Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, setiap tahanan dan warga binaan mempunyai hak salah satunya adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Di dalam rumah tahanan negara penanganan kesehatan tidak dapat diabaikan agar para tahanan dan warga binaan selalu dalam kondisi sehat secara phisikis dan fisik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kualitas pelayanan kesehatan serta kendala-kendala dalam pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang. Untuk mengetahui kualitas pelayanan, sebagaimana dikemukakan oleh Zeithman, Berry dan Parasuraman (dalam Tjiptono dan Diana, 1996:69) adalah dengan menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan. Metode penelitian ini menggunakan metode survey yaitu penelitian mengenai masalah pelayanan kesehatan tahanan di Rutan Cipinang, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif.Hasil penelitian untuk aspek tangibles dalam pelayanan kesehatan di Poliklinik Rutan Cipinang sudah baik. Aspek reliability sudah cukup yaitu dengan ketepatan waktu pelayanan, aspek responsiveness sudah cukup baik yaitu dimana petugas mudah dihubungi serta kemauan petugas untuk memberikan pertolongan kepada tahanan yang membutuhkan, aspek assurance sudah cukup baik yaitu dengan pengetahuan petugas dalam menganalisa penyakit pasien dan kemampuan mendiagnosa penyakit pasien, aspek emphaty sudah cukup memadai yaitu petugas mampu memberikan kepedulian dan perhatian kepada pasien. Penulis menyarankan peningkatan kelima aspek, penambahan sumber daya petugas medis, anggaran dan kerja sama dengan rumah sakit luar.

---

According to Code of Law No.12 1995, all of prisoners have a right, one of them is have a medical service. Inside the State Prison, the realm of health handling cannot be disregarded, it?s for all prisoner always be in good condition, good physics. The reason of this research is to know and analyse quality of health service and to know health service constraints for prisioner in State Prison Cipinang. To know service quality as proposed by Zenithman, Barry and Parasuraman ( in Tjiptono and Diana, 1996, p: 69) is by using five quality dimension. Method of this research use method survey, that is research hit problem service of prisoner health in State Prison Cipinang,while approach used in this research is quantitative approach.Result of research for aspect direct evidence in health service at polyclinic of State Prison Cipinang have good enough. Reliability aspects have good enough, it means the service time accuracy also have good enough. Responsiveness aspect have good enough, while the medical officer is easy enough to contact and also with willingness of worker to give help to prisoner requiring service of good enough health. Assurance aspect also have good enough, while the knowledge of medical officer to analyse the prisoner problem and ability to diagnose patient disease have good enough. Emphaty aspect also have good enough, the medical officers is able to give attention and carrying of a patient. The writer suggesting improvement of fifth aspects and also the addition resource of medical worker, budget and cooperation with another hospital."

"ABSTRAKKetika seorang dipidana dan menjalani hukuman, salah satu konsekuensi logisnya adalah hilangnya hak dan kebebasan yang selama ini dimiliki sebagai mahluk individu maupun sosial. Hilangnya kebebasan untuk menyalurkan kebutuhan seksual merupakan salah satu akibat yang paling sulit bagi narapidana, terutama bagi mereka yang sudah mempunyai suami atau istri, karena kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan mendasar menurut Maslow.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti dengan cara melakukan in depth interview, serta melakukan observasi secara langsung dilokasi. Data sekunder diperoleh peneliti dengan melakukan studi pustaka atas berbagai artikel, hasil penelitian, dan data-data lain yang relevan. Alat analisis yang digunakan adalah teori hirarki Maslow, Konsep The Pains Imprisonment Gresham M. Sykes dan konsep Conjugal Visit.Temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa upaya Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana ditempuh dengan menggunakan 3 cara diantaranya adalah upaya formal dengan cara memberikan asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Cuti Mengunjungi Keluarga; Informal, dengan memberikan kunjungan bagi narapidana dalan rutan; pemenuhan menyimpang yaitu dengan memberikan fasilitas ruang kunjungan yang bisa dipergunakan untuk berhubungan seksual. Asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga tidak berjalan optimal. Pemenuhan informal dan menyimpang, masih ditemukan narapidana menggunakan PSK untuk pemenuhan kebutuhanseksualnya. Alternatif solusi atas berbagai masalah yang muncul dalam penelitian ini dengan memaksimalkan program Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang bebas, Cuti Bersyarat, dan Cuti Mengunjungi Keluarga. Mempertimbangkan program conjugal visit, serta penghukuman dengan penal colony ;

---

ABSTRACTOne of many logical consequences for prisoners to undertake from being jailed is the loosing opportunity to express their freedom. The hardest part among the loosing freedom is a chance to fulfill their sexual need, especially for those who have gotten married. Because of this is one of the crucial basic need according to Maslow`s.This qualitative research. Both primary and secondary data are used to support this research and taken place at State Prison Class I Central Jakarta. The primary data are acquired from conducting in depth interview with informan and observation at research location. The secondary data are obtained from literature study of previous research findings, articles, da ta that are relevant with this research.In addition, The tool of analysis th at is employed in this research are The Pains Imprisonment concept of Gresham M. Sykes, Conjugal Visit concept and Maslow?s Hierarchy of Needs. The empirical results of research consider that State Prison Class I Central Jakarta incorporate these 3 alternatives programs to encounter prisoner?s sexual need fulfillment, there are formal, in this case, prisoners are granted assimilation facility, parole, leaves toward free, conditional leav e, and home leave; informal, this method allows the couples of prisoner to visit their husband in prison; distorted sexual fulfillment, there are a distinguished rooms especially designed for giving a prisoners a chance to fulfill their sexual need. Assimilation and home leave have not worked properly.Research found that prisoners surprisingly invite commercial sex workers to fulfill their sexual need when there are allowed to use their informal and distorted fulfillment facilities. There are proposed solution alternatives that possibly can be applied to solve the problems; maximizing a ssimilation program, parole, leaves toward free, conditional leave and home leaves; taking into account of conjugal visit options to apply; implementing penal colony punishment."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Rutan di Indonesia, dimana fungsi Rutan saat ini dikarenakan adanya masalah overkapasitas sering dijadikan sebagai tempat pembinaan narapidana. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan fungsi Rutan yang hanya sebagai tempat pelayanan dan perawatan tahanan. Untuk itu diperlukan suatu model penyesuaian pembinaan sehingga Rutan dapat tetap memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan. Selain itu adanya fakta bahwa penanganan narapidana/tahanan kasus narkotika masih diperlakukan sama dengan narapidana/tahanan kasus lainnya, sehingga jauh dari prinsip rehabilitasi.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan integrative criminology dalam merumuskan model penyesuaian yang dapat diterapkan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi lapangan guna mendapatkan deskripsi kondisi lapangan di Rutan dan studi pustaka sebagai cara pemetaan teori guna mendapatkan model yang mempunyai dasar secara teoritis.Hasil penelitian menunjukan akan adanya kebutuhan model penyesuaian terhadap penanganan narapidana narkotika, khususnya yang ditempatkan di Rutan seperti yang terjadi di Rutan Klas 1 Cipinang. Model penyesuaian menggabungkan kondisi dan praktek lapangan yang selama ini terjadi dengan prinsip penanganan pasien narkotika yang sesuai dengan UNODC.

---

ABSTRACTThis research was motivated by the constraints and problems faced by Rutan in Indonesia, where the function of Rutan due to overcapacity problem is often used as a place for coaching inmates. This is certainly not in line with the function of detention (Rutan) as a place for caring and serving the prisoners only. It requires an adjustment model of coaching so that detention (Rutan) can still fulfill the rights of prisoners to receive guidance. Besides, the fact that the handling of the prisoners / detainees of narcotics cases are still treated the same way as inmates / detainees of other cases, and it is far from the principles of rehabilitation. This study is a qualitative research, using integrative criminology approach in formulating the adjustment model that can be applied in accordance with the case at hand. In collecting the data, this study uses interviews and field observations in order to obtain a description of field conditions at the detention center, and literature researches as a way of mapping theory in order to obtain a model that has a theoretical basis. The results showed a need of adjustments model in handling the narcotics inmates, especially those who are placed in detention (Rutan) as occurred in Rutan Klas 1 Cipinang. The adjustment model incorporates the field conditions and practices that have been happening with the principle of treating patients with drugs that is in line with UNODC"

"Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS berfokus di Rutan Klas I Jakarta Pusat, bertujuan memberikan Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat menurut model Implementasi George C. Edward III, Gambaran pencapaian program Rencana Aksi Nasional HIV-AIDS dalam hal layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Klas I Jakarta Pusat.Pendekatan penelitian dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Penggalian informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam kepada informan seperti pejabat Rutan Klas I Jakarta Pusat yang memahami permasalahan yang sedang diteliti ataupun informan seperti tahanan dan narapidana yang mengalami layanan kesehatan HIV dan AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat.Dari hasil temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal yaitu belum terbentuknya komunikasi yang efektif antara pelaksana program yaitu petugas dengan para warga binaan, keterbatasan sumberdaya manusia yang bekerja di poliklinik Rutan baik kuantitas yaitu jumlah petugas yang minim dan kualitas yaitu belum terlatihnya petugas poliklinik dalam penanggulangan HIV-AIDS secara konfrehensif, belum terbentuknya disposisi yang kuat dalam bentuk sikap dan komitmen yang tinggi diantara petugas dalam melakukan pelayanan penanggulangan HIV-AIDS, belum adanya struktur birokrasi yang berwenang mengenai jabatan khusus yang membidangi pelayanan penanggulangan HIV-AIDS.Berdasarkan temuan dan analisis disarankan kepada Rutan Klas I Jakarta Pusat perlu Peningkatan komunikasi yang efektif antara pelaksana program yaitu petugas dengan para warga binaan, Peningkatan sumberdaya manusia yang bekerja di poliklinik Rutan baik kuantitas yaitu jumlah petugas dan kualitas yaitu mengadakan pelatihan dan pendidikan, Meningkatkan sikap dan komitmen yang tinggi diantara petugas dalam melakukan pelayanan, Membentuk struktur birokrasi yang berwenang mengenai jabatan khusus yang membidangi pelayanan penanggulangan HIV-AIDS

---

The implementation of the National Action Plan for HIV and AIDS countermeasures focuses in prisons in the Class I State Prison in Central Jakarta. The use of George C. Edward III implementation model for the implementation of the National Action Plan for HIV and AIDS in the Class I State Prison in Central Jakarta, Overview of the National Action Plan for program achievement HIV-AIDS in terms of health care for inmates in correctional detention Class I Central-Jakarta.

Approach to research conducted through qualitative research methods. Extracting information relevant to the subject under study is done through the study of literature and in-depth interviews to the informant as detention officers in the Central Jakarta Class I understand the issue being studied or informants such as prisoners and prisoners who have HIV and AIDS health services..

From the results it can be concluded that the findings of the field implementation of the National Action Plan on HIV and AIDS in Central Jakarta is still yet to be implemented optimally is not the formation of effective communication between the program managers are officers with the prisoners, limited human resources that work the clinic Rutan both quantity is minimal and the number of officers who are not well trained quality personnel polyclinic in HIV - AIDS in konfrehensif , the lack of a strong disposition in the form of attitude and commitment among workers in the services, HIV - AIDS , the lack of structure bureaucracy in charge of the office in charge of special services to combat HIV - AIDS .

Based on the findings and analysis suggested to the detention center in Central Jakarta need Improved effective communication between the program managers are officers with the prisoners, Improvement of human resources working in the clinic Rutan both quantity and quality, namely the number of officers that conduct training and education , Improve posture and high commitment among workers in the services, Forming a bureaucratic structure which authorized a special office in charge of the response to HIV and AIDS services "