Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Energi dan pangan memiliki peran yang penting dalam suatu negara. Kenaikan pada harga energi dan pangan memberikan dampak pada rumah tangga dan komoditas lain. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi dampak guncangan harga energi dan pangan terhadap harga komoditas lain, biaya hidup rumah tangga serta perubahan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menganalisis dampak tersebut adalah model Social Accounting Matrix (SAM). Penelitian ini menemukan bahwa kenaikan harga pangan cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar daripada energi, baik pengaruh terhadap kenaikan harga lain ataupun terhadap biaya hidup rumah tangga dan kemiskinan. ...... Energy and food has important roles in a country. The fluctuations of food price and energy price has great impact to other commoditiesand households. The goal of the study is to identify the energy and food price shocks of other commodity prices, the cost of living on household, the poverty and inequality in indonesia. This study use Social Accounting Matrix (SAM) model as a tool to analyze that impact. The research found that the rise in food prices tend to have more influence than energy on the commodity price andthe cost of living on household.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi terus berulangnya kejadian kebakaran hutan di Indonesia yang hampir terjadi setiap tahun. Padahal sumberdaya hutan memiliki keterkaitaan yang erat dengan kinerja, perekonomian, kualitas ekologi, dan ketergantungan sosial. Untuk itu perlu diketahui dampak sesungguhnya kebakaran hutan agar perencanaan dan pengambilan kebijakan didalam pengendalian kebakaran hutan yang terarah, fokus dan tepat pada permasalahan. Dengan pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau Social Accounting Matrix (SAM), keterkaitan antar sektor ekonomi dapat dijelaskan dampak melalui aliran uang yang terjadi. Oleh karena itu, dampak kebakaran hutan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diketahui. Berdasarkan hasil analisis pengganda neraca, diketahui bahwa untuk setiap hektar kebakaran hutan akan menurunkan output produksi Rp. 128.61 juta dan menurunkan pendapatan faktor produksi (factorial income) sebesar Rp. 62.94 juta per hektar kebakaran. Penurunan output dan pendapatan faktor produksi akibat kebakaran hutan ternyata berdampak menurunkan pendapatan institusi rumah tangga (households income) sebesar Rp. 45.48 juta, perusahaan (private income) sebesar Rp. 20.42 juta, dan pemerintah (government income) sebesar Rp. 11.54 juta untuk setiap hektar kejadian. Dengan demikian, rumah tangga adalah komponen institusi yang paling merasakan dampak kebakaran hutan yang tercermin dari besarnya penurunan pendapatan. Secara keseluruhan, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kebakaran hutan terhadap penurunan pendapatan faktor produksi, institusi, dan sektor produksi (output) adalah sebesar Rp. 269.00 juta tiap hektar kejadian kebakaran. Rata-rata penurunan pendapatan yang diderita oleh setiap orang akibat kebakaran hutan pada tahun 2000 adalah Rp. 3,868 per kapita.. Pada tahun 2001 penurunan pendapatan yang diderita menjadi Rp. 18,105 per kapita. Sedangkan di tahun 2002, pengurangan pendapatan sebesar Rp. 44,186 per kapita. Dengan demikian terjadi peningkatan kerugian pendapatan per kapita selama periode tahun 2000-2002 akibat kebakaran hutan. Dari hasil analisis jalur struktural, teridentifikasi bahwa jalur-jalur utama yang dilalui dampak kebakaran hutan adalah sektor perkebunan dan sektor-sektor yang berbasiskan pertanian dan pedesaan. Mengingat besarnya kerugian ekonomi yang diderita sebagai dampak dari kebakaran hutan, maka jumlah dan penyediaan anggaran yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan haruslah jelas dan memiliki dasar. Hasil penelitian ini yang menunjukkan total kerugian kebakaran hutan sebesar Rp. 269.00 juta tiap hektarnya, dapat dijadikan landasan untuk pengalokasian anggaran baik oleh pemerintah maupun swasta pemegang hak konsesi. Disamping itu, nilai kerugian ini, dapat pula dijadikan acuan didalam penentuan ganti rugi terhadap pelaku pembakaran hutan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari pencabutan subsidi BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah dan skenario kebijakan diversifikasi energi melalui konversi BBM premium ke BBG CNG pada sektor transportasi darat sebagai salah satu langkah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak dan pembangunan energi yang berkelanjutan di DKI Jakarta pada tahun 2012. Data yang digunakan adalah updating kerangka Sistem Nasional Sosial Ekonomi DKI Jakarta tahun 2012 dan Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 2012. Dampak pencabutan subsidi BBM dan konversi BBM premium ke BBG CNG pada penelitian ini dihitung menggunakan analisis dampak penggandaan dan dekomposisi dampak penggandaan dengan menggunakan kerangka SNSE.Selain itu, dilakukan pula penentuan jalur transmisi dampak kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG menuju sektor rumah tangga dengan structural path analysis. Hasil empiris analisis dampak penggandaan dan dekomposisi dampak penggandaan menunjukkan kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG melalui pembatasan pasokan BBM premium bagi sektor angkutan umum darat penambahan pasokan BBG CNG untuk sektor angkutan umum darat secara umum diperkirakan akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG disertai dengan pencabutan subsidi BBM premium untuk direalokasikan pada pembangunan infrastruktur gas akan lebih banyak dinikmati manfaatnya oleh rumah tangga golongan menengah ke bawah. Kenaikan pendapatan institusi di DKI Jakarta akibat adanya kebijakan konversi BBM ke BBG diperkirakan lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, papan, dan jasa-jasa. Sedangkan hasil structural path analysis menyatakan bahwa dampak penerapan kebijakan konversi BBM ke BBG ke institusi akan lebih efektif bila ditransmisikan melalui faktor produksi modal. ......The aims of this study are to analyze the impact of the revocation of fuel subsidies have been done by the government and the energy diversification policy scenarios through the conversion of gasoline to CNG on the land transportation sector as one of the ways to reduce the dependence of society on oil and develop sustainable energy in DKI Jakarta in 2012.The data used are updating Jakarta Social Accounting Matrix SAM in 2012 and Input Output Table of DKI Jakarta in 2012. The impact of revocation of fuel subsidy and conversion of gasoline to CNG in this study is calculated using multiplier effects and decomposition of multiplier effects using SAM. In addition, the determination of the transmission path of the conversion of gasoline to CNG to the household sector is calculated using structural path analysis. The empirical results of the multiplier effects and decomposition of multiplier effects indicate the policy of converting gasoline to CNG through the limitation of gasoline supply for the public land transport sector will increase Households income. The policy of converting gasoline to CNG along with the revocation of premium fuel subsidy to be reallocated to the development of gas infrastructure will be more benefited by middle to lower class households. The increase of institutional income in DKI Jakarta due to the conversion of gasoline to CNG is estimated to be more used for food, board and services. While the results of structural path analysis states that the impact of the implementation of the conversion of gasoline to CNG to the institution will be more effective when transmitted through capital production factors.

Abstrak :
Perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut ketersediaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang memadai. Data Produk Domestik Bruto (PDB) serta Sakemas tahun 2003 dan 2006 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiap kenaikan l persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan pekerja berpendidikan Sl ke atas sebesar 2,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin banyak ketersediaan tenaga kerja berpendidikan Sl ke atas. Karena untuk menghasilkan pekerja berpendidikan tinggi memerlukan pembiayaan yang cukup besar, maka subsidi pendidikan menjadi suatu hal yang tidak dapat guna mendukuug pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di masa akan datang. Pemerintah Indonesia telah lama mencanangkan subsidi pendidikan guna menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Perubahan sasaran subsidi pendidikan terus berlangsung sesuai dengan proses berjalannya waktu. Indonesia pernah mencanangkan wajib belajar 6 tahun, kemudian bergeser menjadi wajib belajar 9 tahun, bahkan saat ini masyarakat sudah menuntut supaya dana pendidikan mencapai 20 persen dari APBN/APBD. Dibeberapa daerah kaya, 20 persen anggaran untuk pendidikan telah terealisasi. Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia tahun 2006 digunakan untuk mentransformasi pembahan alokasi anggaran subsidi pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah, guna meningkatkan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong rumah tangga mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan tinggi. Sedangkan alur subsidi pendidikan dirunut dengan menggunakan Structural Path Analysis (SPA). Analisis dampak dari tabel SAM tahun 2006 menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen akan menyediakan kesempatan kerja berpendidikan Sl ke atas sebanyak 24| ribu ekivalen tenaga kerja (EIK). Apabila dilihat pertumbuhannya, maka setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meminta pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 4,l2 persen. Apabila golongan rumah tangga secara desil berdasarkan jumlah penduduk, maka 10 persen rumah tangga golongan paling bawah hanya menikmati pendapatan rumah tangga secara keseluruhan sebesar Rp 35,1 triliun. Untuk 10 persen golongan rumah tangga paling kaya menikmati pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.075,2 triliun. Ini menunjukkan bahwa gap pendapatan antara rumah tangga 10 persen termiskin dengan rumah tangga 10 persen terkaya sebesar 1 banding 31. Hasil simulasi subsidi pendidikan menunjukkan bahwa apabila subsidi pendidikan diberikan secara merata ke seluruh rumah tangga, melalui fasilitas pendidikan, maka pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar l4 persen. Jika subsidi pendidikan hanya diberikan untuk rumah tangga golongan bawah, maka pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar 13 persen