bagi sebuah negara. Indonesia juga turut mengalami perkembangan dalam TIK. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan ukuran standar yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Salah satu sektor yang terdampak oleh perkembangan TIK di Indonesia adalah sektor perdagangan. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya e-commerce di Indonesia. Melihat perkembangan TIK di Indonesia yang ditandai dengan peningkatan nilai IP-TIK dan pentingnya sektor perdagangan, dalam tulisan ini penulis akan mencoba mencari bagaimana hubungan IP-TIK dan pertumbuhan sektor perdagangan provinsi di Indonesia. Penulis akan menggunakan data panel untuk 34 provinsi pada rentang waktu tahun 2015-2020. Penulis akan menggunakan model Cobb-Douglas untuk dengan variabel independen IP-TIK, tenaga kerja, investasi, jumlah pasar, dan rasio jalan terhadap luas provinsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa IP-TIK berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan sektor perdagangan. Jumlah pasar dan rasio jalan terhadap luas provinsi juga menunjukan hasil yang positif dan signifikan. Sementara itu, investasi dan tenaga kerja berhubungan positif namun tidak signifikan dengan pertumbuhan sektor perdagangan. Dalam penelitian ini penulis juga menemukan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara pandemi Covid 19 dengan pertumbuhan sektor perdagangan. Selain itu, penulis juga menemukan adanya perbedaan karakteristik wilayah di Indonesia yang menyebabkan perbedaan pada infrastruktur dan variabel lain yang berhubungan signifikan dengan pertumbuhan sektor perdagangan.

---

Information and Communication Technology (ICT) in the world has developed rapidly in the last decade. These developments generally have a positive impact on the economy of a country. Indonesia is also experiencing developments in ICT. The Information and Communication Technology Development Index (IDI) is a standard measure that describes the level of development of information and communication technology in a region, the digital divide, and the potential for ICT development. One of the sectors affected by the development of ICT in Indonesia is the trade sector. This is marked by the growing development of e-commerce in Indonesia. Seeing the development of ICT in Indonesia which is marked by an increase in the value of IDI and the importance of the trade sector, in this paper the author will try to find out how the relationship between IP-ICT and the growth of the provincial trade sector in Indonesia is. The author will use panel data for 34 provinces in the 2015-2020 period. The author will use the Cobb-Douglas model for the independent variables of IDI, labor, investment, number of markets, and the ratio of roads to area. The results show that IDI has a positive and significant relationship with the growth of the trade sector. The number of markets and the ratio of roads to area also show positive and significant results. Meanwhile, investment and employment have a positive but not significant relationship with the growth of the trade sector. In this study the authors also found a negative and significant relationship between the Covid 19 pandemic and the growth of the trade sector. In addition, the authors also find differences in regional characteristics in Indonesia which cause differences in infrastructure and other variables that are significantly related to the growth of the trade sector."

"Sektor perdagangan di Indonesia merupakan sektor kedua terbesar dalam menghasilkan pajak untuk Indonesia. Tentunya, hal ini tidak luput dari peran besar distributor sebagai pihak terdepan dalam menjalankan penjualan dan penyebaran barang di Indonesia. Dalam menjalankan perannya, distributor memerlukan izin edar dan surat penunjukan atau perjanjian distribusi dengan prinsipal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi kasus perjanjian distribusi antara distributor tunggal dengan prinsipal asing, yang mana perikatan tersebut berujung pada permasalahan karena adanya pengakhiran perjanjian distribusi secara sepihak oleh prinsipal. Kekuatan prinsipal sebagai produsen kerap menimbulkan ketidakadilan bagi distributor tunggal yang pada akhirnya kerugian dialami oleh distributor tunggal. Perjanjian distribusi yang dilaksanakan dengan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan-batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021. Salah satu batasan penting dalam perjanjian distribusi adalah adanya peraturan terkait Clean Break atau penyelesaian tuntas, yang berarti suatu perjanjian distribusi tidak dapat diakhiri secara sepihak tanpa adanya penyelesaian tuntas antara para pihak. Hal ini lah yang terkadang masih dilewatkan oleh para pihak dalam perjanjian distribusi, dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan pandangan dan saran terhadap perundang-undangan di Indonesia terkait dengan ketentuan penyelesaian tuntas dan persyaratan perizinan distribusi.

---

The trade sector in Indonesia is the second largest sector in generating taxes for Indonesia. Of course, this does not escape the distributor's big role as the front party in carrying out the sales and distribution of goods in Indonesia. In carrying out its role, a distributor requires a distribution permit and a letter of appointment or a distribution agreement with the principal. This research was carried out using case studies of distribution agreements between single distributors and foreign principals, where the agreement led to problems due to the termination of the distribution agreement unilaterally by the principal. The power of the principal as a producer often creates injustice for the sole distributor which in the end the sole distributor suffers losses. Distribution agreements that are carried out under the principle of freedom of contract still have limitations as stipulated in the Minister of Trade Regulation Number 24 of 2021. One of the important limitations in distribution agreements is the existence of regulations related to Clean Break or complete settlement, which means that a distribution agreement cannot be terminated automatically. unilaterally without any settlement between the parties. This is something that is sometimes overlooked by the parties in the distribution agreement, and in the end it causes problems. In this study the authors also provide views and suggestions on legislation in Indonesia related to the provisions for final settlement and distribution licensing requirements."