Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka universal health coverage, Indonesia mempersiapkan pelaksanaan BPJS-SJSNyang akan dimulai bulan Januari tahun 2014. Perbedaan tarif BPJS dan rumah sakit menjadimasalah mendasar. RSIA swasta Hermina Bogor mempersiapkan diri mengantisipasipelaksanaan BPJS dengan tujuan agar tetap survive.Melalui desain kuantitatif dilakukan analisis tagihan tindakan Sectio Caesaria (SC) pasienkelas III, dengan komponen tagihan : jasa medis, penunjang medis, alat medis, kamarperawatan, biaya lain - lain dan administrasi. Wawancara mendalam dilakukan kepadamanajemen rumah sakit.Rata ? rata tagihan SC pasien kelas III = Rp.11,13 juta. Uji multivariat membuktikan bahwajenis tindakan paling mempengaruhi variasi tagihan. Rumah sakit diharapkan mampumengendalikan biaya penunjang medis, jasa medis dan anjuran pemeriksaan kehamilankepada pasien.

---

ABSTRACTIndonesia is on the move to prepare the implementation of Universal Health Coverage to beconducted in 2014. The difference between BPJS tarieff and actual billing of hospitalsbecome a serious problem. Billing components comprised of doctor?s fee, medical support(laboratorium, drugs, blood, Rontgent), room charges, medical equipments rent andadministrative cost. This quantitative and qualitative study of Sectio Caesaria patients, 3rdclass at Hermina MCH private hospital Bogor found that the average billing is Rp 11,1million. Type of surgical action contributed most to the variation of billing.Recommendationsto the hospital are : to control usage of medical support, rental of medical equipments and toencourage ANC to patients. Government to study further on tarieff variations of privatehospitals."

"More than three years have passed since Indonesia adopted the National Social Security Law (UU SJSN) in October 2004, the law that market the effort to reform the country's social security system...."

"Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, terutamanya Jaminan Kesehatan Nasional, berpeluang menimbulkan risiko fiskal yang mampu menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kesinambungan fiskal. Risiko fiskal tersebut lahir dari adanya kewajiban kontingensi pemerintah untuk menjamin kesehatan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Adapun risiko yang mampu mengancam kesehatan aset tersebut mulai dari risiko operasional, risiko likuiditas, risiko liabilitas, risiko ekonomi, risiko investasi, risiko bencana, dan risiko politik. Oleh karena itu, penelitian ini meninjau: (1) risiko fiskal yang timbul dari penyelenggaaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, terutamanya Jaminan Kesehatan Nasional; dan (2) dampak kewajiban kontingensi Pemerintah dalam menjaga kesehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat eksplanatoris dan preskriptif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) risiko fiskal yang timbul dari penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional berasal dari kewajiban kontingensi Pemerintah untuk menjamin kesehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan guna kesinambungan program jaminan sosial. Risiko tersebut lahir dari kewenangan diskresioner Pemerintah berdasarkan undang-undang dan diungkapkan dalam Nota Keuangan. Adapun risiko tersebut bersumber dari minimnya penerimaan iuran, tingginya belanja manfaat, dan risiko investasi. Di sisi lain, ketidakjelasan status hukum keuangan Aset DJS Kesehatan juga mampu menghambat pengelolaan risiko fiskal dan pengelolaan dana amanat; dan (2) penyehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan memberikan tekanan fiskal terhadap APBN, namun hal tersebut harus dilakukan untuk mencegah timbulnya risiko sistemik kegagalan sistem kesehatan nasional yang mampu melahirkan risiko fiskal lainnya sekaligus untuk mencapai tujuan bernegara.

---

The administration of the National Social Security System, particularly the National Health Insurance, has the potential to generate fiscal risks that could strain the State Budget and fiscal sustainability. These fiscal risks arise from the government's contingent liability to ensure the financial health of the Health Social Security Fund. The threats to this fund's financial health include operational risks, liquidity risks, liability risks, economic risks, investment risks, disaster risks, and political risks. Consequently, this study examines: (1) the fiscal risks arising from the administration of the National Social Security System, particularly the National Health Insurance; and (2) the impact of the Government's contingent liabilities to maintain the financial health of the Health Social Security Fund on fiscal risk management. This research employs a doctrinal method that is both explanatory and prescriptive. The study reveals that (1) the fiscal risks stemming from the administration of the National Social Security System are derived from the Government's contingent liability to ensure the financial health of the Health Social Security Fund for the sustainability of the social security program. These risks originate from the Government's discretionary authority under the law and are disclosed in the Financial Note. The risks include insufficient premium income, high benefit expenditures, and investment risks. Additionally, the unclear legal status of the financial assets of the Health Social Security Fund can impede fiscal risk management and the management of trust funds; and (2) ensuring the financial health of the Health Social Security Fund exerts fiscal pressure on the State Budget. However, this is necessary to prevent the systemic risk of failure in the national health system, which could lead to other fiscal risks, and to achieve national objectives."

"ABSTRAKPraktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Atrika merupakan salah satu saranabagi calon apoteker dalam mempersiapkan diri untuk dapat bekerja sebagaiapoteker di apotek secara profesional. Apoteker di Apotek memiliki peran dantanggung jawab yang sangat penting yaitu dalam melakukan pengelolaan apotekdan memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Dalam melaksanakan haltersebut apoteker harus mengikuti peraturan yang berlaku dan melakukanpelayanan kefarmasian semaksimal mungkin. Kegiatan pengelolaan di ApotekAtrika meliputi perencanaan persediaan, pemesanan, penerimaan, pemberianharga, penyimpanan, pendistribusian/pelayanan kefarmasian, pencatatanpersediaan, dan pelaporan. Tugas Khusus di apotek adalah mengenaiperbandingan pelaksanaan pelayanan kefarmasian pada program JaminanKesehatan Aceh dan program Jaminan Kesehatan Nasional di era SJSN.Perbedaannya terletak pada pedoman obat yang digunakan, sistem pengadaanobatnya, serta sistem pembayaran klaim oleh penyelenggara program kepadafasilitas kesehatan.

---

ABSTRACTApothecary Profession Program Internship at Apotek Atrika is one of many waysfor pharmacist candidates on preparing theirselves to work at pharmacyprofesionally.in pharmacy, pharmacist has very important roles to manage thepharmacy ang giving pharmaceutical care to the patients who come to getmedicines. The pharmacist has to execute the roles according to valid regulationwhich applied in Indonesia as optimal as possible. The activity in Apotek Atrikamanagement consist of stock planning, ordering, receiving, pricing, saving, givingmedicines to patients while giving pharmaceutical care, administrating, andreporting, include narcotics and psycotropics reporting. Tugas Khusus given wasto compare pharmaceutical care on Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) program andjaminan Kesehatan Nasional (JKN) promram during SJSN era. The differenceswere about drug list manual used, drug procurement system, claim and paymentsystem to health facilities."

"Penelitian ini membahas tentang peran dan strategi dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sebagai kelompok penekan yang berasal dari masyarakat sipil dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) pada Tahun 2010-2011. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan peran dan strategi Komite Aksi Jaminan Sosial untuk mempengaruhi proses pembuatan RUU BPJS. Hasil Analisis memperlihatkan bahwa KAJS yang berperan sebagai pendukung Jaminan Sosial di Indonesia, berhasil mempengaruhi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tiga strategi KAJS yaitu "Konsep, Lobi, Aksi". Studi ini berkesimpulan bahwa dengan tiga strategi, KAJS, sebuah kelompok masyarakat dapat masuk menjadi bagian dari perumusan sebuah kebijakan di DPR dan mempengaruhinya dengan bekerja sama dengan anggota DPR.

---

This study discusses the role and strategy of the Social Security Committee Action or KAJS as a pressure group from civil society in the formulation of Social Security Agency Law (BPJS Bill) in the year 2010-2011. Using qualitative method, this study seeks to describe the role and strategy of the KAJS in influencing the making of BPJS bill. Analysis of the results find that KAJS influenced the Indonesian Parliament through three strategies: "Concept, Lobby, Action". This study concludes that through KAJS?s strategy, a group of citizen can be involved and colaborate with parliament members in establishing Indonesia's social security system."