Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi sistem pembayaran atau sistem pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di ASEAN-4 selama periode 2010-2018. Studi ini menggunakan variabel inovasi sistem pembayaran baik yang bernilai kecil, yaitu kartu debet, kartu kredit, dan uang elektronik, maupun yang bernilai besar, yaitu RTGS. Stabilitas sistem keuangan diukur dengan menghitung indeks komposit yang mencerminkan risiko lembaga keuangan, yaitu perbankan, pasar saham, dan obligasi. Hasil estimasi menggunakan GMM menunjukkan pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS berdampak signifikan dan negatif terhadap indeks stabilitas sistem keuangan. Artinya, meningkatnya pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS diduga akan menurunkan risiko pada sistem keuangan.

---

This study aims to examine relationship between innovation in payment system to financial stability in ASEAN-4, from 2010-2018. This study using retail (debit card, credit card, and electronic money) and large value payment system (RTGS) as proxy of payment system innovation. Financial system stability is measured by calculating a composite index that reflects the risk of banks, the stock market, and bonds. Estimation result using GMM shows that the growth of debit card, credit card, electronic money, and RTGS transaction values has a significant and negative impact on the financial system stability index. It indicates that payment system innovation promotes financial stability.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak capital inflows terhadap harga properti dan stabilitas sistem keuangan (SSK) di ASEAN 5 serta hubungan simultan antara kedua variabel dependen. Dengan menggunakan data panel, dampak capital inflows terhadap harga properti dan stabilitas sistem keuangan di ASEAN 5 serta hubungan simultan antar kedua variabel dependen diuji dengan model panel simultan 2SLS yaitu dengan menambahkan variabel instrumen pada model estimasi untuk menyelesaikan permasalahan endogenitas (korelasi antara regresi independen dengan variabel dengan error) pada model penelitian. Hasil estimasi menunjukkan bahwa capital inflows yang besar ke kawasan ASEAN 5 menyebabkan peningkatan harga properti yang signifikan di kawasan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa harga properti dan stabilitas sistem keuangan terbukti memiliki hubungan simultan. Di satu sisi, pengaruh harga properti terhadap SSK adalah positif dan signifikan. Di sisi lain, pengaruh SSK tterhadap harga properti tidak menunjukan hasil yang signifkan.

---

ABSTRACT
This study aims to estimate the impact of capital inflows on property prices and financial system stability (SSK) in ASEAN 5 and simultaneous relations between the two dependent variables. By using panel data, the impact of capital inflows on property prices and financial system stability in ASEAN 5 and simultaneous relations between the two dependent variables were tested with 2SLS simultaneous panel models, namely by adding instrument variables to the estimation model to solve endogenous problems (correlation between independent regression and variables with errors) in the research model. The estimation results show that large capital inflows to the ASEAN 5 region cause a significant increase in property prices in the region. In addition, this study also found that property prices and financial system stability proved to have a simultaneous relationship. On the one hand, the effect of property prices on the SSK is positive and significant. On the other hand, the effect of the SSK on property prices does not show significant results.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh perbankan Islam dan perbankan konvensional terhadap risiko sistemik keuangan (financial systemic risk). Penelitian ini menggunakan data Systemic Risk Index (SRISK) milik V-Lab sebagai variabel dependen, data Financial Soundness Indicators milik IMF serta data Core Prudential Islamic Financial Indicators milik IFSB sebagai variabel independen. Sampel penelitian berasal dari 9 negara OIC yang memiliki pangsa pasar perbankan Islam yang signifikan dengan timeframe 2013Q4-2023Q1. Pengolahan data menggunakan metode panel dengan robust fixed effect model. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbankan Islam memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap risiko sistemik keuangan melalui dimensi capital adequacy ratio, capital to assets, dan liquid assets ratio. Untuk perbankan konvensional, hanya dimensi capital adequacy ratio dan capital to assets yang memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko sistemik keuangan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa regulator perlu memberikan perhatian dan pengawasan kepada perbankan Islam dan overconfidence terhadap stabilitas perbankan Islam perlu ditinjau kembali. ......This research aims to examine the influence of Islamic and conventional banking on financial systemic risk. The study utilizes V-Lab's Systemic Risk Index (SRISK) data as the dependent variable, IMF's Financial Soundness Indicators, and IFSB's Core Prudential Islamic Financial Indicators as independent variables. The research sample is derived from 9 OIC countries with a significant market share of Islamic banking within the timeframe of 2013Q4-2023Q1. Data processing employs a panel method with a robust fixed effect model. The research findings indicate that Islamic banking makes a more significant contribution to financial systemic risk through dimensions such as the capital adequacy ratio, capital to assets, and liquid assets ratio. For conventional banking, only the dimensions of capital adequacy ratio and capital to assets have a significant impact on financial systemic risk. These results suggest that regulators need to pay attention to and supervise Islamic banking, and there is a need to reevaluate overconfidence in the stability of Islamic banking.

Abstrak :
After the enactment of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law) there are several laws that have been amended one of them is UU No. 9 of 2016 regarding Prevention and Handling of Financial System Crisis. After the collapse of Silicon Valley Bank (SVB) in early 2023, the discussion on the prevention and handling of financial system crisis has become interesting. This thesis will discuss the comparison of the prevention and handling of financial system crisis between Indonesia and the United States. This research is conducted using doctrinal research method, namely processing and testing legal substance using legal doctrines in order to find and construct rules or principles. Furthermore, the data analysis process is carried out through a comparative study used on a particular topic, aspect, or legal institution in one legal system, which in this study is the United States. From this research, it can be concluded that there are several differences and similarities in regulations related to the prevention and resolution of financial system crises between Indonesia and the United States, due to the broader and more complex market, the US financial and banking system regulations are more advanced than Indonesia's. Suggestions from this study, Indonesia can learn a lot from the United States in dealing with failed bank problems and financial system stability. ......Setelah disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terdapat beberapa Undang-Undang yang telah diubah salah satunya adalah UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pasca runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) pada awal tahun 2023, pembahasan mengenai pencegahan dan penanganan krisis system keuangan menjadi menari. Skripsi ini akan membahas perbandingan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penilitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu mengolah dan menguji substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum untuk menemukan dan mengkonstruksikan aturan atau prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya, proses analisis data dilakukan melalui studi perbandingan yang digunakan terhadap suatu topik, aspek, atau lembaga hukum tertentu dalam satu system hukum, yang dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat. Dari Penelitian ini, disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan persamaan pengaturan terkait pencegahan dan penanganan krisis system keuangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, dikarenakan pasar yang lebih luas dan kompleks, regulasi sistem keuangan dan perbankan Amerika Serikat lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Saran dari penelitian ini, Indonesia dapat belajar banyak dari Amerika Serikat dalam menangani masalah bank gagal dan stabilitas system keuangan.

Abstrak :
Makin meluasnya penggunaan aset kripto di seluruh dunia dan termasuk juga di Indonesia, khususnya populer sebagai portfolio investasi, maka telah menimbulkan potensi risiko yang luas terhadap sistem keuangan. Terlepas dari belum signifikannya nilai aset kripto itu sendiri terhadap keseluruhan nilai sistem keuangan global, namun berkaca dari krisis keuangan global 2008, kegagalan untuk merespon dan mengantisipasi dampak dari perkembangan inovasi di bidang keuangan dalam sistem keuangan telah mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem tersebut dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar secara global. Baik itu dengan negara menggelontorkan dana besar-besaran untuk menyelematkan berbagai institusi keuangan ataupun dampaknya kepada ekonomi nyata di luar bidang keuangan. Dengan potensi risiko tersebut, khususnya merespon terkait dengan perkembangan penggunaan aset kripto, maka peninjauan kembali terhadap pengaturan hukum yang ada mengenai stabilitas sistem keuangan di Indonesia akan menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pengaturan ulang atau penyesuaian pengaturan dengan perkambangan inovasi di bidang keuangan, akan selalu terdapat potensi risiko sistemik yang berdampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan. ......The increasingly proliferation use of crypto assets throughout the world including in Indonesia, especially popular as investment portfolios, has created broad potential risks to the financial system. Apart from the insignificant value of crypto assets themselves to the overall value of the global financial system, reflecting on the 2008 global financial crisis, the failure to respond and anticipate the impact of innovation developments in the financial sector on the financial system has disrupted the stability of the system and resulted in huge economic losses. big globally. Whether it's the state pouring out massive funds to save various financial institutions or the impact on the real economy outside the financial sector. With these potential risks, particularly in response to developments in the use of crypto assets, a review of existing legal arrangements regarding the stability of the financial system in Indonesia will be very important. This is because without any rearrangements or regulatory adjustments with the development of innovations in the financial sector, there will always be potential systemic risks that have a systemic impact on financial system stability.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implikasi dari berpindahnya fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia dengan adanya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut diapaki untuk menjawab permasalahan; pertama, teori tentang fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang diatur dalam UU. No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta peraturan perubahannya dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta hubungannya dengan Stabilitas Keuangan yang dilandaskan dengan teori dan bentuk koordinasi berdasarkan PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan kedua, implikasi dari perpindahan fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilandaskan dengan teori yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: (i) Undang-Undang OJK dan Undang-Undang BI harus membedakan secara jelas mengenai microprdential supervision dan macroprudential supervision; dan (ii) mekanisme koordinasi antarotoritas keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan harus mempunyai payung hukum yang mendasari protokol koordinasi penanganan krisis sebagai landasan dan juga penyempurna bagi Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2011, untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. ...... This thesis discusses the implication of the transfer function of the regulatory and supervisory of Bank Indonesia with an existence of Law Number 21 of 2011 concerning about Financial Services Authority for financial stability system. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The research method was used to answer the problems: first, the theory of banking regulatory and supervisory sipulated in Law Number 23 of 1999 on Bank Indonesia and its amendement and Law Number 7 of 1992 on Banking and its amendement towards a financial stability system theory and forms of coordination which are based on Government Regulation in Lieu of Law Number 4 of 2008 on Financial Safety Net and second, the implication of the transfer of regulatory and supervisory functions which based on Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority towards a financial stability system. The results suggest that: (i) Both of Financial Services Authority and Bank Indonesia regulations have to seperate explicitly between macroprudential supervision and microprudential supervision; and (ii) the mechanism of coordination between authorities on financial system consisting Bank Indonesia, Financial Services Authority, Ministry of Finance, and Deposit Insurance Agency should have legal basis underlying the coordination of crisis management protocols as the foundation and completing the Coordination of Financial System Stability Forum set on Law Number 21 of 2011, therefore Legislative Body has to immediately enforce legislation regarding Financial Safety Net.

Abstrak :
Sistem perbankan bayangan atau intermediasi keuangan non-bank (IKNB) di Indonesia telah meningkat pesat dalam dekade terakhir, yang terutama didorong oleh ketimpangan pendapatan, peraturan bank komersil, perkembangan keuangan dan sejarah Indonesia yang dalam dengan kegiatan perbankan-kuasi yang memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk kegiatan intermediasi kredit. Keberadaan IKNB menimbulkan risiko bagi stabilitas keuangan dan risiko sistemik (Boot, 2010; Avkiran, Ringle, & Low, 2015; Bhaduri et al., 2015; Duca, 2016). Studi ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, perdasar dari permasalahan, dan risiko IKNB di Indonesia dengan menggunakan analisis data deskriptif, metrik risiko keuangan, dan model Structural Vector Autoregression (SVAR). Dengan menggunakan data bulanan mengenai skala pembiayaan IKNB terhadap perekonomian Indonesia, suku bunga kebijakan, indikator perbankan, indikator pasar modal, dan indikator kesehatan keuangan makro lainnya di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2020, studi ini menginvestigasi dua model SVAR untuk menyelidiki dampak shock dari pembiayaan IKNB dan transmisi shock dari ekspansi kebijakan moneter dengan IKNB sebagai salah satu channel passthrough kepada stabilitas sistem keuangan Indonesia dan bagaimana biaya gangguan kedua variabel interest tersebut terhadap perekonomian riil. Studi ini menemukan bahwa stabilitas sistem keuangan rentan terhadap guncangan struktural dari kedua variabel sehingga menyebabkan volatilitas dalam pertumbuhan ekonomi. Guncangan struktural dari pembiayaan IKNB dan kebijakan moneter memperkuat build-up risiko sistemik karena kedua guncangan dapat memperluas sistem IKNB. Selain itu, pembiayaan IKNB memiliki peran yang lebih signifikan terhadap perekonomian dibandingkan pendanaan bank umum. Oleh karena itu, guncangan yang bersifat merugikan pada pembiayaan IKNB tidak hanya menyebabkan sistem keuangan menjadi tidak stabil namun juga merugikan perekonomian dengan proporsi yang signifikan. ......Indonesia's shadow banking system or non-bank financial intermediation (NBFI) has been rising rapidly in the last decade, mainly driven by income inequality, commercial banks' regulations, financial developments and Indonesia's deep history with quasi-banking activities which have a crucial role in catalyzing economic growth, especially for credit intermediation activities. The existence of NBFI poses risks to financial stability and the propagation of systemic risk (Boot, 2010; Avkiran, Ringle, & Low, 2015; Bhaduri et al., 2015; Duca, 2016). This study will attempt to address the developments, underlying issues, and risks of NBFI in Indonesia using descriptive data analysis, financial risk metrics, and structural vector autoregression (SVAR) models. By using monthly data regarding the scale of NBFI financing, policy interest rates, banking indicators, capital market indicators and other macro-financial soundness indicators in Indonesia from the year 2000 to 2020, this study estimates two models of SVAR to investigate the impact of NBFI financing shock and monetary policy expansion shock transmission with NBFI as their passthrough channel to the stability of Indonesian financial system and to examine the cost of the disturbances to the real economy. We find that the stability of the financial system is vulnerable to both variables structural shocks and causes volatility in economic growth. The structural shocks from NBFI financing and monetary policy amplified the build-up of systemic risk as both of them expanded the ability of the NBFI system. Furthermore, NBFI financing has a more significant impact on the economy than commercial banks' funding. Therefore, an adverse shock in NBFI financing will not only cause the financial system to become unstable but also costs a significant portion of the economy.

Abstrak :
Hadirnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization, menimbulkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dianggap perlu untuk dilakukan mitigasi oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan itu, KSSK diberikan penguatan kewenangan yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2020. Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan, kewenangan dari anggota KSSK juga diperkuat dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, dan yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan LPS yang diperkuat adalah LPS dapat meningkatkan intensitas bersama dengan OJK, melakukan beberapa tindakan untuk memenuhi likuiditas dalam penanganan bank, penyelamatan bank selain bank sistemik, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan. Namun, dengan adanya penguatan kewenangan LPS tersebut ditemukan adanya beberapa permasalahan hukum, yang salah satunya adalah permasalahan terhadap kewenangan LPS untuk menempatkan dana di bank, perlunya kewenangan LPS untuk dapat mengakses data bank setiap saat, dan potensi moral hazard. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru serta memberikan masukan untuk menguatkan kewenangan LPS dalam melakukan akses data dan/atau informasi Bank dan menentukan batas waktu yang jelas terhadap keberlakuan kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana. ......Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), which has been declared as a pandemic by the World Health Organization, causes the decline in economic growth is considered necessary for mitigation by the Government and the Financial System Stability Committee (FSSF) with the aim of maintaining the stability of the financial system. Therefore, the FSSF was given authorities stipulated in Law No. 2 of 2020. In order to support the implementation of FSSF's authority to handle the stability issues of the financial system, the authority of FSSF members is also strengthened by the law, one of them is the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). The method used in this research is a juridical-normative method with using secondary data that include primary and secondary legal material, also supported with interview. This research finds that the aforementioned IDIC's authorities are IDIC can improve the preparations and intensify the preparations with Financial Services Authority, initiate actions to manage and/or increase IDIC liquidity, make loans for other parties, and apply for a loan to the government. However, with the strengthening of IDIC’s authority, there are several legal problems that arise, such as issues regarding the fund placement, the need for IDIC to be able to access bank’s data at any time, and the possibilities of moral hazard. This thesis is aimed to provide new information and suggestions to strengthen IDIC's authority over accessing data and/or information of banks and determining the clear headline of the IDIC's enforceability of fund placement.