Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan evaluasi tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan ketidaksesuaian realisasi PNBP sektor Perikanan terhadap potensinya dengan cara evaluasi kebijakan PP No 19 tahun 2006. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif, Harga Patokan Ikan dan Produktivitas Kapal mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan. Begitu pula penambahan jenis pungutan dan pengurangan Pungutan Perikanan Asing juga mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan. ......This undergraduate thesis discusses the policy evaluation of rates and types of non-tax revenue fisheries sector. This research aims to look at the reasons discrepancy Fisheries sector to the realization of its potential tax revenues by way of policy evaluation Regulation No. 19 of 2006. This research approach is qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. Results of this study showed that an increase in rates, benchmark prices of fish and Ship Productivity affect the realization of non-tax revenues. Similarly, the addition of these types of charges and reduction of Fisheries Foreign Taxes also affect the realization of non-tax revenues fisheries sector.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Indonesia menyepakati liberalisasi perdagangan pada sektor perikanan dalam kerja sama Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA). Penelitian ini menggunakan dua konsep. Pertama adalah Society Centered Approached yang dikemukakan oleh Thomas Oatley kemudian yang kedua adalah Two Level Game yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam. Adapun metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa kelompok kepentingan untuk tujuan umum membentuk aksi kolektif berupa siaran pers bersama yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia guna meninjau kembali kesepakatan sektor perikanan dan IE-CEPA. Berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dengan pemerintah dapat dilihat bahwa perjanjian yang disepakati mencerminkan kepentingan kelompok ekonomi. Berdasarkan preferensi negosiator Indonesia liberalisasi perdagangan yang dibentuk dalam IE-CEPA dilandaskan pada tiga alasan utama. Pertama, EFTA merupakan kelompok negara yang memiliki daya beli yang tinggi. Kedua, IE-CEPA merupakan milestone Indonesia untuk memasuki pasar Kawasan Eropa. Kemudian yang terakhir berdasarkan request dan offer pada sektor perikanan, negosiator Indonesia memfokuskan negosiasinya pada peningkatan kapasitas guna meningkatkan mutu perikanan Indonesia di pasar Kawasan Eropa dan Amerika. Berdasarkan hal tersebut pada akhirnya mendorong Indonesia untuk meliberalisasi sektor perikanan dalam kerjasama IE-CEPA. ......This study aims to analyze the reason of Indonesia agreed toward liberalization of the fisheries sector in the Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE- CEPA). This study uses two concepts. The first is the Society Centered Approach proposed by Thomas Oatley then the second is the Two Level Game that proposed by Robert D. Putnam. The methodology used in this study is a qualitative method with literature studies and interviews as instruments in collecting the data. This study found that interest groups for the general purpose are forming a collective action in the form of a joint press release addressed to the Government of Indonesia to review the fisheries sector agreement and the IE-CEPA. Based on the negotiations conducted by the interest groups with the government, the agreements reflect the interests of the economic groups. Based on the preferences of Indonesian negotiators, the trade liberalization established in the IE-CEPA is based on three main reasons. First, EFTA is a group of countries that have high purchasing power. Second, IE-CEPA is a milestone for Indonesia to enter the European Region market. Then finally, based on requests and offers in the fisheries sector, Indonesian negotiators focused their negotiations on capacity building to improve the quality of Indonesian fisheries in the European and American markets. Based on the result, it encourages Indonesia to liberalize the fisheries sector in the IE-CEPA.

Abstrak :
Tesis ini ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan rekomendasi implementasi model pembiayaan syariah dengan pembiayaan supply chain finance dan implikasinya. Sektor perikanan merupakan sektor potensial, namun memiliki permasalahan seperti keterbatasan rumah tangga tersebut untuk memperbesar usahanya karena permodalan hanya sebatas modal pribadi, tingkat kesadaran pelaku usaha rumah tangga perikanan tangkap (RTPT) terhadap keberadaan pembiayaan syariah serta kondisi geografis terkait akses pembiayaan antara Bank yang terletak di pusat kota dengan lokasi usaha yang menjadi kendala efektivitas pembiayaan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Belitung dan Rumah Tangga Perikanan Tangkap di 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Belitung. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang digunakan untuk menghitung dan menganalisis kinerja usaha rumah tangga perikanan setelah penerapan pembiayaan syariah dengan model supply chain financing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model SCF dengan akad pembiayaan syariah berpotensi diterapkan dengan menggunakan usulan akad musyarakah sebagai dasar transaksi bagi RTPT dan BPRS, serta akad wakalah bil ujrah sebagai dasar transaksi koperasi syariah ke bank maupun ke nasabah. Implikasi bagi RTPT setelah penerapan model ini yaitu nilai NTN Kab Belitung sebesar 114,83 yang artinya dengan pembiayaan bagi hasil ini sektor perikanan ini masih berada di kategori surplus/sejahtera (nilai di atas 100). Implikasi bagi BPRS berpotensi dalam memperluas pasar ke nasabah dan memperoleh lebih banyak hasil yang didapatkan (pendapatan). Dan bagi koperasi syariah dapat memperluas jaringan usaha nasabah serta perolehan fee  dari transaksi sebagai perantara. Akan tetapi, dari sisi BPRS sendiri juga melihat skema ini perlu mempetimbangkan kebutuhan investasi di bidang SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki kemampuan analisis pembiayaan yang capable jika penerapan skema ini akan diterapkan di BPRS. ......The thesis aims to introduce and provide recommendations for the implementation of an Islamic financing model with supply chain financing and its implications. The fisheries sector is a potential sector but has problems such as the limitations of these households to enlarge their business because capital is only limited to personal capital, the level of awareness of fisheries household (RTPT) businesses to the existence of Islamic financing and geographical conditions related to access to financing between banks located in the city center, with business locations that become obstacles to the effectiveness of Islamic financing. The research method used is the qualitative method. The research was conducted at Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Belitung and fisheries households in 5 (five) sub-districts of Belitung. This research uses quantitative data to calculate and analyze the business performance of fisheries households after the implementation of Islamic financing with the supply chain financing model. The results of this study indicate that the SCF model with sharia financing contracts has the potential to be applied by using the proposed musharakah contract as the basis of transactions for RTPT and BPRS, and the wakalah bil ujrah contract as the basis for transactions of Islamic cooperatives (Koperasi Syariah) to banks and customers. The implication for RTPT after the implementation of this model is that the NTN value of Belitung Regency is 114.83, which means that with this profit-sharing financing, the fisheries sector is still in the surplus / prosperous category (value above 100). The implication for BPRS is the potential to expand the market to customers and get more income. Islamic cooperatives can expand the customer's business network and obtain fees from transactions as intermediaries. However, from the BPRS side itself, it also sees that this scheme needs to consider the need for investment in the field of human resources (Human Resources) who have capable financing analysis skills if the application of this scheme is implemented in BPRS.

Abstrak :
Kabupaten Maluku Tengah memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar. Namun sumbangan sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya sebesar 6,20%. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah Kabupaten Maluku Tengah, mengetahui tingkat basis, menganalisis tipologi ekonomi sektor perikanan.Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis Shift Share, analisis Location Quotient (LQ), dan Analisis Tipologi Klassen. Perhitungan nilai kontribusi, nilai LQ, tipologi ekonomi sektor perikanan di Kabupaten Maluku Tengah diperoleh hasil bahwa kontribusi sektor perikanan atas dasar harga berlaku dan harga konstan menempatkan sektor perikanan pada urutan/peringkat kelima dan keenam dalam pembentukan PDRB, sektor perikanan di Kabupaten Maluku Tengah bukan merupakan sektor basis dengan pola dan struktur ekonomi yang sedang bertumbuh namun berada pada kondisi relatif tertinggal. Terdapat lima kecamatan yang menjadi prioritas dan perlu dikembangkan/ditingkatkan antara lain: Banda, Tehoru, Salahutu, Leihitu, dan Seram Utara.