Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kapal laut merupakan benda bergerak. Kapal laut dengan ukuran paling sedikit dua puluh meter kubik isi kotor dapat didaftarkan di Indonesia. Kapal laut yang telah terdaftar di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat diletakkan jaminan hipotik. Jaminan hipotik atas kapal laut adalah salah satu hak kebendaan sebagai jaminan pelunasan hutang dengan obyek jaminan berupa kapal laut yang terdaftar. Jaminan hipotik atas kapal laut merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian utang-piutang. Akibat dari debitur yang tidak melunasi hutangnya adalah jaminan berupa kapal laut tersebut akan dieksekusi. Studi kasus penelitian ini didasarkan pada obyek jaminan kapal laut bernama Andara 2001 yang dimiliki PT Pelayaran Samudra Persada. Kapal laut ?Andara 2001 telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 18/EKS/2005/PN.JKT.UT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemasangan jaminan hipotik atas kapal laut pada PT Bank Agroniaga Tbk dan pelaksanaan eksekusinya. Penelitian ini merupakan analisis hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hambatan yang dihadapi PT Bank Agroniaga selaku kreditur adalah obyek jaminan berupa kapal laut yang selalu berpindah tempat. Hal tersebut menyulitkan pelaksanaan penyitaan dan penjualan kapal laut. Hambatan yang lain adalah kelemahan peraturan-peraturan mengenai hipotik kapal laut yang belum terkodifikasi dan masih tersebar di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Ship is qualified as movable good. Ship under the Indonesia Commercial Code with size at least twenty meter cubic gross tonnage can be registered in Indonesia. Based on Article 314, third paragraph of The Indonesian Commercial Code, a ship which has been registered in Indonesia can be installed as hypothec guarantee. The ship's hypothec is as one of securities for securing the full payment of debt, which its object is ship. Hypothec is as additional agreement qualified of its loan agreement as main contract. The consequence of non-payment, ship will be executed. The study case for this research based on a ship called "Andara 2001" owned by PT Pelayaran Samudra Persada. The secured hypothec on ship of ?Andara 2001? has been executed by The Determination of The North Jakarta District Court No. 18/Eks/2005/PN.JKT.UT. The purposes of this research are to study the establishment process of hypothec on ship and its execution for the full payment of debt conducted by PT Bank Agroniaga. This research constitutes as a legal analysis research by using normative legal method. The obstacles faced by PT Bank Agroniaga as the creditor among others are ships always moving from one place to the other place. This matter creates problem or difficulty in seizing and selling the ship. The other handicaps are the existing weakness of the hypothec rules which are not codified and stipulated in several prevailing regulations.

Abstrak :
ABSTRAK Industri kapal Indonesia pada kurun waktu ini mengalami kesulitan untuk memperoleh pesanan terutama dari perusahaan pelayaran swasta yang cenderung membeli kapal baru maupun bekas di luar negeri. Pesanan yang banyak diterima pada umumnya adalah pengadaan kapal program pemerintah misalnya sari "Caraka Jaya? , kapal penumpang , kapal peti-kemas sari "Palwa Buwana? atau kapal tanker untuk PERTAMINA. Keadaan ini terutama disebabkan oleh lamanya waktu pembangunan serta mahalnya harga kapal yang tidak bersaing dengan produk industri kapal negara tetangga sekalipun misalnya : Singapura, Malaysia, dan R.R. Cina. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan pengkajian atas keadaan tersebut serta untuk mencari pemecahan masalah dari segi produktivitas. Karena lamanya waktu pembangunan dan mahalnya harga kapal diduga disebabkan karena rendahnya tingkat produktivitas karyawan. Dibeberapa negara maju industri kapal akan memasuki masa surut terutama karena semakin mahalnya upah buruh serta semakin sulitnya mencari tenaga kerja yang bersedia bekerja dengan kondisi kerja fisik. Sebaliknya di Indonesia tenaga kerja masih cukup murah serta pasaran tenaga kerja untuk industri kapal masih memberi peluang. Dengan adanya kecenderungan globalisasi maka industri kapal Indonesia dapat memanfaatkan peluang pasar yang ditinggalkan industri kapal negara maju. Hal ini dapat terwujud apabila daya saing industri kapal Indonesia dapat ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas karyawan.

---

ABSTRACT Shipyards Performance Improvement Through Productivity Improvement Cases Of PT."Bikinkapal" dan PT."Bangunkapal"Indonesian shipbuilding industry in the mean time get difficulties to get firm orders mainly from Indonesian private shipping company where their tendency is to buy new or second hand ship from abroad. Firm shipbuilding orders are government program such as "Caraka Jaya" series, passenger ships, "Palwa Buwana? container ships series. This condition is mainly caused by its long building duration and its high price which is not competitive with the same product of the neighboring countries such as Singapore, Malaysia and The P.R.China. Objectives of this thesis is to asses that condition and find a solution from productivity aspect. There is an indication that the mean time condition is caused by the low productivity of its labor. In some developed countries such as Japan and Europe, shipbuilding industries are facing its difficult era caused by high labor cost and employment in shipbuilding industries are not popular anymore. The opposite condition is in Indonesia with cheap labor cost and unemployment problems. This condition and globalization trend could forced Indonesian shipbuilding industry to take over the market share which is left by the shipbuilding industries in developed countries. This could be realized if Indonesia shipbuilding industries could improve it's labors productivity.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat sanitasi pada kapal yang sandar di pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang, pada tahun 2005. Desain penelitian ini adalah potong lintang (Crossectional). Populasinya adalah semua kapal kargo yang sandar di pelabuhan Pangkalbalam, sedangkan sampel pada penelitian ini sebanyak 92 kapal kargo yang diambil secara acak. Rata-rata kapal kargo yang sandar di pelabuhan Pangkalbalam, yang mempunyai tingkat sanitasi kapal baik sebesar 16,3 %, tingkat sanitasi kapal sedang sebanyak 18,5 %, sedangkan tingkat sanitasi kapal yang buruk sebesar 65,2%. Hasil ini memperlihatkan bahwa tingkat sanitasi pada kapal-kapal yang sandar di pelabuhan Pangkalbalam masih rendah. Standar prosedur operasional, (OR = 98,3), kepemimpinan nahkoda (OR = 22,7) dan waktu yang digunakan untuk peningkatan sanitasi kapal (OR = 24,1), secara signifikan berhubungan dengan tingkat sanitasi pada kapal yang sandar di pelabuhan Pangkalbalam. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis multi variabel yang paling berhubungan terhadap peningkatan sanitasi kapal adalah variabel standar prosedur operasional dengan nilai OR yang sudah dikontrol sebesar 21,01. Dengan hasil penelitian ini diharapkan setiap kapal kargo yang sandar di pelabuhan Pangkalbalam mempunyai standar prosedur operasional yang baik. Untuk mengontrol standar prosedur operasional tersebut perlu supervisi/pengawasan yang rutin dari petugas sanitasi kantor kesehatan pelabuhan Pangkalpinang.

---

Factor involved on vessel sanitation in Pangkalbalam harbor of Pangkalpinang 2005. The aim of this research was to assess the factor related to sanitation level at ship anchored in Pangkalbalam Harbor, Pangkalpinang. The design was crossectional study. The ship anchored in Pangkalbalam harbor in good sanitation level is 16,3 %, middle ship sanitation level is 18,5%, and bad ship sanitation level is almost 65.2%. This result showed that ship sanitation which anchor in Pangkalbalam harbor still low. Standard operating procedure (OR = 98,3), leadership of Captain (OR = 22,7) and time-used to improve ship sanitation (OR = 24,1) have great association to sanitation of ship anchored in Pangkalbalam Harbor. The most variable involved in improvement of ship sanitation is standard operating procedure variable with OR value is 21,01. From this result research is expected that every cargo ship anchored in Pangkalbalam port have a good standard operating procedure to guide crew how to manage ship sanitation. To control this standard operating procedure need supervising or routine observation from sanitation staff in port health office at Pangkalpinang.;Factor involved on vessel sanitation in Pangkalbalam harbor of Pangkalpinang 2005. The aim of this research was to assess the factor related to sanitation level at ship anchored in Pangkalbalam Harbor, Pangkalpinang. The design was crossectional study. The ship anchored in Pangkalbalam harbor in good sanitation level is 16,3 %, middle ship sanitation level is 18,5%, and bad ship sanitation level is almost 65.2%. This result showed that ship sanitation which anchor in Pangkalbalam harbor still low. Standard operating procedure (OR = 98,3), leadership of Captain (OR = 22,7) and time-used to improve ship sanitation (OR = 24,1) have great association to sanitation of ship anchored in Pangkalbalam Harbor. The most variable involved in improvement of ship sanitation is standard operating procedure variable with OR value is 21,01. From this result research is expected that every cargo ship anchored in Pangkalbalam port have a good standard operating procedure to guide crew how to manage ship sanitation. To control this standard operating procedure need supervising or routine observation from sanitation staff in port health office at Pangkalpinang.

Abstrak :
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki total keseluruhan kapal mencapai 63.000 kapal dengan 60 persen diantaranya berusia lebih dari 20 tahun, hal ini membuat besarnya potensi jumlah keberadaan kapal tua yang sudah tidak layak beroperasi dan harus di daur ulang. Selain itu, terlepas dari besarnya prospek pasar internasional green ship recycling yang terus meningkat khususnya berhubungan dengan European Union Ship Recycling Facility (EUSRF), Indonesia masih kalah bersaing di pasar internasional dalam industri green ship recycling, dibuktikan dengan adanya 23 kapal berbendera Indonesia dari 630 kapal komersial dan unit lepas pantai yang terjual untuk ditutuh di luar Indonesia menurut NGO Shipbreaking Platform 2020, serta ditambah masih terdapatnya kebutuhan baja dalam negeri yang terus meningkat. Hal tersebut terjadi karena kondisi industri green ship recycling Indonesia yang masih jauh dari kondisi ideal yang mendesak untuk diwujudkan menjelang akan berlakunya Hongkong Convention pada 26 Juni 2025. Kondisi Ship Recycling Facility di Indonesia masih banyak menggunakan metode beaching yang merusak lingkungan dan tidak memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja akibat dari minimnya pengaturan mengenai aspek teknis, prosedur, dan fasilitas. Maka dari itu dilakukan penelitian ini dengan tujuan menghasilkan strategi pengembangan Green Ship Recycling Facility sesuai keadaan di Indonesia serta memenuhi ketentuan internasional dan mencapai kepentingan ekonomis. Dalam penelitian ini dihasilkan rekomendasi kombinasi alternatif sistem dan teknologi yang optimal untuk digunakan di ship recycling facility melalui metode Analytical Network Process (ANP) dan in-depth interview terhadap stakeholders (praktisi, regulator, dan pakar) di industri ship recycling Indonesia dengan hasil yaitu: LPG/oxy-acetylene sebagai cutting technology, sandblasting sebagai decoating technology, landing/wet-basin sebagai docking system, mobile crane sebagai material handling technology, dan randomized storage system sebagai storage system. Lalu dilakukan pula kajian untuk menghasilkan rancangan prosedur dan tata letak area beserta fasilitas, rancangan pemilahan limbah per ketegori material berbahaya (HAZMAT), rancangan prosedur identifikasi material selama proses ship recycling, rancangan ketentuan fasilitas penanganan dan penyimpanan material berbahaya (HAZMAT), serta studi kasus pengembangan fasilitas yang dilakukan terhadap salah satu ship recycling facility semi modern di Cilegon, Indonesia, mencangkup gap analysis, rekomendasi pengembangan, dan design layout berdasarkan kajian rancangan yang telah dilakukan. ......As a maritime country, Indonesia has a total of 63,000 ships, with 60 percent of them being over 20 years old. This creates a significant potential for the existence of old ships that are no longer operational and need to be recycled. Additionally, despite the growing prospects of the international green ship recycling market, particularly in relation to the European Union Ship Recycling Facility (EUSRF), Indonesia still places behind in the international market in the green ship recycling industry. This is evidenced by 23 Indonesian-flagged ships out of 630 commercial ships and offshore units being sold for dismantling outside of Indonesia, according to the NGO Shipbreaking Platform 2020. Moreover, there is a continuous increase in domestic steel demand. This happened because the condition of the green ship recycling industry in Indonesia is still far from the ideal conditions that are urgently needed to be realized, especially with the upcoming implementation of Hong Kong Convention on 26 June 2025. Ship Recycling Facilities in Indonesia still extensively use beaching methods that damage the environment and disregard safety, security, and workers' health aspects, primarily due to the lack of regulations concerning technical aspects, procedures, and facilities. Hence, this research aims to develop a strategy for Green Ship Recycling Facility based on the Indonesia’s condition, while complying with international regulations and achieving economic interests. The study resulted in recommendations for an optimal combination of alternative systems and technologies to be used in ship recycling facilities, using the Analytical Network Process (ANP) method and in-depth interviews with stakeholders (practitioners, regulators, and experts) in the Indonesian ship recycling industry. The recommendations include LPG/oxy-acetylene as cutting technology, sandblasting as decoating technology, landing/wet-basin as the docking system, mobile crane as material handling technology, and randomized storage system as the storage system. Furthermore, the study also conducted an assessment to generate designs for procedures, layout areas, and facilities, waste categorization procedures for hazardous materials (HAZMAT), material identification procedures during the ship recycling process, requirements for handling and storing hazardous materials (HAZMAT), and a case study on the development of a facility in one of the semi-modern ship recycling facilities in Cilegon, Indonesia. This case study covers gap analysis, development recommendations, and design layout based on the conducted design assessment.