Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kerja sama sister province telah dikenal lama dan telah diterapkan oleh pemerintah daerah dari berbagai wilayah termasuk Indonesia dan Tiongkok. Hubungan kerja sama ini dibentuk untuk membantu mengembangkan potensi dan perekonomian masing-masing wilayah. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang turut aktif menjalin hubungan kerja sama sister province dengan berbagai pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri. Jawa Barat telah menjalin kerja sama sekaligus dengan empat provinsi di Tiongkok, yakni Heilongjiang, Sichuan, Guangxi Zhuang, dan Chongqing. Hubungan kerja sama sister province yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah kerja sama Chongqing-Jawa Barat. Kerja sama sister province Chongqing-Jawa Barat sudah dimulai semenjak penandatanganan Letter of Intent pada tahun 2015 dan Memorandum of Understanding pada tahun 2017. Setelahnya ada begitu banyak rencana kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dijalankan. Prospek dari kerja sama ini ialah untuk meningkatkan perekonomian kedua belah pihak. Masing-masing wilayah memiliki potensi yang dapat mendukung satu sama lain lewat kerja sama ini. Namun, dibalik potensi dan prospek kerja sama yang ada, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan, salah satunya adalah belum adanya implementasi dari keseluruhan rencana kerja yang telah disepakati.

---

Sister Province cooperation have been implemented by local government from various regions including Indonesia and China. Sister province cooperation have been created to boost up each region potential and economy. West Java is one of many provinces in Indonesia that actively establish sister province cooperation with many local governments from foreign countries. West Java have been established sister province cooperation outright with four provinces from China, Heilongjiang, Sichuan, Guangxi Zhuang, and Chongqing. Sister province cooperation that will be discussed in this research is sister province cooperation between Chongqing-West Java. Chongqing-West Java sister province cooperation have been established since the signing of Letter of Intent in 2015 and Memorandum of Understanding in 2017. Since then, there are many work plans that have been agreed by both parties to be implemented. The prospect from this cooperation is to increase each region economy and it is supported by each region potentials. However, this cooperation facing some constraints, one of them is the work plans that have been agreed haven`t implemented yet.

Abstrak :
Praktik paradiplomasi pertama kali muncul sejak Perang Dunia Satu dan mengalami perkembangan pasca berakhirnya Perang Dunia Dua dan dan dimulainya Perang Dingin. Dalam kurun waktu singkat, praktik paradiplomasi telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia, seperti di Kawasan Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Praktik paradiplomasi di Indonesia pertama kali berlangsung sejak tahun 1960-an, kemudian terus berkembang dan menjadi tren yang banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama sister province dengan Provinsi Kujawsko-Pomorskie sejak tahun 2018. Pada April 2019, kerja sama ini melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), selanjutnya, memasuki tahun 2020-2022 kerja sama ini mengalami penurunan aktivitas dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menelusuri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika proses implementasi kerja sama sister province ini, dengan menggunakan teori utama yakni Paradiplomasi. Dari sini kemudian dicapai hasil yang menunjukkan dinamika proses implementasi kerja sama sister province NTB dan Kujawsko-Pomorskie dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diklasifikasikan ke dalam dua sisi, pertama faktor eksternal yang mencakup hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia dan krisis Pandemi COVID-19. Kedua, faktor internal, diantaranya adalah pertama, desentralisasi, kedua, birokrasi dalam aspek manajemen kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB, ketiga, kepemimpinan dan manajemen dalam aspek karakteristik dan demokratisasi pemimpin dari Pemerintah Provinsi NTB. Demikian, kerja sama ini menunjukkan praktik paradiplomasi yang buruk yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pada sumber daya manusia dan karakteristik dari kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB. ......The practice of paradiplomacy first emerged in World War One and developed after the end of World War Two and the start of the Cold War. In a short period of time, the practice of paradiplomacy has spread widely in various parts of the world, such as in the Asian Region, one of which is in Indonesia. The practice of paradiplomacy in Indonesia first took place in the 1960s, then continued to develop and became a trend that was widely adopted by local governments in Indonesia, including in this case the West Nusa Tenggara Provincial Government through sister province cooperation with Kujawsko-Pomorskie Province since 2018. In April 2019, this cooperation signed a Letter of Intent (LoI), then, entering 2020-2022 this cooperation experienced a decline in activity and did not show significant progress. Using a qualitative approach and case study research method, this research explores the factors that influence the dynamics of the implementation process of this sister province cooperation, using the main theory of Paradiplomacy. The results show that the dynamics of the implementation process of the sister province cooperation between NTB and Kujawsko-Pomorskie are influenced by a number of factors that are classified into two sides, first, external factors which include bilateral relations between Indonesia and Poland and the COVID-19 Pandemic crisis. Second, internal factors, including first, decentralization, second, bureaucracy in the aspect of institutional management and limited human resources in the bureaucracy in the NTB Provincial Government, third, leadership and management in the aspect of characteristics and democratization of leaders from the NTB Provincial Government. Thus, this cooperation shows poor paradiplomacy practices that are influenced by the limited human resources and characteristics of the leadership of the NTB Provincial Government.