Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai inovasi kontrak elektronik baru, salah satunya adalah Blockchain Smart Contract yang mengandalkan sistem buku besar terdesentralisasi dalam bentuk digital yang beroperasi secara otomatis (self-executing) menggunakan cryptocurrency di blockchain. Dalam penerapannya transaksi elektronik blockchain smart contract yang dilakukan dengan kode komputer dan tanpa pihak ketiga dalam hal ini Notaris, dapat menimbulkan berbagai pertanyaan dalam keabsahannya seperti legalitas dan permasalahan hukum. Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang pembuktiannya sempurna. Pada prinsipnya, konsep desentralisasi jaringan komputer melalui teknologi blockchain yang tanpa orang ketiga sebagai penjamin inilah yang menjadi sumber masalah, karena konsep desentralisasi tersebut menghapuskan middle-man yang berfungsi sebagai penjamin hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Dalam penelitian ini, Peneliti menghubungkan karakteristik blockchain smart contract dengan sistem Notaris konvensional terutama dalam menentukan identitas para pihak. Sistem identifikasi seperti tanda tangan elektronik (e-signature) dalam smart contract belum memadai. E-signature dalam smart contract ini cukup untuk menentukan identitas para pihak, tetapi tidak cukup jika dibandingkan dengan akta yang dibuat oleh Notaris dikarenakan smart contract tidak dapat membedakan antara manusia dan robot. Meskipun demikian, smart contract masih dapat digunakan oleh Notaris dalam proses kenotariatan.

---

Along with technological developments, various new electronic contract innovations have emerged. One example is the blockchain smart contract, which relies on a decentralized ledger system in digital form that moves automatically (self-executing) by using cryptocurrency on the blockchain. With its application in electronic transactions carried out without human intervention, in this case, was Notary and based on computer code, it raises various questions regarding its validity, legality, and the problem of blockchain smart contract. The obligation of a notary in the making of an authentic deed. In principle, the concept of decentralization ledger through blockchain technology is the source of the problem because the concept of decentralization eliminates the existing middleman. To answer the problem, researchers use the normative type of research with a statutory approach and conceptual approach. In this research, researchers try to connect the characteristics of smart contracts with current Notary System regarding contracts, information and electronic transactions in Indonesia. The smart contract can fulfil several Notary elements, such as the protection of the parties. However, identification systems such as electronic signatures (e-signatures) in smart contracts are not sufficient. The e-signature in this smart contract is sufficient to determine the identity of the parties, but not enough when compared to a deed made by a notary because smart contracts cannot distinguish between humans and robots. The conclusion is the smart contract could not replace the Notary. However, smart contracts can still be used by a Notary in the notary process."

"

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan adanya perubahan pada pola transaksi pada masyarakat. Saat ini masyarakat telah beralih melakukan jual beli secara online dengan menggunakan fasilitas Internet. Seiring dengan berkembangnya hal tersebut perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli juga berkembang begitu pesat. Saat ini dikenal sebuah kontrak yang disebut sebagai smart contract yang mungkin masih cukup jarang diaplikasikan di Indonesia. Namun, perbincangan mengenai smart contract sudah cukup banyak ditemukan. Adapun di Singapura sebagai negara tetangga dari Indonesia terdapat e-commerce yang telah menggunakan kontrak dalam bentuk smart contract. Berdasarkan hal tersebut, pada tulisan ini penulis akan membahas tentang keabsahan smart contract serta perlindungan konsumen apabila terdapat kesalahan sistem dalam eksekusi dari smart contract dalam e-commerce itu sendiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menganalisa kesiapan dari peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia berkaitan dengan diterapkannya smart contract dalam e-commerce. Setelah melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta Singapura dan menggunakan teori pacta sunt servanda juga teori perlindungan hukum Penulis menyimpulkan bahwa smart contract merupakan suatu perjanjian yang sah serta mengikat sepanjang terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang penulis uraikan dalam tesis ini. Selain itu, Baik Indonesia dan Singapura dari sisi regulasi dapat dikatakan sudah mencakup perlindungan pada konsumen sehubungan dengan penerapan smart contract pada e-commerce. Namun, penulis menyarankan bahwa demi adanya kepastian hukum yang lebih baik, Indonesia dapat dengan eksplisit menyebut smart contract dalam peraturan-peraturan yang relevan dan mengatur mengenai pengakuan smart contract, jenis-jenisnya serta persyaratan yang lebih sepesifik. Namun, dari  dikarenakan hukum Indonesia, pada dasarnya sudah memiliki pengaturan yang melindungan konsumen. Oleh karenanya, pemerintah dapat mendorong penggunaan smart contract dalam e-commerce dikarenakan manfaatnya yang banyak dalam e-commerce.

Kata Kunci: Smart Contract, E-Commerce, Kontrak, Perjanjian

---

Abstract

The development of information technology is very rapid causing a change in the pattern of transactions in the society. Currently the society has switched to purchasing and selling through online platform using Internet facilities. Along with the development of this agreement that is used in buying and selling transactions is also growing rapidly. Currently there is a contract known as a smart contract that may still be rarely applied in Indonesia. However, there are quite a lot of discussions about smart contracts. As for Singapore as a neighboring country of Indonesia has e-commerce that uses contracts in the form of smart contracts. Based on such explanation in this thesis, the author will discuss in depth regarding the validity of smart contracts and consumer protection if there are system errors in the execution of smart contracts in e-commerce itself. This thesis is also made to analyze the readiness of laws and regulations related to consumer protection in Indonesia with regard to the implementation of smart contracts in e-commerce. After conducting normative juridical research using the regulatory approach in Indonesia and Singapore and using the pacta sunt servanda theory as well as legal protection theory, the author concludes that the smart contract is a valid and binding agreement as long as it meets the requirements that the authors describe in this thesis. In addition, in terms of regulations, both Indonesia and Singapore already have protection of consumers in connection with the implementation of smart contracts in e-commerce. However, the authors suggest that for a better legal certainty, Indonesia should explicitly mention smart contracts in relevant regulations and regulate the recognition of smart contracts, their types and more specific requirements. However, due to Indonesian law, basically has already provide protection for consumers. Therefore, the government can encourage the use of smart contracts in e-commerce because of its benefits in e-commerce.

 

Keywords: Smart Contract, E-Commerce, Contract, Agreement

"

"Microcredential adalah rekam capaian pembelajaran kursus yang terakumulasi sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu penerapan microcredential di Indonesia adalah program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah semi bantuan sosial menyediakan pelatihan dan bantuan insentif setelah memperoleh sertifikat sebagai bukti yang telah menyelesaikan pelatihan. Proses penyaluran bantuan insentif masih dilakukan secara manual mengakibatkan pengerjaan tidak transparan, kehilangan data, dan membutuhkan waktu yang lama. Tugas akhir ini merancang dan membangun sistem rekam sertifikat berbasis web pada blockchain. Tujuan pembuatan proyek sistem rekam sertifikat adalah mengurangi risiko antara pihak Kartu Prakerja dan learner. Data sertifikat berisi informasi learner, trainer, dan kursus menghasilkan sertifikat pelatihan terverifikasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak membutuhkan kredibilitas. Metode penelitian tugas akhir dilakukan dengan metode kuantitatif dan siklus pengembangan web aplikasi. Kegiatan tugas akhir menghasilkan smart contract dan web aplikasi yang siap dijalankan dan digunakan pengguna dalam proses mekanisme transaksi kursus mengadaptasi Kartu Prakerja. Evaluasi dilakukan untuk menguji kerja sistem rekam sertifikat pada web dan smart contract. Sistem rekam sertifikat menyimpan data-data sertifikat yang digunakan untuk menvalidasi sistem pembayaran kursus secara otomasi dan transparan diatur dalam smart contract.

---

Microcredential is a record of course learning outcomes accumulated in accordance with industry needs. An application of microcredential in Indonesia is the Kartu Prakerja program. Kartu Prakerja is a semi-social assistance program that provides training and incentive benefits after obtaining a certificate as proof that they have completed the training. The process of distributing incentive assistance is manually performed resulting in non-transparency, data loss, and time consuming. This project designs and builds a web-based certificate record system on the blockchain. The purpose of this final project is to reduce the risk between the Kartu Prakerja and the learner. The system records data containing learner, trainer, and course information to produce verified certificates accessible to parties in need of credibility. The final project research method is carried out with quantitative approaches and software development cycles. Final results are smart contracts and web that can be used by users in the process of course transaction mechanisms adapting the Kartu Prakerja. Evaluation is conducted to test the certificate record system for the web and smart contract. The certificate record system stores certificate data that is used to validate the course payment system automatically and transparently regulated in the smart contract."

"Smart contract terinspirasi dari kontrak tradisional, dimana berperan sebagai dasar hubungan bisnis. Validasi dilakukan untuk memastikan smart contract sesuai dengan kontrak tradisional. Smart contract merupakan bagian fundamental dari blockchain bernama Ethereum. Blockchain adalah ledger terdistribusi dan diamankan dengan mekanisme konsensus berdasarkan kriptografi. Smart contract adalah program komputer yang disimpan di blockchain yang memungkinkan konversi kontrak tradisional menjadi paralel secara digital, maka akan berperilaku persis seperti yang diprogram. Blockchain dikenal memiliki immutability dengan memastikan blok-blok digabungkan dengan hash yang dienkripsi dalam blockchain, sehingga tidak ada yang dapat mengganggunya. Immutability sangat dibutuhkan untuk menjamin pencatatan dapat dipercaya, karena tidak dapat dimanipulasi oleh pihak manapun. Namun, kebutuhan akan pengembangan fitur baru telah memunculkan teknik upgrade. Di sisi lain terdapat pihak yang tidak setuju apabila smart contract dapat diupgrade karena dapat merusak immutability dalam blockchain, karena melalui upgrade akan merubah perilaku dalam smart contract. Pada kasus dimana smart contract memerlukan lebih dari satu kali transaksi. Pada jeda waktu tersebut pengembang dapat mengupgrade smart contract sehingga perilaku smart contract dapat berubah, hal ini dapat merugikan pengguna. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan mekanisme upgrade yang transparan, sehingga dapat divalidasi. Pada penelitian ini mengusulkan sistem validasi smart contract untuk membantu pengguna publik memahami perilaku smart contract.

---

Smart contracts are inspired by traditional contracts, the basis for business relationships. Validation is done to ensure that smart contracts comply with traditional contracts. Smart contracts are a fundamental part of the blockchain called Ethereum. Blockchain is a distributed ledger and is secured by a consensus mechanism based on cryptography. Smart contracts are computer programs stored on the blockchain that allow the conversion of traditional contracts into digital parallels, so they will behave exactly as programmed. Blockchain is known to have immutability by ensuring that blocks are combined with encrypted hashes in the blockchain so that no one can interfere with it. Immutability is needed to ensure that records can be trusted because they cannot be manipulated by any party. However, the need for the development of new features has given rise to upgrade techniques. On the other hand, some parties disagree that smart contracts can be upgraded because they can damage the immutability of the blockchain. After all, upgrading will change the behavior of the smart contract, in cases where smart contracts require more than one transaction. During this time gap, developers can upgrade the smart contract so that the behavior of the smart contract can change, this can be detrimental to users. To overcome this problem, a transparent upgrade mechanism is needed, so that it can be validated. This study proposes a smart contract validation system to help public users understand the behavior of smart contracts."

"Perkembangan teknologi blockchain salah satunya smart contract pada platform Ethereum, yang tersedia pada website Etherscan sering kali memuat klausula baku, salah satunya klausula baku pilihan hukum atau choice of law, yang menetapkan hukum dan yurisdiksi sesuai preferensi pengembang. Apabila terjadi sengketa, klausula baku choice of law ini menjadi tantangan sebab sering kali tidak mengakomodasi kepentingan pengguna dari yurisdiksi berbeda. Di Indonesia, Pasal 18A UU No. 1 Tahun 2024 menetapkan bahwa kontrak elektronik internasional harus tunduk pada hukum Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana UU No. 1 Tahun 2024 memberikan pelindungan hukum dalam sengketa terkait klausula baku choice of law dalam smart contract serta bagaimana UU No.1 Tahun 2024 memberikan pelindungan konsumen atas penggunaan klausula baku choice of law yang tidak selaras dengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan sumber data sekunder serta analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan UU No. 1 Tahun 2024 perlu adanya peraturan tentang proses pelaksanaan sengketa mengetahui benturan yurisdiksi yang sering terjadi dalam sengketa lintas negara, yang berujung tidak pulihnya hak konsumen. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi dari UU No. 1 Tahun 2024 dalam melindungi konsumen pada dasarnya tepat sasaran, asas kebebasan berkontrak yang sejatinya dibatasi harus dapat diterima oleh konsumen Indonesia.

---

The development of blockchain technology, one of which is the smart contract on the Ethereum platform, which is available on the Etherscan website, often contains standard clauses, one of which is the choice of law standard clause, which determines the law and jurisdiction according to the developer's preferences. If a dispute occurs, this standard choice of law clause becomes a challenge because it often does not accommodate the interests of users from different jurisdictions. In Indonesia, Article 18A of Law no. 1 of 2024 stipulates that international electronic contracts must comply with Indonesian law. This research examines how Law no. Law No. 1 of 2024 provides legal protection in disputes related to standard choice of law clauses in smart contracts and how Law No. 1 of 2024 provides consumer protection for the use of standard choice of law clauses that are not in line with the principle of freedom of contract. This research uses doctrinal research with secondary data sources and qualitative descriptive data analysis. The research results show that Law no. 1 of 2024, it is necessary to have regulations regarding the dispute implementation process, recognizing the clash of jurisdictions that often occur in cross-border disputes, which result in consumer rights not being restored. This research found that the implementation of Law no. 1 of 2024 in protecting consumers is basically right on target, the principle of freedom of contract which is actually limited must be accepted by Indonesian consumers."

"Pengembangan kota berbasis bandara atau aetropolis yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan pemerintah membutuhkan dana investasi yang besar sehingga dibutuhkan peran swasta dalam menginisiasi proyek tersebut. Proyek kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta disebut dengan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). KPBU memiliki keunikan dari segi bentuk kerjasama karena melibatkan pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Penelitian pengembangan model smart contract pada peneilitan ini didasarkan pada masalah yang terjadi akibat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek pengembangan kawasan aetropolis yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Critical success factor dalam pengajuan pembayaran dalam pengembangan kawasan aerotropolis dengan skema KPBU menjadi sesuatu yang penting. Pengembangan model smart contracts yang dapat diaplikasikan pada pengembangan kawasan Aetrotopolis dengan skema KPBU.

---

The development of an airport or aetropolis-based city carried out by the government by the government requires a large investment fund so that the role of the private sector is needed in initiating the project. The joint project between the government and the private sector is called the Public Private Partnership (PPP). PPP is unique in terms of the form of cooperation because it involves parties who have different interests. Research on the development of a smart contract model in this research is based on problems that occur as a result of the many parties involved in the aetropolis area development project using a government-business entity (PPP) cooperation scheme. Critical success factors in submitting payments for developing aerotropolis areas with a PPP scheme are important. Development of a smart contract model that can be applied to the development of the Aetrotopolis area with a PPP scheme."

"Praktek transaksi jual beli NFT (Non-Fungible Token) musik pada blockchain menimbulkan kompleksitas dinamika hukum yang harus disesuaikan untuk menghasilkan suatu kepastian hukum, dalam hal dilaksanakannya transaksi NFT dan juga keberadaan dan keabsahan dari smart contract sebagai instrumen yang digunakan dalam transaksi NFT musik. Adapun praktek transaksi NFT musik di Indonesia terkhususnya pada platform penjualan NFT musik yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tidak mengartikan setiap transaksi NFT musik sebagai pengalihan hak kekayaan intelektual apapun, dan juga hanya mendasari setiap transaksi dengan menyetujui syarat dan ketentuan platform dan ketentuan penawaran setiap NFT yang terpapar pada platform tersebut, serta mengimplementasikan smart contract untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pada tulisan ini penulis akan membahas mengenai praktek penjualan NFT Musik yaitu ada atau tidaknya pengalihan hak cipta yang terkandung di dalamnya dan juga keabsahan smart contract sebagai alat yang mendasari transaksi jual beli NFT musik dengan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang menganalisa hubungan sebab-akibat dari suatu praktek atau kejadian hukum tertentu. Dalam penelitian yang telah dilaksakanakan penulis, dihasilkan penyimpulan bahwa dalam transaksi NFT musik tidak terdapat pengalihan hak ekonomi yang ditandai dengan hanya dialihkannya hak menerima royalti musik yang diterima oleh pembeli NFT dan bukan hak ekonomi dari karya musik NFT itu sendiri, dan smart contract tidak dapat diartikan atau digunakan sebagai suatu perjanjian pengalihan hak ekonomi yang tunduk pada UU Hak Cipta, namun hanya dapat digunakan sebagai perjanjian konvensional atas transaksi jual beli dalam hukum keperdataan.

---

The practice of buying and selling NFT (Non-Fungible Token) music transactions on the blockchain creates complex legal dynamics that must be adjusted to produce legal certainty, in terms of carrying out NFT transactions and also the existence and validity of smart contracts as instruments used in music NFT transactions. As for the practice of music NFT transactions in Indonesia, especially on music NFT sales platforms, which are subject to statutory regulations, they do not interpret every music NFT transaction as a transfer of any intellectual property rights, and also only base each transaction on agreeing to the terms and conditions of the platform and the conditions of offering each NFT who are exposed to the platform, as well as implementing smart contracts to implement the agreement. Based on this, in this article the author will discuss the practice of selling Music NFTs, namely whether or not there is a transfer of copyright contained therein and also the validity of smart contracts as a tool that underlies music NFT buying and selling transactions using normative juridical research methods based on legal regulations. which applies to the nature of analytical descriptive research which analyzes the cause-and-effect relationship of a particular legal practice or event. In the research carried out by the author, the conclusion is that in music NFT transactions there is no transfer of economic rights which is indicated by only the transfer of the right to receive music royalties received by the NFT buyer and not the economic rights of the NFT music work itself, and smart contracts cannot be interpreted or used as an agreement to transfer economic rights which is subject to the Copyright Law, but can only be used as a conventional agreement for sale and purchase transactions in civil law."

"

Internet of things (IoT) seringkali menjadi target serangan Distributed Denial of Service (DDoS) pada perangkat mereka. Ini karena ekosistem IoT menggunakan sistem terpusat untuk mengendalikan dirinya sendiri. Blockchain menggunakan sistem distribusi terdesentralisasi sehingga tidak memerlukan otoritas dari pihak ketiga untuk memberikan kontrol verifikasi dalam mengidentifikasi block transaksi yang ada di dalam node ini.  Penggunaan Blockchain dapat diimplementasikan ke dalam ekosistem IoT dalam mengelola aliran data dan transaksi dan dapat mengelola manajemen akses yang aman dan andal yang mendukung ekosistem tepercaya. Integrasi blockchain pada IoT membutuhkan metode Smart Contract sebagai solusi untuk mendukung konsep keamanan jaringan seperti kerahasiaan, integritas, dan keseterdiaan.

---

Internet of things (IoT) is often the target of Distributed Denial of Service (DDoS) attacks on their devices. This is because the IoT ecosystem uses a centralized system to control itself. Blockchain uses a decentralized distribution system so that it does not require authority from a third party to provide verification control in identifying transaction blocks that exist within this node. The use of Blockchain can be implemented into the IoT ecosystem in managing data flow and transactions and can manage secure and reliable access management that supports trusted ecosystems. Blockchain integration in IoT requires Smart contract method as a solution to support the concept of network security such as confidentiality, integrity and integrity.

"

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan pada sistem rekam medis elektronik menggunakan Ethereum. Tujuan dari penggunaan teknologi blockchain pada sistem rekam medis elektronik adalah untuk menjaga integritas data rekam medis supaya tidak berubah. Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan metadata dan hasil enkripsi dari rekam medis yang tersimpan di dalam database, dengan demikian rekam medis akan memiliki segel yang dapat digunakan untuk verifikasi keaslian data. Proses pada penelitian ini terdiri atas perancangan sistem rekam medis pada blockchain serta pengujian performa hardware yang digunakan untuk menjalankan blockchain. Pada tahap pengujian akan dilakukan analisa pengaruh jumlah load transaksi terhadap performa Hardware blockchain. Melalui hasil analisa, jumlah load transaksi pada satu waktu memberikan pengaruh terhadap performa CPU dan durasi elapse time untuk setiap transaksi. Jumlah load transaksi tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap performa RAM dan Disk I/O, dikarenakan terdapat faktor eksternal yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap kedua komponen tersebut dibandingkan jumlah load transaksi.

---

This research discusses how blockchain technology can be applied to electronic medical record systems using Ethereum. The purpose of blockchain implementation into an electronic medical record system is to keep the data integrity from data changes that are not permitted. Blockchain can be used to store the metadata and encryption result of a medical record that is stored in a database; thus, the medical record will have a seal that can be used to verify its authenticity. This research consists of designing a medical record system based on blockchain and evaluating system performance to run the blockchain. During the testing phase, the effect of the number of load transactions will be analyzed with the performance of the blockchain system. Through the results of the analysis, the number of transaction loads at one time influences CPU performance and the duration of the elapsed time for each transaction. The transaction load amount does not directly affect RAM and Disk I/O performance, because several external factors have a more significant influence on both components than the number of transaction loads."

"Penerapan sistem pemilihan dengan elektronik atau dikenal dengan e-voting yang mulai banyak diterapkan menggantikan sistem pemilihan secara tradisional masih memiliki masalah utama dalam tingkat hasil kepercayaan. Sistem pemilihan dengan elektronik sangat rentan terhadap isu manipulasi seperti perubahan hasil pemilihan karena peretasan hingga perubahan hasil yang dilakukan oleh pembuat sistem pemilihan. Salah satu perubahan yang disengaja oleh pembuat sistem terjadi akibat adanya penentuan dan pengambilan keputusan hingga skema penyimpanan data yang masih bersifat terpusat atau centralized. Sistem terpusat dalam sebuah jaringan mengakibatkan sumber data berasal dari satu pihak memiliki hak untuk menyimpan hingga mengatur sumber data. Isu kepercayaan yang diakibatkan oleh sistem distribusi data secara terpusat dapat diatasi dengan menyebarkan data dalam jaringan sistem. Blockchain adalah buku besar terdistribusi atau distributed ledger, dimana setiap pihak dalam jaringan memiliki sumber data yang sama. Blockchain mulai popular digunakan sejak Bitcoin sebagai salah satu produk pertama blockchain oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Blockchain sebagai distributed ledger mengakibatkan data yang tersimpan dalam blockchain mustahil dapat diubah. Blockchain memiliki keunggulan yaitu decentralized dimana seluruh pihak memiliki hak yang sama dan tidak ada salah satu pihak yang memiliki hak dan kewenangan melebihi pihak lainnya. Ethereum adalah salah satu blockchain dengan keunggulan adanya kontrak pintar atau smart contract. Dengan smart contract, sebuah transaksi dapat diproses jika sudah memenuhi aturan dan perjanjian yang telah ditentukan oleh kontrak yang dibuat.

---

The implementation of an electronic voting system, known as e-voting, which has begun to be widely applied in place of traditional electoral systems, still has a major problem in the level of trust results. Electronic voting systems are very vulnerable to manipulation issues such as changes in election results due to hacking to changes in results made by the electoral system maker. One of the deliberate changes made by the system maker is due to the determination and decision making until the data storage scheme is still centralized or centralized. Centralized systems in a network result in data sources coming from one party having the right to store to manage data sources. The issue of trust caused by a centralized data distribution system can be overcome by spreading data in a system network. Blockchain is a distributed ledger, where every party in the network has the same data source. Blockchain began to be popularly used since Bitcoin as one of the first blockchain products by Satoshi Nakamoto in 2009. Blockchain as a distributed ledger makes data stored in the blockchain impossible to change. Blockchain has the advantage of being decentralized where all parties have the same rights and no one party has rights and authority over other parties. Ethereum is one of the blockchain with the advantage of smart contracts. With a smart contract, a transaction can be processed if it meets the rules and agreements that have been determined by the contract made."