Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Partisipasi perempuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam kenyataannya mengalami kendala sebagai salah satu dampak dari adanya distorsi pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terutama terjadi dalam perencanaan atau pengambilan keputusan yang ditunjukkan dengan rendahnya keterwakilan perempuan secara kualitas maupun kuantitas dalam institusi atau lembaga publik dari pusat sampai ketingkat lokal, terutama untuk tujuan memformulasikan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Akibatnya, persoalan-persoalan sensitif pada isu perempuan seperti kekerasan negara, kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat pendidikan, pelecehan seksual, gizi anak kurang menjadi prioritas disamping dimensi kemanusiaan perempuan, hak-haknya sebagai manusia khususnya dalam mengemukakan pandangan akan suatu masalah atau program pembangunan dari sudut pandang perempuan, yang harus dihargai seringkali ditempatkan diwilayah sekunder. Forum warga yang keberadaanya sebagai respon terhadap UU No. tahun 1999 terutama berkaitan dengan otonomi dan desentralisasi, diharapkan dapat mengakomodasi berbagai elemen masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan lokal yang berdampak pada kehidupan mereka. Untuk itu penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Forum Komunikasi (Forkom) RT, RW di Kel. Palmerah dan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat partisipasi perempuan didalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan adalah purposif sesuai dengan tujuan penelitian dimana informan utama sebagai unit analisa adalah 5 orang perempuan yang rutin hadir dalam Forkom yang dibandingkan dengan jawaban anggota Forkom laki-laki. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Konsep utama yang digunakan adalah konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Nunnenkamp (didukung oleh Ife) yaitu partisipasi masyarakat sebagai suatu proses dimana orang ikut dalam suatu kegiatan dan ikut mempengaruhi dan mempertajam keputusan yang berdampak pada hidup mereka, dan dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maka dikaitkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif. Konsep partisipasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep pemberdayaan (Ife didukung oleh Chambers dan beberapa ahli lain) dimana konsep partisipasi disini dalam hubungan dengan power dan disempowered atau powerlessness. Dan karena dibatasi pada partisipasi perempuan maka partisipasi dikaitkan juga dengan konsep jender yang dikemukakan oleh Lycette dan Narayan yaitu gender division of labor (pembagian keda berdasarkan jender) yang kurang menguntungkan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya perempuan terlibat dalam pereneanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Forkom, namun berbeda dengan laki-laki, dimana partisipasi perempuan ini terbatas yaitu tidak terlibat pada beberapatahap yang menentukan seperti penentuan prioritas masalah dan penentuan tim pelaksana. Sedangkan faktor pendorong terutama dari perempuan sendiri yaitu rasa suka dan didukung oleh keluarga dan Forkom. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya keberanian dan kurangnya dukungan dari forkom sendiri. Analisa hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perencanaan dan pelaksanaan dalam Forkom belum partisipatif karena tidak melibatkan perempuan dalam setiap tahapannya, dimana tahapan yang menentukan tersebut didominasi oleh laki-laki dan elite, sehingga partisipasi perempuan masuk dalam kategori partisipasi pasif yaitu hanya mengikuti atau melaksanakan apa yang ditugaskan pada mereka. Sedangkan faktor pendorong partisipasi perempuan adalah karena adanya kemauan, kemampuan, kesempatan dan adanya dukungan terhadap keterlibatan perempuan dan faktor penghambat partisipasi perempuan adalah karena kurang adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan bagi perempuan yang disebabkan antara lain oleh adanya gender division of labor yang telah terinternalisasi dalam diri perempuan dan laki-laki, selanjutnya menimbulkan pembakuan peran dan dominasi peran laki-laki dalam Forkom dan dominasi alit sebagai pemilik kekuasaan (power) dalam Forkom yang juga ikut membatasi kesempatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan analisa temuan lapangan disaran pada kelompok perempuan untuk mengadakan kegiatan yang dapat memotivasi dan meningkatkan kemampuannya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan melalui sejumlah pelatihan dan pemberian pengetahuan, disamping memperbaiki kinerja Forkom agar dapat menjadi wadah pembelajaran partisipasi warga dan pemerintah tanpa pembedaan perempuan dan laki-laki, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan CO (Community organizer) dan NGO yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan maupun organisasi civil society.

Abstrak :
Tesis ini menjabarkan mengenai jejaring advokasi transnasional yang membentuk forum masyarakat sipil dan berfokus pada proses pembentukannya, serta strategi-strategi yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pada saat ini, penyelesaian permasalahan HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, melainkan juga oleh masyarakat sipil yang semakin memiliki ruang untuk berekspansi secara ide dalam era globalisasi. Menurut Keck dan Sikkink dalam konsep Transnational Advocacy Network (TAN), masyarakat sipil suatu negara yang mengalami hambatan dalam saluran aspirasinya dengan pemerintah dapat beraliansi dengan kekuatan dari luar untuk menekan pemerintah negara yang bersangkutan. Hambatan seperti ini terjadi dalam penyelesaian sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965. Hambatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam kasus ini dikarenakan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai mekanisme penyelesaian. Hal ini mendorong Komnas HAM sebagai norm entrepreneur untuk melakukan penyelidikan. Hasil penelitian, bahwa negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di tahun tersebut menjadi pemahaman bersama dan kesamaan nilai yang melandasi terbentuknya jejaring. Dengan dipromotori oleh para pegiat HAM, akademisi, serta NGO HAM, dibentuklah jejaring masyarakat sipil IPT 1965 yang mengadakan forum masyarakat sipil dengan bentuk pengadilan rakyat yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai negara. Strategi yang dilakukan oleh jejaring ini ditujukan lebih untuk meningkakan kesadaran publik terhadap kasus pelanggaran HAM tahun 1965, ketimbang untuk melakukan lobbying kepada pemerintah. Meskipun telah mengoptimalkan keempat taktik dalam TAN, keberhasilan jejaring ini masih mencapai tahap awal. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya solidaritas jejaring, melainkan tingginya kompleksitas kasus yang diusung. ......This thesis explores the transnational advocacy network, which formed a civil society forum and focuses on the formation process, as well as the strategies undertaken to solve human rights violation cases. Nowadays, the human rights issues can not only be solved by the state government, but also by the civil society, which has more space to expand ideas in this globalization era. According to Keck and Sikkink in the concept of Transnational Advocacy Network (TAN), the civil society in a certain country that has blockage to express their aspirations to the government can ally with external power to give pressure to their government. Such obstacle has been happening in the effort to solve nine identified severe human rights violations happened in Indonesia, including the massacre against people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965. The obstacle that arose in this case between Indonesian government and civil society was caused by the difference in perspectives to see the right mechanisms to resolve the case. This encouraged the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM) as a norm entrepreneur to conduct investigation. The investigation result that the government is responsible for the crimes against humanity happened in that year has become a shared understanding and value that underlie the formation of network. Civil society network was then formed with the human rights activists, academicians and NGOs as the norm promotors. The network, which is entitled as IPT 1965 created a civil society forum in the form of people’s tribunal that was attended by people from different countries. The strategies undertaken by the network are prior to raise public awareness to this case, rather than to lobby the government. Even though this network has optimalized the typology of tactics in TAN, it has just reached the first level of its threshold point. This is not caused by its loose solidarity, but the high complexity of case this network carries.