Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKelayakan operasi instalasi anjungan migas lepas pantai antara 25-30 tahun.Beberapa anjungan migas di Laut Jawa dibangun tahun 70-an, sehinggakondisinya sudah tua dan akan di dekomisioning, yaitu pembongkarankeseluruhan atau sebagian struktur instalasi anjungan. Masalah dekomisioning diLaut Jawa adalah Indonesia belum memiliki pengalaman dekomisioning danbanyaknya regulasi terkait kegiatan dekomisioning. Permasalahan dekomisioningdapat diselesaikan melalui regulasi yang komprehensif. Tujuan riset inimenganalisis ketentuan internasional dan regulasi dekomisioning di indonesia,dan mengkaji alternatif metode dekomisioning di Laut Jawa berdasarkanpendekatan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Riset ini menggunakanpendekatan kualitatif, melakukan wawancara mendalam dengan 3 institusipemerintah pusat dan 1 kontraktor migas. Metode Analisis Dampak Regulasi(Regulation Impact Analysis) digunakan untuk membantu menentukan alternatifkebijakan dan regulasi dekomisioning terbaik dari sudut pandang manfaat danbiaya. Hasil riset ini menunjukkan diperlukan pembuatan regulasi dekomisioningsecara holistik, multisektor, multidisiplin dan interdisiplin. Hasil lainnya yaitumetode dekomisioning di Laut Jawa berdasarkan pandangan institusi pemerintahpusat adalah program rig-to-reef karena lebih memenuhi prinsip keberlanjutan.Kesimpulannya adalah belum adanya aturan hukum di Indonesia yangmengakomodir metode dekomisioning dengan program rig-to-reef,mengakibatkan program rig-to-reef pada dekomisioning di Laut Jawa belum bisalangsung diterpakan karena harus dilakukan pembahasan panjang melibatkanseluruh pemangku kepentingan yang terkait

---

ABSTRACTFeasibility of installation operations for offshore oil and gas platforms between25-30 years. Some oil and gas platforms in the Java Sea were built in the 70s, sothat the condition is old and will be decommissioned, namely the dismantling ofthe whole or part of the structure of the bridge installation. The problem ofdecommissioning in the Java Sea is that Indonesia does not have experience indecommissioning and the number of regulations related to decommissioningactivities. Decommissioning issues can be resolved through comprehensiveregulation. The purpose of this research is to analyze international provisions anddecommissioning regulations in Indonesia, and to examine alternative methods ofdecommissioning in the Java Sea based on environmental, social and economicaspects. This research uses a qualitative approach, conducts in-depth interviewswith 3 central government institutions and 1 oil and gas contractor. TheRegulatory Impact Analysis method is used to help determine the best alternativedecommissioning policies and regulations from the point of view of benefits andcosts. The results of this research indicate that decommissioning regulation isneeded in a holistic, multisector, multidisciplinary and interdisciplinary manner.Another result, namely the decommissioning method in the Java Sea based on theviews of central government institutions, is a rig-to-reef program because it meetsthe principle of sustainability. The conclusion is that there is no legal rule inIndonesia that accommodates the decommissioning method with rig-to-reefprograms, resulting in a rig-to-reef program on decommissioning in the Java Seathat cannot be directly implemented because long discussions must be conductedinvolving all related stakeholders"

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh ketentuan baru yaitu Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 tentang Abandonment and Site Restoration yang dikeluarkan setelah suatu Kontrak Bagi Hasil di tanda tangani dalam hal ini adalah Kontrak Bagi Hasil Blok C. Ketentuan baru ini dikeluarkan oleh badan pelaksana selaku pembuat peraturan dan juga pihak dalam kontrak. Ketentuan tersebut mengatur hal yang baru yaitu mengenai Penempatan Dana ASR dalam rekening bersama di bank dalam bentuk persero. Kontraktor dalam Blok C tidak mematuhi ketentuan tersebut, karena menganggap ketentuan tersebut tidak ada dalam kontrak yang mereka tanda tangani. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pedoman Tata Kerja BP Migas No. 40 Tahun 2010 harus tetap berlaku di Kontrak Bagi Hasil Blok C. ......This thesis discusses the impacts of new regulation, BP Migas Work Procedure Guidelines No. 40/2010 concerning The Abandonment and Site Restoration, which has been issued after Production Sharing Contract of Block C was ratified. This regulation is issued by the implementing agency as a regulator and a party of the pertinent contract. This regulation stipulates a new provision that the contractor shall transfer abandonment and the site restoration fund to an escrow account in government bank. The Contractors in Block C do not comply with the regulation, because they consider that such regulation is not postulated in The Production Sharing Contract of Blok C. This study uses normative juridical approach with a descriptive typology and a qualitative method. The result thereof is to suggest that BP Migas Work Procedures Guidelines No.40/2010 shall be applied to The Production Sharing Contract of Block C."

"ABSTRAKLaporan ini membahas proses audit terhadap liabilitas pembongkaran aset danrestorasi area Grup EMO. Grup EMO merupakan Perusahaan yang menjalankanusaha dan investasi di bidang hulu minyak dan gas. Proses audit dilaksanakanberdasarkan FRS Audit Guide yang telah sesuai dengan standar ISA. Selamamelakukan audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi liabilitaspembongkaran aset dan restorasi area dengan PSAK 57 dan 16, sebagai standarakuntansi yang berlaku di Indonesia. Hasil audit menunjukkan beberapa temuanterkait perhitungan nilai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area, sehinggamemerlukan beberapa penyesuaian. Setelah dilakukan penyesuaian, akun inidinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

---

ABSTRACTThis report discusses about the audit process of asset abandonment and siterestoration obligations for EMO Group. The EMO Group is a company thatengages in the upstream business and investment. The audit process isimplemented based on FRS Audit Guide which is appropriate with ISA standard.During the performance of the audit, auditor analyzes accounting policyconformity with PSAK 57 and 16, as accounting standard that is applied inIndonesia. The audit results showed that there were some misstatements related tocalculation of asset retirement and site restoration obligations. After adjustments,this account presents fairly in all material respects."

"Penelitian ini akan membahas pengakuan kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau lebih dikenal sebagai ARO (Asset Retirement Obligation). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat meninjau estimasi kewajiban ARO perusahaan dalam mengatasi potensi bencana pada akhir kontrak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana meninjau estimasi ARO perusahaan pada akhir masa kontrak serta bagaimana kaitan ARO dalam pengambilan keputusan terkait perpanjangan atau penghentian kontrak. Penelitian ini menggunakan metode campuran dalam menganalisa hasil temuan, sehingga akan mencoba menggali fenomena secara mendalam yang berguna untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Teori sinyal adalah teori yang akan dipilih di dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan tiga tahap analisis yaitu deskriptif analisis, konten analisis, dan komparatif konstan analisis dalam mengaitkan temuan dengan kewajiban penghentian aset yang diatur dalam PSAK 57. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengakuan kewajiban atas ARO yang dilakukan perusahaan sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dimana perusahaan menggunakan metode perhitungan nilai kewajiban berdasarkan nilai masa depan (future value) yang kemudian ditarik ke nilai kini (present value).......This research will discuss the recognition of asset abandonment and site restoration or commonly known as ARO (Asset Retirement Obligation). The purpose is to estimate ARO for potential misuse at the end of contract. The formulation of the problem is how to review ARO estimation of the contract period as well as how the ARO relates to calculate the decision making regarding contract extension or termination. This research is carried out by using qualitative method in analyzing the findings, so it will find the in-depth findings which will be useful to assist the companys management in making decisions. Signal theory is a theory that will be chosen in this research. This research will use three stages of analysis, such as descriptive analysis, content analysis, and constant comparative analysis. Based on the results it might found that the recognition of asset abandonment and site restoration carried out according to regulations apply. While company uses the method of calculating liabilities based on future values that is continually calculate in present value."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kewajiban pencadangan dana ASR bagi kontraktor migas yang dalam Production Sharing Contract-nya tidak termuat ketentuan tersebut. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas karena salah satu pihak dari Production Sharing Contract adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah di satu sisi merupakan subjek hukum perdata yang wajib tunduk pada kesepakatan kontrak, namun di sisi lain ia juga berhak untuk membuat peraturan karena kedudukannya sebagai regulator. Dalam keadaan yang demikian, tidak jarang peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah bertentangan atau tidak diatur dalam muatan kontrak sehingga berpotensi menimbulkan konflik di antara para pihak Production Sharing Contract. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penelitian dilakukan dengan mengandalkan penggunaan kepustakaan, termasuk di dalamnya buku-buku, literatur, serta norma-norma hukum yang tertulis baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan-kebiaasan yang berlaku di masyarakat. Pelaksanaan pencadangan ASR yang masih terbilang baru ini menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai pihak. Namun bagaimanapun, secara hukum pencadangan dana ASR merupakan kewajiban yang harus tetap dilaksanakan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the obligation to reserve ASR fund for oil and gas contractors whose Production Sharing Contract does not contain such provisions. This issue becomes interesting to be discussed because one of the parties from the Production Sharing Contract is government. In this case the government on the one hand is a subject of civil law that is obligated to submit to contractual agreement, but on the other hand he is also entitled to make regulations because of his position as a regulator. In such circumstances, the regulations issued by the government may contradictory with or unregulated in contractual content, thus potentially causing conflict between the contracting parties. This thesis uses normative juridical method, which the research is done by relying on the use of literature, including books, literature, and legal norms written both in the form of legislation and customs that prevail in the community. Implementation of ASR 39 s reserves that are still fairly new lead to differences of opinion However, the reservation of ASR fund obligation still must be implemented so that comply to the law."

"Abandonment and Site Restoration adalah sebuah kegiatan pasca tambang berupa pelaksanaan pembongkaran instalasi produksi agar kembali kepada kondisi awal atau kondisi untuk pemanfaatan di masa depan, yang berasal dari pencadangan dana khusus yaitu dana Abandonment and Site Restoration. Sebagai suatu kesatuan, keduanya ditujukan untuk menjadi penghubung antara kepentingan ekonomi dan keberlangsungan lingkungan hidup berupa pencegahan terjadinya pencemaran pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia antara kontraktor dan badan pelaksana yang mewakili Negara sebagai pemilik Sumber Daya Alam yang terikat dalam suatu Kontrak. Sebagai suatu bentuk kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, Kegiatan Abandonment and Site Restoration dapat digambarkan sebagai pelaksanaan dari Asas Pencemar Membayar Polluter Pays Principle yang secara spesifik tergolong pada instrument ekonomi. Abandonment and Site Restoration sebagai suatu kegiatan pasca tambang yang wajib di lakukan pada kontrak yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan Abandonment and Site Restoration tidak tertuang secara spesifik dalam kontrak yang didasari oleh Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sebagai suatu bentuk kegiatan pasca tambang yang wajib dilakukan, kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan Abandonment and Site Restoration sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan hidup. Maka dari itu timbul permasalahan bagi kontrak yang tidak mencadangkan Abandonment and Site Restoration, sekalipun memiliki mekanisme lain sebagaimana yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company yang disebut sebagai Asset Retirement Obligation yang mana memiliki bentuk yang sama sebagaimana yang diwajibkan oleh Abandonment and Site Restoration.......Abandonment and Site Restoration is a post mining activity in the form of dismantling production installations to return to the preliminary condition or condition for future use , derived from special reserve funding ie Abandonment and Site Restoration funds. As a unity, both are intended to be a link between economic interests and environmental sustainability in the form of prevention of pollution in the upstream oil and gas business activities in Indonesia between contractors and implementing agencies representing the State as the owner of Natural Resources bound in a contract. As a form of environmental pollution prevention activities, Abandonment and Site Restoration Activities can be described as the implementation of a Polluter Pays Principle which is specifically classified as an economic instrument. Abandonment and Site Restoration as a post mining activity that must be done on a contract that has legal basis of Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 regarding Oil and Natural Gas. The Abandonment and Site Restoration provisions are not specified in the contracts based on the Regulation on Oil and Gas before Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001. As a form of post mining activity that must be done, the contractor is held responsible for implementing Abandonment and Site Restoration as a form of environmental responsibility. Therefore, problems arise for contracts that do not reserve Abandonment and Site Restoration, despite having other mechanisms as performed by Chevron Indonesia Company which is referred to as the Asset Retirement Obligation which has the same form required by Abandonment and Site Restoration."

"Kegiatan operasi minyak dan gas bumi (migas) di lepas pantai Indonesia sudah dimulai sejak sekitar 1960-an. Dengan kegiatan operasi migas yang berlangsung sudah 50 tahun lebih ini, selain perlu upaya ekstra dalam proses produksi, juga harus memperhitungkan biaya Kegiatan Pasca Operasi (KPO). Biaya KPO menurut PTK-040/SKKMA0000/2018/S0 adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian fasilitas produksi serta fasilitas penunjang sehingga tidak beroperasi kembali, termasuk pembongkarannya secara permanen, serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja (WK) pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Tantangan secara keuangan dihadapi WK yang beroperasi dengan skema gross split, yaitu tidak berlakunya skema pengembalian biaya, sehingga menyebabkan biaya KPO ditanggung perusahaan dan pada akhirnya mempengaruhi nilai keekonomian WK tersebut. Pada Kontrak Bagi Hasil di industri hulu migas, biaya pencadangan diatur oleh SKK Migas dalam Peraturan Tata Kerja Nomor: PTK-040/SKKMA0000/2018/S0. Secara komersial, untuk mendapatkan laporan keuangan yang reliabel bagi para pemegang kepentingan stakeholder, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengatur biaya pencadangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 57 (PSAK 57-mengenai biaya kontinjensi). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara metode pencadangan biaya KPO yang saat ini (existing) digunakan dengan metode Kaiser (2018). Metode yang saat ini digunakan adalah penilaian KPO semua sumur tanpa dibedakan kategori eksplorasi ataupun produksinya. Metode Hybrid oleh Kaiser (2018) mengkategorikan biaya KPO berdasarkan karakteristik struktur. Dalam penelitian ini yang menggunakan metode Kaiser menyajikan total potensi net revenue dari keseluruhan hasil operasi migas sebagai potensi arus kas masuk yang menentukan besaran durasi masa akan dilakukannya proses KPO. Apabila perbandingan net revenue masih positif dibandingkan dengan net operating expenditure berjalan yang merupakan arus kas keluar, maka kegiatan operasi hulu migas di wilayah kerja masih menguntungkan, namun sebaliknya ketika net revenue < net operating expenditure artinya economic limits sudah habis, dengan demikian WK persiapan masa KPO. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pada masa KPO yang dilakukan pada akhir masa economic limits yaitu hingga 2031 akan lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan tetap menjalankan kegiatan bisnis tersebut hingga akhir kontrak yaitu di 2038, karena net cash flow yang masih pada posisi positif. Dengan demikian maka metode ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif terbaik dalam melakukan proyeksi KPO di lepas pantai laut dangkal.......The operation of oil and gas (oil and gas) off the coast of Indonesia has started since around the 1960s. With the oil and gas operation that has been going on for more than 50 years, in addition to the need for additional production processes, it must also reimburse Post-Operational Activity (KPO) costs. KPO costs according to PTK-040/SKKMA0000/2018/S0 are activities for permanent well closure, temporary stopping of production facilities and supporting facilities so that they cannot be returned, including permanent demolition, as well as repairs in the upstream oil and gas working area. When the working area using gross split, the costs recovery are not applicable, causing the ASR costs to be borne by the company and ultimately increasing the economic value of the field. In Production Sharing Contracts in the oil and gas industry, the backup fee is regulated by SKK Migas in the Work Order Number: PTK-040/SKKMA0000/2018/ S0. Commercially, to obtain financial reports that are relied upon for stakeholders (stakeholders), the Indonesian Institute of Accountants (IAI) has agreed to reserve costs in Statement of Financial Accounting Standards number 57 (PSAK 57-read contingency fees). This study compares to compare between the current (existing) decommisioning cost reserve methods used with the Kaiser method (2018). The method currently used is to determine all wells without differentiating them from product and service categories. The Hybrid Method by Kaiser (2018) categorizes decommisioning costs based on structural characteristics. In this study using the Kaiser method presents the total potential net income of all oil and gas operating results as potential cash inflows that determine the amount of future duration will improve the decommissioning process. If related to net income is still positive compared to net operating expenses which are cash outflows, then upstream oil and gas operations in the work area are still profitable, but instead compilation of net income