Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemberhentian Notaris secara tidak hormat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat yang tidak sesuai dengan ketetapan dalam perundang-undangan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. hal ini berdasarkan kasus notaris x yang telah diberhentikan dari jabatannya atas dasar surat  keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris dan berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat dalam surat Putusan nomor 11/B/MPPN/XII/2018. permasalahan dalam penelitian ini mengenai prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris x sebagaimana terdapat dalam Putusan MPPN nomor 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum  Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan korelasi antara keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris  atas nama X dari jabatan notaris di Kota Y yang telah dikuatkan melalui Putusan 294/K/Tun/2021 dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No 294/K/TUN/2021 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal melalui pendekatan kasus putusan pengadilan serta pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (i) prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris X yang berdasarkan Putusan MPPN 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 12 dan  13 Permenkumham Nomor 16/2021 tidaklah sesuai dengan penerapannyang seharusnya diterapkan sehingga hal trrsebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh menteri. (ii) korelasi pemberhentian yang dilakukan oleh Menteri atas keputusannya memberhentikan Notaris X secara tidak hormat dengan unsur perbuatan melawan hukum yang tidak di pertimbangkan dalam Putusan 501/Pdt/2020/PT.DKI terkait keputusan pemberhentian yang tidak dihadiri oleh Notaris X pada dasarnya hal tersebut telah melanggar Pasal 12 Permenkumham 16/2021dan hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh hakim. ......Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been used.

Abstrak :
Bea Meterai adalah satu-satunya jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan mekanisme outsourcing. Melalui mekanisme ini pengelolaan bea meterai lebih banyak dijalankan oleh pihak ketiga sedangkan DJP bertindak sebagai principal yang melakukan pengawasan. Mekanisme ini digunakan untuk memberikan nilai tambah mengingat tugas dan fungsi utama DJP yang tidak terkait dengan aktivitas yang dialihdayakan. Berdasarkan penelitian sebelumnya disebutkan bahwa selain memiliki kelebihan, mekanisme outsourcing juga memiliki kelemahan dan risiko secara bersamaan, untuk itu dibutuhkan upaya pengendalian agar aktivitas outsourcing dapat mendukung tujuan yang diharapkan oleh DJP. Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengen- dalian internal yang dijalankan DJP dalam aktivitas outsourcing tersebut, pengen- dalian internal diperlukan untuk meminimalisir risiko pencapaian tujuan dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan bea meterai. Penelitian ber- bentuk studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan berdasarkan komponen dan prinsip pengendalian internal COSO 2013 Internal Control Integrated Framework terhadap aktivitas outsourcing dalam pengelolaan bea meterai. Metode pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara. Narasumber wawancara adalah pihak yang terlibat langsung dalam ak- tivitas pengelolaan bea meterai di Direktorat Jenderal Pajak. Data dianalisis dengan menggunakan maturity level untuk mendapatkan tingkat efektivitas masing-masing komponen dan prinsip pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efek- tivitas pengendalian yang beragam, dari lima komponen pengendalian hanya dua komponen yang berada pada level optimum sedangkan komponen lainnya memiliki prinsip pengendalian dengan level efektivitas yang lebih rendah. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada DJP dalam peningkatan efektivitas pengendalian internal khususnya pada aspek pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, identifikasi risiko secara komprehensif, dan pertimbangan terhadap potensi kecurangan dalam penilain risiko yang dilakukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis dan juga dapat menjadi referensi bagi reg- ulator dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan bea meterai. ......Stamp duty is the only type of tax that managed by the Directorate General of Taxes (DGT) through the outsourcing mechanism. Under this mechanism, the management of stamp duty is predominantly carried out by third parties, while the DJP acts as the principal overseeing the process. This mechanism is used in order to add value, considering the primary tasks and functions of the DGT that are not directly related to the delegated activities. As previously researches, despite its advantages, the outsourcing mechanism also comes with weaknesses and risks. Therefore, controls are needed to ensure they align with the DGT’s intended objectives. This research aims to evaluate the effectiveness of the internal controls implemented by the DGT in the outsourcing activities related to stamp duty management. Internal controls are essential to minimize the risks of goal achievement and prevent fraudulent practices in stamp duty administration. The study takes the case study form and adopts a qualitative approach, evaluating the components and principles of the 2013 COSO Internal Control Integrated Framework concerning outsourcing activities in stamp duty management. Data collection involves document analysis and interviews with individuals directly involved in stamp duty management within the Directorate General of Taxes. The data is analyzed using maturity levels to determine the effectiveness of each control component and principle. The research results reveal diverse levels of control effectiveness. Among the five control components, only two are at an optimum level, while the others exhibit lower levels of effectiveness in control principles. This study provides recommendations to the DGT for enhancing internal control effectiveness, particularly in the aspects of supervising the internal control system, comprehensively identifying risks, and considering the potential for fraud in risk assessments. This research is expected to contribute academically and serve as a reference for regulators in making decisions related to stamp duty management.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai merupakan pembaruan kebijakan bea meterai pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Kebijakan tersebut menjadikan dokumen konfirmasi sebagai objek bea meterai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan perbandingan kebijakan bea meterai negara Inggris, Hong Kong dan Malaysia atas dokumen pada transaksi saham. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam mendapatkan data adalah berupa wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan langsung dengan penerapan kebijakan tersebut dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan bea meterai atas trade confirmation dilatarbelakangi akan penggunaan dokumen elektronik, perkembangan zaman, perbaikan tata administrasi, kepastian hukum dan peningkatan penerimaan negara. Pada pelaksanaannya, pemerintah dan pihak bursa saham berusaha untuk melaksanakan peraturan bea meterai. Namun terdapat dampak bagi Anggota Bursa seperti peningkatan beban kepatuhan dan persaingan Anggota Bursa. Selain itu penerapan pemeteraian trade confirmation membuat investor berkonotasi negatif, mempertanyakan urgensi pemeteraian, peningkatan celah kerugian, menerapkan penghindaran pajak, dan distorsi kepada minat investor, sehingga penerapan kebijakan belum dikatakan efisien dan optimal. Terkait dengan sandingan kebijakan juga menunjukkan bahwa penerapan bea meterai atas dokumen transaksi saham di Indonesia lebih minim berdampak terhadap perkembangan Bursa Saham. Rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah yakni untuk memperhatikan secara berkala pengenaan kebijakan ini, perbaikan teknis berkala dalam pemeteraian elektronik, dan jalinan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pihak Bursa Saham di Indonesia untuk memberikan pemahaman penerapan pemeteraian trade confirmation kepada para investor, dan pengawasan lebih dalam penerapannya.   ......Stamp Duty Act Number 10 of 2020 is an update to the stamp duty policy on Stamp Duty Act Number 13 of 1985. This policy makes trade confirmation an object of stamp duty. This study aims to determine the implementation of policies and comparisons of UK, Hong Kong and Malaysia stamp duty policies on documents in stock transactions. The research approach used in this study uses a qualitative research paradigm with qualitative data analysis techniques. The research instrument used to obtain data is in the form of in-depth interviews with informants who are directly related to the implementation of these policies and literature studies. The results of the study show that the stamp duty policy on trade confirmations is motivated of the using electronic documents, era developments, improvements in administrative procedures, legal certainty, and increased state revenues. In practice, the government and the stock exchange are trying to implement stamp duty regulations. However, there are impacts for Exchange Members such as increased compliance and increased competition for Exchange Members. In addition, the application of trade confirmation also makes investors negative connotation, questionings the urgency, increases the gap for losses, applies tax avoidance, and distorts investor interest, so the implementation of policies has not been said to be efficient and optimal. Related to the policy comparison, it shows that the application of stamp duty on stock transaction documents in Indonesia has had a minimal impact on stock market. Recommendations that can be made by the government are to periodically pay attention to the imposition of this policy, periodic technical improvements in electronic sealing, cooperation between the government and various stock market parties in Indonesia to provide investors with an understanding of the implementation of trade confirmation sealing, and more supervision in its implementation.