Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Joint Business Group (KUBE) is one of Social Welfare Programs (PROKESOS) created by the Ministry of Social Affairs to build the skills of solving problem, fulfilling daily needs and developing self-potentials of the poor. The success of KUBE depends on various aspects, one of which is the service provider, i.e. government officials who implement KUBE program in the field. The research was conducted in areas that have implemented KUBE. The research locations were determined based on purposive technique in Galih Pakuan village, Bulu Limbangan Sub-district, Garut District, West Java, and Purworejo village, Negeri Katon Sub-district, Pesawaran District, Lampung. The data were collected through interviews, using guidelines of interview, observation, and document-study. The collected data were analyzed using the techniques of qualitative and quantitative descriptive analysis. The result shows that the task implementation and coordination among parties in KUBE program were not effective. To improve the effectiveness of task implementation, the job description and recruitment pattern of supervisors need to be redesigned, while to improve the effectiveness of coordination, communication among parties need to be more intensified.

---

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai suatu pendekatan Program Kesejahteraan Sosial ternyata belum memberikan manfaat secara optimal bagi peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan sosial keluarga miskin. Berhasil tidaknya KUBE tergantung pada berbagai aspek, salah satunya adalah aspek pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah yang mengimplementasikan Program KUBE di lapangan. Penelitian dilakukan di wilayah-wilayah yang telah melakukan implementasi Program KUBE. Lokasi penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik purposive adalah Desa Galih Pakuan, Kecamatan Bulu Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan pemanfaatan dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan koordinasi antar pihak dinilai kurang efektif. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sebaiknya uraian pekerjaan dan pola rekrutmen pendamping ditinjau ulang.Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi sebaiknya komunikasi antar pihak lebih diintensifkan.

Abstrak :
Pemberdayaan masyarakat, telah menjadi satu isu sentral dalam diskursus pembangunan, khususnya dalam konteks kajian perkotaan. Teori dan praktik pemberdayan, terus mengalami perkembangan, khususnya model pemberdayaan yang bersifat konstruktif berbasis fenomena akar rumput. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, bentuk dan strategi pemberdayaan masyarakat, jejaring relasi para aktor pemberdayaan, dan praktik operasi spasial PKL Pasar Jiung Kemayoran. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan campuran. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Bentuk pemberdayaan PKL Pasar Jiung Kemayoran, menerapkan konsep social empowerment yang ditandai dengan adanya orgahanisasi paguyuban sebagai wadah bersama untuk saling memberdayakan. PKL menerapkan strategi saling menguatkan dan mendukung dengan menggunakan iuran keanggotaan sebagai instrumen pemberdayaan; 2) Jejaring kuasa pada proses pemberdayaan PKL, tidak mencerminkan peran yang linear antara aktor-aktor yang terlibat. Unsur pemerintah lokal yang diwakili oleh Camat dan Lurah Kemayoran, lebih bersikap pasif karena konsep pemberdayaan yang diterapkan, tidak sesuai dengan kebutuhan PKL; dan 3) Operasi praktek spasial PKL Pasar Jiung Kemayoran terbilang unik. PKL menciptakan ruangnya sendiri sebagai respon atas preferensi konsumen dalam bertransaksi. ......Community empowerment has become a central issue in development discourse, especially in the context of urban studies. Empowerment theory and practice continue to develop, especially the constructive empowerment model based on grassroots phenomena. This study aims to explain the forms and strategies of community empowerment, the network of relations between the actors of empowerment, and the spatial operations of street vendors at Jiung Kemayoran Market. The study used qualitative methods with a mixed approach. The data used are primary data and secondary data. The results of the study conclude: 1) The form of empowerment of street vendors at Jiung Kemayoran Market, applies the concept of social empowerment which is marked by the existence of community organizations as a common forum to empower each other. Street vendors implement a mutually reinforcing and supportive strategy by using membership fees as an instrument of empowerment; 2) The power network in the process of empowering street vendors does not reflect a linear role between the actors involved. Local government elements, represented by the Camat and Lurah Kemayoran, are more passive because the concept of empowerment applied is not in accordance with the needs of street vendors; and 3) The spatial practice of street vendors at Jiung Kemayoran Market is unique. Street vendors create their own space in response to consumer preferences in transactions.

Abstrak :
Konsep yang mendasari penulisan tesis ini adalah adanya pergeseran kebijakan pemerintah dalam pembangunan dari konsep penyediaan (providing) ke arah pemberdayaan (enabling) masyarakat, dengan menempatkan peran sentral masyarakat sebagai subjek dari pembangunan dan bukan sekedar alat dari pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development atau community based development) menekankan pada partisipasi masyarakat yang didasarkan pada prakarsa (keinginan/kemauan) masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. Dalam konsep tersebut, RT/RW sebagai organisasi komunitas dan wujud pemberdayaan masyarakat lokal dengan melalui pengorganisasian kelompok-kelompok warga setempat, diharapkan dapat mempunyai peran yang penting dalam pengembangan komunitas (community development), terlebih dalam tatanan kehidupan komunitas di permukiman vertikal yang mempunyai keterkaitan yang erat karena permasalahan, kondisi fisik gedung dan karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di permukiman horisontal. Pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini merupakan perpaduan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif, yang lebih tampak lebih dominan dalam penelitian ini, dilakukan untuk melihat fenomena kehidupan sosial yang terdapat dalam komunitas rumah susun Tebet Barat. Sedangkan untuk memperoleh gambaran umum dipergunakan pendekatan kuantitatif, yang dilakukan dengan melalui survei terhadap 98 orang responden. Temuan dari penelitian ini adalah bagaimana RT/RW di rumah susun Tebet mampu berperan dalam kehidupan sosial komunitas rumah susun dengan beragam fungsi yang dijalankannya, namun demikian, meskipun di sisi lain upaya pemerintah menjadikan RT/RW sebagai organisasi komunitas mandiri belum sepenuhnya menghilangkan kesan organisasi RT/RW sebagai "mobilization type organization" atau imperatif dengan birokrasi sebagaimana dipraktekkan di masa demokrasi terpimpin dan (terlebih) di masa rezim orde baru. Sedangkan rekomendasi yang diajukan dalam upaya pemberdayaan komunitas adalah melalui 2 pendekatan; (1) pendekatan makro, melalui penerapan kebijakan pemerintah terhadap komunitas yang lebih mengedepankan pemberdayaan (empowerment) dan pemberian kemudahan (facilitating), dan (2) pendekatan mikro adalah upaya untuk menjadikan RT/RW sebagai organisasi yang mandiri, demokratis, dan mempunyai legitimasi di kalangan anggotanya.