Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, salah satu contohnya adalah Rumah Sakit Universitas Indonesia. Secara umum, pelayanan kefarmasian di rumah sakit dibagi menjadi pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Berfokus pada pengelolaan sediaan farmasi, kegiatan tersebut merupakan salah satu hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi keberlangsungan pelayanan hingga kesuksesan suatu instansi. Apabila tidak efektif maka dapat menyebabkan berkurangnya kebutuhan obat, overstock akibat adanya perencanaan yang tidak sesuai, hingga terjadinya penggunaan obat yang tidak rasional. Overstock inilah yang nantinya akan menyebabkan kurangnya tempat penyimpanan obat yang baik hingga menimbulkan adanya dead stock sehingga menyebabkan pemborosan anggaran rumah sakit. Oleh karen itu, dalam hal untuk mengevaluasi dan mencegah adanya penumpukan sediaan farmasi di RSUI khususnya di Depo Farmasi IGD, maka dilakukan analisis untuk mengetahui sediaan obat dan BMHP yang termasuk ke dalam kategori dead stock beserta persentase jumlahnya yang berada di Depo Farmasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Universitas Indonesia pada periode Januari – Maret 2023. Kegiatan ini dilakukan dengan desain observasional yang diawali dengan melakukan studi literatur dan dilanjutkan dengan pengambilan data Stock Card Detail dan Stock on Hand (SOH) khususnya pada Depo Farmasi IGD RSUI periode Januari – Maret 2023 yang kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel. Sediaan obat dan BMHP yang masuk ke dalam kategori dead stock di Depo Farmasi IGD RSUI pada periode bulan Januari – Maret 2023 mencapai 1024 item dengan persentase 26,39%

---

A hospital is a health service institution that provides comprehensive individual health services that provide inpatient, outpatient, and emergency services, one example is the University of Indonesia Hospital. In general, pharmaceutical services in hospitals are divided into management of pharmaceutical preparations and clinical pharmacy services. Focusing on the management of pharmaceutical preparations, this activity is one of the most important things because it can affect the continuity of the successful service. If not effective, it can lead to reduced drug needs, overstock due to inappropriate planning, and irrational drug use. Those overstocks will lead to a lack of proper drug storage, which can lead to dead stock, resulting in a waste of the hospital budget. Therefore, in terms of evaluating and preventing the accumulation of pharmaceutical preparations in RSUI, especially in the Emergency Pharmacy Depot, an analysis is carried out to find out which drug preparations are included in the dead stock category along with the percentage of the amount in the Emergency Installation Pharmacy Depot at the University of Indonesia Hospital in the period January - March 2023. This activity was carried out with an observational design which began with conducting a literature study and continued with stock card detail and stock on hand (SOH) data collection, especially at the Emergency Pharmacy Depot for the January - March period 2023 then processed using Microsoft Excel. All drug preparations that fall into the dead stock category at the RSUI Emergency Pharmacy Depo in the January-March 2023period reached 1024 items with a percentage of 26.39%."

"Setiap profesi kesehatan memerlukan suatu reugulasi yang mengatur mengenai standar dari pelayanan yang harus mereka berikan di Rumah Sakit. Sebagai salah satu dari profesi yang bekerja di bidang kesehatan, farmasis juga memerlukan standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dimana stadanda tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 (PMK RI). Peraturan tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta untuk melindungi pasien dari kesalahan terkait penggunaan obat. Peraturan tersebut memuat berbagai hal yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Instalasi Farmasi di Rumah Sakit terkait pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik serta mengenai kewabijan melakukan evaluasi pelayanan dalam rangka mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian yang sudah diberikan. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian dilakukan dengan tujuan untuk mengentahui sudah sejauh mana kesesuaian antara implementasi pelayanan dengan yang tertuang dalam regulasi. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi mutu pelayanan, salah satunya adalah dengan melakukan gap analysis. Unit Farmasi dan CSSD, termasuk didalamnya depo farmasi rawat jalan dan depo Instalasi Gawat Darurat (IGD), perlu melakukan gap analysis mengenai penyimpanan dan penyerahan obati, hal tersebut karena gap analysis akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara implementasi yang telah dilakukan oleh kedua depo farmasi tersebut dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, jika terdapat gap antara implementasi dengan regulasi maka dapat dibuat penyelesaian agar Unit Farmasi dan CSSD RSUI dapat senantiasa melakukan peningkatan pelayanan kefarmasian di kedua depo Farmasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan diskusi dengan apoteker mengenai implementasi penyimpanan dan penyerahan obat di depo farmasi rawat jalan dan IGD RSUI, kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 dan dihitung persentase kesesuaiannya. Hasil yang didapat adalah bahwa Nilai kesesuaian terhadap penyimpanan obat yang diperoleh oleh kedua depo farmasi tersebut adalah 93,75% sedangkan nilai kesesuaian terhadap penyerahan obat adalah 80%

---

Every health profession needs a regulation that regulates the standard of service they must provide in hospitals. As one of the professions working in the health sector, pharmacists also need health service standards in hospitals, where these standards are contained in the Regulation of the Minister of Health Number 72 of 2016 (PMK RI). The regulations are aimed at improving the quality of pharmaceutical services, guaranteeing legal certainty for pharmaceutical personnel, and protecting patients from errors related to drug use. The regulation contains various things that must be carried out and fulfilled by Pharmacy Installations in Hospitals related to the management of pharmaceutical supplies and clinical pharmacy services as well as regarding the obligation to evaluate services in order to control the quality of pharmaceutical services that have been provided. Pharmaceutical service quality control is carried out with the aim of knowing how far the implementation of services is in conformity with what is contained in regulations. There are several methods that can be used to evaluate service quality, one of which is to do a gap analysis. The Pharmacy Unit and CSSD, including the outpatient pharmacy depot and the Emergency Room (IGD) depot, need to carry out a gap analysis regarding the storage and delivery of medicines, this is because the gap analysis will provide an overview of the suitability between the implementations that have been carried out by the two pharmacy depots with the regulations in force. In addition, if there is a gap between implementation and regulations, a settlement can be made so that the RSUI Pharmacy Unit and CSSD can continuously improve pharmaceutical services at the two Pharmacy depots. This research was conducted by observing and discussing with pharmacists regarding the implementation of drug storage and delivery at outpatient pharmacy depots and the RSUI emergency room, then the results will be compared with the Regulation of the Minister of Health Number 72 of 2016 and the percentage of conformity is calculated. The results obtained were that the suitability value for drug storage obtained by the two pharmacy depots was 93.75% while the suitability value for drug delivery was 80%"

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF dan PBF Cabang wajib menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), yang mana CDOB ini menjadi standar kefarmasian pada sarana distribusi yang ditetapkan oleh Menteri. CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat atau alat kesehatan yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Apoteker penanggung jawab di setiap PBF atau PBF Cabang harus mampu melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat sesuai dengan CDOB. Apoteker berperan dalam menyusun, memastikan dan mempertahankan penerapan sistem mutu serta mengelola kegiatan dan menjaga akurasi dan mutu dokumentasi. Proses distribusi obat pada Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 2 telah menerapkan aspek-aspek Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik dari segi manejemen mutu, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan obat dan atau bahan obat kembalian diduga palsu, penarikan kembali, transportasi, ketentuan khusus, ketentuan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.

---

Pharmaceutical Wholesalers (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits to procure, store, distribute drugs and/or medicinal ingredients in large quantities in accordance with statutory provisions. PBF and PBF Branches are required to implement Good Medicine Distribution Methods (CDOB), where CDOB is a pharmaceutical standard for distribution facilities determined by the Minister. CDOB is a method of distributing/distributing medicines and/or medicinal substances or medical devices which aims to ensure quality along the distribution/distribution route according to the requirements and intended use. The pharmacist in charge at each PBF or PBF Branch must be able to carry out the procurement, storage and distribution of drugs and/or medicinal substances in accordance with the CDOB. Pharmacists play a role in compiling, ensuring and maintaining the implementation of a quality system as well as managing activities and maintaining the accuracy and quality of documentation. The drug distribution process at Kimia Farma Trading and Distribution Branch Jakarta 2 has implemented aspects of BPOM Regulation number 6 of 2020 concerning Good Medicine Distribution Methods in terms of quality management, buildings and equipment, operations, self-inspection, drug complaints and/or returned drug ingredients. suspected counterfeit, recall, transportation, special provisions, provisions for narcotics, psychotropics and pharmaceutical precursors."

"Rumah sakit (RS) Syariah adalah RS yang melaksanakan semua aktivitas, baik pelayanan pasien maupun pengelolaan manajemennya berdasarkan pada prinsip-prinsip Maqashid Al-Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan indikator mutu dan standar pelayanan minimal RS Syariah terhadap kinerja pelayanan Medical Check-Up (MCU) di RS YARSI Jakarta. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed methods research) secara cross-sectional. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kepatuhan petugas melakukan identifikasi pasien, kepatuhan petugas melaksanakan cuci tangan 6 langkah 5 momen, hijab (kerudung, baju pasien, atau kain) untuk pasien, pemasangan EKG sesuai gender, mengingatkan waktu salat ke pasien, dan gharar (ketidakpastian) mempunyai hubungan terhadap kinerja pelayanan MCU setelah sertifikasi Syariah di RS YARSI Jakarta berupa memperpanjang waktu pelayanan MCU, mencegah terjadinya infeksi kepada pasien MCU, tercegah dari kontaminasi, mengurangi keraguan dalam tindakan, tepat waktu, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Disarankan kepada RS YARSI Jakarta, khususnya di instalasi MCU agar alur pelayanan pasien MCU diikuti oleh seluruh petugas MCU, dilakukan pengarahan secara berkala untuk keseragaman pelayanan MCU, dan pemberian rewards/punishments kepada petugas MCU.

---

Sharia hospital is a hospital that carries out all activities, both patient care and management based on the principles of Maqashid Al-Shari'ah. This study aims to determine the relationship between quality indicators and minimum service standards of Sharia Hospital on the performance of Medical Check-Up (MCU) services at YARSI Hospital Jakarta. The design used in this research is a mixed methods research in a cross-sectional way. From the results of the study, it was found that the compliance of officers in identifying patients, compliance by officers in washing hands 6 steps 5 moments, hijab (veil, patient clothes, or cloth) for patients, installation of an ECG according to gender, reminding patients to pray, and gharar (uncertainty) had a relationship with the performance of MCU services after Sharia certification at YARSI Hospital Jakarta in the form of extending MCU service time, preventing infection to MCU patients, preventing contamination, reducing doubts in action, being on time, and no parties feeling aggrieved. It is recommended to YARSI Hospital Jakarta, especially at the MCU installation so that the flow of MCU patient care is followed by all MCU officers, regular briefings for uniformity of MCU services, and giving rewards/punishments to MCU officers."

"Konsep desentralisasi pendidikan sebenarnya merupakan konsep dasar yang sudah lama dikembangkan dengan menggunakan prinsip pengaturan pendidikan secara terpusat (sentralisasi) dan penyelenggaraan pendidikan tidak terpusat (desentralisasi). Desentralisasi di bidang pendidikan antara lain diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi birokrasi pendidikan di daerah. Di daerah, perlu mempunyai persepsi yang sama tentang desentralisasi pendidikan, termasuk kesiapan yang sama dalam proses otonomi daerah. Pada Perkembangan selanjutnya, desentralisasi di bidang pendidikan bertumpu di tingkat sekolah dengan bertumpu pada pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan. Wujud nyatanya adalah diterapkannya manajemen berbasis sekolah (school based management). Hal ini juga dilaksanakan di Kotamadya Jakarta Selatan dimana Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Selatan melaksanakan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, dan sekolah melaksanakan manajemen berbasis sekolah dalam kontek Kotamadya Jakarta Selatan.Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan pelaksanaan kebijakan dan menganalisis hasil penerapan standar pelayanan minimal pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD),dan studi kepustakaan, dengan metode analisis data adalah deskriptif.Hasil penelitian adalah ketersediaan kurikulum nasional untuk tiap sekolah menengah pertama negeri di Jakarta Selatan diikuti oleh semua sekolah yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan sekolah dan potensi di daerah; kondisi peserta didik berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP di Jakarta Selatan pada tahun 2004 sebesar 107,59 % mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2006 sebesar 120,74 %, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2004 sebesar 73,26 % juga mengalami peningkatan yang bagus sehingga pada tahun 2006 meningkat menjadi 88,3 %. Jumlah pendaftaran ke sekolah menengah pertama negeri juga meningkat, prosentase kelulusan sekolah menengah pertama negeri jakarta selatan dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebesar 99,35 % dan pada tahun 2006 sebesar 99,93 % hampir mendekati 100 %, prosentase siswa mengulang dan putus sekolah relatif kecil; untuk ketenagaan jumlah guru yang berkualifikasi untuk sekolah standar nasional dan reguler berkisar 72-95 %; kondisi sarana dan prasarana ketersediaan ruang-ruang kelas untuk belajar hampir semuanya mencukupi walaupun masih ada sekolah yang dipakai untuk dua shift (pagi dan siang), ruang laboratorium hampir semua sekolah memiliki walaupun tidak sama jumlahnya, ada yang tiga laboratorium dan dua laboratorium, serta setiap sekolah mempunyai lapangan untuk berolah raga walaupun ukuran lapangan tiap sekolah berbeda-beda; untuk pembiayaan sekolah berasal dari APBN dan APBD yang berupa dana BOS sebesar Rp. 27.000 per bulan dan BOP sebesar Rp. 100.000 per bulan, serta dana dari masyarakat atau orang tua murid khusus untuk sekolah standar nasional, sedangkan sekolah reguler tidak, serta sumbangan lain yang tidak mengikat; setiap sekolah menengah pertama negeri di Jakarta Selatan sudah menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dengan melaksanakan program sekolah yang telah direncanakan; dan untuk komponen peran serta masyarakat tiap sekolah berbeda, dan hampir tiap sekolah mengangkat ketua komite sekolah dari tokoh masyarakat setempat atau wakil dari orang tua murid.Dari semua komponen yang ada dalam standar pelayanan minimal beserta indikator-indikatornya bahwa capaian yang didapat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah pertama negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut : Output nya pada sekolah standar nasional prosentase daya serap kurikulum nasional maupun kurikulum lokal melebihi yang ditetapkan dalam SPM yaitu sebesar 90 persen, sedangkan sekolah reguler masih dibawah SPM yaitu sebesar 75 persen, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni untuk sekolah standar nasional maupun sekolah reguler rata-rata mengalami peningkatan. Jumlah pendaftaran siswa pada sekolah menengah pertama meningkat serta siswa yang putus sekolah berkurang; Outcome nya Prestasi siswa bagus dan nilai ujian nasional pada sekolah pertama negeri standar nasional pada tahun ajaran 2005/2006 berkisar antara 7,8 hingga 8,83 sedangkan pada sekolah menengah pertama negeri yang reguler prestasi siswanya rendah dan nilai ujian nasional rata-rata dibawah 7,5; Dampaknya banyak orang tua murid lebih tertarik menyekolahkan anaknya ke sekolah menengah pertama negeri standar nasional supaya mendapatkan prestasi pendidikan yang lebih baik, dengan prestasi pendidikan yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan, sedangkan untuk sekolah reguler adalah sebaliknya.

---

Educational decentralization concept can truly be developed for a long time using centralized education regulation principle and decentralized education performance. Decentralization in field education is realized by restructuring educational bureaucracy in the regions. The regions need to have the same perception about educational decentralization and at the same time the regions were making preparations to process regions autonomy. In the next process, educational decentralized rested on school which is improving in all level. The real manifestation is applying school based management. This has been properly implemented at municipality of South Jakarta where Sub Service of Basic Educational there implement grade and middle educational performance and school implement such school based management in context of South Jakarta municipality.The purpose of the research is both to describe education minimum standard service policy implementation and analysis to apply education minimum standard service at state junior high school at South Jakarta. The method of this research is qualitative approach, data collecting with observation, interview, focus group discussion and literature study, by data analysis method is descriptive.The result of this research is availability of national curriculum for state junior high school at South Jakarta followed by all schools, i.e Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), which is appropriate with the purpose of national education and also appropriate with condition, region potency, education unit and student. Hence, curriculum is designed by educational unit for enabling the adjustment of educational program and it is appropriate with the school need and region potency; condition of educative participant based on harsh participation index (APK) of junior high school at South Jakarta in the year 2004 is 107,59 % significantly in the year 2006 it had increased to 120,74 %. The pure participation index (APM) in the year 2004 is 73,26 % also good improvement in the year 2006 it had increased to 88,3 %. Total enrolment at junior high school at South Jakarta is also rise, for last two years the graduation percentage of state junior high school at South Jakarta increase 99,35 % and 99,93 % in the year 2005 and 2006 respectively. Percentage of the students who should recur and drop out is less. The qualified teacher for both national standard school and regular school is around 72-95 %; structure and infrastructure conditions is enough although a bit of them still use school rooms for two shift (morning and afternoon), almost every school have laboratory although the number of laboratory is not the same, some school has two laboratory and some of them has more than two laboratory and also most of school has different size of playing field. School costs derived from APBN and APBD such as BOS fund Rp. 27.000 per month and BOP fund Rp. 100.000 per month and also fund of student's parent or society for national standard school specially, whereas for regular school does not and also independent other contribution. Every state junior high school at South Jakarta has applied Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) by executing the school program which have been planned. Component of society participation for each school is not same and almost every school lift the school committee chief from local elite figure or student parent representative.The achievement of all existing components at minimum standard service along with those indicators it be concluded that the achievement of educational performance at state junior high school of South Jakarta as follows : output : national standard junior high school of is percentage of national curriculum absorption and local curriculum exceed the set in SPM that is equal to 90 percent, whereas for regular school it is under SPM, i.e, 75 %. Both harsh participation index and pure participation index either for national standard and regular school had increased on average. Total students enrolment at state junior high school had increased and drop out students had declined. Out come , student achievement is good and national test values for national standard junior high school in year 2005/2006 is around 7.8 to 8.83, whereas at regular junior high school is unfavorable and their national test result is under 7.5 on average. Hence, the impact of that condition many parents more interested to enroll to national standard junior high school in order to get better educational achievement and they wish it may increase human resources quality, it may increase prosperity. Whereas for the regular school is on the contrary."

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai penerapan service delivery pada StandarPelayanan Publik sebagai suatu bentuk Crime Prevention Publicity terhadapmaladministrasi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2017. Penulis dalammelakukan kajian ini menganalisis program penilaian kepatuhan terhadap standarpelayanan publik dengan teori aktivitas rutin (routine activity theory) dimana hasilpublikasi standar pelayanan publik sebagai capable guardian. Service deliverydalam Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk Crime PreventionPublicity yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mencegah maladministrasikarena indikator-indikator dalam Crime Prevention Publicity yang ditulis olehBarthe telah dipenuhi dimana indikatornya adalah (1) Upaya terencana; tercantumdalam Permenpan No.15 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (2) oleh agen;dimana dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dan diawasi olehOmbudsman RI selaku pengawas pelayanan publik (3) untuk mempromosikanpraktik pencegahan kejahatan, dimana standar pelayanan publik memang bertujuanuntuk menjaga kualitas pelayanan publik dan mendorong potensi perilakumaladministrasi serta perilaku koruptif lainnya (4) dengan membuat kampanyeyang dirancang; yaitu penerapan standar pelayanan publik dan survei kepatuhan (5)untuk mendidik korban atau mencegah pelanggar; sejalan dengan tujuan penerapanstandar pelayanan publik yaitu untuk meningkatkan kesadaran dengan harapanbahwa anggota masyarakat akan menghindari viktimisasi atau target hardening.

---

ABSTRACTThis paper discusses about the implementation of service delivery to the PublicService Standards as a form of Crime Prevention Publicity on maladministration inthe DKI Jakarta Province in 2016-2017. The author in this study analyzing thecompliance assessment programs to evaluate the implementation of public servicestandards with the theory of routine activity where the publication results of PublicService Standards has a role as the capable guardian. Service delivery of the PublicService Standard is a form of Crime Prevention Publicity conducted by Indonesiain order to prevent maladministration because of all the indicators in CrimePrevention Publicity written by Barthe have been fulfilled in Public ServiceStandard where the indicators are (1) Planned efforts; reflected in Permenpan No.15in 2014 which concerning Public Services (2) by agents; which is carried out by thePublic Service Provider and supervised by the Ombudsman Republic of Indonesiaas the public service supervisor (3) to promote the practice of crime prevention,where public service standards aim to maintain the quality of public services andsuppress the potential of maladministration and other corrupt behavior; (4) bycreating a campaign designed; with the implementation of public service standardsand compliance surveys (5) to educate victims or prevent offenders; in line with theaim of implementing public service standards, which is to raise awareness in thehope that community members will be prevented from victimization or hardeningtargets."