Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Liberalisasi perdagangan internasional membawa konsekuensi semakin tingginya persaingan dalam merebut pasar dan bagaimana mempertahankan pasar dalam negeri dari masuknya arus barang, jasa dan modal dari negara lain. Sertifikasi adalah merupakan wujud kepedulian negara-negara industri maju yang telah merasakan pengaruh dari industrialisasi sehingga kemudian berpikir untuk mengambil langkah guna menjamin bahwa setiap produk hutan terutama kayu yang dipergunakannya dipasok dari unit manajemen yang telah memperoleh sertifikasi ecolabelling. Ecolabelling. adalah sebagai alat untuk mendorong agar produk hutan yang dipergunakannya berasal dari wilayah hutan yang telah dikelola berdasarkan kaedah-kaedah kelestarian dimana ecolabelling bisa dilihat sebagai wujud kesadaran tinggi konsumen di negara-negara maju* yang sangat peduli terhadap lingkungan. Bahwa adalah hak tiap negara untuk memasukkan unsur lingkungan hidup dalam kebijakan perdagangannya tanpa boleh menjadikannya hambatan bagi keikutsertaan negara produsen penghasil kayu dalam perdagangan internasional sehingga perlunya untuk meningkatkan kerjasama guna mencapai keberhasilan terwujudnya ecolabelling. Oleh karena ecolabelling merupakan upaya menjaga kelestarian dan kesinambungan sumber daya hutan maka harus ada harmonisasi antara kepentingan perdagangan dan perlindungan hutan sehingga negara produsen dapat ikut serta dalam perdagangan internasional.

Abstrak :
Professions profess. They profess to know better than othernature of certain matters, and to know better than their affairs....

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan program sertifikasi pendidik yag bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan pendidik namun pelaksanaan sertifikasi tersebut kurang memenuhi tujuan tersebut. Di dalam pelaksanaannya banyak pendidik hanya berorentasi terhadap tunjangannya saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan pengumpulan data sekunder. Dengan melibatkan informan sebagai narasumber yang terdiri dari pejabat di lingkungan Kemdiknas dan LPTK, penelitian ini mencoba menjawab dari akar permasalahannya. Dari hasil penelitian ditemukan, penyebab tidak tercapainya tujuan sertifikasi pendidik dikarenakan setengah hatinya pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut, yakni proses rekruetmen calon dan evalusi pendidik yang telah tersertifikasi. Adapun faktor lainnya seperti faktor Intelektual, faktor pretasi kerja, faktor pelatihan sumber daya manusia, faktor motivasi, guru profesional, faktor kebijakan publik, faktor mutu, faktor proses dan faktor evaluasi kebijakan publik tidak signifikan sebagai penyebab utama permasalahan tersebut. Untuk melihat kualitas dan mutu pendidik dikategorikan baik atau tidak belum dapat diartikan dengan memiliki sertifikat pendidik atau tidak. ......The research is motivated by yag educator certification program aimed at improving the quality of education and welfare educators but certification is not meet that goal. In many educators in the implementation‐oriented only towards alimony only. This study used a qualitative approach with indepth interviews, library research, and secondary data collection. By involving the informant as a resource consisting of officials in Kemdiknas and LPTKs, this study tries to answer the root of the problem. From the results of the study found, the cause of failure educator certification because half his government in the implementation of the certification, the candidate and the evaluation process rekruetmen educators who have been certified. As for other factors such as intellectual factors, factor interpretation of the work, training of human resource factors, motivational factors, professional teachers, public policy factors, quality factors, process factors and public policy evaluation factors are not significant as a major cause of the problem. To see the quality and the quality of teachers categorized as good or not can not be defined by having a certified educator or not.

Abstrak :
ABSTRAK
Program pensertipikatan tanah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak yang dihasilkan dari pensertipikatan tanah memberikan insentif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan seripikat tanah sebagai jaminan dalam mendapatkan kredit di lembaga-lembaga keuangan dan keberadaan sertipikat tanah dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tanah. Banyak penelitian akademik yang berkonsentrasi terhadap dampak dari pensertipikatan tanah, namun sedikit penelitian yang membahas mengenai permintaan sertipikasi tanah. Dampak positif yang dihasilkan dari pensertipikatan tanah sesungguhnya merupakan faktor pendorong bagi masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauhmana penggunaan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit, nilai tanah, biaya perolehan sertipikat tanah dan tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan sertipikasi tanah di daerah perkotaan. Penelitian terhadap permintaan sertipikasi tanah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dari program pensertipikatan tanah, serta dapat membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam hal pengembangan program pensertipikatan tanah itu sendiri. Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit, nilai tanah, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap permintaan sertipikasi tanah, sedangkan biaya perolehan sertipikat tanah berpengaruh negatif terhadap permintaan sertipikasi tanah.

---

ABSTRACT
Land certificating program is one effort in improving the society welfare. The resulting impact on land certification gave an incentive in improving the society welfare through the use of land as collateral in obtaining credit in financial institutions and the existence of title deed can have a positive impact on increasing land values. Many academic studies were concentrated on the impact of land certification, but few studies have discussed the demand for land certification. Positive impact resulting from land certification really a motivating factors for people to certificating their land.

This study aims to identify and analyze the extent of the use of certificates of land as loan collateral, the value of land, cost of land certificate and income levels affect the demand for land certification. In addition to the demand for land certification study may provide a better understanding of the land certificate program, and can help the government to adopt policies in terms of development land certificate program itself. The results proved that the use of certificates of land as loan collateral, the value of the land, and the level of income has a positive effect on demand for land certification, while the cost of land certificate negatively affect the demand for land certification.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kepemilikan sertifikasi terhadap produktivitas industri manufaktur di Indonesia. Produktivitas diukur dengan melihat nilai pertumbuhan Total Factor Productivity (TFP) dan sertifikasi diukur berdasarkan kepemilikan sertifikat SNI industri manufaktur. Penelitian ini menggunakan data panel dari Data Industri Besar dan Sedang periode tahun 2017 hingga 2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikasi SNI memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan produktivitas total industri manufaktur di Indonesia. ......This study aims to analyze the effect of certification ownership on the productivity of the manufacturing industry in Indonesia. Productivity is measured by Total Factor Productivity (TFP) growth and certification is measured based on ownership of the SNI certificate in the manufacturing industry. This study uses panel data from Data Industri Besar dan Sedang (Large and Medium Industry Data) for the period 2017 to 2019. The estimation results show that ownership of SNI certification has a positive effect on the total productivity growth of the manufacturing industry in Indonesia.

Abstrak :
Pemerintah sebagai regulator telah berupaya memberikan berbagai kebijakan dan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi industri khususnya industri penerima penghargaan industri hijau untuk menerapkan sertifikasi Industri Hijau. Namun upaya tersebut saat ini belum mampu meningkatkan partisipasi industri dalam penerapan sertifikasi. Masalah pada riset ini adalah masih sedikitnya minat industri menerapan sertifikasi Industri Hijau, sehingga perlu dilakukan riset untuk mengetahui implementasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pada pengembangan regulasi Industri Hijau untuk meningkatkan minat sertifikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi minat industri pada penerapan sertifikasi Industri Hijau dan alternatif strategi terbaik untuk meningkatkan minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah pada pengembangan Industri Hijau untuk meningkatkan minat sertifikasi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau dan memilih alternatif strategi yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan minat industri dalam penerapan sertifikasi Industri Hijau. Metode analisis yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan secara kualitatif. Penetapan alternatif strategi menggunakan analisis SWOT dan penentuan prioritas strategi terpilih menggunakan AHP. Hasil riset ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini baru sebatas memberikan kebijakan insentif non fiskal untuk menarik minat industri dalam menerapkan sertifikasi dan masih dalam tahap melakukan upaya pengembangan regulasi industri hijau secara berkesinambungan. Selain itu, faktor pendorong industri yang telah menerapkan sertifikasi Industri Hijau saat ini berdasarkan hasil riset dipengaruhi faktor untuk meningkatkan citra perusahaan dan faktor penghambat minat industri belum menerapkan sertifikasi adalah persepsi industri tentang adanya regulasi yang dianggap sejenis atau tumpang tindih antar sektoral pemerintah. Alternatif strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan penerapan sertifikasi Industri Hijau ditinjau dari kriteria penguatan regulasi dan peningkatan manfaat penerapan adalah strategi Weakness-Opportunity (W-O) melalui peningkatan infrastruktur regulasi dan mewujudkan rencana kebijakan insentif fiskal bagi industri. Kesimpulan penelitian ini adalah strategi Weakness-Opportunity (W-O) dapat dijadikan upaya alternatif untuk strategi meningkatkan minat penerapan sertifikasi Industri Hijau. ......The government as a regulator has tried to provide various policies and guidance to increase industries participation, especially industries that receive green industry awards to implement Green Industry certification. However, these efforts currently have not been able to increase industries participation in the application of certification. The problem in this research is that there is still little interest in implementing Green Industry certification, so it is necessary to conduct research to determine the implementation of policies that have been carried out by the government on the development of Green Industry regulations to increase interest in certification, factors that affect industries interest in implementing Green Industry certification and alternative strategies to increase industries interest in implementing Green Industry certification. The purpose of this study is to analyze the implementation of government policies on the development of the Green Industry to increase interest in certification, analyze factors that influence industries interest in implementing Green Industry certification and selecting alternative strategies that can be recommended to increase industries interest in implementing Green Industry certification. The analytical method used is a mixed method, namely quantitative and qualitative methods with a qualitative approach. Determination of alternative strategies using SWOT analysis and determining the priority of the selected strategies using AHP. The results of this research indicate that the government is currently only providing non-fiscal incentive policies to attract industries interest in implementing certification and is still in the stage of making efforts to develop sustainable green industry regulations. In addition, the driving factor for industries that have applied the current Green Industry certification based on the results of research value is influenced by factors to improve the company's image and the inhibiting factor for industries interest in not implementing certification is the industry's perception of the existence of regulations that are considered to be similar or overlapping between government sectors. The alternative strategy recommended for increasing the application of Green Industry certification in terms of the criteria for strengthening regulations and increasing the benefits of implementation is the Weaknes-Opportunity (W-O) strategy through improving regulatory infrastructure and realizing a fiscal incentive policy plan for the industries. The conclusion of this study is the Weakness-Opportunity (W-O) strategy can be used as an alternative strategy to increase the interest in implementing Green Industry certification.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas implementasi kebijakan sertifikasi guru pada SMA Negeri di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu Komunikasi, Sumber daya, Sikap para pelaksana, Stuktur Birokrasi organisasi pelaksana, dan Lingkungan sosial ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan perlu lebih peduli pada kelengkapan dan kejelasan dari isi kebijakan sertifikasi guru; guru perlu memahami maksud dan tujuan sertifikasi sebagai upaya reformasi pendidikan dengan menjadikan guru sebagai suatu jabatan profesi; perlunya perencanaan yang matang, koordinasi dan kinerja yang baik dari para pelaksana yang menangani penyelenggaraan sertifikasi guru.

---

Abstract
The research explained the implementation of certification policy and factors that influences of it such as Communication, Resource, Attitude or Disposition, Structure Organization, and Social Economic. The result of the research suggest that the stakeholders in implementing the policy should be more focus on clearity of the policy. The teacher need to understand the purpose of teacher certification as educational reform; accurate planning, coordinating, and good performance need to be set in implementing the policy of teacher certification.

Abstrak :
Pola konsumsi masyarakat saat ini yang suka makan di restoran telah memunculkan fenomena baru. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim membutuhkan sertifikasi halal pada restoran sebagai sarana perlindungan dari mengkonsumsi makanan haram. Namun, perilaku konsumen untuk bersantap di restoran halal tidak hanya dipengaruhi oleh adanya sertifikasi halal melainkan juga faktor budaya dan religiusitas. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM) untuk membedah pengaruh faktor perceived value, perceived usefulness, budaya serta religiusitas konsumen terhadap behavioral intention konsumen restoran bersertifikasi halal. Responden penelitian ini adalah masyarakat berusia 18-25 tahun yang pernah mengunjungi restoran bersertifikasi halal dalam satu bulan terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived usefulness, horizontal collectivism, dan vertical individualism memiliki pengaruh terhadap behavioral intention. Sedangkan variabel religiusitas terbukti mempengaruhi hubungan perceived usefulness dengan behavioral intention, horizontal collectivism dengan behavioral intention, vertical individualism dengan behavioral intention, dan horiontal individualism dengan behavioral intention. ...... The consumption pattern of today?s society that like to dine in restaurant has created a new phenomenon. Indonesia, which is a Muslim majority country needs halal certification on restaurant as a protection for consumer from consuming a non-halal food. However, consumer behavior to dine in a halal certified restaurant is not only affected by halal certification, but also by culture and religiosity. This research using a Structural Equation Modelling (SEM) to analyze the effect of perceived value, perceived usefulness, culture, and religiosity towards cosumer?s behavioral intention to dine in halal-certified restaurant. Respondents of this research are those who are between 18 ? 25 years old and have visited halalcertified restaurant within the last month. This research find that perceived usefulness, horizontal collectivism, and vertical individualism affect consumer's behavioral intention. This research also find that religiosity affect the relationship between perceived usefulness and behavioral intention, horizontal collectivism and behavioral intention, vertical individualism and behavioral intention, and horiontal individualism and behavirola intention.