Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru tentang kesehatan, maka Rumah Sakit memiliki hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun indikator pemberian remunerasi bagi Dokter Spesialis saat ini dinilai belum komprehensif karena belum menunjukkan keadilan dan kinerja diluar tugas utama yang dilakukan oleh Dokter Spesialis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis indikator (struktur pembentuk) pemberian remunerasi untuk pegawai khususnya untuk tenaga medis Dokter Spesialis. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus menggunakan wawancara kepada informan dengan penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil studi ditemukan bahwa indikator pemberian remunerasi yang digunakan saat ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada kinerja berupa koefisien tindakan sesuai ICD-9 namun dirasa belum mencakup pada faktor individu yang juga perlu dipertimbangkan dalam pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, seperti masa kerja, kondisi kerja/kegawatdaruratan dan posisi/tanggung jawab. Selain itu penerapannya belum maksimal karena belum terlaksananya penilaian kinerja yang optimal dan belum dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala kepada dokter spesialis melalui komite medik. Namun dengan dilaksanakannya pemberian jasa pelayanan terhadap dokter spesialis dengan menggunakan pola perhitungan remunerasi, memperlihatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan saat pemberian jasa pelayanan dengan pola per-kehadiran.

---

In accordance with the latest laws and regulations on health, the Hospital has the right to receive service fees and determine remuneration, incentives and awards in accordance with applicable regulations. However, the current indicator of remuneration for Specialist Doctors is considered not comprehensive because it has not shown fairness and performance outside the main duties carried out by Specialist Doctors. This study aims to analyze the indicators (forming structure) of remuneration for employees, especially for medical personnel of Specialist Doctors. A qualitative approach with the type of case study research using interviews with informants with the determination of informants is carried out by purposive sampling. The results of the study found that the remuneration indicators currently used in accordance with Governor's Regulation Number 51 of 2021 focus more on performance in the form of coefficients of action in accordance with ICD-9 but do not include individual factors that also need to be considered in providing remuneration to specialist doctors, such as working period, working conditions/emergencies and positions/responsibilities. In addition, the implementation has not been maximized because performance assessments have not been carried out and periodic monitoring and evaluation have not been carried out to specialist doctors through the medical committee. However, with the implementation of the provision of services to specialist doctors using the remuneration calculation pattern, it shows better performance than when providing services with a per-attendance pattern."

"Dalam pelaksanaan tindakan medis, seringkali terjadi sengketa. Hal tersebut dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil dari tindakan medis yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan apa yang diharapkan oleh penerima pelayanan kesehatan. Sengketa medis dapat diselesaikan melalui lembaga profesi dan lembaga non profesi. Dalam penyelesaian sengketa medis yang diproses oleh lembaga profesi, akan dilakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi dokter dengan mengacu pada standar profesi kedokteran dan kode etik kedokteran. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter yang memiliki profesi yang sama dalam bidang spesialisasi kedokteran tertentu yang mana terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Spesialis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan deskriptif, Peneliti menganalisis kedudukan dan peranan Perhimpunan Dokter Spesialis dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medis berdasarkan Putusan MA No. 1815 K/Pdt/2021. Tidak ada peraturan yang secara rigid mengatur terkait tugas Perhimpunan Dokter Spesialis, karena hal tersebut bersifat otonomi dari perhimpunan itu sendiri Adapun tugas dan wewenang Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) diatur dalam anggaran dasar IDI. Dalam anggaran dasar tersebut dinyatakan bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis memiliki peran dalam memeriksa pengaduan terkait adanya pelanggaran dalam praktik kedokteran. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis dilakukan berdasarkan standar keprofesian dan sesuai dengan bidang/disiplin spesialisasi masing-masing.

---

Disagreements frequently arise during the execution of the medical intervention. It was brought on by a contradiction between the results of the medical assistance provided by the medical provider and what the health service recipient expected. Institutions, both professional and non-professional, can be used to resolve medical disagreements. In resolving medical disputes that professional institutions handle, an assessment involving suspected violations of ethics or professional discipline will be carried out about medical professional standards and the medical code of ethics. Doctors who practice the same medical speciality and are members of the Specialist Doctors Association conduct the examination. Researchers examined the position and function of the Specialist Doctors Association in the Medical Dispute Resolution Process based on Supreme Court Decision No. 1815 K/Pdt/2021 using juridical-normative and descriptive research methodologies. The Specialist Doctors Association's responsibilities are independent of the association itself. Hence there are no laws that strictly regulate them. The IDI articles of association set forth the responsibilities and powers of the Specialist Doctors Association (PDSp). According to the articles of association, the Association of Specialists is charged with investigating accusations of malpractice in the practice of medicine. The Specialist Doctors Association's examinations are conducted following their particular specialist disciplines or disciplines and professional standards."

"Kepuasan kerja merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi performa organisasi atau kualitas pelayanan rumah sakit. Sebagian besar kegiatan suatu organisasi kesehatan atau organisasi pelayanan kesehatan berlangsung melalui proses interaksi antara petugas dengan kliennya (pasien). Kualitas interaksi yang terjadi akan dipengaruhi oleh sikap kerja petugasnya dalam memberikan pelayanan (sikap positif petugas terhadap seluruh aktivitas organisasi). Dengan kata lain kualitas interaksi tadi akan dipengaruhi oleh kepuasan kerja petugas (dokter spesialis).Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja dokter spesialis, yang meliputi : gambaran karakteristik individu, komitmen pada organisasi dan kepuasan kerja dokter spesialis serta mengetahui hubungan antara karakteristik individu dengan kepuasan kerja, hubungan antara komitmen pada organisasi dengan kepuasan kerja, dan hubungan antara karakteristik individu dengan komitmen pada organisasi dokter spesialis di rumah sakit Mohammad Ridwan Meuraksa, Jakarta.Tingkat kepuasan kerja dilihat secara umum dan dari masing-masing dimensi kepuasan kerja yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, kondisi kerja, supervise, rekan kerja, organisasi dan manajemen. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Analisis statistik dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat.Hasil dari analisis univariat menunjukkan bahwa dokter spesialis lebih banyak yang puas pada dimensi pekerjaan itu sendiri, promosi, supervisi, rekan kerja, serta organisasi dan manajemen. Sedangkan untuk dimensi gaji dan kondisi kerja lebih banyak yang tidak puas sebesar (53,3% dan 53,3%).Dari proporsi komitmen total dan komponen komitmen afektif sama antara yang baik dan kurang sebesar (50,0% dan 50,0%). Sedangkan komponen komitmen kontinuans dan komponen komitmen normative yang menyatakan komitmen baik lebih sedikit sebesar (46,7% dan 40,0%).Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa hanya ada satu karakteristik individu yang berhubungan dengan kepuasan kerja yaitu status kepegawaian, ada dua komponen komitmen yang berhubungan dengan kepuasan kerja dokter spesialis yaitu komitmen kontinuans dan komitmen normative serta tidak ada hubungan antara karakteristik individu dengan komitmen pada organisasi.Hasil multivariat menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kepuasan kerja dokter spesialis adalah komponen komitmen normative.Disarankan agar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan maka perlu lebih ditingkatkan kepuasan kerja dokter spesialis dengan sistem pembagian jasa pelayanan yang lebih baik dan memperbaiki kondisi lingkungan serta melengkapi peralatan yang sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya harus diikuti oleh komitmen dokter spesialis di rumah sakit Mohammad Ridwan Meuraksa.

---

The Factors Related to Job Satisfaction of Specialist Doctors in the Mohammad Ridwan Meuraksa Jakarta HospitalJob satisfaction is the important factor that influences organization performance or hospital quality service. Most of health service organization activities are carried out as personal interaction of provider and patients as the client. The interaction quality is influenced by positive employee attitude in the whole organization. In the hospital, quality interaction is most influenced by the job satisfaction of specialist doctor.

This research purpose is to know the factors related to the job satisfaction of specialist doctors in the Mohamad Ridwan Meuraksa Jakarta Hospital, which comprise of individual characteristics, commitment to hospital organization and the work satisfaction of specialist doctors. Furthermore, the purposes are to reveal the relationship between: individual characteristics and job satisfaction, commitment to organization and job satisfaction, and individual characteristics and commitment to organization.

The job satisfaction level is generally refer to each of job satisfaction dimensions, which comprise of the work itself, wages, promotion, work conditions, supervision, colleague, organization and management. This research uses quantitative analyze and cross sectional approach. Therefore, statistic analyze is conducted in univariate, bivariate and multivariate way.

Univariate analyze shows that many specialist doctors are satisfied in the work it self, promotion, supervision, colleague, and organization and management dimension. Whereas, many of them are not satisfied in the wages and the work conditions dimension (53,3% and 53,3%). The proportion of total commitment and affective commitment component is equally between the good and poor (50% and 50%). Whereas in the continuants commitment component and normative commitment component, the good commitment is little more than the poor (46,7% and 40,0%).

Bivariate analyze reveals that are: only one of individual characteristics, employee status that related to job satisfaction; two commitment component, continuants commitment and normative commitment, which related to job satisfaction; and no relationship between individual characteristics and commitment to the hospital. Multivariate analyzes reveals that the dominant factor in the job satisfaction of specialist doctors is normative commitment component.

The suggestion in the quality service improvement is necessary to increase the job satisfaction of specialist doctors. Some ways can be done, increase the merit system sharing, workplace renovation, complete the appropriate work equipments, which are followed by the commitment of specialist doctors in the Mohammad Ridwan Meureksa Jakarta Hospital."

"Dilakukan kajian terhadap perikatan kerja antara dokter spesialis karyawan tidak tetap dan Rumah Sakit Bhakti Yudha Depok untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan (a) apakah perikatan kerja yang dikehendaki oleh para pihak adalah perjanjian kerja atau bukan perjanjian kerja, (b) apakah para dokter spesialis memahami ketentuan dalam perikatan kerja, dan (c) bagaimanakah model perikatan kerja yang merupakan pengembangan perjanjian kerja yang telah ada. Dengan menggunakan metoda penelitian kualitatif, dilakukan wawancara terhadap 17 orang informan. Informan dokter spesialis terdiri dari 13 orang dari berbagai keahlian, informan dari pihak manajemen rumahsakit terdiri dari 4 orang. Dilakukan juga wawancara pada seorang praktisi perumahsakitan dan seorang praktisi hukum kesehatan. Beberapa pakar berpendapat sampai saat ini belum ada bentuk baku perikatan antara dokter dan rumahsakit, yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum. Terdapat perbedaan antara perjanjian dan perjanjian kerja. Perjanjian terwujud dari kesepakatan dua pihak untuk mengikatkan diri, sedangkan perjanjian kerja mengacu pada hubungan atasan - bawahan yang diatur dalam hukum perburuhan. Dari hasil kajian diketahui bahwa perikatan yang diharapkan adalah berupa suatu perjanjian dan bukan perjanjian kerja seperti yang ada saat ini. Diketahui pula bahwa para dokter spesialis tidak memahami mengenai ketentuan kontrak, hak dan kewajiban mereka, dan tidak menaruh perhatian mengenai masalah perjanjian dengan rumah sakit. Hasil kajian terhadap kesepakatan para pihak, perjanjian, dan perjanjian kerja sebagai suatu perikatan seianjutnya menghasilkan alternatif perikatan berbentuk kontrak sebagai pengembangan perikatan kerja yang ada, dan kesepakatan para pihak.

---

Study on Legal Binding Between Non-Organic Specialist Doctors and Bhakti Yudha HospitalA study on work legal binding non-organic specialist doctors with Bhakti Yudha Hospital was designed to answer the following research questions : What is the format of the work legal binding they prefer ? Do they really have a deep understanding on the content of the agreement ? How to design another work agreement which is more aspired to the doctors as well as to the hospital.

Data was gathered by interviewing 17 informants, consisting of 13 specialist doctors working at Bhakti Yudha Hospital and 4 management staff of the hospital. To get further insight, interviews were also conducted to an expert in health law and professional in hospital administration. Experts on hospital administration in Indonesia agree that there is no standard format yet binding the medical doctors and hospital. There is substantial differences between contract and work agreement. Contract is defined as a commitment of the working parties involved to bind each other to pursue a certain goal, work agreement is defined as a written agreement between a superior and a subordinate subject to labor law.

It was revealed that the doctors mostly preferred contract instead of work agreement. However, they confessed if being unaware on the content of the agreement, notably on the right and obligations they owe. The result showed the doctors did not care a lot about the work agreement they had signed with the hospital. Beyond contract and work agreement as legal binding, an alternative bond between the parties was explored. Whatever the format or modality of the contract is, it should primarily meet expectation on both sides."

"Situasi ketenagaan Dokter Spesialis Pelayanan Medik Spesialis Dasar di RSUD Petala Bumi mengalami kesenjangan, sehingga terdapat keluhan baik dari pasien karena pembatasan pelayanan, keluhan dari dokter karena beban kerja yang banyak, dan adanya konflik antara manajemen dan dokter. Sehingga diperlukan analisis kebutuhan dokter spesialis pelayanan medik spesialis dasar berdasarkan beban kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods), yang menghasilkan data kualitatif berupa aktifitas yang dilakukan oleh dokter spesialis, serta menghasilkan data kuantitatif berupa perhitungan kebutuhan jumlah tenaga. Aktifitas dokter dicatat menggunakan teknik time motion study, perhitungan kebutuhan jumlah tenaga dokter menggunakan metode Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK Kes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan tenaga dokter spesialis pelayanan medik spesialis dasar berdasarkan beban kerja di RSUD Petala Bumi masing-masing adalah 4 orang untuk dokter spesialis penyakit dalam, 3 orang untuk dokter spesialis anak, 2 orang untuk dokter spesialis obstetri ginekologi dan 3 orang untuk dokter spesialis bedah. Sebagai kesimpulan penelitian ini adalah perbandingan situasi ketenagaan dan jumlah kebutuhan dokter spesialis pelayanan medik spesialis dasar di RSUD Petala Bumi mengalami kesenjangan berupa kekurangan tenaga pada Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Anak, dan Dokter Spesialis Bedah, serta kelebihan tenaga pada Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi.

---

The situation of the staff of the Basic Specialist Medical Services Doctors in RSUD Petala Bumi experienced a gap, so that there were complaints from both patients due to service restrictions, complaints from doctors because of the large workload, and the existence of conflicts between management and doctors. So that it is necessary to analyze the needs of basic specialist medical service doctors based on workload. The research method used is a combination of qualitative and quantitative research (mixed methods), which produces qualitative data in the form of activities carried out by specialist doctors, and produces quantitative data in the form of calculation of the amount of needed. Doctor activities are recorded using a time motion study technique, calculation of the need for the number of doctors using the Health Workload Analysis method.

The results showed that the number of basic medical specialist services doctors based on workload in Petala Bumi Hospital was 4 people for internal medicine specialists, 3 for pediatricians, 2 for gynecology obstetricians and 3 for surgeon. In conclusion, the comparison of the workforce situation and the number of needs of basic specialist medical service doctors in Petala Bumi Hospital experiencing gaps in the form of lack of needs for internal medicine specialists, pediatricians and surgeon, excess needs for gynecological obstetricians."

"Rasio kebutuhan dokter di Indonesia masih dibawah standar WHO. Sesuai dengan amanat Undang-undang, Kementerian Kesehatan berkomitmen memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia melalui Kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan yaitu kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis-dokter gigi spesialis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedure. Penelitian ini menggabungkan model implementasi kebijakan Edward III dan Van Meter Van Horn dengan menggunakan 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan politik, sosial dan ekonomi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Informan Penelitian terdiri dari ketua dan anggota tim kerja penyelenggaraan beasiswa PPDS-PPDGS, Pengelola IT Dinas Kesehatan provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei-Juni 2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Pada variabel ukuran dan tujuan Kebijakan bantuan biaya PDS-DGS telah jelas dan dapat diukur dan tertuang kedalam indikator kinerja kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Komunikasi kebijakan antar organisasi berjalan baik antara Direktorat penyediaan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan stakeholder lainnya melalui sosialisasi dan koordinasi secara rutin. Sumber daya dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS baik sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan telah dioptimalkan dengan baik oleh Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, namun untuk sumber daya fasilitas yaitu sistem informasi masih diperlukan pengembangan agar dapat digunakan secara optimal. Karakteristik organisasi pelaksana didukung dengan ketersediaan SOP penyelenggaraan kebijakan yang sudah lengkap dan pembagian wewenang antar organisasi yang sudah jelas. Pada variabel disposisi, komitmen pimpinan dan tim kerja dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS dengan melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan besarnya dukungan stakeholder terkait dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS.

---

The ratio of the need for doctors in Indonesia is still below the WHO standard. In accordance with the mandate of the law, the Ministry of Health is committed to meeting the needs of specialist doctors in all regions of Indonesia through a policy of assistance with the cost of education for specialist doctors or specialist dentists. This study aims to analyze the implementation of policies that have been implemented, namely the policy of educational assistance for specialist doctors-dental specialists. This research is a qualitative research by using a Rapid Assessment Procedure research design. This study combines the policy implementation model of Edward III and Van Meter Van Horn by using 6 variables, namely policy size and objectives, communication, resources, dispositions, characteristics of implementing organizations, as well as the political, social and economic environment. Data collection was carried out through in-depth interviews, document review and observation. The research informants consisted of the heads and members of the PPDS-PPDGS working team members, IT managers at the Riau, East Nusa Tenggara, Maluku and South Sulawesi Provinces Health Offices. The research was conducted from May-June 2023. The research results show that the policy implementation has been going well, but there are still a number of things that still need to be improved. The size and objective variables of the PDS-DGS cost assistance policy are clear and can be measured and are contained in the performance indicators for the Directorate of Health Workforce Provision activities contained in the Strategic Plan of the Ministry of Health. Inter-organizational policy communication runs well between the Directorate for the provision of health workers, the Provincial Health Office and other stakeholders through regular outreach and coordination. The resources in implementing the PDS-DGS financial assistance policy, both human resources, budget, and authority, have been well optimized by the Directorate for Provision of Health Personnel, but for facility resources, namely the information system, development is still needed so that it can be used optimally. The characteristics of implementing organizations are supported by the availability of complete policy implementation SOPs and a clear division of authority between organizations. In the disposition variable, the commitment of the leadership and the work team in implementing the PDS-DGS financial assistance policy by carrying out tasks according to their respective roles and responsibilities. The economic, social and political environment variables show the amount of support from relevant stakeholders in the implementation of the PDS-DGS financial assistance policy."