Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib melaporkan data debiturnya melalui SLIK sehingga pelaporan data yang berkualitas menjadi penting bagi perbankan. Sebuah studi kualitatif, dilakukan pada 2022 dengan mewawancarai sample 3 orang dari unit pengendali internal yang memiliki pengalaman kerja di Bank X lebih dari 5 tahun. Orang yang diwawancarai dianggap telah memahami sistem informasi internal Bank X. Untuk memperdalam analisis, dilakukan review terhadap dokumen internal Bank X terkait sistem informasi internal. Kesadaran pegawai atas pentingnya kualitas data debitur yang dilaporkan menjadi faktor utama yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas data pelaporan informasi debitur pada SLIK. Kesadaran tersebut akan terbentuk apabila terdapat prosedur yang didukung oleh sosialisasi dan pelatihan yang memadai. Studi kasus ini membahas bagaimana meningkatkan kualitas data melalui perbaikan sistem informasi internal berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO

---

Banks supervised by the Financial Services Authority (OJK), required to report debtor data through the Financial Information Service System (SLIK). So that quality data reporting becomes important for banks. A qualitative study, conducted in 2022 by conducting interviews with 3 people from the Internal Control unit who has work experience at Bank X for more than 5 years. The interviewee has understood the internal information system of Bank X. Conduct deep dive analysis to review of Bank X's internal documents related to the internal information system. Reconciliation and verification procedures between sub-systems are the main factors that need to be improved to increase the quality of debtor information reporting data on SLIK. The procedure will not work if it is not supported by the awareness of each party involved, so it is necessary to conduct adequate socialization and training. This case study describe how to improve data quality through internal information systems improvement based on the COSO internal control framework"

"Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di sektor keuangan. OJK telah memastikan bahwa data yang dilindungi dalam penggunaannya diatur oleh standar operasi prosedur. Namun, masih ada beberapa kasus penyalahgunaan data yang terjadi pada SLIK, seperti penjualan informasi debitur oleh karyawan bank. Skripsi ini memiliki pertanyaan penelitian mengenai: 1) Bagaimana hukum dan peraturan dalam SLIK di Indonesia; dan 2) Bagaimana tanggung jawab bank dalam hal penyalahgunaan data pada SLIK?. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Dasar hukum SLIK tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 18 / POJK.03 / 2017. OJK dapat menjatuhkan sanksi kepada Pelapor yang melakukan pelanggaran dengan tidak mematuhi ketentuan SLIK. Namun demikian, seluruh pasal dalam POJK No. 18 / POJK.03 / 2017 tersebut belum mengatur tentang peristiwa penyalahgunaan data, khususnya terkait dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam penggunaan sistem SLIK. Data SLIK atau data Informasi debitur dianggap sebagai privasi data. Sayangnya di Indonesia, RUU Perlindungan Data yang diajukan masih berupa draft dan masih belum disahkan. Bank bertanggung jawab atas tindakan pegawainya, atas penyalahgunaan data bank akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000.000 untuk setiap informasi debitur. Apabila pegawai bank menyalahgunakan data SLIK dengan menjual Informasi Debitur, maka bank bertanggung jawab untuk memutus kontrak kerja pegawai bank tersebut. Bank memiliki tanggung jawab terhadap nasabah yang datanya telah disalahgunakan oleh pegawai bank, bank tersebut memiliki sistem pengaduan, dimana nasabah dapat menyampaikan pengaduannya kepada Customer Care bank tersebut. Oleh karena itu, Penulis merekomendasikan agar OJK perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan pengaturan di SLIK dan bank yang telah mengakses SLIK perlu meningkatkan pengawasan internal terhadap akses SLIK dan membatasi tindakan pegawai saat mengakses SLIK melalui ketentuan internalnya.

---

The Financial Information Service System (SLIK) is an information system managed by the Finansial Services Authority (OJK) to support the implementation of supervisory tasks and information services in the financial sector. OJK has ensured that procedure operations standards govern the data protected in its use. However, there are still some cases of misuse of data in SLIK, such as the selling of Debtor Information data by bank employees. Accordingly, this thesis seeks to answer: 1) How are the law and regulations of SLIK in Indonesia?; and 2) How are the responsibilities of banks in the event of misuse of SLIK data?. This thesis uses normative juridical for its research method. The legal basis for the SLIK is contained in the OJK Regulation Number 18/POJK.03/2017. OJK may apply sanctions against Reporters who commit violations by not adhering to the SLIK regulations. However, all these articles in POJK No. 18/POJK.03/2017 have not yet regulated events of misuse of data, especially regarding intentionally conducting offense in the use of the SLIK system. The SLIK data or the debtor's Information data is considered as data privacy. Unfortunately in Indonesia, the proposed Data Protection Act is still a draft and still not yet enacted. The banks have the responsibility for the actions of its employee, for the misuse of data the bank will get a fine of Rp.50.000.000 for each debtor's information. If a bank employee misuses the SLIK data by selling Debtor Information, the bank have the responsibility to terminate the employment contract of that bank employee. The bank have the responsibility for the customers whose data has been misused by the bank employee, the banks have a complaint system, in which the customers can submit their complaint to the Customer Care of that particular bank. Hence, the Author recommends that OJK needs to improve its supervisory and regulatory functions in SLIK and banks that have accessed to SLIK should improve the internal supervision of SLIK access and restricting employee actions when accessing the SLIK through their internal regulations."

"

Sebagai salah satu sarana penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya pencegahan terjadinya risiko kredit seperti kredit macet, Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) akan berfungsi secara efektif pada saat diselenggerakan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah diatur. Dalam penyelenggaraan SLIK, diketahui terdapat risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi debitur yang salah satunya adalah adanya kesalahan pelaporan informasi debitur dalam SLIK yang menyebabkan kerugian berupa ditolaknya pengajuan permohonan kredit oleh debitur bersangkutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah terkait kesalahan informasi debitur yang mengakibatkan kegagalan pengajuan kredit dan bagaimana bentuk perlindungan debitur terkait kegagalan pengajuan kredit akibat kesalahan informasi debitur oleh bank. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada norma dan asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah kesalahan pelaporan informasi debitur dalam SLIK tidak sesuai dengan Pasal 4 POJK Nomor 18/POJK.03/2017 bahwa Pelapor wajib menyampaikan Laporan debitur secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu. Kesalahan tersebut merupakan tanggung jawab dari Bank sebagai Pelapor untuk memberikan ganti rugi serta mengoreksi kesalahan informasi debitur yang dilakukan. Kedua, nasabah perlu mendapatkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh OJK sebagai perantara penyelesaian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dalam bentuk mekanisme pelayanan dan pengaduan konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.

---

As the appliance of the precautionary principles and efforts to prevent credit risk such as the non-performing loans, Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) will function effectively when it is carried out according to the procedures and regulations that have been stipulated. In carrying out SLIK, it is known that there are risks that can cause losses to debtors. One of the problems that may arise is an error in reporting debtor information in SLIK which causes losses in the form of a refusal to a credit application by the debtor. The formulation of the problem in this study is how the bank's responsibility to customers related to debtor's misinformation that results in credit application failure and what forms of debtor protection are related to credit application failure due to debtor's misinformation by the bank. The method used in this thesis is normative juridical approach and supported by legal research that refers to legal norms and principles contained in legislation relating to the legal issues discussed. The result of this research is the error in reporting debtor information in SLIK are not in accordance with Article 4 POJK Number 18 / POJK.03 / 2017 that the reporting party must submit a complete, accurate, current, complete and an on time report. These faults are the responsibility of the Bank as the reporting party to provide compensation and to correct the errors from the debtor’s information. Then, the customers need to get legal protection carried out by OJK as an intermediary for the dispute settlement of financial services sector consumer protection through service mechanisms and consumer complaints based on Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013.

"

"Seiring berkembangnya teknologi dan informasi telah terjadi berbagai perubahan yang memengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah alat bukti elektronik Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan yang digunakan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 (POJK 2017) dan perbandingan kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan sebelum dan setelah berlakunya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumen. Untuk melengkapi data tersebut dilakukan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah bebas yaitu hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut dan penilaian alat bukti tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menemukan kebenaran formil. Setelah berlakunya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, alat bukti Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan harus didukung bukti lain yang menunjukkan adanya utang yang tercantum dalam Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan. Saran dari penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan harus lebih cermat dan selalu melakukan pemutakhiran data Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan secara berkala.

---

Along with the development of technology and information, there have been various changes that affect the legal system in Indonesia, one of which is electronic evidence of the Debtor Information of the Financial Information Service System used in the Debt Payment Obligation Delay case. This study aims to determine the evidentiary power of the Financial Information Service System Debtor Information in the Debt Payment Obligation Delay case after the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2017 and the comparison of the evidentiary power of the Debtor Information of the Financial Information Service System before and after the enactment of the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 109/KMA/SK/IV/2020 in the Debt Payment Obligation Delay case. This research uses a normative juridical method that is carried out descriptively using secondary data. Secondary data used includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary. The secondary data is obtained from literature studying or document studying. Interviews with sources were conducted to complete the data. The results of this study found that the evidentiary value of the Financial Information Service System Debtor Information is free. The judge is not bound by the evidence. Then, the assessment of the evidence is left entirely to the judge to find the formal truth. After the enactment of the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 109/KMA/SK/IV/2020, evidence of the Debtor Information of the Financial Information Service System must be supported by other evidence that shows the existence of debts listed in the Financial Information Service System the Debtor Information. The suggestion from this study is that the Financial Services Authority must be more careful and always update the Debtor Information of the Financial Information Service System data regularly."

"Isu kesehatan terkait keamanan obat dan makanan semakin meningkat, terlebih ketika teknologi informasi berkembang sangat pesat di era revolusi industri 4.0. Kebijakan atau isu obat dan makanan yang berkembang dapat menimbulkan berbagai opini di masyarakat. Untuk mengetahui opini masyarakat dengan cepat dapat dilakukan melalui analisis sentimen dari media sosial seperti Twitter, dan juga dari pengaduan yang disampaikan ke BPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Opini atau sentimen tersebut akan dianalisis sehingga dapat diketahui kebijakan atau isu mana yang mendapatkan sentimen positif atau negatif. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pendekatan yang dapat menganalisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan atau isu obat dan makanan.Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem untuk analisis sentimen terhadap kebijakan atau isu obat dan makanan dari Twitter yang diintegrasikan dengan sistem layanan informasi dan pengaduan obat dan makanan menggunakan metode pengklasifikasian berbasis machine learning, yaitu Naive Bayes Classifier (NBC). Dilakukan serangkaian tahapan yaitu pengumpulan data dari Twitter dan aplikasi Sistem Layanan Informasi dan Pengaduan Obat dan Makanan sesuai kata kunci, kemudian preprocessing (cleansing, case folding, tokenizing, normalisasi dan eliminasi stopwords), serta proses klasifikasi dengan algoritma NBC untuk mendapatkan hasil dengan kategori positif atau negatif.Dari hasil uji dengan 10-fold cross validation diperoleh nilai akurasi tertinggi 88% dengan rincian nilai precission 81%, recall 100% dan f-measure 90%, dengan jumlah data latih 540 (270 negatif, 270 positif) dan data uji 60. Hasil analisis sentimen ditampilkan dalam bentuk dashboard. Data hasil analisis sentimen dapat menjadi masukan dalam penanganan respon cepat terhadap isu obat dan makanan selanjutnya dapat dirumuskan strategi KIE yang tepat ke masyarakat.

---

Health issues related to drug and food security are increasing, especially in the current digital era of industrial revolution 4.0 when information technology is developing very rapidly. Drug and food policies or issues can lead to various opinions in the community. To find public opinion quickly, it can be done through an analysis of sentiments from Twitter, also from complaints/information requests submitted to BPOM as an institution authorized to control drug and food in Indonesia. Opinions will be analyzed so that policies or issues can get positive or negative sentiments. Therefore, an approach is needed that can analyze community sentiment towards drug or food policy or issues.

This study aims to design a system for the sentiments analysis on policies and issues of drugs and food, integrated with the information and complaints service system using machine learning-based classification methods, namely Naive Bayes Classifier (NBC). There are series of stages, namely data collection and application of Information and Complaints Service System for Drug and Food according to keywords, then preprocessing (cleansing, case folding, tokenizing, normalization and elimination of stopwords), and the classification process using the NBC algorithm to get results with categories positive or negative.

From the results of the test with 10 fold cross validation, the highest accuracy value is 88% with detailed precission values 81%, recall 100% and f-measure 90%. with the number of training data 540 (270 negative, 270 positive) and 60 test data. The sentiment analysis results are displayed in the dashboard. Data from sentiment analysis can be an input in handling rapid responses to drug or food issues, then can formulate appropriate education strategies to the community. Key words: Sentiment analysis, drug and food, Twitter, information and complaints service system, naive bayes classifier."