Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara-negara Asia Selatan mendominasi industri ship recycling, namun mereka menghadapi masalah terkait kontaminasi, kesehatan kerja, dan praktik yang tidak berkelanjutan. Regulasi terbaru dalam industri ship recycling sekarang memungkinkan galangan kapal di luar Asia dengan praktik berkelanjutan untuk di sertifikasi oleh Hong Kong Convention (HKC) untuk berpartisipasi dalam pasar ini. Mengingat bahwa galangan kapal Indonesia sedikit mendapatkan pesanan kapal baru, kapasitas produksi mereka dapat dialihkan untuk daur ulang kapal. Kemudian, kontribusi baru dari makalah ini adalah bahwa ini merupakan studi pertama untuk menganalisan potensi ekonomi dari ship recycling untuk galangan kapal di Indonesia. Strategi penelitian yang diadopsi didasarkan pada armada Indonesia yang berpotensi untuk didaur ulang selama 25 tahun ke depan. Wawancara semi-terstruktur dengan profesional sektor maritim, serta pemangku kepentingan galangan kapal dan pemilik kapal, dilakukan untuk mengidentifikasi persepsi terhadap aktivitas ini di Indonesia. Potensi ekonomi yang diwakili oleh nilai pasar LDT yang diekstraksi dari kapal-kapal tua dalam armada Indonesia menawarkan peluang menarik bagi galangan kapal Indonesia, yang jumlahnya mencapai sekitar IDR 90,9 triliun Rp 3,498,192,620,500 per tahun. Hasil analisis Input-Output menunjukkan bahwa peningkatan sebesar Rp. 1 dalam aktivitas ekonomi di sektor daur ulang kapal berpotensi meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian sebesar Rp. 0,79. Namun, pemangku kepentingan lokal dan internasional menyarankan bahwa galangan kapal Indonesia perlu memperoleh keahlian dan memperluas studi kelayakan untuk mengembangkan daur ulang kapal secara lokal.

---

South Asian countries dominate the ship recycling industry, but they face issues related to contamination, occupational health, and unsustainable practices. Recent regulations in the ship recycling industry now allow shipyards outside Asia with sustainable practices to be certificated by the Hong Kong Convention (HKC) to participate in this market. Given that Indonesian shipyards have not been securing new ship orders, their production capacity could be redirected towards ship recycling. Then, the novelty of this paper contribution is that it is the first to examine economic potential of ship recycling for Indonesian shipyards. The research strategy adopted was based data collected from the Indonesian fleet with the potential to be recycled over the next 25 years. Semi-structured interviews with maritime sector professionals, as well as shipyard stakeholders and ship owners, were conducted to identify the perception of this activity in Indonesia. The economic potential represented by the market value of LDT extracted from obsolete ships within the Indonesian fleet offers an appealing opportunity for Indonesian shipyards, amounting to approximately IDR 90,9 trillion or Rp 3,498,192,620,500 per year. This indicate that Indonesia has a chance to be one of the player in Asia. The result of I-O analysis shows that an increase of Rp. 1 in economic activity in the ship recycling sector has the potential to boost the added value in the economy by Rp. 0,79. However, local and international stakeholders suggest that Indonesian shipyards need to acquire expertise and expand feasibility studies to develop ship recycling locally."

"Kapitalisme global adalah sebuah fenomena yang pengaruhnya tidak saja terlihat dalam tatanan ekonomi, tetapi juga dalam tatanan politik, sosial dan budaya. Proses masuknya secara bertahap sudah dimulai sejak zaman kolonial. Sejak awal masyarakat sudah memberikan reaksi, baik yang negatif maupun positif, dan membuaf penyesuaianpenyesuaian sosial budaya terhadap kekuatan sistem. Tetapi pembicaraan ilmiah tentang kapitalisme global seringkali melupakan aspek diakronis dan terbatas pada dimensi ilmu ekonomi saja. Dalam konteks ini menarik untuk membaca kembali sebuah novel karya Aman Dt. Madjoindo berjudul Tjerita Boedjang Bingoeng (1936), yang menolak sistem pertukaran dengan uang, dan menyandingkannya dengan karya Madjoindo yang populer, Si Doel Anak Betawi (1940an) serta berbagai versi audiovisualnya, yakni Si Doel Anak Betawi (1972) Si Doel Anak Modern (1976), dan Si Doel Anak Sekolahan (1990an). Penelitian ini mengkaji kelima teks di atas dari perspektif interdisipliner dan diakronis, yakni melihatnya sebagai suatu perkembangan respons budaya terhadap sistem ekonomi moneter sampai kapitalisme global. Karya sastra di sini dilihat sebagai sebuah bentuk pertukaran, yang melibatkan tawar-menawar. Valuta (currency) yang dipakai dalam negosiasi dengan kapitalisme global adalah identitas budaya. Dengan perkataan lain identitas budaya adalah suatu yang dipertaruhkan dalam percaturan budaya menghadapi kapitalisme global. Kelima teks tersebut mengkonstruksi identitas budaya dengan cara membuat representasi terhadap sebuah komunitas pinggiran. Komunitas pinggiran menjadi semacam lokasi eksperimen, bukan hanya untuk melihat dampak kapitalisme tetapi juga untuk melihat berbagai kemungkinan hidup di dalam tatanan tersebut. Kajian diakronis menunjukkan perkembangan respons budaya, dari rnenolak sampai pada akhirnya menerima (dengan kritik) tatanan kapitalisme global. Proses penerimaan ini diiringi dengan menguatnya esensialisme dan primordialisme. suatu kecenderungan yang tidak menguntungkan ketika sistem ekonomi moneter diguncang oleh krisis."

"Kegiatan ekonomi merupakan salah satu perwujudan adaptasi manusia terhadap lingkungan. Sejak masa prasejarah manusia telah menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup utamanya. Adapun faktor yang mendorong perkembangan ekonomi, pada awalnya hanya bersumber pada problem untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), yaitu kebutuhan untuk memuaskan kebutuhan hidup/biologis. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, sebagai makhluk sosial manusia juga menghadapi kebutuhan sosial, serta integratif bagi makhluk berakal seperti aktualisasi diri, keagamaan, dan legitimasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak banyak masalah, akan tetapi justru kebutuhan sosial yang berkaitan dengan problem untuk mencapai kepuasan atau keinginan (wants) atas kekuasaan (power), kekayaan (wealth), dan martabat/wibawa (prestige) itu yang tidak mengenal batas.Kegiatan ekonomi yang tadinya hanya didasarkan kebutuhan hidup kemudian meluas menjadi kebutuhan sosial, karena manusia tidak pernah menikmati hasil produksinya sendiri tapi juga dinikmati oleh orang lain. Dalam ilmu ekonomi dikenal dua kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi subsistensi dan ekonomi pasar. Ekonomi subsistensi ialah ekonomi yang terselenggara dengan melakukan produksi untuk kebutuhan sendiri, sedangkan ekonomi pasar terjadi akibat terciptanya hubungan antara dua pihak karena adanya penawaran (supply) dan permintaan (demand) (Wibisono 1991:23). Pada prakteknya tidak ada ekonomi subsistensi yang memungkinkan segala macam hasil produksi dikonsumsi sendiri oleh produsen. Juga tidak ada ekonomi pasar yang memungkinkan semua barang dan jasa didistribusikan melalui pasar. Tidak ada masyarakat yang dapat berfungsi tanpa produksi subsistensi (Evers 1988:171).Timbulnya pasar tidak lepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi memerlukan tempat penyaluran untuk dijual. Selain itu, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan hasil produksinya sendiri. Manusia memerlukan "pasar" tempat ia bisa memperoleh barang atau jasa yang diperlukan akan tetapi tidak mungkin dihasilkan sendiri."

"ABSTRAKSetelah berakhirnya Perang Dunia II, Korea Selatan roemperoleh kemerdekaannya setelah kurang lebih 35 tahun dijajah Jepang. Pada saat itu, keadaan Korea Selatan tidak jauh ber.beda dari keadaan negara berkembang lain yang roiskin dan terbelakang. Namun 2 dekade kemudian, Korea Selatan berhasil roeroacu pertumbuhan ekonaminya, sehingga ia dapat diteropatkan ke dalam jajaran negara industri baru "

"Skripsi ini mengeksplorasi konflik filosofis-hukum dan kesamaan antara kapitalisme Stakeholder-Environmental, Social, and Governance (ESG) dan sistem ekonomi Pancasila Indonesia. Kapitalisme pemangku kepentingan-ESG menekankan pertimbangan berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, komunitas, dan lingkungan, di samping nilai pemegang saham. Di sisi lain, sistem ekonomi Pancasila merupakan filosofi ekonomi unik di Indonesia yang mengedepankan keharmonisan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik dan area kesamaan yang muncul ketika menerapkan prinsip kapitalisme Stakeholder-ESG dalam konteks sistem ekonomi Pancasila Indonesia. Ini mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bisnis yang beroperasi di Indonesia, di mana faktor budaya, politik, dan ekonomi berinteraksi untuk membentuk lanskap bisnis. Untuk mencapai hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan kombinasi tinjauan literatur dengan pemangku kepentingan terkait. Temuan ini akan menjelaskan potensi ketegangan antara pola pikir kapitalisme yang digerakkan oleh keuntungan dan tujuan kesejahteraan sosial yang tertanam dalam sistem ekonomi Pancasila. Penelitian ini berhipotesis bahwa meskipun mungkin ada konflik antara kapitalisme Stakeholder-ESG dan sistem ekonomi Pancasila, ada juga merupakan daerah konvergensi. Analisis ini akan mengkaji bagaimana konstitusi ekonomi di Indonesia dapat merekonsiliasi kedua kerangka tersebut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, dengan mempertimbangkan konteks budaya, politik, dan ekonomi negara yang unik. Implikasi dari penelitian ini sangat penting bagi pembuat kebijakan, bisnis, dan masyarakat pada umumnya. Memahami potensi konflik hukum dan kesamaan antara kapitalisme Stakeholder-ESG dan sistem ekonomi Pancasila dapat menginformasikan pengembangan kebijakan dan praktik yang mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan sambil menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat.

---

The Paper explores the philosophical-legal conflict and similarity between Stakeholder-Environmental, Social, and Governance (ESG) capitalism and Indonesia's Pancasila economic system. Stakeholder-ESG capitalism emphasizes the consideration of multiple stakeholders, including employees, communities, and the environment, alongside shareholder value. On the other hand, the Pancasila economic system is a unique economic philosophy in Indonesia that promotes societal harmony, economic development, and social justice. The study aims to analyze the potential conflict and areas of similarity that arise when applying the principles of Stakeholder-ESG capitalism within the context of Indonesia's Pancasila economic system. It explores the challenges and opportunities faced by businesses operating in Indonesia, where cultural, political, and economic factors interact to shape the business landscape. To achieve this, the study will employ a qualitative research approach, utilizing a combination of literature review with relevant stakeholders. The findings will shed light on the potential tensions between the profit-driven mindset of capitalism and the social welfare goals embedded in the Pancasila economic system.The research hypothesizes that while there may be conflicts between Stakeholder-ESG capitalism and the Pancasila economic system, there are also areas of convergence. The analysis will examine how the economic constitution in Indonesia can reconcile these two frameworks to create sustainable and socially responsible economic growth, considering the unique cultural, political, and economic contexts of the country. The implications of this study are significant for policymakers, businesses, and society at large. Understanding the potential legal conflicts and similarities between Stakeholder-ESG capitalism and the Pancasila economic system can inform the development of policies and practices that promote sustainable economic development while upholding societal values and principles."