Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Emira Khalidasari, author

Penyelesaian masalah terhadap adanya perbedaan data fisik dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah dengan yang diakui oleh pemegang haknya di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, KAbupaten Bogor

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T37573

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

William Tanuwijaya, author

Penggelapan Dokumen Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng) = Embezzlement of Documents by a Notary (Case Study Tangerang District Court Decision Number 1369/Pid.B/2021/PN Tng)

Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Tidak hanya terkait akta yang dibuatnya, tetapi terhadap diri pribadinya pula. Pada kenyataannya, terdapat seorang notaris yang melakukan penggelapan atas suatu dokumen milik kliennya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1369/Pid.B/2021/PN Tng, majelis hakim memutus Notaris DO melakukan penggelapan atas sertifikat hak milik nomor 01177/Pondok Cina...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Peranginangin, Effendi, author

Praktek pengurusan sertifikat hak atas tanah

Jakarta: Rajawali, 1992

346.043 8 EFF p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Raydo Deagustama, author

Peralihan hak atas tanah yang didasari oleh surat kuasa menjual palsu: analisis putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 265/PID.SUS/2016/PN.TJK dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/TUN/2017 = Transition of land rights based on counterfeit selling power of attorney: analysis of decision of Tanjung Karang District Court number 265/PID.SUS/2016/PN.TJK and Decision of Supreme Court number 331/K/TUN/2017

Tesis ini membahas peralihan hak atas tanah yang didasari pada surat kuasa menjual palsu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah deskripsi hukum perjanjian jual beli hak atas tanah yang mengandung atas unsur kepalsuan pada dasar jual beli tersebut yaitu Akta Kuasa yang palsu, maka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54270

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wiwin Widaningsih, author

Analisis terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah di Kecamatan Cikampek Kebupaten Karawang (Studi kasus perkara: register nomor 1468 K/Pdt/2005 Jo 92/Pdt/2002/PT.BDG Jo 2/Pdt.G/2001/PN.KRW)

ABSTRAK
Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan manusia serta merupakan permasalahan yang paling pokok dan krusial. Terlihat dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan, antara lain menyangkut sengketa warisan, utang piutang dengan tanah sebagai jaminan, sengketa tata usaha negara mengenai penerbitan sertipikat tanah dan berbagai perbuatan melawan hukum...

2008

T37608

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Karisha Naya, author

Tinjauan yuridis perlindungan konsumen terhadap ketidakjelasan penyerahan sertifikat hak atas tanah oleh pihak developer dalam sektor perumahan: studi kasus Perumahan Violet Garden = Juridical review of consumer protection on unclear handover of land certificate by developers in the housing sector: Violet Garden Housing case study

ABSTRAK
Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah, proses jual beli rumah dapat dilakukan oleh pihak developer selaku pihak penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman. Dalam proses jual beli rumah, tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan. Salah satu contoh dari permasalahan konsumen terkait sektor perumahan adalah kasus Perumahan Violet Garden. Permasalahan ini terjadi akibat ketidakjelasan penyerahan...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Prima Annisa Widiastuti, author

Analisis pembatalan sertifikat hak atas tanah Gasibu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35PK/TUN/2009) = Analysis of the Gasibu lands rights certificate cancellation (legal analysis of supreme court decision number 35/PK/TUN/2009)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis status Tanah Gasibu dan pembatalan sertifikat hak atas Tanah Gasibu oleh Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 35 PK/TUN/2009. Dalam sengketa Tanah Gasibu, adanya ketidakjelasan status hukum atas tanah diakibatkan karena dualisme hukum tanah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44914

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nindya Ratna Sari, author

Peralihan hak dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang telah lunas (analisis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 307/PDT/2010/PT.DKI) = The transfer of rights in conditional sale and purchase of land agreement which has been paid (analysis of the Jakarta high court's verdict Number 307/PDT/2010/PT. DKI)

Kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya sertipikat. Salah satu perbuatan hukum untuk memperoleh hak atas tanah adalah dengan jual beli, dimana bukti peralihan hak yang dapat digunakan untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan adalah Akta Jual Beli AJB yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT ....

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T46832

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hamonangan, Yoshua, author

Kepastian hukum pencatatan blokir bagi pemegang sertipikat hak atas tanah dalam hal jangka waktu dan notifikasi = Legal certainty on frozen certificate record for holders of certificates of land rights in terms of time period and notification

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diamanatkan bahwa: pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Meskipun pendaftaran tanah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, namun permasalahan muncul di pendaftaran tanah khususnya dalam...

Depok: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mariam Yasmin, author

Pembatalan akta dan sertipikat hak milik, atas tanah sengketa di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar (tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2125 K/PDT/2004) = Cancellation deed and certificate of ownership rights to land dispute in kaliboto village district wonodadi blitar (judicial review against supreme court of the republic of indonesia number 2125 k pdt 2004)

Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41527

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian