Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Erlina Novita
"Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul berbagai inovasi kontrak elektronik baru, salah satunya adalah Blockchain Smart Contract yang mengandalkan sistem buku besar terdesentralisasi dalam bentuk digital yang beroperasi secara otomatis (self-executing) menggunakan cryptocurrency di blockchain. Dalam penerapannya transaksi elektronik blockchain smart contract yang dilakukan dengan kode komputer dan tanpa pihak ketiga dalam hal ini Notaris, dapat menimbulkan berbagai pertanyaan dalam keabsahannya seperti legalitas dan permasalahan hukum. Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang pembuktiannya sempurna. Pada prinsipnya, konsep desentralisasi jaringan komputer melalui teknologi blockchain yang tanpa orang ketiga sebagai penjamin inilah yang menjadi sumber masalah, karena konsep desentralisasi tersebut menghapuskan middle-man yang berfungsi sebagai penjamin hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Dalam penelitian ini, Peneliti menghubungkan karakteristik blockchain smart contract dengan sistem Notaris konvensional terutama dalam menentukan identitas para pihak. Sistem identifikasi seperti tanda tangan elektronik (e-signature) dalam smart contract belum memadai. E-signature dalam smart contract ini cukup untuk menentukan identitas para pihak, tetapi tidak cukup jika dibandingkan dengan akta yang dibuat oleh Notaris dikarenakan smart contract tidak dapat membedakan antara manusia dan robot. Meskipun demikian, smart contract masih dapat digunakan oleh Notaris dalam proses kenotariatan.

Along with technological developments, various new electronic contract innovations have emerged. One example is the blockchain smart contract, which relies on a decentralized ledger system in digital form that moves automatically (self-executing) by using cryptocurrency on the blockchain. With its application in electronic transactions carried out without human intervention, in this case, was Notary and based on computer code, it raises various questions regarding its validity, legality, and the problem of blockchain smart contract. The obligation of a notary in the making of an authentic deed. In principle, the concept of decentralization ledger through blockchain technology is the source of the problem because the concept of decentralization eliminates the existing middleman. To answer the problem, researchers use the normative type of research with a statutory approach and conceptual approach. In this research, researchers try to connect the characteristics of smart contracts with current Notary System regarding contracts, information and electronic transactions in Indonesia. The smart contract can fulfil several Notary elements, such as the protection of the parties. However, identification systems such as electronic signatures (e-signatures) in smart contracts are not sufficient. The e-signature in this smart contract is sufficient to determine the identity of the parties, but not enough when compared to a deed made by a notary because smart contracts cannot distinguish between humans and robots. The conclusion is the smart contract could not replace the Notary. However, smart contracts can still be used by a Notary in the notary process."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ilena Prinindyta Harum
"

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menyebabkan adanya perubahan pada pola transaksi pada masyarakat. Saat ini masyarakat telah beralih melakukan jual beli secara online dengan menggunakan fasilitas Internet. Seiring dengan berkembangnya hal tersebut perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli juga berkembang begitu pesat. Saat ini dikenal sebuah kontrak yang disebut sebagai smart contract yang mungkin masih cukup jarang diaplikasikan di Indonesia. Namun, perbincangan mengenai smart contract sudah cukup banyak ditemukan. Adapun di Singapura sebagai negara tetangga dari Indonesia terdapat e-commerce yang telah menggunakan kontrak dalam bentuk smart contract. Berdasarkan hal tersebut, pada tulisan ini penulis akan membahas tentang keabsahan smart contract serta perlindungan konsumen apabila terdapat kesalahan sistem dalam eksekusi dari smart contract dalam e-commerce itu sendiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menganalisa kesiapan dari peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen di Indonesia berkaitan dengan diterapkannya smart contract dalam e-commerce. Setelah melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta Singapura dan menggunakan teori pacta sunt servanda juga teori perlindungan hukum Penulis menyimpulkan bahwa smart contract merupakan suatu perjanjian yang sah serta mengikat sepanjang terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang penulis uraikan dalam tesis ini. Selain itu, Baik Indonesia dan Singapura dari sisi regulasi dapat dikatakan sudah mencakup perlindungan pada konsumen sehubungan dengan penerapan smart contract pada e-commerce. Namun, penulis menyarankan bahwa demi adanya kepastian hukum yang lebih baik, Indonesia dapat dengan eksplisit menyebut smart contract dalam peraturan-peraturan yang relevan dan mengatur mengenai pengakuan smart contract, jenis-jenisnya serta persyaratan yang lebih sepesifik. Namun, dari  dikarenakan hukum Indonesia, pada dasarnya sudah memiliki pengaturan yang melindungan konsumen. Oleh karenanya, pemerintah dapat mendorong penggunaan smart contract dalam e-commerce dikarenakan manfaatnya yang banyak dalam e-commerce.

Kata Kunci: Smart Contract, E-Commerce, Kontrak, Perjanjian


Abstract

The development of information technology is very rapid causing a change in the pattern of transactions in the society. Currently the society has switched to purchasing and selling through online platform using Internet facilities. Along with the development of this agreement that is used in buying and selling transactions is also growing rapidly. Currently there is a contract known as a smart contract that may still be rarely applied in Indonesia. However, there are quite a lot of discussions about smart contracts. As for Singapore as a neighboring country of Indonesia has e-commerce that uses contracts in the form of smart contracts. Based on such explanation in this thesis, the author will discuss in depth regarding the validity of smart contracts and consumer protection if there are system errors in the execution of smart contracts in e-commerce itself. This thesis is also made to analyze the readiness of laws and regulations related to consumer protection in Indonesia with regard to the implementation of smart contracts in e-commerce. After conducting normative juridical research using the regulatory approach in Indonesia and Singapore and using the pacta sunt servanda theory as well as legal protection theory, the author concludes that the smart contract is a valid and binding agreement as long as it meets the requirements that the authors describe in this thesis. In addition, in terms of regulations, both Indonesia and Singapore already have protection of consumers in connection with the implementation of smart contracts in e-commerce. However, the authors suggest that for a better legal certainty, Indonesia should explicitly mention smart contracts in relevant regulations and regulate the recognition of smart contracts, their types and more specific requirements. However, due to Indonesian law, basically has already provide protection for consumers. Therefore, the government can encourage the use of smart contracts in e-commerce because of its benefits in e-commerce.

 

Keywords: Smart Contract, E-Commerce, Contract, Agreement

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Juan Patrick
"Microcredential adalah rekam capaian pembelajaran kursus yang terakumulasi sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satu penerapan microcredential di Indonesia adalah program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah semi bantuan sosial menyediakan pelatihan dan bantuan insentif setelah memperoleh sertifikat sebagai bukti yang telah menyelesaikan pelatihan. Proses penyaluran bantuan insentif masih dilakukan secara manual mengakibatkan pengerjaan tidak transparan, kehilangan data, dan membutuhkan waktu yang lama. Tugas akhir ini merancang dan membangun sistem rekam sertifikat berbasis web pada blockchain. Tujuan pembuatan proyek sistem rekam sertifikat adalah mengurangi risiko antara pihak Kartu Prakerja dan learner. Data sertifikat berisi informasi learner, trainer, dan kursus menghasilkan sertifikat pelatihan terverifikasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak membutuhkan kredibilitas. Metode penelitian tugas akhir dilakukan dengan metode kuantitatif dan siklus pengembangan web aplikasi. Kegiatan tugas akhir menghasilkan smart contract dan web aplikasi yang siap dijalankan dan digunakan pengguna dalam proses mekanisme transaksi kursus mengadaptasi Kartu Prakerja. Evaluasi dilakukan untuk menguji kerja sistem rekam sertifikat pada web dan smart contract. Sistem rekam sertifikat menyimpan data-data sertifikat yang digunakan untuk menvalidasi sistem pembayaran kursus secara otomasi dan transparan diatur dalam smart contract.

Microcredential is a record of course learning outcomes accumulated in accordance with industry needs. An application of microcredential in Indonesia is the Kartu Prakerja program. Kartu Prakerja is a semi-social assistance program that provides training and incentive benefits after obtaining a certificate as proof that they have completed the training. The process of distributing incentive assistance is manually performed resulting in non-transparency, data loss, and time consuming. This project designs and builds a web-based certificate record system on the blockchain. The purpose of this final project is to reduce the risk between the Kartu Prakerja and the learner. The system records data containing learner, trainer, and course information to produce verified certificates accessible to parties in need of credibility. The final project research method is carried out with quantitative approaches and software development cycles. Final results are smart contracts and web that can be used by users in the process of course transaction mechanisms adapting the Kartu Prakerja. Evaluation is conducted to test the certificate record system for the web and smart contract. The certificate record system stores certificate data that is used to validate the course payment system automatically and transparently regulated in the smart contract."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christian Wisnu Purnaadi
"Smart contract terinspirasi dari kontrak tradisional, dimana berperan sebagai dasar hubungan bisnis. Validasi dilakukan untuk memastikan smart contract sesuai dengan kontrak tradisional. Smart contract merupakan bagian fundamental dari blockchain bernama Ethereum. Blockchain adalah ledger terdistribusi dan diamankan dengan mekanisme konsensus berdasarkan kriptografi. Smart contract adalah program komputer yang disimpan di blockchain yang memungkinkan konversi kontrak tradisional menjadi paralel secara digital, maka akan berperilaku persis seperti yang diprogram. Blockchain dikenal memiliki immutability dengan memastikan blok-blok digabungkan dengan hash yang dienkripsi dalam blockchain, sehingga tidak ada yang dapat mengganggunya. Immutability sangat dibutuhkan untuk menjamin pencatatan dapat dipercaya, karena tidak dapat dimanipulasi oleh pihak manapun. Namun, kebutuhan akan pengembangan fitur baru telah memunculkan teknik upgrade. Di sisi lain terdapat pihak yang tidak setuju apabila smart contract dapat diupgrade karena dapat merusak immutability dalam blockchain, karena melalui upgrade akan merubah perilaku dalam smart contract. Pada kasus dimana smart contract memerlukan lebih dari satu kali transaksi. Pada jeda waktu tersebut pengembang dapat mengupgrade smart contract sehingga perilaku smart contract dapat berubah, hal ini dapat merugikan pengguna. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan mekanisme upgrade yang transparan, sehingga dapat divalidasi. Pada penelitian ini mengusulkan sistem validasi smart contract untuk membantu pengguna publik memahami perilaku smart contract.

Smart contracts are inspired by traditional contracts, the basis for business relationships. Validation is done to ensure that smart contracts comply with traditional contracts. Smart contracts are a fundamental part of the blockchain called Ethereum. Blockchain is a distributed ledger and is secured by a consensus mechanism based on cryptography. Smart contracts are computer programs stored on the blockchain that allow the conversion of traditional contracts into digital parallels, so they will behave exactly as programmed. Blockchain is known to have immutability by ensuring that blocks are combined with encrypted hashes in the blockchain so that no one can interfere with it. Immutability is needed to ensure that records can be trusted because they cannot be manipulated by any party. However, the need for the development of new features has given rise to upgrade techniques. On the other hand, some parties disagree that smart contracts can be upgraded because they can damage the immutability of the blockchain. After all, upgrading will change the behavior of the smart contract, in cases where smart contracts require more than one transaction. During this time gap, developers can upgrade the smart contract so that the behavior of the smart contract can change, this can be detrimental to users. To overcome this problem, a transparent upgrade mechanism is needed, so that it can be validated. This study proposes a smart contract validation system to help public users understand the behavior of smart contracts."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachma Maharani Ulfa
"

Internet of things (IoT) seringkali menjadi target serangan Distributed Denial of Service (DDoS) pada perangkat mereka. Ini karena ekosistem IoT menggunakan sistem terpusat untuk mengendalikan dirinya sendiri. Blockchain menggunakan sistem distribusi terdesentralisasi sehingga tidak memerlukan otoritas dari pihak ketiga untuk memberikan kontrol verifikasi dalam mengidentifikasi block transaksi yang ada di dalam node ini.  Penggunaan Blockchain dapat diimplementasikan ke dalam ekosistem IoT dalam mengelola aliran data dan transaksi dan dapat mengelola manajemen akses yang aman dan andal yang mendukung ekosistem tepercaya. Integrasi blockchain pada IoT membutuhkan metode Smart Contract sebagai solusi untuk mendukung konsep keamanan jaringan seperti kerahasiaan, integritas, dan keseterdiaan.


Internet of things (IoT) is often the target of Distributed Denial of Service (DDoS) attacks on their devices. This is because the IoT ecosystem uses a centralized system to control itself. Blockchain uses a decentralized distribution system so that it does not require authority from a third party to provide verification control in identifying transaction blocks that exist within this node. The use of Blockchain can be implemented into the IoT ecosystem in managing data flow and transactions and can manage secure and reliable access management that supports trusted ecosystems. Blockchain integration in IoT requires Smart contract method as a solution to support the concept of network security such as confidentiality, integrity and integrity.

"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ian Joseph
"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan pada sistem rekam medis elektronik menggunakan Ethereum. Tujuan dari penggunaan teknologi blockchain pada sistem rekam medis elektronik adalah untuk menjaga integritas data rekam medis supaya tidak berubah. Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan metadata dan hasil enkripsi dari rekam medis yang tersimpan di dalam database, dengan demikian rekam medis akan memiliki segel yang dapat digunakan untuk verifikasi keaslian data. Proses pada penelitian ini terdiri atas perancangan sistem rekam medis pada blockchain serta pengujian performa hardware yang digunakan untuk menjalankan blockchain. Pada tahap pengujian akan dilakukan analisa pengaruh jumlah load transaksi terhadap performa Hardware blockchain. Melalui hasil analisa, jumlah load transaksi pada satu waktu memberikan pengaruh terhadap performa CPU dan durasi elapse time untuk setiap transaksi. Jumlah load transaksi tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap performa RAM dan Disk I/O, dikarenakan terdapat faktor eksternal yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap kedua komponen tersebut dibandingkan jumlah load transaksi.

This research discusses how blockchain technology can be applied to electronic medical record systems using Ethereum. The purpose of blockchain implementation into an electronic medical record system is to keep the data integrity from data changes that are not permitted. Blockchain can be used to store the metadata and encryption result of a medical record that is stored in a database; thus, the medical record will have a seal that can be used to verify its authenticity. This research consists of designing a medical record system based on blockchain and evaluating system performance to run the blockchain. During the testing phase, the effect of the number of load transactions will be analyzed with the performance of the blockchain system. Through the results of the analysis, the number of transaction loads at one time influences CPU performance and the duration of the elapsed time for each transaction. The transaction load amount does not directly affect RAM and Disk I/O performance, because several external factors have a more significant influence on both components than the number of transaction loads."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deni Pramulia
"Penerapan sistem pemilihan dengan elektronik atau dikenal dengan e-voting yang mulai banyak diterapkan menggantikan sistem pemilihan secara tradisional masih memiliki masalah utama dalam tingkat hasil kepercayaan. Sistem pemilihan dengan elektronik sangat rentan terhadap isu manipulasi seperti perubahan hasil pemilihan karena peretasan hingga perubahan hasil yang dilakukan oleh pembuat sistem pemilihan. Salah satu perubahan yang disengaja oleh pembuat sistem terjadi akibat adanya penentuan dan pengambilan keputusan hingga skema penyimpanan data yang masih bersifat terpusat atau centralized. Sistem terpusat dalam sebuah jaringan mengakibatkan sumber data berasal dari satu pihak memiliki hak untuk menyimpan hingga mengatur sumber data. Isu kepercayaan yang diakibatkan oleh sistem distribusi data secara terpusat dapat diatasi dengan menyebarkan data dalam jaringan sistem. Blockchain adalah buku besar terdistribusi atau distributed ledger, dimana setiap pihak dalam jaringan memiliki sumber data yang sama. Blockchain mulai popular digunakan sejak Bitcoin sebagai salah satu produk pertama blockchain oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Blockchain sebagai distributed ledger mengakibatkan data yang tersimpan dalam blockchain mustahil dapat diubah. Blockchain memiliki keunggulan yaitu decentralized dimana seluruh pihak memiliki hak yang sama dan tidak ada salah satu pihak yang memiliki hak dan kewenangan melebihi pihak lainnya. Ethereum adalah salah satu blockchain dengan keunggulan adanya kontrak pintar atau smart contract. Dengan smart contract, sebuah transaksi dapat diproses jika sudah memenuhi aturan dan perjanjian yang telah ditentukan oleh kontrak yang dibuat.

The implementation of an electronic voting system, known as e-voting, which has begun to be widely applied in place of traditional electoral systems, still has a major problem in the level of trust results. Electronic voting systems are very vulnerable to manipulation issues such as changes in election results due to hacking to changes in results made by the electoral system maker. One of the deliberate changes made by the system maker is due to the determination and decision making until the data storage scheme is still centralized or centralized. Centralized systems in a network result in data sources coming from one party having the right to store to manage data sources. The issue of trust caused by a centralized data distribution system can be overcome by spreading data in a system network. Blockchain is a distributed ledger, where every party in the network has the same data source. Blockchain began to be popularly used since Bitcoin as one of the first blockchain products by Satoshi Nakamoto in 2009. Blockchain as a distributed ledger makes data stored in the blockchain impossible to change. Blockchain has the advantage of being decentralized where all parties have the same rights and no one party has rights and authority over other parties. Ethereum is one of the blockchain with the advantage of smart contracts. With a smart contract, a transaction can be processed if it meets the rules and agreements that have been determined by the contract made."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naufal Ikhsan
"Pembangkit listrik virtual merupakan pengembangan sistem transaksi energi listrik secara terdesentralisasi. Penelitian ini membahas perancangan dan implementasi sistem transaksi energi listrik dengan pemodelan konsep pembangkit listrik virtual yang diterapkan menggunakan smart contract berbasis blockchain Ethereum. Sistem transaksi energi terdiri dari smart contract, decentralized application berbasis website dan kWh meter. Hasil penelitian didapatkan bahwa sistem transaksi berhasil berjalan dengan skenario produksi memenuhi konsumsi, produksi tidak memenuhi konsumsi tetapi sistem tidak presisi dengan skenario produksi melebihi konsumsi. Nilai posisi transaksi dipengaruhi harga Gas dan data transaksi. Besar biaya Ether untuk transaksi dipengaruhi harga Gas dan data transaksi. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemanggilan data blockchain dipengaruhi jumlah data pada tipe data integer dan string.

Virtual power plant is a decentralized development of electrical energy transaction systems. This study discusses the design and implementation of electrical energy transaction systems by modeling the concept of virtual power plants that are implemented using Ethereum blockchain-based smart contracts. The energy transaction system consists of a smart contract, decentralized application websitebased and kWh meter. The results showed that the transaction system was successful with the production scenario meeting consumption, production did not meet consumption, but the system was not precise with the production scenario exceeding consumption. Transaction position value is influenced by Gas price and transaction data. The Ether fee for the transaction is influenced by Gas prices and transaction data. The time needed to call blockchain data is influenced by the amount of data in the integer and string data types."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jovi Handono Hutama
"Masyarakat membutuhkan teknologi digital untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Salah satu dampak dari teknologi digital adalah pengurusan dokumen fisik yang berubah menjadi dokumen digital. Pada ranah logistik tidak terlepas dari dokumen yang memuat informasi atas kepemilikan barang. Angkutan peti kemas memiliki banyak sekali dokumen fisik dalam proses pengirimannya. Dokumen fisik ini dapat menjadi target kejahatan seperti contohnya dipalsukan, disalin, atau dirusak. Biaya pengurusan administrasinya juga dapat dikatakan mahal karena banyak pihak terlibat. Dokumen penting yang dapat menjadi target kejahatan yaitu Bill of Lading. Oleh karena itu, penulis ingin membuat sebuah sistem yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Pada tugas akhir ini penulis mencoba untuk membuat sebuah sistem berbasis blockchain untuk pengurusan administrasi, khususnya pada dokumen Bill of Lading. Rancangan sistem terdiri dari front-end, back-end, dan blockchain. Blockchain dibuat menggunakan Ethereum dengan framework Geth dan bertipe permissioned blockchain. Penyimpanan data dan proses bisnis dilakukan pada smart contract yang ditanam ke dalam blockchain. Setiap node akan tersinkronisasi dengan node lain melalui mekanisme konsensus proof-of-authority, sehingga data yang dimiliki akan selalu sama. Sistem dievaluasi dengan menguji sifat dasar blockchain, yaitu decentralized, immutable, dan verifiable. Walaupun sistem masih terdapat beberapa kekurangan, hasil pengujian tugas akhir ini menunjukkan bahwa sistem berbasis Ethereum ini dapat menjadi alternatif untuk sistem yang masih tradisional.

People need digital technology to make their daily work easier. One of the impacts of digital technology is the processing of physical documents that turn into digital documents. In the realm of logistics, it cannot be separated from documents containing information on ownership of goods. Container transportation has a lot of physical documents in the shipping process. These physical documents can be the target of crimes such as being forged, copied, or tampered with. Administration costs can also be said to be expensive because many parties are involved. Bill of Lading is an important document that can be a target for crime. Therefore, the author wants to create a system that can overcome these problems. In this research, the author tries to create an blockchain-based system for administrative management, especially in the Bill of Lading document. The system design consists of front-end, back-end, and blockchain. The blockchain is created using Ethereum network with the Geth framework and is a permissioned blockchain. Data storage and business processes are carried out on smart contracts embedded into the blockchain. Each node will be synchronized with other nodes through a proof-of-authority consensus mechanism, so the data held will always be the same. The system is evaluated by testing the basic properties of the blockchain, namely decentralized, immutable, and verifiable. Although the system still has some shortcomings, the results of this final project show that this Ethereum-based system can be an alternative to traditional systems."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Effrida Ayni Fikri
"Kecanggihan teknologi mengubah pola aktivitas antar masyarakat dan berimbas pada berbagai bidang, termasuk di dalam jual beli tanah serta bangunan. Sebelum terciptanya teknologi sekarang, kegiatan jual beli benda tetap dilakukan dengan cara tradisional: calon pembeli melihat dan memilih properti, para pihak bersepakat untuk bertransaksi dengan harga tertentu, pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT, pembubuhan cap dan tanda tangan pada akta, serta minuta yang dijahit pada bagian akhir akta. Pada teknologi blockchain dan fitur smart contract-nya, hal-hal demikian itu tidak lagi diterapkan, sebab ide dari terciptanya teknologi tersebut adalah meniadakan keterlibatan pejabat yang berwenang, sehingga para pihak saling terhubung secara langsung untuk melakukan kegiatan jual beli benda tetap di dalam satu ruang, yaitu ruang siber. Kemudahan bertransaksi yang disuguhkan oleh teknologi blockchain tidak serta-merta menihilkannya dari kekurangan. Ketiadaan regulasi terkait pemanfaatan teknologi blockchain untuk melakukan jual beli properti menghambat implementasi dari teknologi blockchain dan smart contractnya.

The advancement of technology has impact on the notarization process. Before blockchain technology being introduced, the notarization process had done in traditional manners: seller meets buyer, negotiation process, contract making, the parties should be known by the notary, the parties signed the contract, and so on. The idea of the blockchain technology’s existence i.e. to eliminate the function of the middleman is also changing the conventional ways to create a legal relationship. With blockchain-smart contract, the parties could be connected directly and virtually, to make more than just a contract but a ‘legally’ binding contract at one sitting. All the ease of transaction provided by the blockchain-smart contract does not necessarily eliminte itself from the disadvantage. The regulation-void related to the use of the blockchain technology obstructs the technology itself to be implemented."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>