Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari sisi politik, sosial dan ekonomi yang dilihat melalui nilai-nilai index dan indikator-indikator pembangunan terhadap tingkat korupsi dilihat dari index persepsi korupsi untuk 92 negara di tahun 2014.Melalui metode OLS dan berbagai tes terhadap data, hasil yang diperoleh dapat mebuktikan bahwa tingkat pembangunan ekonomi, tingkat demokrasi, kebebasan ekonomi, tingkat edukasi, stabilitas politik dan agama mempunyai efek yang signifikan terhadap tingkat persepsi korupsi.Kata Kunci: Korupsi, Pembangunan Ekonomi, Demokrasi, Agama, StabilitasPolitik, Pendapatan Per Kapita, Tingkat Edukasi, Agama, Kristen, Islam, Katolik,Protestan.

---

ABSTRACT

Measured through development indicators and various indexes, upon the perceived level of corruption indicated by corruption perception index in 92 observed countries for the year of 2014.

Through OLS method and tests on cross-section data, the results obtained had proved that level of development, degree of democracy, economic freedom, level of education, political stability and religion have significant impact on the perceived level of corruption. Although there are differences in significant variables between the developing and developed countries group."

"Pada mulanya, terminologi pendengung digunakan untuk merujuk kepada individu yang bertugas melakukan kegiatan promosi terhadap produk-produk tertentu untuk tujuan komersil. Namun demikian, sejak 2014, fenomena pendengung mulai mengalami pembaurandengan dunia politik. Aktor-aktor politik yang hendak berkontestasi dalam Pemilu merekrut para pendengung untuk mendukung kampanye politik di media sosial. Eksistensi pendengung semakin meningkat tatkala strategi komunikasi politik pemerintah juga melibatkan para pendengung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan sebuah kebijakan publik kepada pemerintah dalam mengelola para pendengungdalam rangka mendukung stabilitas politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui metode desk research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi khusus yang mengatur eksistensi dan aktivitas pendengung di media sosial, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas politik di Indonesia."

"ABSTRACT<Sistem kuota rasial yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia nyatanya telah membuat Malaysia Civil Service MCS mengalami ketimpangan dalam hal proporsi etnis. Etnis Melayu yang diutamakan keterlibatannya melalui sistem tersebut telah menciptakan sebuah dominasi kelompok sosial dalam MCS. Hal ini merupakan suatu permasalahan tersendiri dalam proses jalannya birokrasi karena berisiko memunculkan bias etnis dalam pengelolaan sumber daya publik. Untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan yang diangkat, penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan teori Political Order dan Representative Bureaucracy. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepentingan politik yang pemerintah Malaysia berusaha capai melalui penerapan sistem kuota rasial adalah untuk mendikotomi peran antara etnis non Melayu pada sektor privat yang menjalankan kegiatan ekonomi negara, sedangkan sektor publik yang menjalankan proses pengalokasian sumber daya publik sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dipastikan tetap berada di bawah kendali etnis Melayu. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan kemudian stabilitas politik tetap terjaga.

---

ABSTRACTThe racial quota system implemented by the Malaysian government has in fact made the Malaysia Civil Service MCS unequal in terms of ethnic proportion. The Malay group rsquo s involvement which prioritized by that system has created a social groups domination within the MCS. This is an issue in the bureaucratic process and risk of ethnic bias in public resource management may arise. To further analyze this issue, this qualitative research uses the theory of Political Order and Representative Bureaucracy. The result proves that the political interest that the Malaysian government seeks to achieve through the application of racial quota system is to dichotomize the role between the non Malays in the private sectors that runs the country rsquo s economic activity, while the public sector that runs the process of allocating public resources as a result of the economic activity itself certainly remain under the Malays control. By that, the economic growth can be achieved and the political stability is maintained."

"Sanksi dari dunia internasional menjadi salah satu ancaman bagi stabilitas politik suatu negara, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap legitimasi suatu rezim pemerintahan. Ancaman terhadap stabilitas rezim juga terjadi di Rusia khususnya pasca terjadinya aneksasi Krimea dan invasi Ukraina pada tahun 2014 dan 2022. Kedua invasi ini menyebabkan dunia internasional menjatuhkan sanksi terhadap Rusia yang menargetkan sektor-sektor seperti energi, perbankan, dan industri teknologi militer, sehingga berdampak terhadap performa perekonomiannya. Dampaknya Rusia mengalami krisis ekonomi, sehingga menimbulkan protes dari sebagian masyarakat, termasuk melakukan emigrasi dari negeri tersebut, terutama setelah kebijakan mobilisasi militer terbatas. Akan tetapi situasi politik domestik Rusia cenderung stabil setelah dua gelombang sanksi internasional tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, tugas akhir ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas politik Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin setelah dijatuhkannya sanksi dunia internasional pasca aneksasi Krimea dan invasi Ukraina pada tahun 2014 dan 2022.

---

Sanctions from the international community can threaten the political stability of a country and have a negative impact on the legitimacy of a government regime. Threats to regime stability have also occurred in Russia, particularly after the annexation of Crimea and the invasion of Ukraine in 2014 and 2022. These two invasions caused the international community to impose sanctions on Russia, targeting sectors such as energy, banking, and the military technology industry, thus affecting its economic performance. As a result, Russia experienced an economic crisis, leading to protests from some citizens, including emigration from the country, especially after the policy of partial military mobilization. However, Russia's domestic political situation tends to stabilize after the two waves of international sanctions. By using qualitative methods, this final project identifies the factors that influenced Russia's political stability under the leadership of President Vladimir Putin after the imposition of international sanctions following the annexation of Crimea and the invasion of Ukraine in 2014 and 2022."