Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada mulanya, terminologi pendengung digunakan untuk merujuk kepada individu yang bertugas melakukan kegiatan promosi terhadap produk-produk tertentu untuk tujuan komersil. Namun demikian, sejak 2014, fenomena pendengung mulai mengalami pembaurandengan dunia politik. Aktor-aktor politik yang hendak berkontestasi dalam Pemilu merekrut para pendengung untuk mendukung kampanye politik di media sosial. Eksistensi pendengung semakin meningkat tatkala strategi komunikasi politik pemerintah juga melibatkan para pendengung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan sebuah kebijakan publik kepada pemerintah dalam mengelola para pendengungdalam rangka mendukung stabilitas politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui metode desk research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi khusus yang mengatur eksistensi dan aktivitas pendengung di media sosial, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas politik di Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari sisi politik, sosial dan ekonomi yang dilihat melalui nilai-nilai index dan indikator-indikator pembangunan terhadap tingkat korupsi dilihat dari index persepsi korupsi untuk 92 negara di tahun 2014.Melalui metode OLS dan berbagai tes terhadap data, hasil yang diperoleh dapat mebuktikan bahwa tingkat pembangunan ekonomi, tingkat demokrasi, kebebasan ekonomi, tingkat edukasi, stabilitas politik dan agama mempunyai efek yang signifikan terhadap tingkat persepsi korupsi.Kata Kunci: Korupsi, Pembangunan Ekonomi, Demokrasi, Agama, StabilitasPolitik, Pendapatan Per Kapita, Tingkat Edukasi, Agama, Kristen, Islam, Katolik,Protestan.

---

ABSTRACT

Measured through development indicators and various indexes, upon the perceived level of corruption indicated by corruption perception index in 92 observed countries for the year of 2014.

Through OLS method and tests on cross-section data, the results obtained had proved that level of development, degree of democracy, economic freedom, level of education, political stability and religion have significant impact on the perceived level of corruption. Although there are differences in significant variables between the developing and developed countries group."

"ABSTRAKDalam penelitian ini, penulis melihat hubungan antara waktu pemilihan umum dan stabilitas politik dengan menggunakan data panel yang berisi data mengenai berbagai macam negara. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara waktu pemilihan umum dengan stabilitas politik setelah penulis mengontrol variabel-variabel ekonomik, demografik, dan institusi lainnya. Jika negara-negara dalam set data yang digunakan penulis digolongkan kepada negara-negara autokratik, semi-autokratik, semi-demokratik, dan demokratik, penulis menemukan bahwa ada korelasi yang positif dan signifikan antara waktu pemilihan umum dengan dengan stabilitas politik negara-negara autokratik. Saat variabel 'faktor spesifik negara' digunakan di dalam model, hubungan antara dua variabel tersebut menjadi tidak lagi signifikan. Penulis percaya bahwa beberapa faktor spesifik dalam sebuah negara, seperti kultur dan tingkat kereligiusan, dapat mempengaruhi stabilitas politik sebelum, saat, dan sesudah waktu pemilihan umum.

---

ABSTRACTThis study examines the relationship between election period and political stability through the use of panel dataset with country level data. The analysis suggests that there is no significant correlation between election period and political stability after controlling for economic, demographic, and institutional factors. When countries are grouped into autocratic, semi-autocratic, semi-democratic, and democratic countries, the author finds that there is a significant and positive correlation between election period in autocratic countries and political stability. Applying country fixed effects into the model reveals that the relationship between election period in autocratic countries and political stability is no longer significant. The author believes that certain country specific factors, such as culture and religiosity, play an important part in the disturbances and violence happening prior, during, and after an election."

"ABSTRACT<Sistem kuota rasial yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia nyatanya telah membuat Malaysia Civil Service MCS mengalami ketimpangan dalam hal proporsi etnis. Etnis Melayu yang diutamakan keterlibatannya melalui sistem tersebut telah menciptakan sebuah dominasi kelompok sosial dalam MCS. Hal ini merupakan suatu permasalahan tersendiri dalam proses jalannya birokrasi karena berisiko memunculkan bias etnis dalam pengelolaan sumber daya publik. Untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan yang diangkat, penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan teori Political Order dan Representative Bureaucracy. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepentingan politik yang pemerintah Malaysia berusaha capai melalui penerapan sistem kuota rasial adalah untuk mendikotomi peran antara etnis non Melayu pada sektor privat yang menjalankan kegiatan ekonomi negara, sedangkan sektor publik yang menjalankan proses pengalokasian sumber daya publik sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dipastikan tetap berada di bawah kendali etnis Melayu. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan kemudian stabilitas politik tetap terjaga.

---

ABSTRACTThe racial quota system implemented by the Malaysian government has in fact made the Malaysia Civil Service MCS unequal in terms of ethnic proportion. The Malay group rsquo s involvement which prioritized by that system has created a social groups domination within the MCS. This is an issue in the bureaucratic process and risk of ethnic bias in public resource management may arise. To further analyze this issue, this qualitative research uses the theory of Political Order and Representative Bureaucracy. The result proves that the political interest that the Malaysian government seeks to achieve through the application of racial quota system is to dichotomize the role between the non Malays in the private sectors that runs the country rsquo s economic activity, while the public sector that runs the process of allocating public resources as a result of the economic activity itself certainly remain under the Malays control. By that, the economic growth can be achieved and the political stability is maintained."

"Tahun 2016 merupakan awal penerapan era baru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)-sebuah integrasi regional guna mendorong pasar bebas tunggal yang kompetitif, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terintegrasi dengan pasar global. Tata kelola pemerintahan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi ASEAN dalam mewujudkan cita-cita MEA. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tata kelola pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ASEAN, mencakup 10 (sepuluh) negara ASEAN dalam rentang waktu Tahun 1996 s.d 2014. Variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi (GDP per Kapita) dan variabel bebas terdiri atas tata kelola pemerintahan, nilai perdagangan dan investasi, kualitas SDM, bantuan/hibah luar negeri, ketersediaan energi (minyak), investasi asing, tingkat ketergantungan, rasio tenaga kerja, serta tingkat pemakaian teknologi informasi dan komunikasi. Melalui metode estimasi fix effect model dari data panel, diperoleh kesimpulan bahwa tata kelola pemerintahan (khususnya stabilitas politik) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ASEAN adalah investasi asing, ketersediaan energi (minyak), dan nilai GDP tahun sebelumnya. Penelitian ini merekomendasikan agar negara-negara ASEAN melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan mempertahankan nilai investasi asing, produksi minyak dan angka GDP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dalam rangka mencapai tujuan tujuan MEA

---

The Year 2016 was the beginning of the implementation of a new era of the ASEAN Economic Community (AEC), a regional integration to encourage a single competitive free market, high economic growth and integration with global markets. Governance is one of the challenges facing ASEAN in realizing the ideals of the AEC. This study aims to analyse the influence of governance and the factors that influence ASEAN economic growth, covering 10 (ten) ASEAN countries in the period 1996 to 2014. The dependent variable is economic growth (GDP per Capita) and the independent variables consist of governance, value of trade and investment, quality of human resources, foreign aid/grants, availability of energy (crude oil), foreign investment, level of dependence, the ratio of labour, and the level of usage of information and communication technology.

Through the ‘fixed effect model’ estimation method from panel data, it is concluded that governance (especially political stability) has a positive and statistically significant effects on ASEAN the economic growth. Other factors that affecting ASEAN's economic growth are foreign investment, availability of energy (oil), and the value of GDP the previous year. This study recommends that ASEAN countries should improve governance and maintain the value of foreign investments, oil production and GDP figures to encourage high and stable economic growth in order to achieve the goals of the AEC."

"Sanksi dari dunia internasional menjadi salah satu ancaman bagi stabilitas politik suatu negara, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap legitimasi suatu rezim pemerintahan. Ancaman terhadap stabilitas rezim juga terjadi di Rusia khususnya pasca terjadinya aneksasi Krimea dan invasi Ukraina pada tahun 2014 dan 2022. Kedua invasi ini menyebabkan dunia internasional menjatuhkan sanksi terhadap Rusia yang menargetkan sektor-sektor seperti energi, perbankan, dan industri teknologi militer, sehingga berdampak terhadap performa perekonomiannya. Dampaknya Rusia mengalami krisis ekonomi, sehingga menimbulkan protes dari sebagian masyarakat, termasuk melakukan emigrasi dari negeri tersebut, terutama setelah kebijakan mobilisasi militer terbatas. Akan tetapi situasi politik domestik Rusia cenderung stabil setelah dua gelombang sanksi internasional tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, tugas akhir ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas politik Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin setelah dijatuhkannya sanksi dunia internasional pasca aneksasi Krimea dan invasi Ukraina pada tahun 2014 dan 2022.

---

Sanctions from the international community can threaten the political stability of a country and have a negative impact on the legitimacy of a government regime. Threats to regime stability have also occurred in Russia, particularly after the annexation of Crimea and the invasion of Ukraine in 2014 and 2022. These two invasions caused the international community to impose sanctions on Russia, targeting sectors such as energy, banking, and the military technology industry, thus affecting its economic performance. As a result, Russia experienced an economic crisis, leading to protests from some citizens, including emigration from the country, especially after the policy of partial military mobilization. However, Russia's domestic political situation tends to stabilize after the two waves of international sanctions. By using qualitative methods, this final project identifies the factors that influenced Russia's political stability under the leadership of President Vladimir Putin after the imposition of international sanctions following the annexation of Crimea and the invasion of Ukraine in 2014 and 2022."