Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh subsidi kesehatan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui peran sektor kesehatan dalam perekonomian nasional serta pengaruhnya terhadap sektor lainnya tenaga kerja dan rumah tangga. Analisis menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) melalui pengembangan sektor kesehatan: industri obat- obatan, rumah sakit pemerintah, Puskesmas, rumah sakit swasta, imunisasi dan pengeluaran kesehatan lainnya. Simulasi kebijakan subsidi kesehatan dilanjutkan untuk menganalisis distribusi pendapatan menggunakan data SNSE dan SUSENAS selanjutnya dilakukan Structural Path Analysis.Hasil analisis menunjukkan kecilnya peranan sektor kesehatan terhadap pembentukan PDB dan hasil simulasi subsidi kesehatan belum mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan golongan rumah tangga miskin dengan golongan rumah tangga kaya meskipun telah mengunakan standar Bank Dunia. Pengaruh langsung terbesar dari subsidi kesehatan akan diterima oleh golongan rumah tangga paling kaya. Hal ini terjadi karena karakteristik pengeluaran kesehatan rumah tangga pada data SUSENAS. Namun dengan memperhitungkan pengaruh tidak langsung dari subsidi kesehatan tersebut dampak subsidi akan lebih besar diterima oleh tenaga kerja berdasarkan klasifikasi (produksi, operator, dll penerima upah gaji) dan tenaga kerja (tata usaha jasa, penjualan, dll penerima upah gaji) dibandingkan tenaga kerja lainnya. Kemudian dampak tidak langsung pada sektor produksi yang terbesar adalah industri (makanan, minuman dan tembakau) serta perdagangan (besar dan eceran).

---

This research aimed to analyse the impact of health subsidy on household income distribution. The analyses also include health sector contribution to domestic economy and its relation to other sectors, iabours and households. Further analysis uses Social Accounting Matrix model through the development on health sectors industry: such as Drug Industry, Government Hospital, Puskesmas, Private Hospital, Immunization and Other Health Expenditure. Than some simulations policy are applied to analyse their impact on income distribution by using SAM and SUSENAS data, and followed by Structural Path Analysis.

The results show that health sectors have a small contribution to the GDP. The simulations result shows that health subsidy might not be able to reduce gap among poor and rich household income distribution. The highest direct impact of health subsidy will be received by upper level of household even using World Bank Standard. This happens because the linear proportion characteristic of household health consumption on SUSENAS Data. Nevertheiess with indirect impact calculation from health subsidy, the highest impact will be received more by labour with classifications (production, operator, etc recipient wage salary) than others. In production sector, the highest impact will be received by (food, beverages and tobacco) Industries and (whole sale and retail) trading."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi terus berulangnya kejadian kebakaran hutan di Indonesia yang hampir terjadi setiap tahun. Padahal sumberdaya hutan memiliki keterkaitaan yang erat dengan kinerja, perekonomian, kualitas ekologi, dan ketergantungan sosial. Untuk itu perlu diketahui dampak sesungguhnya kebakaran hutan agar perencanaan dan pengambilan kebijakan didalam pengendalian kebakaran hutan yang terarah, fokus dan tepat pada permasalahan.Dengan pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix (SAM), keterkaitan antar sektor ekonomi dapat dijelaskan dampak melalui aliran uang yang terjadi. Oleh karena itu, dampak kebakaran hutan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diketahui.Berdasarkan hasil analisis pengganda neraca, diketahui bahwa untuk setiap hektar kebakaran hutan akan menurunkan output produksi Rp. 128.61 juta dan menurunkan pendapatan faktor produksi (factorial income) sebesar Rp. 62.94 juta per hektar kebakaran. Penurunan output dan pendapatan faktor produksi akibat kebakaran hutan ternyata berdampak menurunkan pendapatan institusi rumah tangga (households income) sebesar Rp. 45.48 juta, perusahaan (private income) sebesar Rp. 20.42 juta, dan pemerintah (government income) sebesar Rp. 11.54 juta untuk setiap hektar kejadian. Dengan demikian, rumah tangga adalah komponen institusi yang paling merasakan dampak kebakaran hutan yang tercermin dari besarnya penurunan pendapatan. Secara keseluruhan, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kebakaran hutan terhadap penurunan pendapatan faktor produksi, institusi, dan sektor produksi (output) adalah sebesar Rp. 269.00 juta tiap hektar kejadian kebakaran.Rata-rata penurunan pendapatan yang diderita oleh setiap orang akibat kebakaran hutan pada tahun 2000 adalah Rp. 3,868 per kapita.. Pada tahun 2001 penurunan pendapatan yang diderita menjadi Rp. 18,105 per kapita. Sedangkan di tahun 2002, pengurangan pendapatan sebesar Rp. 44,186 per kapita. Dengan demikian terjadi peningkatan kerugian pendapatan per kapita selama periode tahun 2000-2002 akibat kebakaran hutan.Dari hasil analisis jalur struktural, teridentifikasi bahwa jalur-jalur utama yang dilalui dampak kebakaran hutan adalah sektor perkebunan dan sektor-sektor yang berbasiskan pertanian dan pedesaan.Mengingat besarnya kerugian ekonomi yang diderita sebagai dampak dari kebakaran hutan, maka jumlah dan penyediaan anggaran yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan haruslah jelas dan memiliki dasar. Hasil penelitian ini yang menunjukkan total kerugian kebakaran hutan sebesar Rp. 269.00 juta tiap hektarnya, dapat dijadikan landasan untuk pengalokasian anggaran baik oleh pemerintah maupun swasta pemegang hak konsesi. Disamping itu, nilai kerugian ini, dapat pula dijadikan acuan didalam penentuan ganti rugi terhadap pelaku pembakaran hutan."

"Kebakaran hutan yang selalu berulang setiap tahun selama dua dekade terakhir ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit mengingat sumber daya hutan memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja perekonomian, kualitas ekologi dan ketergantungan sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui besar dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat kebakaran hutan dan mengidentifikasi jalur jalur utama pengaruh kebakaran hutan pengaruh kebakaran hutan di Indonesia terhadap output, faktor produksi dan institusi (rumah tangga, perusahaan dan pemerintah). Penelitian ini menggunakan metoda penghitungan SNSE atau social accounting matrix (SAM) untuk menghitung nilai penurunan pendapatan (economic loss) dan structural path analysis (SPA) untuk menjelaskan jalur keterkaitan antar sektor.Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap hektar areal hutan yang terbakar di Indonesia menumbulkan dampak berupa penurunan pendapatan total sebesar 269 juta rupiah. Secara sosial rumah tangga adalah kelompok institusi yang mengalami penurunan pendapatan paling besar di banding pemerintah dan di sektor perusahaan. Penurusan terbesar dalam output terjadi pada kegiatan di sektor kehutanan, industri dan perdaganan. Pada kelompok faktor produksi tenaga kerja pertanian di pedesaan mengalami kerugian paling besar di alami sektor seasta dalam negeri. Secara struktual ada jalur keterkaitan yang erat antara sektor kehutanan dengan sektor sektor yang berbasiskan pertanian di pedesaan. bEsaran nilai dampak ekonomi dan sosial akibat kebakaran hutan yang dihasilkan oleh peneliutian ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan besaran ganti rugi minimun yang dikenakan kepad pelaku penyebab kebakaran hutan dan sebagai acuan dalam perencanaan alokasi anggaran baik untuk pemerintah maupun perusahaan untuk pengendalian kebakaran hutan."

"Penelitian ini dilatarbelakangi semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia baik dalam hal indikator-indikator TIK maupun dalam hal pengeluarannya. Namun dalam perkembangannya muncul permasalahan adanya kesenjangan infrastruktur sarana komunikasi antara desa dan kota. Berangkat dari itu penulis mencoba menganalisis pengaruh pengeluaran TIK pemerintah pusat untuk melihat dampak penggandanya dan keterkaitannya dengan sektor ekonomi lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Melalui analisis angka pengganda SNSE akan diketahui dampak pada sektor-sektor lainnya apabila dilakukan injeksi pengeluaran TIK. Data yang digunakan menggunakan tabel SNSE tahun 2005 yang disusun BPS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya injeksi pengeluran TIK pada sektor komunikasi akan berdampak terbesar pada faktor produksi modal, institusi perusahaan dan tenaga kerja di kota. Hal ini sesuai dengan kondisi TIK di Indonesia yang masih dalam tahap pembangunan infrastrukturnya yang tentunya membutuhkan lebih banyak modal, dan sesuai dengan deregulasi telekomunikasi, maka dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi sektor swasta atau perusahaan mendapatkan peranan yang sangat besar. Walaupun dampak pengeluaran TIK lebih berpengaruh pada faktor produksi namun tidak dipungkiri pengaruhnya terhadap tenaga kerja.Tenaga kerja yang paling mendapatkan pengaruh adalah tenaga kerja di kota. Sedangkan dampaknya terhadap institusi selain berdampak besar pada institusi perusahaan, dampak pengeluran TIK juga berpengaruh pada institusi rumah tangga tangga pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer militer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha dan penjualan golongan atas perkotaan. Dari kegiatan produksi, dampak yang paling besar dirasakan oleh sektor komunikasi itu sendiri, diikuti oleh industri kertas, percetakan alat angkutan dan barang dari logam.

---

This research based development of Information and Communication Technology (ICT) in Indonesia, both in terms of ICT indicators and in terms of spending. However, problems arise in the development of communications infrastructure gap between rural and urban areas. Departing from the author tries to analyze the influence of central government ICT spending to see penggandanya impact and its relationship to other economic sectors. The approach taken in this research is to use a Social Accounting Matrix (SAM). Through the SAM multiplier analysis will look at the impact on other sectors if the injection of ICT spending. Data used for the SAM using the table in 2005 prepared by BPS.The results showed that injection of ICT spending in the communication sector will have the biggest impact on production factors capital, institutions, companies and workers in the city. This is in accordance with the conditions of ICT in Indonesia is still in the stage of infrastructure development which will need more capital, and in accordance with the deregulation of telecommunications, telecommunications infrastructure development in the private sector or the company gets a very big role. Although the impact of ICT spending more influence on the factors of production but does not deny the impact on employment.Employment is the most get the influence of labor in the city. While the impact on other institutions have a major impact on corporate institutions, the impact of ICT spending also affects the domestic institutions of the free class entrepreneur ladder, entrepreneurs rather than agriculture, military managers, professionals, technicians, teachers, clerical workers and sales of urban elites. From production activities, the biggest impact felt by the communication sector itself, followed by the paper industry, printing equipment and goods transportation."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL) terhadap sektor manufaktur Indonesia. Listrik merupakan faktor penggerak kehidupan manusia. Sektor manufaktur merupakan sektor penting bagi ekonomi Indonesia karena merupakan penyumbang PDB terbesar. Bagi sektor manufaktur, tenaga listrik merupakan salah satu input vital, dengan kata lain, tenaga listrik ikut berperan penting dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Penggunaan SNSE dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui besarnya dampak yang disebabkan oleh kenaikan (TDL) terhadap harga produk dan volume output dari sektor manufaktur. Hasil dari penelitian ini adalah perkiraan perubahan harga (inflasi) dan nilai output (PDB) yang terjadi pada sektor manufaktur. Didapatkan bahwa inflasi pada sektor manufaktur sebesar 0,0013% untuk kenaikan TDL sebesar 10% dan 0,0019% untuk kenaikan sebesar 15%. Di sisi lain, penurunan PDB yang dialami sektor manufaktur sebesar 4,3% untuk kenaikan sebesar 10% dan 6,7% untuk kenaikan 15%.

---

This final paper discusses the impact of electricity price hikes to Indonesia's Industrial sector. Electricity has become one of the most important things in modern day human life. With recent cases of electricity price hikes in Indonesia, it is important to understand the severity of those policy changes to the industrial sector, as the sector acts as the biggest contributor to the country's GDP. The use of the SAM in this paper is for the purpose of analysing the impacts of electricity price increases to the prices of industrial end products (inflation) and to it's output volume (GDP). According to this reasearch, a 10% increase in electricity price will cause a sectoral inflation of 0,0013% and a fall in industrial GDP of 4,3%. Whereas a 15% increase will lead to a 0,0019% increase of commoditi prices (inflation) and GDP decrease of 6,7%."

"Dengan menggunakan data Sistem Neraca Social Ekonomi (SNSE) Indonesia tahun 1995, studi ini mencoba menganalisis dampak jangka panjang dari kebijakan subsidi harga pupuk terhadap peningkatan produksi dan distribusi pendapatan, serta bagaimana alur kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan petani melalui kebijakan subsidi ini. Analisis dilakukan melalui alur struktural (Structural Path Analysis) dengan mensimulasikan kebijakan subsidi harga pupuk untuk subsidi sebesar 1% dan 5% dan dilihat apakah biaya untuk kebijakan itu bisa ditutupi oleh peningkatan pendapatan riel petani kecil secara umum. Hasil penelitian menunjukkan, dengan semakin menurunnya produktivitas lahan antara lain akibat harga pupuk yang semakin tinggi, serta semakin sedikitnya waktu yang digunakan rumah tangga petani untuk usaha taninya, semakin menekan produktivitas bahan pangan secara nasional. Penghapusan subsidi harga pupuk secara langsung juga menyebabkan peningkatan beban ongkos produksi yang cukup besar bagi petani kecil yang merupakan produsen pangan terbesar, sehingga mereka menjadi enggan membeli pupuk. Tindakan petani tersebut pada gilirannya akan menurunkan produksi secara umum. Analisis alur struktural menunjukkan pengaruh paling kecil justru diterima oleh rumah tangga petani pemilik lahan 0.5 sampai I hektar. Sedangkan pengaruhnya terhadap rumah tangga petani gurem dan buruh tani tidak dapat terdeteksi oleh SPA. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi harga pupuk memiliki dampak yang mengarah (bias) pada pengusaha menengah besar dibandingkan pada pendapatan petani dan pengusaha pertanian kecil. Kebijakan subsidi pupuk yang dilakukan secara selektif juga dapat mengurangi semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara rumah tangga petani dan bukan petani. Namun perhitungan rasio cost/benefit, menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan yang akan diterima oleh kelompok target yang semula dituju. "

"Penelitian ini menyajikan analisis pengaruh sektor komunikasi bagi perekonomian DKI Jakarta dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Penelitian ini menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) DKI Jakarta tahun 2010 dan data pengeluaran pemerintah DKI Jakarta di sektor komunikasi. Analisis menunjukkan bahwa sektor komunikasi memberikan dampak positif pada distribusi pendapatan dan kesempatan kerja. Sektor komunikasi ini menitikberatkan pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan adalah untuk memastikan penggunaan maksimal potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem perekonomian.

---

This research presents an analysis of the effect of communication sector for Jakarta economy using Social Accounting Matrix (SAM). This research using Social Accounting Matrix (SAM) Jakarta 2010 and Jakarta government expenditures in communication sector data.The analysis reveals that the communication sector is adequate to impact positivelyon the income distribution and employment.The communication sector places emphasis on the Information and Communication Technology (ICT). Policy recommendations areoffered to ensure maximum use of Information and Communication Technology (ICT) potentials in the economy system."

"Krisis keuangan global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2008 telah menekan pertumbuhan ekonomi global dan menyebabkan banyak negara termasuk Indonesia mengalami kontraksi ekonomi. Untuk mengantisipasi dampak krisis, pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif. Berbagai program stimulus fiskal yang diikuti dengan penurunan suku bunga selama krisis keuangan global terbukti mampu menstabilkan kembali perekonomian, namun tidak demikian halnya dengan angka ketimpangan pendapatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun pasca krisis. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang diambil selama krisis keuangan global terhadap ketimpangan pendapatan rumah tangga di Indonesia. Untuk menggambarkan transmisi kebijakan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, digunakan pendekatan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi Finansial (SNSEF). Sedangkan untuk mengetahui besarnya ketimpangan pendapatan rumah tangga, digunakan analisis Indeks Theil. Melalui update SNSEF Indonesia 2008, diketahui adanya perlambatan ekonomi selama krisis terutama disebabkan oleh anjloknya kinerja ekspor dan merosotnya investasi. Untuk melakukan investasi selama krisis, rumah tangga menggunakan lebih banyak tabungan. Sedangkan guna menutupi pengeluaran untuk konsumsi, rumah tangga miskin membutuhkan transfer pendapatan yang cukup tinggi dari pemerintah dan anggota keluarga mereka yang berada di luar negeri. Selain itu, terjadi peningkatan kredit konsumsi yang cukup tinggi terutama dilakukan oleh rumah tangga kota tidak miskin. Dengan menggunakan angka multiplier SNSEF, diketahui bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang dipadu dengan kebijakan moneter ekspansif yang diambil selama tahun 2009 mampu secara signifikan meningkatkan pendapatan rumah tangga, meskipun dampak yang diberikan melalui pelonggaran moneter tidak cukup besar. Dari sisi fiskal, berdasarkan angka Indeks Theil, diketahui bahwa kebijakan pemberian subsidi kepada sektor usaha dan transfer pendapatan kepada rumah tangga selain meningkatkan pendapatan juga mampu menurunkan ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dibandingkan dengan kebijakan penurunan pajak.

---

Global financial crisis started in mid 2008 had depressed global economic growth. It also had triggered contraction for the economy in many countries, including Indonesia. Meanwhile, in order to anticipate this impact, the government and the Central Bank imposed expansionary fiscal and monetary policies. Various fiscal stimulus programs followed by lowering interest rates during global financial crisis have re-stabilized the economy. However, there still remained a problem, where income inequality continues to rise year by year in the post-crisis period. Therefore, this research is conducted with an aim to investigate the impacts of expansionary fiscal and monetary policies imposed during global financial crisis on household’s income inequality in Indonesia. To describe policy transmission towards household’s income distribution, this research employs Financial Social Accounting Matrix (FSAM) approach. Whereas, the Theil Index is used to examine the degree of income inequality of household. Through assessing the 2008 updated Indonesian FSAM, it can be seen that there is an economic deterioration during crisis which is mainly caused by the decline in export perfomance and by the fall in investment. During the crisis, the main source of households’ investment was from their savings. Meanwhile, the poor households required higher income transfer from the government and their family which were working abroad to pay for their consumption expenditure. As well, there was a significant increase in consumption credit, in particular by non poor urban households. Applying the FSAM multiplier, it can be known that the combination of expansionary fiscal and monetary policies imposed in 2009 were significantly able to increase household income. But, the impact of monetary policy was not significantly big. From the fiscal side, using the Theil Index, it can be known that the subsidy policy given to business sector and the transfer delivered to households are not only able to increase income, but they are also able to reduce income inequality between households if these are compared to cutting tax policy."