Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
It is a universal dream to have synchronized clock system in everyday life. Late excuses can be significantly reduced; early waiting can be greatly avoided. This concept has come into mind for synchronizing all the clocks within QUT complex while providing reliable and accurate time. Utilizing the GPS technology, precise timing is achieved as an excellent time reference for synchronization matter. Thus, the remote clocks connected in a Radio Frequency network within the QUT complex are able to achieve synchronization with a highly accurate and reliable time.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini berkenaan dikeluarkannya Perpres No. 39 Tahun 2019 oleh pemerintah Joko Widodo tentang satu data Indonesia. Peraturan tersebut mengharapkan terwujudnya satu data Indonesia yang terintegrasi, konsisten, dan akurat, sehingga seluruh kebijakan dari setiap instansi yang analisisnya bersumber dari satu data Indonesia menjadi terpadu, terarah, dan tepat sasaran. Peraturan tesebut melibatkan tujuh kementerian, termasuk kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Berkenaan dengan keterlibatan tersebut dibutuhkan sinkronasi dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan kemenpanRB agar kebijakan satu data Indonesia dapat berjalan dengan sinergis dan harmonis. Untuk menjelaskan sinkronisasi peraturan tersebut, tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Gap Analysis, yaitu dengan membandingkan antara kondisi ideal mengacu pada kebijakan satu data Indonesia, sedangkan kondisi aktual meliputi kebijakan yang menyetuh aspek pengelolaan dan pemanfaatan data pada ranah PAN-RB yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis kesenjangan, Kemenpan RB perlu melakukan beberapa hal, yakni: (1) melaksanakan langkah-langkah perubahan yang merujuk pada delapan area perubahan; (2) melaksanakan rencana aksi dengan koordinasi dengan instansi terkait dan membawa ke rapat dewan pengarah sebagai rujukan; (3) melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan

Abstrak :
Dalam mendukung reformasi birokrasi menuju penerapan konsep interpreuner the government perlu dilakukan perbaikan prosedur pelaksanaan KSO dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada Instansi BLU. Dalam melaksanakan KSO, BLU menemui berbagai kendala. Kendala yang dihadapi adalah prosedur pelaksanaan KSO belum diatur secara jelas dan terdapat peraturan perundang-udangan yang belum sinkron. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dari analisis yang dilakukan permasalahan dapat diatasi dengan melakukan sinkronisasi, kemudian dibuat aturan prosedur pelaksanaan KSO yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

---

In supporting the reform of beraucracy towards the application of the interpreuner the government concept, needs a revision of the execution procedure and synchronization of the regulation of JO on PSA. In Implementing JO, PSA meets some obstacles. The obstacles is the procedure not clearly defined and there are some unsynchronize regulation. This thesis is prepared using descriptive analytical research method. The problems can be solved by syncrhronize the regulation and prepare the rule about JO procedure that consistent with the general principle of good governance.

Abstrak :
ABSTRAK
Alat Panel Boks Kontrol Paralelisasi Generator sangat diperlukan dalam memparalelkan dua generator, tanpa adanya alat ini maka dua generator tidak dapat dioperasikan secara bersama-sama untuk melayani beban yang sama, untuk membuat alat ini ini butuh beberapa komponen listrik yang lain yaitu: dua buah MCB (masing-masing satu MCB per generator), dua buah voltmeter digital (untuk mengetahui besar tegangan masing-masing generator), dua buah frekuensi meter untuk mengetahui frekeensi masing-masing generator, tiga buah volmeter analog (untuk mengetahui kedudukan sinkron generator), enam buah lampu pilot 220 V (untuk mengetahui kedudukan sinkron generator), satu buah saklar utama (untuk memparalelkan generator), satu buah wattmeter-ampermeter digital (untuk mengetahui besar daya dan arus yang diberikan generator yang diparalel), tiga buah terminal kabel sambung, kabel secukupnya dan satu buah kotak panel, komponen-komponen listrik tersebut dirangkai dan dipasang dalam kotak panel sehingga terciptalah sebuah alat panel boks kontrol paralelisasi generator yang dapat digunakan untuk memparalelkan dua buah generator, alat panel ini sangat bermanfaat dalam menjaga kontinuitas pelayanan daya listrik ke beban tanpa perlu dipadamkan pada saat satu generator yang sudah beroperasi lama sebelumnya dan perlu diistirahatkan untuk pemeliharaan dan perawatan, selanjutnya digantikan oleh generator cadangan yang siap beroperasi, begitu juga bila terjadi terus penambahan daya di sisi beban sehingga generator yang lagi beroperasi melayani beban bisa mengalami beban lebih (over load), maka sebelum terjadi over load, generator yang satu lagi dioperasikan dan diparalelkan dengan generator yang mendekati over load untuk membantu melayani beban yang bertambah tadi secara bersama-sama, sehingga generator tidak mengalami over load, manfaat lainnya adalah alat ini dapat digunakan di Laboratorium Teknik Konversi Energi untuk praktek mesin listrik/paralesisasi generator, hasil dari pengujian alat ini ketika dilakukan paralelisasi generator sinkron dengan sistem PLN di Laboratorium Teknik Konversi Energi sepeti ditunjukkan di tabel pengujian.

Abstrak :
Tesis ini membahas status tanah dikelurahan Baluwarti (kawasan kraton kasunanan Surakarta Hadiningrat pada saat sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 serta membahas taraf sinkronisasi antara perundangan tersebut terhadap status tanah dikelurahan Baluwarti. Penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dengan tipe eksplanatoris yang menggunakan teknik penelitia berupa Content analysis atau analisis isi. Hasil penelitian diperoleh temuan bahwa sinkronisasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 belum mencapai optimal sehingga dalam rangka menyelenggarakan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak adat sebagai leluhur bangsa perlu adanya penyempurnaan sinkronisasi perundangan serta kelengkapan pengaturan mengenai tanah swapraja/bekas tanah swapraja yang terklasifikasi dengan benar/ tidak tercampur aduk dengan bidang lain sehingga tidak menyebabkan tafsir yang ambigu yang berpotensi konflik pada situasi pertanahan nasional.

---

Land Status in Baluwarti Villages in Kasunanan Surakarta Kingdom area was reviewed and discussed in this thesis. The discussion centralized in time before and after the application of some act and decrees namely : Act No.5 1960 about Basic of Land Regulation, Government Regulation No 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988. This thesis also discussed the synchronization level between these acts to the land status in Baluwarti Village. This Project is a normative research in which content analysis method is applied to test and explained the vertical synchronization level. Research results showed that the synchronization between Act No.5 1960, Government Regulation No. 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988 have not reach an optimum level. In Order to applied honor and protection to the rights of tradition principles there is a need for synchronization and completion of acts regarding kingdom?s land or former kingdom?s land that is rightly clarified. Because by doing so, potential conflict rooted from the national land right situation can be avoided.

Abstrak :
ABSTRAK
Alat ataupun aplikasi navigasi yang ada umumnya menggunakan fitur GPS. Keterbatasan GPS adalah hanya dapat digunakan bila alat menerima sinyal GPS. Kondisi tersebut lazimnya terpenuhi hanya saat alat berada di luar ruangan. Layanan service anchor memberikan titik akses ke pengguna untuk mendapatkan layanan internet dan layananan seluler bila ada operator . Service anchor dapat mendeteksi posisi pengguna. Dengan menggabungkan web server dengan location API Service Anchor, dibuatlah aplikasi yang dapat memberikan layanan navigasi di dalam ruangan indoor . Pengguna atau klien perlu informasi lokasi terbaru sesering mungkin, sehingga data yang diperoleh adalah terbaru. Tetapi masih dalam batas wajar, yaitu tidak melampaui frekuensi sampling alat SVA. Kenyataan lain yang dihadapi adalah pada klien dan server terjadi referensi waktu yang tidak sama akibat adanya pergeseran waktu time offset . Selain itu akses jaringan memiliki latency atau waktu tunda yang berubah-ubah. Tulisan ini mecoba membahas dan memberikan pemecahan masalah tersebut dengan melakukan yang tersinkronisasi antara klien dan server.

---

ABSTRACT
Equipment for navigation that exist generally uses GPS technology. The limitation of GPS is only usable when the device receives GPS signals. The condition is usually met only when the device is at outdoors location. The anchor service service provides access point to the user to get internet service and cellular service of any operator . Service anchor can detect the user 39 s position. By combining the web server with the location of the Service Anchor API, an application is created that can provide indoor navigation services. Users or clients need to acquire their location information frequently, so the data obtained is as real as possible. But within the reasonable limitation of the service anchor sampling frequency. Another fact is that the client and server time reference is not the same due to a time shift time offset . In addition, network access has a variable latency or delay time. This paper seeks to discuss and provide solutions to these problems by performing a synchronized updating schedule of user position between the client and server.

Abstrak :
ABSTRAK
Named Data Networking (NDN) sebagai sebuah arsitektur jaringan yang beberapa tahun belakangan ini sedang dikembangkan bisa dikatakan sebagai alternatif dari arsitektur TCP/IP yang sekarang ini digunakan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar pada keduanya adalah, NDN tidak menggunakan alamat layaknya IP pada TCP/IP, melainkan secara aktif menamai data sehingga proses perpindahan data atau informasi didasari pada keinginan atau request dari perangkat terhadap data tersebut. Beragam jenis program/aplikasi sudah menggunakan NDN dalam implementasinya, penelitian ini mencoba untuk mengimplementasikan NDN pada program multimedia, atau dalam kasus ini sebuah permainan. Pada sebuah permainan dengan lebih dari satu pemain, perlu adanya sinkronisasi data atau state dari permainan tersebut. Penelitian ini menggunakan sebuah library bernama ChronoSync dalam melakukan sinkronisasi pada jaringan NDN tersebut. Selain melakukan implementasi tersebut, penelitian juga akan mengevaluasi kemungkinan penggunaan NDN dan/atau ChronoSync untuk kebutuhan implementasi aplikasi multimedia lainnya. Implementasi berhasil dilakukan dengan tingkat keberhasilan transmisi data/sinkronisasi state antar permainan mencapai 98% dan terendah 86%.

---

ABSTRACT
Named Data Networking (NDN) is an internet architecture which have been in development for the past few years, with the hope of becoming the alternative for the currently widely used TCP/IP architecture. The main difference between the two are, on NDN any information or data transmission doesnt depends on the address of the data (e.g. IP address on TCP/IP), NDN will actively name the data, so the device that request the data will looking for the named data (using interest). Many kind of application has been developed, implementing NDN for its networking logic, this research will focusing on the usage of NDN on multimedia application, such as video game. On a multiplayer video game, the state or data between client need to be synchronize so every player have the same state. With such goal in mind, this research will deploy ChronoSync as a mean for synchronization the data on an NDN architecture. Aside from developing the application and implementing ChronoSync this research will also evaluate the performance to assess the feasibility of using said method for another kind or type of multimedia application. Implementation was successful with highest transmission success rate of 98% and lowest of 86%.

Abstrak :
Kasus producer-consumer digunakan sebagai ilustrasi pembahasan sinkronisasi. Kasus producer-consumer berisi masalah mutual-exclusion dan sinkronisasi. Kasus ini sering juga disebut sebagai bounded-buffer problem (masalah buffer dengan jumlah terbatas). Agar mencapai tujuan secara benar, proses-proses harus mensinkronkan kegiatan-kegiatannya untuk menghindari kondisi deadlock (malapetaka). Proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Deadlock terjadi ketika proses-proses mengakses sumber daya secara eksklusif. Semua deadlock yang terjadi melibatkan persaingan untuk memperoleh sumber daya eksklusif oleh dua proses atau lebih. Gagasan dasar penghindaran deadlock adalah hanya memberi akses ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin menimbulkan deadlock. Strategi ini biasanya diimplementasikan dengan pengalokasi sumber daya memeriksa dampak-dampak pemberian akses ke suatu permintaan. Agar dapat mengevaluasi safe-nya system individu, penghindaran deadlock mengharuskan semua proses menyatakan jumlah kebutuhan sumber daya maksimum sebelum eksekusi. Begitu eksekusi dimulai, tiap proses meminta sumber daya saat diperlukan sampai batas maksimum. Proses-proses yang menyatakan kebutuhan sumber daya melebihi kapasitas total system tidak dapat dieksekusi.shared-memory merupakan solusi ke masalah bounded-buffer yang mengijinkan paling banyak n-1 materi dalam buffer pada waktu yang sama. Suatu solusi, jika semua N buffer digunakan tidaklah sederhana.Pada producer-consumer, dimulai dari 0 dan masing-masing waktu tambahan dari suatu item baru diberikan kepada buffer.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Sinkronisasi Format Daftar Isian Sistem Administrasi Badan Usaha Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran persekutuan Komanditer, Persekutuan firma Dan persekutuan Perdata, permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana format daftar isian sistem administrasi badan usaha menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha dan Bagaimana akibat hukum pendaftaran badan usaha yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan tipologi penulisan dari sudut sifatnya merupakan penulisan deskriptifanalitis, Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan bentuk penulisan yuridis normatif. Alat pengumpulan data dalam penulisan ini melalui studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Selain itu, untuk menunjang pengumpulan data yang diperlukan Penulis juga menggunakan metode wawancara. Setelah adanya Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 43 huruf (a) Maka dari itu administrasinya di kembalikan ke kementerian hukum dan hak asasi manusia. Permenkumham No. 17 Tahun 2018 hanya mengatur tentang kandungan dari Format Daftar isian sistem administrasi badan usaha, sehingga tidak ada aturan pasti tentang Format Daftar isian sistem administrasi badan usahaini sehingga Pemerintah harus secepatnya membuat peraturan tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dalam bentuk Undang Undang atau Peraturan Pemerintah.

---

This thesis discusses about the Synchronization of Format of Business Entity Administration System Registration Form Based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 Year 2018 concerning Registration of Commander Association, Firm Alliance and Civil Society Alliance, the problems in this research are How to form a business system administration checklist guaranteeing certainty law and ease of business and what are the legal consequences of registration of business entities registered at the Ministry of Law and Human Rights. This study uses typology of writing from the point of its nature is descriptive analytical writing, The form of writing used in this writing is to use the form of normative juridical writing. The data collection tool in this paper is through document study or literature search. In addition, to support data collection needed the author also uses the interview method. After the Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Power in article 43 letter (a), the administration was returned to the ministries of law and human rights. Permenkumham No. 17 of 2018 only regulates the contents of the Format of the business administration system questionnaire, so that there are no definite rules regarding Formatting of the administrative system so that the Government must immediately enact regulations concerning the registration of communal associations, Firm partnerships and Civil Partnerships in the form of Laws. or Government Regulations.