Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe number of complaints, the slow performance, and the lack of productivity demands the need for a reformed public sector. Reform can be done with social innovation by involving and making citizens as participants and end users. Not only that, fundamentally, changing the role of various stakeholders in the provision of services. Where citizens act to decide themselves and play an active role in making decisions. Ruslani Innovation is one of the forms of social innovations based on the problem of limited access to the fulfillment of healthy habitable home ownership for the poor. How the implementation of Ruslani innovation based on the community empowerment done in Samarinda Seberang Sub District is analyzed in this research. By using a descriptive qualitative method, data collection is conducted through in depth interviews of key informants selected purposively and by analyzing secondary data documents. The results show that the implementation of Ruslani program has been aligned based on the principle of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, according to principles; increased efficiency; improvement of effectiveness; improvement of service quality; no conflict of interest; oriented to the public interest; done openly; fulfill propriety values; can be accounted for the results that are not for self-interest. On the other hand, the Ruslani program has also followed the criteria relative advantage, compatibility, complexity, trialability, observability, and criteria of service innovation based on the Regulation of Menpan RB Number 19 of 2016, which in its implementation has introduced a new, productive, impactful and beneficial approach, and the most important thing is this program has running sustainably. Factors supporting and inhibiting innovation based on environmental categories, organizations, and individuals generally do not hinder the implementation of the program."

"Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini adalah kebutuhan akan service/pelayanan masyarakat yang cepat dan prima. Keadaan ini makin dipertegas dengan meningkatnya persaingan akibat pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas. Sejalan dengan hal tersebut maka baik organisasi bisnis, organisasi publik maupun organisasi pemerintahan khususnya Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang efektif, efisien, kompetitif dan berorientasi kepada masyarakat pemohon ijin sebagai subjek pelayanan.Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitik beratkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang. Dalam menentukan kualitas pelayanan tehadap pemohon ijin dianalisis sejumlah faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, meliputi: strategi, system, struktur, keterampilan SDM, gaya kepemimpinan dan pemilikan nilai dan masing -masing dimensi dari kualitas pelayanan yang meliputi; tangibles, reability, responsiveness, assurace dan emphaty.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, melalui penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :Pertama, faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan agar dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin adalah ketepatan waktu dan kemampuan organisasi atau lembaga menyelesaikan permasalahan yang timbul., melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat pengguna ijin, pengetahuan dan kecakapan SDM, serta kebersihan dan kerapian ruangan tempat bekerja.Kedua, faktor-faktor yang yang perlu dipertahankan pelaksanaanya, karena sudah sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin. Faktor-faktor tersebut adalah cepat tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pemohon ijin, keamanan dan kenyamanan, pelayanan yang ramah serta selalu siap menolong, serta penataan eksterior dan interior ruangan tempat kerja dengan baik.Ketiga, faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, faktor tersebut adalah memberikan perhatian secara individu kepada masyarakat pengguna ijin.Keempat, faktor-faktor yang pelaksanaannya dilakukan dengan sangat baik, namun dinilai kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, sehingga terkesan berlebihan. Dalam hal ini tidak terdapat unsur yang masuk dalam kuadran tersebut."

"Suatu studi tentang demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan dilakukan di Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini mencakup 300 rumah tangga masyarakat pantai tipe nelayan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari - Maret 1940. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan, yaitu pengobatan sendiri, dukun tradisional, paramedis, dan medis. Tujuan lainnya adalah mengukur kemampuan bayar (ability to pay) terhadap pelayanan kesehatan, dan menganalisa kemungkinan pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan. Beberapa faktor yang ditelaah dalam penelitian ini adalah pendidikan, pekerjaan, preferensi, pendapatan, harga pelayanan/pengobatan, jarak, dan kebutuhan terhada pelayanan kesehatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa hanya "preferensi" yang berpengaruh sangat kuat dengan demand terhadap pelayanan kesehatan. Harga pelayanan/pengobatan berpengaruh secara terbatas dengan demand pelayanan medis. Penelitian ini juga mengungkapkan, masih rendahnya kemampuan bayar masyarakat pantai terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, potensi pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan memberikan gambaran yang cukup cerah di masa datang."

"Puskesmas dalam pembangunan kesehatan khususnya pada upaya kesehatan adalah sebagai pelaksana pelayanan kesehatan dasar. Dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal maka Puskesmas harus dapat memantapkan mempertahankan jangkauan dan pemerataan serta meningkatkan mutu pelayanan. Puskesmas Pal V merupakan salah satu Puskesmas di Kota Pontianak yang mempunyai jumlah kunjungan yang cenderung mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Wilayah kerja Puskesmas Pal V terletak dipinggiran Kota Pontianak dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pontianak, merupakan daerah perkebunan dan pertanian, sebagian besar penduduknya berpendidikan SD. Wilayah kerja Puskesmas ini belum terjangkau sumber air bersih PDAM, sehingga memanfaatkan air hujan, air pant, sumur (kolam). Pola penyakit berpotensi wabah seperti diare dan demam berdarah sering ditemui, begitu juga dengan malaria dan TBC. Hasil pemantauan status gizi tahun 1999 menunjukkan bahwa KEP total adalah 32,6 %. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran pemanfaatan pelayanan pengobatan Puskesmas dan faktor faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan pengobatan serta mendapatkan gambaran kepuasan pasien pelayanar pengobatan Puskesmas Pal V. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jeni; penelitiannya adalah potong lintang (crosectional ). Hasil analisa univariat menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan pelayanan pengobatan Puskesmas Pal V Kota Pontianak tahun 2000 adalah 54 %. Proporsi kepuasan terendah terletak pada kebersihan wc/toilet, waktu pelayanan sesuai jadwal dan waktu tunggu yang terlalu lama. Proporsi terbanyak alasan tidak memanfaatkan pelayanan pengobatan Puskesmas Pal V adalah jaraknya yang jauh. Hasil uji statistik Chi Square menunjukkan bahwa variabel jarak, tarif dan kebutuhan berhubungan bermakna dengan pemanfaatan pelayanan pengobatan. Pada Analisa Multivariat menunjukkan bahwa variabel jarak, tarsi, pendidikan dan kebutuhan berperanan dalam pemanfaatan pelayanan pengobatan. Di samping itu variabel independent yang dominan berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan pengobatan adalah variabel kebutuhan. Saran sehubungan hasii penelitian ini, bahwa Pemda pada masa yang akan datang dalam rangka reformasi Puskesmas maka evaluasi terhadap pelayanan Puskesmas agar dilakukan dengan Community Based dan bukan Facility Based. Di samping itu Puskesmas perlu melakukan pengukuran kepuasan pasien secara berkala dan terus menerus sebagai sarana evaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan.

---

Factors that Correlate with the Utilization of Puskesmas Medical Treatment and Description of Patients Perceptions of Satisfaction at Puskesmas Pal V Pontianak City Year 2000In health development and health promotion in particular, Puskesmas plays an important role as a basic health service provider. To improve the people health maximally, Puskesmas needs to maintain and extend its service coverage as well as to improve its service quality.

Puskesmas Pal V is one of Puskemas in Pontianak City whose level of patient visits tends to decline in the last three years. The service area of Puskesmas Pal V extends within the outskirts of the cit and next to Pontianak district. The area consists of plantations and farms. Its people are mostly primary school graduates. The area has not been accessed by clean water supply of the local government water company so that it relies on rains, rivers and wells. Epidemic diseases like diarrhea and dengue fever as well as malaria and TBC are commonly found in this area. Result from the 1999 nutrition status survey shows that total KEP is 32.6%.

This study was aimed at examining the utilization of medical treatment at Puskesmas and factors that correlate with the utilization as well as obtaining description of patients of satisfaction toward the medical treatment provided by Puskesmas Pal V. This study was quantitative and employed cross sectional type of study.

Result from univariate analysis shows that level of utilization of medical treatment at Puskesmas Pal V in Pontianak City year 2000 is 54%. The lowest proportion of satisfaction includes toilet/water closet sanitation, on-schedule treatment time and extended waiting time. The largest proportion of reasons not to take medical treatment at the Puskesmas is related to Puskesmas long distance. Result from Chi Square statistical test shows that certain variables consisting of distance, fee and needs are significantly correlated with the utilization of medical treatment. The multivariate analysis indicates that variables including distance, fee, education and needs play important roles in the utilization of medical treatment. In addition, independent variable that dominantly correlates with the utilization of medical treatment is needs.

The recommendations offered are as follows: in the future, the local government, to reform the Puskesmas, should consider the evaluation of the Puskemas service by employing Community Based approach rather than Facility Based approach. In addition, Puskemas needs to conduct regular and continuous assessment of patients' satisfaction as an evaluation on the service provided."

"Era globalisasi menuntut penyedia pelayanan kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya. Pelayanan paripurna merupakan hak setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan diarahkan agar memberi manfaat sebesar-besamya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu indikator pelayanan bermutu terpenuhinya pelaksanaan informed consent sesuai dengan hukum. Perjan RS CM merupakan RS rujukan nasional, pelaksanaan informed consent harus lebih balk dibandingkan dengan RS setingkat lainnya, namun sampai saat ini belum diketahui sejauh mana pelaksanaannya.Penelitian dilakukan di IRNA A (lantai I kid, III kanan-kiri, dan IV kanan) Perjan RSCM, Jakarta pada Juni - Agustus 2003. Desain penelitian, kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif dengan pendekatan sistem. Informannya : pasien (7), perawat (8), dokter (4), dan pengkajian dokumen informed consent (60). Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi, kuesioner (pertanyaan terbuka - khusus dokter), dan pengkajian dokumen. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan informed consent yang memenuhi aspek hukum.Penelitian menemukan bahwa (a). pengetahuan pasien/keluarganya mengenai hak dan kewajiban cukup bagus, walaupun saat masuk di RS tidak pemah diberi penjelasan, (b). pengetahuan perawat dan dokter mengenai peraturan per-uu-an yang mengatur informed consent masih rendah, (c). pemahaman pasien/ keluarganya mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (d). pemahaman perawat mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (e). peranan perawat dalam pelaksanaan informed consent sebagai saksi dan advokasi, (f). pemahaman dokter mengenai informed consent dan dokumennya cukup bagus, (g). informasi medis yang diberikan oleh dokter ke pasien/keluarganya pada umumnya mencakup : penyakit yang diderita pasien, rencana tindakan, dan efek samping, (h). pelaksanaan informed consent di Perjan RSCM belum sesuai dengan peratum per-uu-an yang berlaku (hukum), dan (i). enam puluh (60) dokumen yang dilakukan pengkajian tidak ada satu pun yang kolomnya terisi dengan lengkap, sehingga tidak ada yang memenuhi aspek hukum.Ada beberapa kelemahan dalam formulir informed consent, yaitu informasinya tidak tertulis sehingga mengakibatkan ketidak-jelasan informasi medis dan lemah sebagai alat bukti, pasien kurang memahami, untuk itu perlu dilakukan perbaikan, sehingga informasinya dapat diuraikan dalam formulir tersebut dan dijelaskan secara lisan. Hambatan pelaksanaan informed consent, tidak ada SOP, pemahaman pelaksana informed consent belum maksimal, rendah pengetahuan pelaksana tentang hukum informed consent, dan informasi disampaikan secara lisan.Implikasi dari temuan ini pentingnya pembuatan SOP informed consent dan pelaksanaannya selalu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahannya, sehingga pelaksanaan informed consent yang memenuhi aspek hukum dapat diwujudkan.Daftar pustaka : 66 (1982 -2003)

---

The Implementation of Informed Consent a Legal Aspect Point of View in IRNA A Perjan RS dr. Cipto Mangunkusumo, 2003In the globalization era, the expectation of health care service from the caregiver is high. The comprehensive care is a right for every human being, family and for the community. The effort in improving health care service is aimed of the highest advantage for community welfare on enhancing people health status. One of the indicators of the good health care is the accomplishment of informed consent on every patient. The national top referral Cipto Mangunkusumo hospital, suppose has already implemented the informed consent comparing to the other hospital in Indonesia, but still, it has not been discover what has been implemented.This study is going to explore the implementation of informed consent on certain installation IRNA A (l' floor, 3`11 floor, & 4t' floor) during June - August 2003. The methodology of this study is descriptive explorative using qualitative approach. The data resource are 7 patients, 8 nurses, 4 doctors and 60 informed consent documentation. Data collection using in depth interview, focus group discussion, observation, questioner and assessing the document. The aim of this study is to look at the implementation of informed consent as legal aspect.This study found that (a) the patient & family knowledge about informed consent are fairly good, although they do not get the information when they admitted to the hospital, (b) the knowledge of the nurses & the doctors on informed consent as an legal aspect are fairly poor, (c) patient & family perception on informed consent are fairly good, (d) nurses perception on informed consent are fairly good, (e) Nurse role on informed consent is as witness & advocate (t) doctors perception on informed consent are fairly good, (g) the information that usually inform to the patient are the medical diagnosis, the medical therapy and the side effect of the treatment (h) The informed consent on the Cipto Hospital are not well implemented and (i) sixty document of informed consent that had assessed are not well completed.There are some weaknesses on the informed consent form in this hospital, which are most of the information are not clearly written, that cause uncertain information and it is not powerful as a legal aspect, the patients are not well informed and need improvement. The constrain of implementing the informed consent are there is no standard, the perception of the caregiver are not sufficient and most of the information are verbally informed.The implication of this research suggest that hospital need to have standard to implement informed consent, it should be evaluated periodically that could improve the implement of informed consent,References ; 66 (1982-2003)"

"Skripsi ini membahas mengenai perubahan caregiving terhadap lansia dalam menghadapi peningkatan populasi lansia di Jepang. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori mengenai pergeseran pelaku yang melakukan perawatan non medikal kepada lansia dari family/Informal caregiving ke formal caregiving yang dikemukakan oleh Brenda R. Jenike pada Jurnalnya. Skripsi ini merupakan penilitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadinya perubahan caregiving terhadap lansia di Jepang yang sebelumnya hanya dilakukan oleh keluarga sudah berkembang menjadi sangat beragam baik dari sisi pelayanan dan sisi teknik perawatan.

---

The focus of this study is the changes in caregiving for elderly to face the increased number of elder population in Japan. This paper is compiled using Jenike’s journal regarding the shift of characters who perform non-medical care for the elderly from family/informal caregiving to formal caregiving. This paper is a qualitative research. This research proves that caregiving previously performed by only the family member has been developed into various types, both in term of services and treatment techniques."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepuasan masyarakat terhadap kualitaslayanan SKCK Sat Intelkam Polres Cilegon. Kualitas pelayanan yang diberikanoleh Satuan Intelijen dan KeamananPolres Cilegon dalam memberikan pelayanankepada pemohon SKCK selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi kinerjaorganisasi Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Cilegon, yang selanjutnya dapatdigunakan sarana perbaikan kinerja dan sarana peningkatan kualitas kinerjapelayanan anggota agar tercipta kepuasan masyarakat pemohon SKCK. Penelitianini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil207 orangmasyarakat yang memanfaatkan layanan anggota Satuan Intelijen danKeamananPores Cilegon pada saat mengajukan permohonan SKCK. Sampeldiambil secara acak dengan metode simple random sampling. Kuesioner untukmengukur persepsi masyarakat dari masing-masing dimensi kualitas pelayananyang disebarluaskan kepada responden. Analisis data untuk menjawab pertanyaanpenelitian menggunakan statistik deskriptif dan analisis diagram kartesius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan SKCKyang diberikan oleh Satuan Intelijen dan KeamananPolres Cilegon telahmelampaui harapan masyarakat mengenai pelayanan SKCK di Satuan Intelijendan KeamananPolres Cilegon terhadap semua dimensi kualitas pelayanan. Secarakeseluruhan hasil analisis deskritif menunjukkan kualitas pelayanan yang baikuntuk masing-masing dimensi. Hasil analisis diagram kartesius menunjukkanbahwa terdapat 4 butir pernyataan yang termasuk dalam kuadran I sebagaiprioritas utama, 8 pernyataan pada kuadran II yang berarti perlu mempertahankanprestasi yang telah dianggap baik dalam pelyananan, 7 butir pernyataan padakuadran III yang merepresentasikan prioritas yang rendah dari unsur pelayanan,dan 2 butir pertanyaan yang termasuk pada kuadran IV yang menunjukkankualitas pelayanan yang diberikan telah berlebihan. Secara keseluruhan kualitaspelayanan yang diberikan Satuan Intelijen dan KeamananPolres Cilegon telahmemenuhi kepuasan masyarakat. Pemetaan yang dihasilkan dalam analisisServqual akan menjadi perhatian lebih lanjut olehSatuan Intelijen danKeamananPolres Cilegon.

---

This study aims to assess the satisfaction of the community on the quality ofservice SKCK Intelligence Unit and Security Police Cilegon. The quality ofservices provided by the Intelligence and Security Unit of Cilegon Police inproviding services to SKCK applicants can then be used as an evaluation materialfor the organization's performance of Intelligence and Security Unit of Cilegon Police, which can then be used to improve the performance of the facilities and to improve the quality of service performance of the members in order to create the satisfaction of the applicant community SKCK. This research uses quantitative descriptive method by taking 207 people who utilize service of Intelligence Unitand Security Unit of Cilegon Pores when applying for SKCK. Samples were taken randomly by simple random sampling method. Questionnaire to measure public perception of each dimension of service quality disseminated to the respondents. Data analysis to answer research questions using descriptive statistics and analysis of Cartesian diagram.

The result of the research shows that public perception on SKCK service provided by Intelligence and Security Unit of Cilegon Police has exceeded the public expectation about SKCK service in Intelligence and Security Unit of Cilegon Police to all service quality dimension. Overall the results of descriptive analysis show good service quality for each dimension. The results of Cartesian diagram analysis indicate that there are 4 items of statement included in quadrant I as the top priority, 8 statements in quadrant II which means need to maintain achievement that has been considered good in service, 7 point statement in Quadrant III representing low priority of service element, And 2 items of questions included in quadrant IV indicating the quality of service given has been excessive. Overall service quality provided by Intelligence and Security Unit of Cilegon Police has fulfilled the society satisfaction. The mapping generated in Servqual analysis will be of further concern by the Cilegon Police Intelligence and Security Unit."