Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Tesis ini membahas strategi politik Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu 2009, hal tersebut berkaitan dengan kebijakan partai yang menyangkut internal dan eksternal. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tekhnik pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi melalui buku, majalah, jurnal maupun Koran.Hasil penelitian ini menyarankan agar Partai Demokrat menjadi kekuatan strategis dalam menyalurkan aspirasi melalui kebijakan eksternal yang bersifat pembangunan sosial sehingga gap yang terjadi antara partai dan masyarakat menjadi lebih dekat, efek lainnya adalah dalam rangka pemenangan pada pemilu 2009; Kebijakan internal partai sebagai bagian konsolidasi adalah merupakan keharusan dalam menciptakan keteraturan dan keseimbangan partai sebagai partai modern. program-program Partai masih berorientasi dalam pemenangan pemilu saja belum mengarahkan pada penguatan masyarakat; pembangunan nasional dari Partai Demokrat ternyata selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Demokrat seharusnya sebagai mitra strategis untuk pembangunan nasional di Indonesia.

---

The study of this thesis focuses on political strategic of democrat party in winning the general election in 2009, and its related to the party policy both of internal and eksternal. This research applies qualitative method with case study approaching. Information collecting technic with in-depth interview, documentation study from books, magazines, journal and news paper.The result of this research is suggesting democrat party to be the strategic power in conducting the aspiration with eksternal policy on social development to close the gap between party and society. The other effect is to win general election in 2009. The party internal policy as the part of consolidation is imperative to create the regularity and stability as the modern party. The party's program were oriented in winning the election and its not aimed to the society strengthening, in the fact, the national development of democrat party were in accordance with development planning for the national middle term 2004-2009, the party of democrat as the endorsement of government should be the strategic partner for the national development in Indonesia."

"Tesis ini membahas strategi kebijakan Indonesia terkait dengan implementasi ACFTA yang dimulai 1 Januari 2010 dan dampak perdagangan bebas tersebut terhadap perdagangan Tekstil dan produk Tekstil (TPT) Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Kesiapan pemerintah menjadi fokus dalam penelitian ini terkait dengan strategi kebijakan yang telah dirumuskan. Penelitian memperlihatkan Indonesia belum siap khususnya industri termasuk ITPT yang masih terkendala kebijakan yang bersifat ekonomi biaya tinggi. Sehingga belum mampu meningkatkan daya saing berkompetisi dengan produk China yang murah. Dengan keunggulan komparatif tenaga murah yang dimiliki Indonesia dan China membuat pemerintah Indonesia merumuskan strategi kebijakan baik trade strategic maupun industrial policy yang mampu meningkatkan daya saing industri TPT dan tidak hanya sekedar kebijakan namun minim implementasi.

---

The focus of this study is the readiness of Indonesia government in facing ASEAN-China FTA by analyzing the policy strategic and the implication of that free trade to the Indonesia?s Textile and Apparel trade. This research was done by qualitatively in descriptive design. The research shows that Indonesia was not ready yet especially the competitiveness of industry to compete the cheaper products of China. The textile and apparel industry still face the high economic costs which decrease the competitiveness of industry. Both China and Indonesia has comparative advantage in cheaper labors, therefore the Indonesia government should to formulate the policy strategic in term of trade strategic and industrial policy which can improve the competitiveness of textile and apparel industry and should be effectively in its implementation."

"Tesis ini membahas tentang IUU-Fishing yang secara langsung merupakan ancaman bagi pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab dan menghambat pengembangan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme penanganan IUU-Fishing di Laut Arafura, mengkaji faktor faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan IUU-Fishing, dan menyusun strategi kebijakan penanggulangannya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Papua. Hasil identifikasi kegiatan pelanggaran penangkapan ikan yang ditemui terjadi di Laut Arafura yaitu : kegiatan illegal fishing antara lain: kapal-kapal penangkap ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) dan Surat Penangkapn Ikan(SIPI), kapal-kapal ikan tidak melakukan ketentuan yang tertera dalam SIUP atau SIPI (jenis dan ukuran alat tangkap yang tidak sesuai, pelanggaran fishing ground), kapal tidak dilengkapi dengan Vessel Monitoring system (VMS.), dan Kegiatan pair trawl. Jenis kegiatan unreported fishing yang terjadi yaitu nelayan melakukan pembongkaran dan penjualan ikan (transhipment) di tengah laut.

---

This thesis discusses the IUU-fishing that is a direct threat to the management of fish resources which is liable and inhibits the development of sustainable fisheries. The purpose of this thesis is to determine the mechanism of controlling IUU-fishing in the Arafura Sea, examines the factors that influence the IUU-Fishing activity, and devise strategies to overcome policies that can be done by the Department of Fisheries and Marine in Papua Province.

The identification results of violations of fishing activities encountered in the Arafura Sea: illegal fishing activities which includes: fishing vessels not equipped with a Fishing License (Business License) and Letter of Fishing (SIPI), fishing vessels activities are incompliance with the provisions listed in the Business License or SIPI (the type and size of fishing gears that which are incompliance with the fishing ground), ships unequipped with a vessel Monitoring system (VMS.), and pair trawling activities. This type of unreported fishing activities that occurs is that fisherman conduct demolition and fish selling (transshipment) in the middle of the sea."

"Peran strategis Ketahanan pangan dalam pembangunan negara menunjukkan terdapat perbedaan hasil empiris dari riset terdahulu Hal ini berimplikasi terhadap belum jelasnya posisi ketahanan pangan dalam pembangunan dan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model terbaik yang menjelaskan pengaruh ketahanan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dan sebaliknya sehingga diketahui posisi ketahanan pangan dalam pembangunan dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur dan regresi data panel terhadap 83 negara dari tahun 2012 s.d 2019. Penelitian dilakukan terhadap tiga model yang menjelaskan posisi ketahanan pangan yaitu: sebagai variabel independen, intervening dan dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi terbaik ketahanan pangan dalam pembangunan dan ekonomi adalah sebagai variabel intervening. Model ini menunjukkan bahwa secara langsung dan tidak langsung kemiskinan dan pertumbuhan populasi penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan yang diperkuat dengan status sebagai negara maju memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Strategi kebijakan untuk mencapai pembangunan dan ekonomi adalah menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan pertumbuhan populasi penduduk dan meningkatkan ketahanan pangan. Langkah strategis dalam mencapai ketahanan pangan nasional untuk mendukung pembangunan adalah meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keamanan pangan serta menjaga ketahanan sumber daya secara berkelanjutan.

---

The strategic role of food security in the country's development shows that there are differences in the results of empirical research by previous studies. This has implications for the unclear position of food security in the country's development and economy. This study aims to analyze the best model that explains the effect of food security on economic growth and poverty and vice versa so that the position of food security is known in development and the economy. This study uses path analysis and panel data regression methods for 83 countries from 2012 to 2019. The study was conducted on three models that explain the position of food security, namely: as an independent variable, intervening, and dependent. The results showed that the best position of food security in development and the economy was as an intervening. This model shows that directly and indirectly poverty and population growth have a significant effect on economic growth. Food security which is strengthened by its status as a developed country has a direct significant influence on economic growth. The policy strategy to achieve development and the economy is to reduce poverty, reduce population growth and increase food security. Strategic steps in achieving national food security to support development are to increase the availability, affordability, quality and safety of food and to maintain resource security in a sustainable manner."

"ABSTRAKPelestarian lingkungan hidup dari bahaya pencemaran limbah industri akan semakin penting seiring dengan bertambah pesatnya pembangunan di sektor industri. Keberhasilan pelestarian lingkungan hidup membutuhkan organisai Kepolisian yang capable agar hukum lingkungan dapat ditegakkan dan berfungsi sebagai salah satu instrumen pengendalian pencemaran. Organisasi Kepolisian akan dapat dan mampu menegakkan hukum lingkungan bila terdapat kesesuaian antara struktur dan lingkungannya dan memiliki aspek-aspek internal yang mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang diperlukan untuk mengembangkan organisasi Kepolisian agar mampu menegakkan hukum lingkungan, sehingga berperanan dalam misi pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif sederhana, melalui pendekatan pengumpulan data observasi langsung, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, wawancara terstruktur, dan survey. Data dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil pengukuran kualitas lingkungan di Bekasi menunjukkan bahwa 80% dari 29 sampel air limbah telah melampaui ambang batas dan potensial bagi pencemaran air kali terutama dari parameter Biochemical Oxigen Demand (BOD) dan Chemical Oxigen Demand (COD), sedangkan 40% dari 48 sampel udara telah melampaui ambang batas tingkat kebisingan untuk lingkungan pabrik. Pengaruh limbah industri pada kesehatan penduduk menunjukkan perbedaan terhadap sakit yang diderita di 3 lokasi penelitian dan masing-masing limbah pabrik mengakibatkan penderitaan tertentu terhadap penduduk disekitarnya. Limbah industri kertas mengakibatkan sakit gangguan pernapasan bagi 53% keluarga responden, limbah industri kimia mengakibatkan sakit panas, batuk, pilek bagi 32% keluarga responden dan 33% gatalgatal, sedangkan industri tekstil mengakibatkan sakit panas, batuk, pilek terhadap 47% penduduk disekitarnya. Reaksi masyarakat di lingkungan kawasan industri menunjukkan 81% dari subyek yang diwawancarai merasa terganggu oleh aktivitas rutin industri kertas sedangkan aktivitas rutin industri tekstil dan kimia mengakibatkan 47% warga disekitarnya terganggu. Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur organisasi Kepolisian Resort di Bekasi belum efektif untuk menyidik kasus-kasus pencemaran lingkungan yang antara lain disebabkan oleh belum terakomodirnya masalah pencemaran lingkungan ke dalam struktur organisasi, dan faktor-faktor internal lainnya seperti keterbatasan personil penyidik, anggaran, beban tugas rutin, tunggakan penyelesaian perkara, serta kemampuan teknis yang berkaitan dengan limbah industri. menurut teori contingency keadaan ini menunjukkan belum adanya kesesuaian (a good fit) antara struktur dan lingkungannya. Disarankan perlu ditempuh strategi pengembangan organisasi untuk meningkatkan kemampuan khususnya dalam penyidikan pencemaran lingkungan yang berfokus pada reengineering struktur, sejalan dengan meningkatnya pembangunan industri di Bekasi, dan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya."

"Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berlangsung dengan sangat cepat serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk bertelepon sekaligus akses internet tanpa ketinggalan informasi memicu adanya konvergensi TIK. Meskipun konvergensi akan menimbulkan implikasi, namun kehadiran konvergensi tidak dapat ditolak dan memang harus diadopsi. Sebagaimana tertuang dalam arah pembangunan jangka panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pembangunan telematika diarahkan pada antisipasi implikasi dari konvergensinya TIK baik mengenai kelembagaannya maupun peraturannya. Dari sekian banyak implikasi konvergensinya TIK yang berkembang di Indonesia, satu diantaranya adalah penyelenggaraan TIK dimana perijinan/penyelenggaraan merupakan salah satu instrumen pengaturan yang penting. Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur keberadaan TIK serta mengendalikan penggunaan TIK sehingga perlu diatur/direncanakan suatu strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan telekomunikasi untuk mengantisipasi implikasi konvergensi TIK tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT dan benchmarking negara lain diperoleh strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki yaitu peran pemerintah yang direpresentasikan dalam sebuah kebijakan dan regulasi yang tepat. Strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan TIK untuk mengantisipasi implikasi dari konvergensinya TIK adalah menciptakan sebuah Undang-Undang yang bersifat konvergen yang mencakup struktur penyelenggaraan telekomunikasi menjadi 4 penyedia/penyelenggara yaitu : penyedia layanan jaringan, penyedia layanan konten, penyedia layanan aplikasi dan penyedia fasilitas jaringan. Agar dalam implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen dan aturan turunannya berjalan tanpa hambatan maka implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Migrasi menuju konvergensi melalui tahapan sebagai berikut : Tahap ke-1 : masih menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta aturan turunannya, Tahap ke-2 : perubahan Undang-Undang terkait TIK yang ada ke satu Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya dan Tahap ke-3 : tahap implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya.

---

The development of information communication and technologies (ICTs) which grow rapidly and people needs for both of telephone service and internet access without any information missed triggering the ICT convergence. Although the convergence will lead to the implication, but the presence of convergence cannot be denied and must be adopted. As stated in the direction of long-term development of the National Long Term Development Plan of 2005-2025, directed the development of telematics in anticipation of the implications of ICT convergence both of the institutions and rules. Of the many implications of ICT convergence that developed in Indonesia, one of which is the implementation of ICT where licensing / operation is one of the important regulatory instruments. From the legal aspect, Indonesia does not have legislation governing the existence of a comprehensive ICT as well as controlling the use of ICT so that should be set / planned a strategy of government policy in the telecommunications sector to anticipate the implications of ICT convergence. With SWOT analysis and benchmarking from other countries it was obtained that using the strategy of strength that the role of government is represented in a policy and appropriate regulation. Government strategic policy in ICT sector to anticipate the convergenge implication is to create the new convergent Act which includes telecommunication services into 4 (four) providers consist of : network service providers, content service providers, application service providers and network facilities provider. In order for the implementation of the Act which is convergent and its derivatives rule goes without a hindrance, the implementation should be done gradually. Migration towards convergence through the following stages: Stage-1: still using Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, Law No. 32 of 2002 on Broadcasting and Law No.11 of 2008 concerning Electronic Transactions and Information derivative rules, Stage-2: changes the Act relating to an existing ICT Act which is convergent and its derivatives rules and Stage-3: The implementation phase of the Act which is convergent and its derivatives rules."

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam sektor perkeretaapian Indonesia dengan periode tahun 2014-2017 sebagai fokus penelitian. Periode tahun tersebut dipilih dengan mempertimbangkan perubahan rezim yang terjadi di Indonesia yang berdampak kepada perubahan terhadap kebijakan yang dilaksanakan dalam sektor perkeretaapian. Perubahan ini berdampak kepada adanya keterbukaan terhadap investor asing yang berpotensi sebagai kompetitor Jepang di sektor ini. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri di sektor perkeretaapian Indonesia merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Abenomics yang ditujukan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jepang melakukan dua strategi yang beriringan guna mempertahankan kepentingannya dalam sektor perkeretaapian Indonesia. Dua strategi tersebut mencakup strategi jangka pendek yang ditujukan untuk memberikan insentif agar Indonesia tertarik untuk memilih Jepang sebagai mitra pembangunannya, dan strategi jangka panjang yang ditujukan untuk memunculkan kebutuhan teknologi Jepang dalam perkeretaapian Indonesia.

---

ABSTRACT

This study examines the implementation of Japan's foreign economic policy strategy in the Indonesian railway sector with the period 2014-2017 as the focus of the research. This period was chosen to take into account the regime changes that occurred in Indonesia which had an impact on changes to the policies implemented in the railway sector. These changes have an impact on the openness of foreign investors who have the potential to be Japanese competitors in this sector. On the other hand, the implementation of foreign economic policies in the Indonesian railway sector is part of the Abenomics economic policy package aimed at revitalizing the Japanese economy. The results of this study found that Japan carried out two concurrent strategies to maintain its interest in the Indonesian railway sector. The two strategies include a short-term strategy aimed at providing incentives so that Indonesia is interested in choosing Japan as its development partner, as well as a long-term strategy aimed at raising Japan's technological needs in Indonesian railways."

"ABSTRAK

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bentuk dari implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Departemen Hukum dan HAM sebagai bagian dari entitas pemerintah telah menjalankan SAK sesuai dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasi yang ditinjau dari beberapa aspek variabel yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk meng-evaluasi implementasi SAK yang sudah berjalan di Departemen Hukum dan HAM RI. Berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan bahwa implementasi SAK pada Departemen Hukum dan HAM dalam keadaan cukup baik dengan total rata - rata nilai skor dari 4 aspek variabel tersebut adalah 3.67.

Implementasi sudah berjalan namun berdasarkan penilaian dari 4 aspek variabel, semua aspek perlu ditingkatkan. Guna mencapai peningkatan mutu implementasi, dapat dilakukan beberapa strategi yaitu, komitmen pimpinan, peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), pelatihan, dan peningkatan insentif.

---

ABSTRACT

Financial Accountancy System (SAK) was manifestated from Government Standard Of Accountancy policy. Indonesia’s Department of Law And Human Rights. As a part of govemmental entities implemented SAK based on Regulation Number 17 released by 2003 which regulate State Financial System.

The purposes of this research is to acquired a narrative description about the effectiveness of SAK implementation policy viewed from four aspect of variables, Communication, Resources, Attitude and Structure of Bureaucracy.

The bottom line of the research was to evaluate the implementation of SAK policy on Indonesia’s Department of Law And Human Rights. Based on the conclusion made by the researcher using the quantitative and qualitative approaches, concluded that the implementation so far gained score of 3.67 based on the research. Which can be categorized as a “good enough” .

SAK implemented and needs to be re-enforce by re-arrange strategies by strengthen few major point of view, Strong Commitment, Internal Controlling System (SPI), hands on training and better incentives to motivate human resources behind SAK."