Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan wisata halal karena jumlah penduduk mayoritas memeluk agama Islam dan daya tarik wisata yang sangat beragam. Namun saat ini terjadi kekosongan hukum terkait pengembangan potensi tersebut di Indonesia. Penyelenggaraan wisata halal di Indonesia hanya diatur pada Fatwa DSN MUI Nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Potensi wisata halal ini harus mendapatkan respon positif daerah dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan wisata halal. Kota Bukittinggi merupakan salah satu destinasi wisata halal di Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal telah merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Hotel syariah sebagai salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan pada destinasi wisata halal. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan prinsip syariah yang diatur pada Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI pada hotel syariah sebagai pendukung wisata halal di Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan jenis data sekunder sekaligus data primer. Berdasarkan penelitian perkembangan pariwisata halal di Kota Bukittinggi khususnya hotel syariah belum maksimal dalam menerapkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Perda Sumbar dan Fatwa DSN MUI. Implementasi prinsip syariah Hotel Grand Bunda Syariah Bukittinggi yang belum dipenuhi seperti sertifikasi halal, penggunaan jasa lembaga keuangan syariah dan tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan wisata halal khususnya hotel syariah di Kota Bukittinggi maka perlu komitmen bersama pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat setempat untuk melaksanakan prinsip syariah secara maksimal. ......Indonesia has a great opportunity in the development of halal tourism because the majority of the population embraces Islam and a very diverse tourist attraction. However, there is currently a legal vacuum related to the development of this potential in Indonesia. The implementation of halal tourism in Indonesia is only regulated in the DSN MUI Fatwa Number 108 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia-based Tourism. This halal tourism potential must get a positive response from the region by forming regional regulations governing the implementation of halal tourism. Bukittinggi City is one of the halal tourist destinations in West Sumatra in organizing halal tourism has referred to the Regional Regulation (Perda) of West Sumatra Number 1 of 2020 concerning the Implementation of Halal Tourism. Islamic hotels as one of the facilities needed by tourists in halal tourist destinations. Therefore, this study aims to find out more about the application of sharia principles stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and Fatwa DSN MUI on Islamic hotels as a supporter of halal tourism in Bukittinggi City. This research is a normative-empirical research that uses qualitative analysis methods supported by secondary data as well as primary data. Based on research, the development of halal tourism in Bukittinggi City, especially Islamic hotels, has not been maximized in applying sharia principles as stipulated in the West Sumatra Regional Regulation and the DSN MUI Fatwa. The implementation of sharia principles at Grand Bunda Syariah Hotel Bukittinggi that have not been fulfilled such as halal certification, the use of Islamic financial institution services and there is no Sharia Supervisory Board (DPS). In an effort to increase the development of halal tourism, especially Islamic hotels in Bukittinggi City, it is necessary to commit with the local government, business actors and the local community to implement sharia principles to the fullest.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada penelitian ini meneliti dan menganalisis tentang implementasi prinsip syariah terhadap badan hukum perbankan syariah. Sebagaimana termaktub dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa badan hukum yang melaksanakan kegaitan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mengangkat Dewan Pengawas Syariah. Senada dengan itu pada tahun berikutnya lahirlah UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang juga menyatakan bahwa badan hukum perbankan syariah adalah Perseroan Terbatas. Namun dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan diantaranya ialah: (1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap badan hukum Perseroan Terbatas. (2) Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam kelembagaan perbankan syariah sebagai badan hukum perseroan terbatas

Pada penelitian ini menemukan analisa dan jawaban bahwa pandangan hukum Islam terhadap perseroan terbatas sebagai badan hukum, lebih menitikberatkan bahwa perseroan yang merupakan sebuah badan persekutuan tentunya memiliki sebuah perikatan/perjanjian. Dengan demikian sama halnya antara hukum postif dan hukum islam yang juga mengakomodir adanya perikatan atau perjanjian, yang terpenting adalah bagaimana setip syarat dan rukun perikatan tersebut terpenuhi. Selain tu, dalam hukum Islam terdapat juga perseroan yang sebagaimana disebut dengan al-syirkah. Sedangkan dalam impelentasi syariah dalam kelembagaan bank syariah sebagaimana perseroan terbatas sebagai badan hukum juga sah, dan hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU Perbankan Syariah. Selain itu, UU Perseroan Terbatas juga menetapkan hal yang demikian dalam Pasal 109, dipertegas pada Pasal 7 UU Perbankan Syariah

---

ABSTRACT
In this study examined and analyzed the implementation of sharia principles on Islamic banking legal entities. As set forth in the provisions of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company, that a credible form of legal entity conducting business based on sharia principles shall appoint the Shariah Supervisory Board. In line with that in the next year, the Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking which also states that the Islamic banking legal entities are limited liability companies. But in this study, there are several such questions are: (1) How is the view of Islamic law against the legal entity Limited Liability Company. (2) How is the implementation of Sharia principles in Islamic banking institution as a limited liability company

Also in this study analyzed and found answers that the view of Islamic law to a limited liability company as a legal entity, it points out that a company which is a partnership entity must have an engagement/appointment.Thus as well as between positive law and the law of Islam which also accommodates their commitment or agreement, the most important is how the eraser terms and pillars of engagement are met. Beside it, in Islamic law there is also the company that referred to al-shirkah. While the institutional impelentasi sharia in Islamic banks as a limited liability company as a legal entity is also legitimate, and this is in accordance with the rules in force in the Islamic Banking Act. In addition, the Limited Liability Company Act also establishes such a case under Article 109, reaffirmed in Article 7 of the islamic banking Law

Abstrak :

Penelitian ini menganalisis peranan audit internal dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan zakat yang bersifat nasional setelah diterbitkannya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Seiring dengan berkembangnya BAZNAS penerapan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk diterapkan sesuai dengan aturan-aturan syariah serta mematuhi standar dan hukum yang berlaku. Audit Internal berperan sebagai watchdog, konsultan dan katalis dalam memastikan aktivitas kinerja BAZNAS efektif sesuai dengan tujuan, prinsip - prinsip yang dipercayai.

 

 

 

 

---

This study analyzes the role of internal audit in the implementation on sharia principles on Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS is a non-structural body formed by the government aimed to facilitate zakat management after the issuance of Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 on Zakat Management. As the organizations develops the implementation sharia principles in BAZNAS is very important to be applied in accordance with the rules of shariah and adheres to the standards and applicable law. Internal Audit act as watchdog, consultant and catalyst in ensuring the effectiveness of BAZNAS performance activity in accordance with the purpose, principles believed.