Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan keterbatasan sumber daya dan aksesabilitas yang memiliki, UMKM diperhadapkan pada permasalahan keharusan untuk melakukan transformasi bisnis yang mengarah pada upaya pengembangan model bisnis digital yang dapat menopang kelangsungan hidup dan peningkatan kinerja bersaingnya di tengah perkembangan teknologi digital dan dinamika persaingan yang semakin kompleks.

Abstrak :
Pemanfaatan dari sistem informasi dan teknologi informasi saat ini telah menjadi kebutuhan dari setiap organisasi khususnya pada institusi pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klungkung terus berusaha meningkatkan fungsi pelayanan pada masyarakat dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klungkung saat ini yaitu bagaimana kurangnya pemanfaatan SI/TI untuk mendukung visi dan misi serta seluruh proses bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan rumusan rencana strategis sistem informasi. Melalui rumusan rencana strategis sistem informasi, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki acuan untuk pengembangan SI/TI yang lebih baik di masa mendatang. Di samping itu, dapat juga menjadi jalan menuju SPBE di Pemerintahan Kabupaten Klungkung. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk merumuskan sebuah rencana strategis sistem informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan SI/TI di Pemerintahan Kabupaten Klungkung. Metodologi penyusunan rencana strategis sistem informasi yang digunakan mengacu pada metodologi Ward & Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis antara lain value chain, Balanced Scorecard, CSF, SWOT, PESTEL, dan McFarlan strategic grid. Metodologi Ward & Peppard dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahap masukan dan keluaran. Tahapan masukan terdiri dari analisis kondisi internal dan eksternal bisnis dan SI/TI. Tahapan keluaran yang dihasilkan, antara lain rumusan strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Kemudian, disusun rancangan Portofolio aplikasi masa mendatang dan rekomendasi pengembangan SI/TI dalam bentuk peta jalan SI/TI untuk Pemerintah Kabupaten Klungkung. Peta jalan pengembangan SI/TI disusun berdasarkan prioritas pengembangan SI/TI dengan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mempermudah Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menyelaraskan pengembangan SI, TI, dan manajemen SI/TI. Dengan adanya rencana strategis sistem informasi ini diharapkan mampu menyelaraskan strategi SI/TI dengan visi, misi, dan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Klungkung. ......Information systems (IS) and information technology (IT) most important. Especially, Regency government institutions prove public service. The Klungkung Regency Government to develop public services based on the vision and mission of the city. The main problem in the Klungkung Regency isn't the optimal IS/IT used to support the vision and mission with the entire business process. Therefore, it is necessary to formulate a strategic information system plan. The strategic plan for IS/IT development in the Klungkung Regency Government has a reference in the future. Also, it can be a way to get SPBE in Klungkung Regency Government. This research has resulted in a formulation of a strategic information system plan as a reference for the development of IS/IT in the Klungkung Regency Government. The methodology in strategic planning of information systems used refers to the Ward & Peppard methodology using several analysis techniques such as a value chain, Balanced Scorecard, CSF, SWOT, PESTEL, and McFarlan strategic grid. Ward & Peppard's methods in two stages, namely the level of input and output. The input stage to an analysis of internal and external conditions of the business and IS/IT. The output stages produced include SI strategy formulation, IT strategy, and IS/IT management strategy. Thus, the draft of application portfolios and recommendations for IS/IT development in the form of an IS/IT road map for the Klungkung Regency Government. The IS/IT development roadmap is prepared based on IS/IT development priorities with 5 (five) years to facilitate the Klungkung Regency Government in synchronizing IS, IT development, and IS/IT management. This information system strategic plan Should be to adapt IS/IT strategy with the vision, mission, and business processes of the Klungkung Regency Government.

Abstrak :
Transformasi digital telah memaksa perusahaan untuk menetapkan strategi digitalnya guna menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaingnya; khususnya keunggulan digitalnya. Strategi digital yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses bisnis internal maupun untuk menciptakan model bisnis baru harus senantiasa diarahkan pada penciptaan nilai yang unggul bagi pelanggan. Perusahaan harus terus mengembangkan kompetensi digitalnya agar dapat menciptakan nilai unggul dalam digitalisasi bisnisnya. Perusahaan harus pintar dalam menghadapi paradoks antara membangun sendiri atau mengalihdayakan sistem dan praktik digitalisasi bisnis.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan digital governance pada Program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa digital governance pada Program IS RBTK Kemenkeu masih belum optimal, dikarenakan belum terlihat digital strategy yang dinyatakan secara gamblang dalam dokumen resmi yang diketahui oleh seluruh Unit TIK di lingkup Kemenkeu, belum terlihat penerapan digital policy pada produk dan layanan digital Kemenkeu walau sudah ada pengaturan digital policy, dan belum adanya digital standards baik dalam dokumen kebijakan maupun penerapannya pada produk dan layanan digital Kemenkeu, di mana semua itu dipengaruhi oleh struktur organisasi Kemenkeu yang belum mengakomodir Unit Digital yang memiliki otoritas baik dalam memimpin penyusunan digital strategy, digital policy, dan digital standards serta bertanggungjawab atas pengawasan dan penerapan dari digital policy dan digital standards. Penelitian ini merekomendasikan digital strategy dinyatakan secara gamblang dan didesiminasikan melalui saluran media sosial atau aplikasi pesan instan, menemukan solusi atas hambatan agilitas, penerapan digital policy yang sudah ada, pecantuman digital policy pada produk dan layanan digital, menunjuk otoritas digital policy, otomatisasi pemeriksaan digital policy, peran serta komunitas TI internal, pengukuran dampak digitalisasi, perubahan struktur organisasi, pemetaan pengguna layanan, menggunakan teknologi terbaru, menggunakan big data analysis, dan pembagian tugas, kewenangan, penggunaan sumberdaya, jejaring, serta data dan informasi. ......his research aims to analyze the application of digital governance in the Strategic Initiative Program for Bureaucratic Reform and Institutional Transformation at the Ministry of Finance. The research approach is post-positivist with qualitative data collection techniques through interviews and document analysis. The results of this research show that digital governance in the Ministry of Finance's IS RBTK Program is still not optimal, because no digital strategy is clearly stated in an official document that is known to all ICT Units within the Ministry of Finance. There is no visible implementation of digital policy on the Ministry of Finance's digital products and services. even though there are already digital policy arrangements, and there are no digital standards either in policy documents or in their application to the Ministry of Finance's digital products and services, all of which are influenced by the organizational structure of the Ministry of Finance which does not yet accommodate a Digital Unit that has good authority in leading the preparation of digital strategy, digital policy, and digital standards and is responsible for monitoring and implementing digital policy and digital standards. This research recommends that digital strategies be stated clearly and disseminated through social media channels or instant messaging applications, finding solutions to agility barriers, implementing existing digital policies, including digital policies in digital products and services, appointing digital policy authorities, automating digital policy checks, the role of the internal IT community, measuring the impact of digitalization, changing organizational structures, mapping service users, using the latest technology, using big data analysis, and dividing tasks, authority, use of resources, networks and data and information.