Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"After the enactment of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law) there are several laws that have been amended one of them is UU No. 9 of 2016 regarding Prevention and Handling of Financial System Crisis. After the collapse of Silicon Valley Bank (SVB) in early 2023, the discussion on the prevention and handling of financial system crisis has become interesting. This thesis will discuss the comparison of the prevention and handling of financial system crisis between Indonesia and the United States. This research is conducted using doctrinal research method, namely processing and testing legal substance using legal doctrines in order to find and construct rules or principles. Furthermore, the data analysis process is carried out through a comparative study used on a particular topic, aspect, or legal institution in one legal system, which in this study is the United States. From this research, it can be concluded that there are several differences and similarities in regulations related to the prevention and resolution of financial system crises between Indonesia and the United States, due to the broader and more complex market, the US financial and banking system regulations are more advanced than Indonesia's. Suggestions from this study, Indonesia can learn a lot from the United States in dealing with failed bank problems and financial system stability.

---

Setelah disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terdapat beberapa Undang-Undang yang telah diubah salah satunya adalah UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pasca runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) pada awal tahun 2023, pembahasan mengenai pencegahan dan penanganan krisis system keuangan menjadi menari. Skripsi ini akan membahas perbandingan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penilitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu mengolah dan menguji substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum untuk menemukan dan mengkonstruksikan aturan atau prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya, proses analisis data dilakukan melalui studi perbandingan yang digunakan terhadap suatu topik, aspek, atau lembaga hukum tertentu dalam satu system hukum, yang dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat. Dari Penelitian ini, disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pengaturan terkait pencegahan dan penanganan krisis system keuangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, dikarenakan pasar yang lebih luas dan kompleks, regulasi sistem keuangan dan perbankan Amerika Serikat lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Saran dari penelitian ini, Indonesia dapat belajar banyak dari Amerika Serikat dalam menangani masalah bank gagal dan stabilitas system keuangan."

"Skripsi ini membahas tentang peningkatan proses pelaporan penerimaan keuangan dari puskemas ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan menggunakan konsep otomatisasi. Puskesmas adalah pemberi jasa pelayan kesehatan sehingga puskesmas bertlndak sebagai sumber data penerimaan keuangan, data ini kemudian diberikan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Data yang diterima oleh Dinas Kesehatan Jakarta kemudian diolah sebagai masukan untuk perenoanaan keuangan. Pihak Dinkes DKI Jakarta menyatakan bahwa proses yang ada sekarang mempunyai waktu slklus Iama dan banyak pekeljaan yang berulang sehingga perlu diadakan perbaikan proses.Proses yang diamati adalah proses pelaporan penerimaan dengan studi kasus pada Puskesmas Kecamatan Tebet dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pada proses bisnis yang baru dilakukan otomatisasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi. Untuk melakukan hal tersebut metodologi yang digunakan adalah pemetaan proses bisnis menggunakan wawancara yang rnendalam dengan panduan wawancara dau pengolahanya dengan Diagram Alir dan Diagram Proses. Kemudian mencari kriteria Kebutuhan Sistem dengan Cause EHéct Diagram.Metode Sembilan Analisis Operasi Utama digunalcan untuk mencari inefisiensi dan perbaikan proses. Kemudian dengan melakukan otomatisasi proses, kemungkinan eleminasi, penyederhanaan dan penggabungan prosesmaka dengan membandingkan hasilnya dengan kriteria yang diberikan didapatkan rancangan prototipe sistem pelaporan penerimaan keuangan yang mempunyai waktu yang Iebih cepat dan tidak ada proses berulang.Berdasarkan skripsi ini dapat dilihat berdasarkan prototipe bahwa metode automatisasi ini dapat mempercepat waktu siklus kerja dan tidak memiliki proses rekapitulasi berulang.

---

This research is about the process improvement in account receiving process from puskesmas to Dinas Kesehatan DKJ Jakarta using automation concept. Puskesmas serves as source of account infomation which will be received and processed by Dinas Kesehatan DK1 Jakarta, to produce an information that will be used as supporting data in making financial planning.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta claims that the current business process takes longer cycle time and contains duplicated task, thus the process improvement should be conducted. The observed process is account receiving process which is used in Puslcesmas Kecamatan Tebet and Dinas Kesehatan Jakarta. The proposed process is an automation using Information System Application. Methodology for this process are mapping business process which used In depth interview supported by interview guidance, where the results will be processed using Flow Diagram and Process Diagram, Then the Cause Effect Diagram was used to find user criteria.

The Nine Primary Operation Analysis Method was deployed to discover the inefficiency and the possibility of process improvement. By conducting automation, possibility of elimination, simplification and integration to the process, and comparing the results with the user criteria the new account receiving prototype that have improved time cycle process and no duplicating process can be achieved.

The students found that by using the prototype of automation, time cycle could be reduced and the duplicated process could be eliminated."

"ABSTRAK

Tesis ini menganalisis tentang Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, permasalahan perencanaan keuangan, partisipasi masyarakat, rendahnya kompetensi SDM perangkat desa dan TPK dalam pelaporan keuangan serta kurangnya koordinasi dan kerjasama pemerintah desa dengan lembaga desa yang menyebabkan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya belum berjalan dengan baik. Selain itu, belum adanya peraturan pada tingkat desa terkait musyawarah pada tingkat desa yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDesa di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede yaitu kepemimpinan, sumberdaya, komitmen dan komunikasi.

 

 

 

---

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village, Bogor Regency and the factors that influence the application of the  Village Financial System (Siskeudes). This study uses the post positivist paradigm and the type of qualitative-descriptive research. Data collected through in-depth interviews, observation and documentation. The resurlts showed several important things including, financial planning problems, community participation, low competency of village officials and TPK in financial reporting and lack of coordination and cooperation between village government and village institutions that led to the application pf the village financial system (Siskeudes) that had not yet proceeded with well. In addition, there are no regulations at the village level regarding deliberation at the village level which have caused delays in the establishment of village budget in Sukmajaya Village, Ragajaya Villlage and Bojonggede Village. Factors influencing the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village are leadership, resources, commitment and communication.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi sistem pembayaran atau sistem pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di ASEAN-4 selama periode 2010-2018. Studi ini menggunakan variabel inovasi sistem pembayaran baik yang bernilai kecil, yaitu kartu debet, kartu kredit, dan uang elektronik, maupun yang bernilai besar, yaitu RTGS. Stabilitas sistem keuangan diukur dengan menghitung indeks komposit yang mencerminkan risiko lembaga keuangan, yaitu perbankan, pasar saham, dan obligasi. Hasil estimasi menggunakan GMM menunjukkan pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS berdampak signifikan dan negatif terhadap indeks stabilitas sistem keuangan. Artinya, meningkatnya pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS diduga akan menurunkan risiko pada sistem keuangan.

---

This study aims to examine relationship between innovation in payment system to financial stability in ASEAN-4, from 2010-2018. This study using retail (debit card, credit card, and electronic money) and large value payment system (RTGS) as proxy of payment system innovation. Financial system stability is measured by calculating a composite index that reflects the risk of banks, the stock market, and bonds. Estimation result using GMM shows that the growth of debit card, credit card, electronic money, and RTGS transaction values has a significant and negative impact on the financial system stability index. It indicates that payment system innovation promotes financial stability."

"Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang telah meningkatkan pendapatan per kapita, namun pada sisi lainnya juga meningkatkan ketidakmerataan dalam ekonomi. Sektor keuangan berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun berdasarkan hasil temuan empiris, ketidakmerataan juga terus meningkat dengan adanya pembangunan keuangan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa daerah dengan akses keuangan yang tinggi memiliki tingkat ketidakmerataan yang lebih rendah akibat pembangunan keuangan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem keuangan yang bersifat inklusif sehingga seluruh kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari jasa keuangan.

---

Economic development which done by the developing countries has increased income per capita, otherwise it also creates inequality in economic. Financial sector has been successful to boost economic development in order to reduce poverty in Indonesia. However, based on empirical findings, inequality is also increased by the financial development. This research found that regions with high financial access make a lower inequality because of financial development. Therefore, it needs an inclusive financial system which can benefit every people when using financial service."

"PT. Sasana Artha Finance (SAF) mempunyai Sistem Multifinance lama yaitu eMF seiring berjalannya waktu sistem ini digantikan oleh sistem baru yaitu Sistem Confins. Kenyataan sistem yang tidak sesuai dengan harapan merupakan kendala yang dihadapi SAF saat ini. Salah satu penyebabnya adalah tidak pernah melakukan evaluasi terhadap sistem yang berjalan. Penelitian ini akan melakukan evaluasi penerimaan terhadap sebuah sistem dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Sistem Confins. Model penerimaan yang digunakan adalah UTAUT2 dan dianalisa menggunakan konsep Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varian dengan menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Sistem Confins dipengaruhi oleh Effort Expectancy, Facilitating Condition, dan Habit.

---

PT. Sasana Artha Finance (SAF) has old multifinance system named eMF, over time this system was replaced by a new system named Confins System. The fact that the system is not in accordance with the expectations of the constraints faced by the SAF today. One of the reasons is that SAF has never performed an evaluation of this system. This study will evaluate the acceptability of a system in order to determine the factors that influence the acceptance of Confins System. The model is using UTAUT2. The Analyzed method is using the concept of Structural Equation Modeling (SEM) based variants using software SmartPLS. The results of this study indicate that the admission system Confins influenced by Effort Expectancy, Facilitating Condition, and Habit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi ada tidaknya isu kausalitas antara perkembangan sektor keuangan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor keuangan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perbankan dan pasar modal. Berdasarkan studi literatur dilakukan uji empiris terhadap data time series dari variabel sistem keuangan (perbankan dan pasar modal) dan variabel Sejalan dengan hasil Impulse Respond Function, hasil analisa Variance Decomposition juga menunjukkan bahwa perubahan pada sektor perbankan lebih berperan dalam menjelaskan adanya perubahan pada pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan perubahan pada pasar modal.pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto). Analisa dilakukan dengan metode Vektor Auto Regression (VAR) dan VECM serta Inovation Accounting (Impulse Response dan Variance Decomposition).Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan adanya bi-directional causality antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan volume kredit perbankan, serta kausalitas satu arah antara perkembangan kapitalisasi pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisa Impulse Respond Function menunjukkan bahwa shock pada sektor perbankan maupun pasar modal memberikan respon yang positif pada pertumbuhan ekonomi, dimana shock pada sektor perbankan memberi impact yang lebih besar pada perubahan pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan shock pada pasar modal.

---

The objective of this paper is to investigate the causality between financial system and economic growth in Indonesia. The financial system here is focused on banking and stock market. Based on the literature we conduct an empirical test for a set of time series of financial system (banking and stock market) and economic growth (GDP), using Vector Auto Regression (VAR) and VECM as well as Innovation Accounting (Impulse Response dan Variance Decomposition).Granger causality test shows there is a bi-directional causality between economic growth and credit from banking sector while a one way direction between stock market and economic growth. Impulse Respond Function shows that shock on banking and stock market gives a positive response on economic growth, where shock on banking sector give a bigger impact on economic growth compare to shock on stock market. In line with the result from Impulse Respond Function, Variance Decomposition also shows that variant on banking sector is more significant/important in explaining the variant in economic growth than variant on stock market."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh perbankan Islam dan perbankan konvensional terhadap risiko sistemik keuangan (financial systemic risk). Penelitian ini menggunakan data Systemic Risk Index (SRISK) milik V-Lab sebagai variabel dependen, data Financial Soundness Indicators milik IMF serta data Core Prudential Islamic Financial Indicators milik IFSB sebagai variabel independen. Sampel penelitian berasal dari 9 negara OIC yang memiliki pangsa pasar perbankan Islam yang signifikan dengan timeframe 2013Q4-2023Q1. Pengolahan data menggunakan metode panel dengan robust fixed effect model. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbankan Islam memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap risiko sistemik keuangan melalui dimensi capital adequacy ratio, capital to assets, dan liquid assets ratio. Untuk perbankan konvensional, hanya dimensi capital adequacy ratio dan capital to assets yang memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko sistemik keuangan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa regulator perlu memberikan perhatian dan pengawasan kepada perbankan Islam dan overconfidence terhadap stabilitas perbankan Islam perlu ditinjau kembali.

---

This research aims to examine the influence of Islamic and conventional banking on financial systemic risk. The study utilizes V-Lab's Systemic Risk Index (SRISK) data as the dependent variable, IMF's Financial Soundness Indicators, and IFSB's Core Prudential Islamic Financial Indicators as independent variables. The research sample is derived from 9 OIC countries with a significant market share of Islamic banking within the timeframe of 2013Q4-2023Q1. Data processing employs a panel method with a robust fixed effect model. The research findings indicate that Islamic banking makes a more significant contribution to financial systemic risk through dimensions such as the capital adequacy ratio, capital to assets, and liquid assets ratio. For conventional banking, only the dimensions of capital adequacy ratio and capital to assets have a significant impact on financial systemic risk. These results suggest that regulators need to pay attention to and supervise Islamic banking, and there is a need to reevaluate overconfidence in the stability of Islamic banking."

"Krisis sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana institusi keuangan dan sistem keuangan yang terintegrasi mengalami gangguan. Bank sebagai salah satu institusi keuangan utama di Indonesia merupakan hal vital dan pengawasan institusi keuangan harus dilaksanakan dengan baik secara menyeluruh. Tulisan ini akan memberikan perbandingan antara otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya terkait pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Tulisan ini ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan dianalisis secara deskriptif analitis. Sebagai lembaga keuangan vital, pengawasan baik di Indonesia dan Britania Raya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga mikroprudensial dan makroprudensial melalui kebijakan yang dimilikinya. Secara umum pencegahan mikroprudensial dengan mengawasi jalannya usaha perbankan terutama dalam permodalan, likuiditas, serta manajemen risiko. Sedangkan lembaga makroprudensial memberikan suatu pengawasan dan analisis menyeluruh terkait risiko sistemik dan sistem keuangan secara keseluruhan, memberikan pengawasan dimana lembaga mikroprudensial tidak memberikan pengawasan. Dalam kondisi krisis, otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya akan melaksanakan koordinasi untuk memberikan tindakan penanganan. Secara umum, penyelenggaraan dan penanganan krisis sistem keuangan dilaksanakan cara yang sama, tetapi berbeda dalam tugas otoritas terkait di masing-masing negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan koordinasi otoritas keuangan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan efisien untuk mencegah terjadinya krisis sistem keuangan yang dapat merugikan negara.

---

A financial system crisis is a condition where financial institutions and integrated financial systems are disrupted. Banks as one of the main financial institutions in Indonesia are vital and the supervision of financial institutions must be carried out properly as a whole. This paper will provide a comparison between the financial authorities in Indonesia and the United Kingdom regarding the prevention and countermeasures of financial system crises. This paper is written using doctrinal research method and analysed descriptively. As vital financial institutions, supervision in both Indonesia and the United Kingdom is carried out by microprudential and macroprudential institutions through their policies. In general, microprudential supervision oversees the banking business, especially in terms of capital, liquidity, and risk management. While macroprudential institutions provide a comprehensive supervision and analysis related to systemic risk and the financial system as a whole, providing supervision where microprudential institutions do not provide supervision. In the event of a crisis, financial authorities in Indonesia and the United Kingdom will coordinate to provide handling actions. In general, the organisation and handling of financial system crises are carried out in the same way, but differ in the duties of the relevant authorities in each country. Therefore, it can be concluded that the coordination of financial authorities must be carried out in a coordinated manner."

"Pada akhir tahun 2012 Indonesia akan memiliki lembaga pengawas baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kewenangan,tugas serta fungsi mengatur dan mengawasi semua lembaga keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang membahas mengenai bentuk-bentuk pengawasan sistem keuangan di dunia dengan melakukan perbandingan bentuk struktur pengawasan di Inggris, Australia dan Korea.Berdasarkan studi literatur kemudian dianalisa bagaimanakah peran OJK yang baru dibentuk dalam menggantikan fungsi pengawasan dari lembaga pengawas yang sebelumnya ada di Indonesia. Dari hasil penelitian kepustakaan, bentuk struktur pengawasan bukanlah masalah yang utama untuk meciptakan pengawasan yang baik, tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari pengawasan itu sendiri. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain, OJK dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik jika memiliki tujuan pendirian yang jelas, independensi, sumber daya yang cukup, pengaturan anggaran yang efisien, akuntabilitas, penegakan hukum yang efektif, serta memahami pentingnya masa transisi dan masalah yang mungkin timbul pada saat masa transisi tersebut.

---

At the end of 2012 Indonesia will have a new regulatory agency called the Financial Services Authority (OJK), with the authority, duties and functions of regulating and supervising all financial institutions. This study is a research literature that discusses the architecture of financial system supervision in the world and comparing the structure of supervision in the UK, Australia and Korea. Based on the studies, it is then analyzed the role of OJK in replacing the previous supervising authority in Indonesia.

From the research it is concluded that the financial system supervision structure is not the main issue for achieving an effective supervision. The more important issue is the quality of the supervision itself. Based on the experience of other countries, OJK can perform its function properly if it has clear objective, independency, sufficient resources, efficient budget allocation, accountability, effective law enforcement, as well as understanding the importance of the transition period and the problems that may arise during the transition period. "