Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian dan pengembangan (Litbang) pertahanan merupakan salah satu komponen strategis dalam mewujudkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan suatu negara. Kebutuhan alutsista pertahanan berteknologi tinggi tidak dapat terus-menerus dipenuhi melalui pengadaan luar negeri. Oleh karena itu, Litbang pertahanan harus mampu melakukan perannya agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri. Untuk mencapai hal ini, setidaknya tiga hal harus diupayakan: deregulasi sistem alutsista pertahanan, pemberdayaan litbang pertahanan, dan penguasaan teknologi alutsista modern.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran umum tentang sistem pertahanan benteng di Sumedang. Objek yang diteliti adalah benteng kolonial pada awal abad ke-20. Benteng di Sumedang menjadi objek penting sebagai sarana pertahanan dalam kaitannya dengan Jalan Pos, Bandung, dan pemerintah pusat Kabupaten Sumedang. Pertahanan tersebut dimotivasi oleh keberadaan Benteng Benteng Palasari, Benteng Koentji, Pintu Air Raga Diem, Bunker Pasir Raja, Bunker Pasir Kolecer, Bunker Darmaga, Bunker Darmaga, Bunker Baterai, dan Bunker Pasir Kiara.

---

This study aims to explain and provide a general description of the fort defense system in Sumedang. The object under study was the colonial fort at the beginning of the 20th century. The fort in= Sumedang became an important object as a means of defense in relation to Jalan Pos, Bandung, and the central government of Sumedang Regency. The defense was motivated by the presence of Benteng Palasari Fortress, Koentji Fortress, Diem Raga Gates, Sand Raja Bunkers, Kolecer Sand Bunkers, Darmaga Bunkers, Darmaga Bunkers, Battery Bunkers, and Kiara Sand Bunkers.

Abstrak :
Kebijakan bela negara merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Indonesia dalam membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter. Pada implementasinya, kebijakan ini mendorong pembentukan suatu kurikulum yang sesuai dengan kebijakan dan pendidikan bela negara. Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan bela negara saat ini terdiri dari empat point pembelajaran, yaitu pelatihan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, pelatihan sesuai profesi, dan pelatihan ala TNI. Kurikulum ini mempunyai lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non fisik. Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah saat ini mempunyai prospek ketimpangan dalam sistem pertahanan semesta yang membutuhkan keseimbangan antara pertahanan militer dan nirmiliter. Artikel ini mengulas prospek tersebut dengan merumuskan keseimbangan interaksi pertahanan militer dan nirmiiter yang menghasilkan postur pertahanan dengan tiga unsurnya, yaitu kekuatan, kemampuan, dan penggelaran. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan bela negara yang berlangsung saat ini dapat menghasilkan ketimpangan dalam sistem pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, perubahan pada metode pembentukan dan pelaksanaan kurikulum bela negara sangat dibutuhkan. Selain itu, target utama pendidikan ini seharusnya digeser pada perguruan tinggi dengan pertimbangan berupa kematangan berpikir, pembentukan jati diri, danpotensi generasi muda

Abstrak :
Dalam setiap aktivitas pertambangan, terdapat potensi bahaya yang menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan. Jenis kecelakaan menabrak merupakan kecelakaan yang banyak terjadi pada operasi lalu lintas tambang jobsite PT SS (41%) dan kejadiannya cenderung berulang. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sistem pertahanan dalam mencegah kecelakaan sesuai dengan kerangka pikir Swiss Cheese Model. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis data kecelakan lalu lintas tambang di salah satu jobsite di PT SS, suatu perusahaan kontraktor pertambangan batubara terbuka, dengan menggunakan Human Factors Analysis and Classification System in Mining Industry (HFACS-MI). Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 53 kasus kecelakaan lalu lintas tambang, permasalahan yang banyak ditemukan di antaranya adalah skill-based error, adverse mental states, coordination and communication, inadequate leadership, dan organization process. Dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan yang ada untuk mencegah kecelakaan lalu lintas tambang masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sistem pertahanan, baik yang ditargetkan kepada individu ataupun organisasi, agar risiko kecelakaan dapat dikendalikan. ......In mining process activities, there are potential hazards that poses a risk to be an accident. Collision is one of accident types that frequently happen on mining traffic operations jobsite PT SS (41%) and it has tendency to occur repeatedly. This study aimed to gain an overview of defences system in preventing accidents according to Swiss Cheese Model framework. The research was conducted with a qualitative approach through mining traffic accident data analysis in one of jobsite in PT SS, an open coal mining contractor company, using the Human Factors Analysis and Classification System in Mining Industry (HFACS-MI). Based on the analysis of 53 cases of mining traffic accidents, revealed that the most common problems were skill-based errors, adverse mental states, coordination and communication, inadequate leadership, and organization process. It can be concluded that the existing defences system to prevent mining traffic accidents has not been optimal yet. Therefore, defences system improvement, either targeted to the individual or organizational, is needed to control accident risk.

Abstrak :
Penelitian dan pengembangan (litbang) pertahanan bertujuan mendukung sistem pertahanan melalui penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berteknologi tinggi dan modern. Dalam mengembangkan alutsista yang dibutuhkan, lembaga Litbang dan pengguna harus dapat saling memahami kemampuan dan kebutuhan masing-masing pihak sehingga dihasilkan produk yang tepat dan inovatif. Penyediaan alutsista berteknologi tinggi memerlukan melalui proses reverse engineering yang didukung kelengkapan fasilitas dan infrastructure seperti laboratorium dan instrumentasinya sesuai standar militer. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama baik dengan berbagai pihak terkait di dalam negeri maupun dari luar negeri. Keja sama ini mutlak diperlukan jika ingin mewujudkan alutsista modern dan berteknologi tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam rangka pertahanan negara.

Abstrak :
PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, dimana memiliki lokasi kerja yang tersebar di Indonesia dengan karakteristik yang bervariasi. Karakteristik tersebut yang dapat memunculkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sistem pertahanan dalam mencegah kecelakaan sesuai dengan kerangka pikir Swiss Cheese Model. Peneliti mengkaji kegagalan sistem pertahanan dengan menggunakan metode Human Factor Analysis and Classification System in Mining Industry (HFACS-MI). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kasus cedera tangan dan jari masih terjadi dan kejadiannya cenderung berulang. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 33 kasus kecelakaan, permasalahan yang banyak ditemukan diantaranya adalah decisions errors, adverse mental states, coordination and communication, planned inappropriate operations, dan organization process. Dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan yang ada untuk mencegah kecelakaan masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sistem pertahanan, baik yang ditargetkan kepada individu maupun organisasi, agar risiko kecelakaan dapat dikendalikan. ......XYZ is a company engaged in mining, which has several work sites in Indonesia with varied characteristics. This research aims to get an overview of the defense system in preventing accidents in accordance to the Swiss Cheese Model framework. This research examined the failure of the defense system by using the Human Factor Analysis and Classification System in Mining Industry (HFACS-MI) method. The result of this study mention that the case of hands and fingers injury still occurs. Based on the analysis of 33 cases of accident, the causes are mostly the decisions of errors, adverse mental states, coordination and communication, planned inappropriate operations, and organization process. It can be concluded that the defense system in XYZ company is still not optimal to prevent occupational accidents. Therefore, the defense system will need improvement, targeted to both individuals and organizations, so that the risk of accidents can be controlled.

Abstrak :
Sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah adalah laut, sistem pertahanan maritim sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan aset strategis nasional. Luasnya wilayah laut ini membuat aspek spasial yang berkaitan dengan maritim perlu mendapatkan perhatian agar dapat memperhitungkan aset pertahanan yang diperlukan dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai ancaman. Fokus penelitian ini adalah Sistem Pertahanan Maritim dalam perspektif spasial yang bertujuan untuk melihat cara kerja sistem pertahanan maritim Indonesia dan pola ancaman yang ada di Laut Natuna Utara. Dengan memahami pola ancaman yang ada di Laut Natuna Utara, maka kemampuan yang diperlukan untuk mendeteksi dan merespons ancaman di wilayah tersebut dapat lebih dipetakan dengan baik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial tematik deskriptif untuk zonasi laut. Hasil dari penelitian ini adalah perbandingan tematik antara berbagai zonasi laut, pola ancaman yang ada, serta rekomendasi untuk mencocokkan sistem pertahanan di wilayah Laut Natuna Utara dengan kebutuhan aset pertahanannya. ......As an archipelagic country with the sea as two-thirds of its territory, a maritime defense system is indispensable for safeguarding national sovereignty and strategic assets. The vast sea area makes spatial aspects related to maritime affairs need more attention to take into account defense assets capable of detecting and overcoming various threats. This research focuses on the Maritime Defense System in the North Natuna Sea from a spatial perspective to see the Indonesian maritime defense system and the existing threat patterns in the North Natuna Sea. By understanding the pattern of threats in the North Natuna Sea, the capabilities needed to deter and respond to threats in the region can be better mapped. The methodology used in this research is a descriptive thematic spatial analysis for marine zoning. The result of this research is a thematic comparison between various marine zoning, existing threat patterns, and recommendations to match the defense system in the North Natuna Sea area with the needs of its defense assets.

Abstrak :
Menemukan suatu lokasi dimana fasilitas akan dibangun merupakan salah satu faktor penting dalam proses perencanaan bisnis maupun militer.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem pertahanan rakyat semesta dalam peraturan perundang-undangan pasca amandemen Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai keikutseraan warga negara pasca amandemen pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dan Buku Putih Pertahanan Indonesa. Prinsip hak asasi manusia yang terkait dengan keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan terdapat dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan tersebut dapat dikatuhui bahwa konsep keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen hanya berkutat pada tataran wacana yang bersifat umum tidak dapat diwujudkan dalam praktik sehingga prinsip-prinsip hak asasi manusia belum diterapkan secara maksimal. This thesis talk's about the implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang- Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The Regulation about the implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) can be found in Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (State Defense Law), Peraturan Presiden No.7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, and Buku Putih Pertahanan Indonesa (Indonesia's Defense White Book). Human rights principles which are related into implementation of Indonesia's total people defence system in Laws and regulation after the amandement of Article 30 Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) can be found in International Covenant on Civil and Political Rights. This research result The rights of citizen to participate in Indonesia Total People Defense System are generally concept in Indonesia Law and cannot be used for practical purpose, therefore this conditions make human rights principles has not been implemented in a best way.