Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana dampak kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap persaingan usaha di bidang distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Indonesia.Regulasi yang diteliti dalam Tesis ini adalah regulasi sebelum berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 8/1971, dan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 22/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.Tujuan Tesis ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan di sektor Minyak dan Gas Bumi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap 7 (tujuh) indikator persaingan yaitu pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi BBM, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar yang terkait.Untuk mengukur pengaruh suatu regulasi terhadap persaingan, analisis dalam Tesis ini menggunakan panduan yang disusun oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Panduan tersebut terdiri dari seperangkat pertanyaan dalam "Competition Checklist" yang digunakan pada tahap evaluasi awal dan Competition Assessment Toolkit yang digunakan pada tahap evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan panduan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan untuk menguji masing-masing indikator persaingan antara regulasi sebelum dengan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001.Berdasarkan perbandingan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 22/2001, persaingan usaha di bidang distribusi penjualan BBM di SPBU di Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Regulasi setelah berlakunya UU No. 22/2001 berdampak positif terhadap pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi untuk BBM Non Subsidi, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Salah satu dampak negatif regulasi tersebut terhadap persaingan adalah terkait dengan harga dan produksi untuk BBM Bersubsidi. Hal ini dikarenakan dibatalkannya salah satu ketentuan dalam UU No. 22/2001 mengenai penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

---

The background of this Thesis was the deregulation of Oil and Gas Policy in Indonesia. The main concern of this Thesis was the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward Business Competition in Fuel Distribution at Gas Station in Indonesia.The regulations studied in this Thesis are regulations before the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 44 Prp Year 1960 and Law Number 8 Year 1971, and the regulations after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 22 Year 2001 and Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003.The purpose of this Thesis is to measure the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward 7 (seven) competition indicators, i.e. incumbent, new entrants, fuel price and production, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market.In order to measure the impact of regulation toward competition, this analysis utilized OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development's guideline. This guideline consist of a set of questions namely Competition Checklist which used in initial evaluation and Competition Assessment Tool Kit which used in full evaluation. Futhermore, the result based on those guideline and questions will be analyzed by using a comparative approach method to evaluate each competition indicators between regulations before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001.On the basis of comparation of each competition indicators, it is concluded that after the Law Number 22 Year 2001 came into effect, the business competiton in fuel distribution at Gas Station in Indonesia is better than when the previous regulations applied. Law Number 22 Year 2001 confer positive impact on incumbent, new entrants, fuel price and production of Non Subsidized Fuel, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market. One of the negative impact of those regulation toward the competition is related to fuel price and production of Subsidized Fuel. It caused by the nullification of one of the rule in Law Number 22 Year 2001 by Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003 concerning the implementation of market mechanism in determining Fuel Price."

"Penggunaan mobil listrik yang meningkat memerlukan dukungan ekologi yang memadai dan infrastruktur yang kuat. Jarak tempuh mobil listrik yang pendek dan kurangnya fasilitas pengisian menjadi dua hambatan utama. Penelitian ini menggunakan MINLP untuk mempelajari lokasi optimal stasiun pengisian kendaraan listrik di DKI Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengurangi total biaya pembangunan stasiun pengisian, biaya transportasi untuk mobil yang pergi ke stasiun tersebut, dan waktu tunggu pengisian bagi pengemudi. Dengan menciptakan jaringan stasiun pengisian yang efektif, meningkatkan kemudahan penggunaan mobil listrik, dan mendorong penggunaan bahan bakar alternatif, studi ini diharapkan dapat mendukung program hijau pemerintah dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan. Untuk lebih mengurangi dampak terhadap lingkungan, proyek ini juga fokus pada integrasi sumber energi terbarukan ke dalam infrastruktur pengisian.

---

The increased use of electric vehicles calls for sufficient ecological support and a strong infrastructure. The short range of electric cars and the dearth of charging facilities present two major obstacles. The optimal location of EV charging stations in DKI Jakarta is being studied using MINLP. The goal is to reduce the overall cost of constructing charging stations, the cost of transportation for cars to go to these stations, and the amount of time drivers must wait to be charged. By creating an effective network of charging stations, improving the usability of electric cars, and encouraging the use of alternative fuels, the study hopes to help green government programs and create a more sustainable urban environment. To further lessen the influence on the environment, this project also focuses on incorporating renewable energy sources into the infrastructure for charging."

"Menurut UU Nomor 22 Tahun 2021, Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. BBM yang dijual dipasaran pada umumnya berupa bensin dan solar dengan berbagai variasi bilangan oktan dan setana. Salah satu fasilitas yang digunakan untuk distibusi BBM ke masyarakat adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kegiatan operasi di SPBU memiliki potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, seperti dari vapor dari bahan bakar yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran dan ledakan, emisi seperti CO dan H2S yang dapat mengakibatkan gangguan Kesehatan pada pekerja, dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jumlah vapor yang bisa dipulihkan oleh Vapor Recovery Unit (VRU), mengetahui % konsentrasi LEL vapor bahan bakar serta CO, H2S yang terdeteksi di lingkungan SPBU, dan mengetahui kelayakan ekonomi pemasangan VRU. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu: 1) pengukuran % konsentrasi Lower explosive limit (LEL) dari vapor dengan menggunakan gas tester di Lokasi, 2) analisis kelayakan ekonomi dengan menggunakan data yang didapat. hasil dari penelitian ini adalah tidak ditemukan adanya vapor dan emisi lainnya pada saat VRU beroperasi serta secara keekonomian VRU yang dipasang pada SPBU PT. X Karang Tengah dengan kapasitas unloading 3.000 kL per tahun memiliki NPV pada tahun ke-20 adalah Rp. 2.178.349.743, IRR 22,6%, dan payback period selama pada tahun ke-6 dan apabila dioptimalkan pada SPBU dengan kapasitas unloading 8.000 kL per tahun, maka akan mendapatkan Rp 5.345.145.184, IRR 42,8%, dan payback period pada tahun ke-3.

---

According to Law Number 22 of 2021 Indonesian Constitution, fuel oil (BBM) is fuel that originates and/or is processed from petroleum. Fuel sold on the market is generally petrol and diesel with various octane and cetane numbers. One of the facilities used to distribute fuel to the public is a Public Fuel Filling Station. Operational activities at gas stations have potential dangers that can cause work accidents, such as vapor from fuel which can cause fires and explosions, and then CO and H2S which can cause health problems for workers, and so on. The aim of this research is to determine the amount of vapor that can be recovered by a Vapor Recovery Unit (VRU), to determine the vapor detected in the gas station environment, and to determine the economic feasibility of installing a VRU. This research was carried out in two stages, namely: 1) measuring the concentration LEL of vapor, CO, and H2S using a gas tester at the location, 2) economic feasibility analysis using the data obtained. The results of this research are that no vapor and other emissions were found when the VRU was operating and and economically, the VRU installed at the PT gas station. X Karang Tengah with an unloading capacity of 3,000 kL per year has an NPV in the 20th year of Rp. 2.178.349.743, IRR 22,6%, and payback period during the 6th year and if optimized at gas stations with an unloading capacity of 8,000 kL per year will get IDR 5.345.145.184, IRR 42,8%, and payback period in the 3rd year."

"Laporan International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa sekitar 33% dari total emisi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia berasal dari kegiatan di sektor energi. Jumlah yang signifikan ini membuat Indonesia menjadi negara kontributor GRK global terbesar ke-6 (enam) di dunia. Berkaitan dengan fakta tersebut, pemerintah Indonesia sejatinya telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK dalam Paris Agreement, sebagaimana diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention Climate Change. Sebagai salah satu upaya tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan penyusunan kebijakan percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor dan membangun sistem Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap. Secara lebih lanjut, hal ini diejawantahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Perpres 55/2019). Dalam pendekatan umum, KLBB memang dapat mengatasi permasalahan emisi GRK dari kendaraan BBM. Namun jika dilihat lebih dekat, sejatinya kerangka kebijakan terkait infrastruktur untuk KLBB ini dapat menciptakan katastrofi selanjutnya dalam pengelolaan SDA, energi, serta keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Sebab, energi yang diperoleh SPKLU tersebut diperoleh dari sumber-sumber energi tidak terbarukan. Atas hal tersebut, penulis kembali mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi GRK guna menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kelestarian lingkungan, khususnya ketahanan iklim, sebagaimana dijanjikan dalam UU 16/2016 terkait target penurunan emisi GRK. Penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif dimana penulis melihat kesesuaian antara kebijakan SPKLU dengan berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu, utamanya penulis akan mengaitkan kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip kebijakan pengelolaan energi di Indonesia. Dari penelitian ini, Pemerintah Indonesia demikian perlu untuk mengevaluasi kembali penerapan kebijakan infrastruktur SPKLU di Indonesia. Hal ini tidak lain guna mendorong kesuksesan pencapaian target penurunan emisi GRK di Indonesia.

---

The International Energy Agency (IEA) report indicates that approximately 33% of Indonesia's total Greenhouse Gas (GHG) emissions come from activities in the energy sector. This significant amount makes Indonesia the 6th largest global contributor to GHG emissions. In light of these facts, the Indonesian government has committed to reducing GHG emissions as part of the Paris Agreement, ratified under Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of the Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. As part of these efforts, the Indonesian government has formulated policies to accelerate the use of electric power for motor vehicles and gradually establish Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU). This commitment is further articulated in Presidential Regulation Number 55 of 2019 on the Acceleration of Battery Electric Vehicle (BEV) Programs for Road Transportation (Presidential Regulation 55/2019). While electric vehicles can address the issue of GHG emissions from conventional fuel vehicles in a general sense, a closer examination reveals that the policy framework regarding the infrastructure for Battery Electric Vehicles (BEVs) could potentially lead to further catastrophes in the management of natural resources, energy, and environmental sustainability in Indonesia. This is because the energy obtained from these charging stations comes from non-renewable sources. In light of this, the author questions the Indonesian government's commitment to achieving GHG emission reduction targets for sustainable development, particularly in terms of climate resilience, as promised in Law 16/2016 regarding GHG emission reduction targets. The author employs a juridical-normative research approach, examining the compatibility of the SPKLU policy with various primary, secondary, and tertiary legal sources. Based on this research, it is imperative for the Indonesian government to reevaluate the implementation of SPKLU infrastructure policies in Indonesia. This is essential to ensure the success of achieving GHG emission reduction targets in the country."

"Kendaraan listrik (EV) telah menjadi solusi yang semakin populer untuk mengurangi emisi gas kendaraan bermotor dan mengatasi masalah lingkungan. Meningkatnya penggunaan EV menimbulkan tantangan baru terkait manajemen daya di stasiun pengisian daya. Masalahnya adalah kurangnya efisiensi dalam mengalokasikan daya saat kendaraan sedang mengisi daya di stasiun pengisian daya, yang dapat menyebabkan permintaan daya yang melebihi beban maksimum stasiun dan mengakibatkan lonjakan harga yang harus dibayar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengontrol manajemen daya yang efisien untuk stasiun pengisian daya kendaraan listrik berbasis deep reinforcement learning (DRL). DRL diterapkan karena kemampuannya untuk menyelesaikan sistem kontrol tanpa model yang akurat (free-based-model), terutama untuk stasiun pengisian daya EV yang memiliki faktor stokastik. Sistem akan secara otomatis mengontrol alokasi daya untuk pengisian daya kendaraan berdasarkan informasi dari setiap kendaraan yang terhubung ke stasiun pengisian daya dan variabel lainnya agar tidak melebihi batas daya maksimum stasiun pengisian daya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan algoritma DRL, terutama DDPG dengan pendekatan actor-critic, dapat mengalokasikan daya pengisian daya secara optimal untuk setiap EV dan secara signifikan memaksimalkan keuntungan stasiun dibandingkan dengan algoritma lainnya.

---

Electric vehicles (EVs) have become an increasingly popular solution to reduce motor vehicle gas emissions and address environmental concerns. The increasing use of EVs poses new challenges regarding power management at charging stations. The problem is the lack of efficiency in allocating power while vehicles are charging at charging stations, which can lead to power demand that exceeds the maximum load of the station and results in a spike in the price to be paid. The main objective of this research is to develop an efficient power management controller for electric vehicle charging stations based on deep reinforcement learning (DRL). DRL is applied because of its ability to solve the control system without an accurate model (free-based-model), especially for EV charging stations that have stochastic factors. The system will automatically control the power allocation for vehicle charging based on information from each vehicle connected to the charging station and other variables so as not to exceed the charging station's maximum power limit. The results of this study show that the use of DRL algorithms, especially DDPG using actor-critic approach, can optimally allocate charging power for each EV and significantly maximize the station's profit compared to the other algorithms. "

"Elpiji telah ditetapkan sebagai salah satu bahan bakar alternatif kendaraan bermotor oleh Pemerintah sejak tahun 1995. Ketetapan tersebut dilatarbelakangi oleh upaya menyukseskan "Program Langit Biru" dan "Program Diversifikasi Energi" serta penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini masih disubsidi oleh Pemerintah. Program tersebut telah mendapat dukungan Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, Pemerintah Daerah dan para pengusaha angkutan umum.Pembangunan instalasi Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPB Elpiji) memerlukan biaya investasi yang relatif cukup besar, sehingga calon investor dan pihak Pertamina perlu mengetahui tingkat kelayakan investasi sebuah SPB Elpiji. Nilai Investasi suatu SPB Elpiji yang lokasinya digabung dengan SPB umum adalah sebesar Rp. 641.500.000 . Dari hasil perhitungan tingkat keekonomian suatu SPB Elpiji dengan margin sebesar Rp. 340/kg atau Rp. 190/liter dan Omzet harian rata-rata 2.500 liter sampai dengan 3000 liter dan harga jual Rp. 840 per liter maka diperoleh nilai NPV yang negatif dan nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 25% - 30%.Dengan nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 25% - 30% dianggap kurang menarik bagi suatu usaha baru mengingat resiko yang ada cukup besar sehingga Pertamina perlu memikirkan kembali kebijakan insentif yang akan diberikan kepada investor dibidang ini.

---

Liquified Petroleum Gas has been decided as an alternative fire for vehicle by The Government since 1995. The Reason of the decision is The Government's effort to succed The "Blue Sky program" and "The Energy Diversification" and also to be thrifty the fuel consumption that still subsidized by The Government. The Program was supported by Ministry of Mining and Energy, State Ministry of Environment, Bureau of Environment Supervision and Controlled, Province Government and Me mass transportation bussiness.

The development of a Liquified Petroleum Gas Station for Vehicle need a lot of investment so the investor candidate and Pertamina have to know the level of feasibility of a Liquified Petroleum Gas Station.

The total investment of a Liquified Petroleum Gas Station that was on the same location with an ordinary Gas Station is about Rp. 6-11.500.000. By the result of a Liquified Petroleum Gas Station economic level calculation with a certain fee Rp. 340 per kilogram or Rp. 190 per litre and the daily omzet average of 2.500 litres up to 3.000 litres and the selling price is Rp. 840 per litre, we will have the minus value of Net Present Value (NPV) and the value of Internal Rule of Return (IRR) about 25% up to 30%. With this kind of IRR value 25% up to 30%, was not very inlersting for a new bussiness considered the risk is very big enough, so Pertamina need to think again the incentive regulation that will be given to the investor in this bussiness."

"Indonesia memiliki potensi gas alam yang besar sebagai energi alternatif bagi sektor transportasi dan industri namun pemanfaatannya masih tergolong sedikit hingga saat ini Pengembangan gas alam sebagai energi alternatif perlu diimbangi dengan peningkatan infrastruktur salah satunya dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas SPBG Hybrid Namun proyek SPBG Hybrid ini memiliki banyak risiko yang dampaknya terhadap kelayakan proyek masih belum diketahui sehingga diperlukan rencana strategis untuk mengantisipasi risiko yang ada Dengan metode Project Risk Management riset ini menganalisis risiko untuk mengetahui dampak dari risiko tersebut terhadap kelayakan proyek Pendekatan yang digunakan adalah Value at Risk VaR dan model finansial Hasil dari perhitungan tersebut adalah dampak risiko terhadap nilai kelayakan proyek dan strategi risk response planning untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut.

---

Indonesia has the potential for an adequate natural gas as an alternative energy for the transportation and industrial sector, but its use is still relatively small until today. The development of natural gas as an alternative energy source need to be matched by infrastructure advancement by building a Compressed Natural Gas fueling station. However, the CNG fueling station project has many risks which impact on the value of its feasibility is still unknown so that the strategic plan to anticipate risks is necessary. Using Project Risk Management method, this research analyzes risk to determine its impact on the project?s feasibility with the approach of Value at Risk (VaR) and financial model. Results of these calculations are knowing the impact of risk on the project?s feasibility and risk response planning strategies to reduce the impact of such risks."

"Artikel ini membahas upaya pengadaan bahan bakar minyak murah untuk nelayan di Pantai Utara pulau Jawa melalui program pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang dipelopori oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri pada tahun 2003. Tidak hanya dari pemerintahan, usaha ini juga melibatkan masyarakat pesisir di Pantai Utara untuk memberikan kontribusinya sebagai pengurus aktif. Dalam pelaksanaannya, Rokhmin Dahuri kemudian digantikan oleh Freddy Numberi pada tahun 2005 yang melanjutkan usaha dalam membangun stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan hingga tahun 2009. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah, dengan sumber buku, data statistika dan artikel sezaman berhasil menampilkan beragam kendala yang dihadapi baik dari sisi pembangunan dan penerimaan nelayan Pantai Utara Pulau Jawa dalam masa pembangunan fasilitas di Pantai Utara.

---

This article discusses efforts of providing Javanese Northern Shoreline fishermen with cheap fuels through the buildings of Fishermen Fuel Station, pioneered by Indonesia’s Minister of Maritime and Fisheries, Rokhmin Dahuri in 2003. Not only from the government’s side, the program also encourages locals to contribute actively as local staff. In 2005, Rokhmin Dahuri was replaced by Freddy Numberi his successor who continued his efforts up until 2009. This article is written using history methods, using sources such as books, statistics, and newspaper articles of the corresponding years managed to show the multiple constraints faced both in the buildings of the fuel stations, and from the Javanese northern shoreline fishermen’s acceptance of the program."

"SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh pengelola untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Sebagai fasilitas publik, SPBU seharusnya dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pekerja, pelanggan dan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar di area tersebut. Untuk memastikan tingkat keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia, diperlukan suatu sistem penilaian yang diakui, sehingga terdapat akuntabilitas publik terhadap tingkat keamanan suatu SPBU. Tujuan dari studi ini adalah menghasilkan suatu sistem pemeringkatan (rating system) yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keselamatan kebakaran dan ledakan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sistem pemeringkatan yang dihasilkan diberi nama Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, yang terdiri dari persyaratan-persyaratan utama yang harus dimiliki oleh SPBU untuk memastikan keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, yaitu badan regulasi dan pemberi lisensi, untuk mengembangkan lebih lanjut sistem pemeringkatan keselamatan di SPBU.

---

Petrol filling station is facility provided for public to meet their demand for fuel. As their role as public facility, the petrol station must assure safety and security for their customers workers and community. The petrol filling station need to be assessed for their safe level of petrol station against fire and explosion risk as part of their accountability for the public. This study is aimed to develop a rating system that recognized to assess the safe level of petrol stations against fire and explosion risk. The rating system, namely Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, contains requirements which useful for the management of petrol filling stations to manage safety of their facility from fire and explosion. Result of this study is intended to be input for those interest in the safe operation of petrol filling station, particularly the regulatory body and license holder, to further develop the rating system to assess the safe level of petrol filling stations in Indonesia."