Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perlu adanya kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia pada umumnya dan pegawai negeri sipil selaku pengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada khususnya. Untuk itu perlu peningkatan mutu profesionalisme kerja di kalangan pegawai negeri sipil. Di bulan April tahun 1994, tepatnya tanggal 18, Presiden Soeharto menetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan untuk menetapkan jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil yaitu jabatan fungsional yang kriteria pengangkatan dan kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Dengan adanya jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil tersebut diharapkan bahwa mutu profesionalisme kerja pegawai negeri sipil akan meningkat, sehingga pegawai negeri sipil akan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi langsung ke Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis serta gambaran umum tentang Badan DIKLAT itu sendiri dan Widyaiswara, wawancara terhadap baik aparat pelaksana maupun Widyaiswara, dan pembuatan kuesioner untuk diisi oleh aparat pelaksana maupun Widyaiswara. Selama penelitian, penulis mendapatkan bahwa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan-peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ini sudah menunjukkan kelengkapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya juga menunjukkan pengaruh yang cukup positif, yang berarti bahwa sikap aparat pelaksana maupun Widyaiswara sudah cukup mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Walaupun demikian, pemerintah harus lebih banyak lagi mengeluarkan kebijaksanaannya yang berorientasi terhadap peningkatan mutu pegawai negeri sipil yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan dan serius."

"ABSTRAKMpu Sindok memerintah Kerajaan Mataramm Kuna selama 20 tahun dan telah mengeluarkan 27 buah prasasti yang 26 di antaranya berisi penetapan sina. Kekuasaannya di dukung oleh para pembantunya baik dari galangan sipil maupun keagamaan yang mengatur jalannya pemerin tahan mulai dari tingkat pusat hingga wanua. Di tingkat pusat diisi oleh para rakai tertinggi yang biasa_nya putra-putri raja atau kerabat dekat kerajaan lainnya. Misalnya Pu Sahasra yang merupakan ipar Sindok. Juga para sangat yang ber_peran dalam upacara keagamaan, peradilan dan menjadi penasihat raja. Di tingkat watak adalah para pejabat yang memperoleh kedudu_kannya secara turun-temurun seperti Rakryan Bawang, atau mereka yang ditunjuk oleh raja. Untuk kategori kedua ini tidak ditemukan dalam prasasti-prasasti Sindok. Mereka mempunyai bawahan seperti parujar, citralekha, pangurang, patih, wahuta, juru dan tuhan yang menjalankan upacara penetapan sima. Tugas mereka adalah mengel0la daerah watak dengan Cara mengelola uang hasil pajak yang diambil dari wanua-wanua dalam wilayah kekuasaannya dan mengkoordinir pejabat-pejabat desa sesuai dengan jabatannya. Di tingkat wanua pejabat pengurus desa disesuaikan dengan keadasn desa tersebut. Hasilnya adanya hutan, sawah, dan sungai maka diperlukan tuhalas, hulu air dan hulu wwatan. Sedagkan pejabat keagamaan tidak terlihat jelas sebagaimana di tingkat pusat dan watak. Mungkin wariga (pencari hari dan bulan baik) dapat dimasuk_kan ke dalam kelompok ini.Adanya hirarki demikian menyebabkan timbulnya golongan_golongan dalam masyarakat yang dibagi dalam beberapa kategori yaitu: (1) penggunaan nama, contohnya bahasa Sanskerta dipakai oleh golongan barngsawan; (2) kata. sandang, kata S'ri, Dyah dan Pu dipakai oleh golongan bangsawan, Dang atau Dapunta untuk golongan agama, Sang dapat dipakai oleh golongan agama atau rakyat biasa, sedangkan Si digunakan oleh rakyat kebanyakan; (3) pasak-pasak, makin tinggi kedudukan seseorang makin baik hadiah yang ia terima.Sistem kasta pun telah dikenal namun tidak diterapkan secara ketat karena masya_rakat lebih mementingkan kedudukan seseorang berdasarkan usia. Birokrasi berjalan dari atas ke bawah misalnya turunnya perintah raja atau dari bawah ke atas seperti adanya rakai yang memohan langsung kepada raja untuk menetapkan sima. Sebagai pendiri dinasti dan kerajaan baru Sindok memerlukan dukungan dari orang-orang yang telah dikenalnya dan diketahui loyalitasnya. Oleh sebab itu ada banyak pejabat yang berasal dari pemerintahan raja sebelumnya. Tentu saja ada beberapa perubahan misalnya tidak dijumpainya lagi jabatan rakai ragarwsi dan kedudu_kan rakai wka yang sama dengan rakai halu.

---

"

"Sertifikasi Guru adalah program penting dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional. Implementasi adalah kunci sukses sebuah program. Kegagalan dalam melaksanakan program berarti kegagalan dalam mencapai tujuan dari program tersebut.Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu dengan menggunakan faktor-faktor interaktif yang digagas oleh George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberperanan empat faktor tersebut sangat bermakna bagi implementasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis deskriptif dengan model studi kasus. Subyek penelitiannya adalah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, kepala sekolah, guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 1 Jatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu telah memenuhi empat unsur Implementasi Kebijakan Publik model Edward III walaupun belum sempurna. Komunikasi dan Struktur Birokrasi adalah unsur yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Penyampaian informasi terganggu oleh banyaknya tingkatan dalam struktur organisasi dan informasinya yang ada kurang jelas bagi guru yang telah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi. Lemahnya unsur Struktur Birokrasi karena SOP yang ada tidak konsisten dan bisa berubah setiap waktu. Dialog interaktif antara pelaksana kebijakan dengan guru sebagai sasaran program adalah sebuah alternatif solusi untuk komunikasi yang tersendat. SOP yang konsisten adalah hal mutlak yang harus ada agar tidak membuat bingung para guru calon peserta sertifikasi.

---

Teacher Certification is an important program to improve the quality of National Education. The implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal.The focus of this research is to analyze the implementation of Teachers Certification Policy at Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High Public School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency by using interactive factors affecting policy implementation which were proposed by George C. Edward III namely communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The role of the four factors has a big meaning for policy implementation.This research is qualitative through descriptive analysis of case study. The subjects of the research are Education Board officers of Indramayu, school principals, teachers and administration staff of Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency. The technique used for data gathering was through interviews and literature study.The result of this study shows that the implementation of Teachers Certification Policy at Public Senior High School 1 Jatibarang and Public Senior High School 1 Juntinyuat in Indramayu Regency has fulfilled the four elements of Edrward III model of Public Policy Implementation even it's not perfect yet. Communication and Bureaucratic Structure are the poorest elements that have been carried out through the implementation. The transmission of the information was interfered by many levels of organizational structure and the information also still lack of clarity both for certified teachers and uncertified teachers. The weakness of Bureaucratic structure was because the SOP wasn?t consistent and can change at any time. Interactive dialogue between policy implementers and teachers as the target of the program is an alternative solution for interfered communication. The consistency of SOP is a must so that the candidates of teacher certification program won?t be confused anymore."

"ABSTRAK Penelitian ini melihat artikulasi pesan dari Buku Membangun Di Atas Puing Integritas Belajar Dari Universitas Indonesia terhadap permsalahan tata kelola yang terjadi di UI periode 2007 2012 Penelitian ini memakai Teori Strukturasi sebagai teori substantif guna memahami gugus signifikansi dari teori ini dengan memperhatikan skema interpretasi dari agen terhadap struktur Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis Sementara teknik analisis yang digunakan untuk membedah teks adalah teknik analisis wacana kritis Teun van Dijk dengan memperhatikan struktur teks kognisi sosial serta konteks sosial Objek penelitian ini adalah teks teks tentang tata kelola UI 2007 2012 Berdasarkan penelitian perlawanan terhadap struktur muncul karena struktur bersifat mengekang constraint bentuk kepemimpinan otoriter sehingga tidak memberikan kesempatan enabling kepada agen Bentuk perlawanan melalui teks didasarkan pada kesadaran diskursif dan praktis karena perbedaan pandangan antara struktur dan agen Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepemimpinan otoriter tidak cocok untuk dilakukan pada lembaga pendidikan

---

ABSTRAK The research looked at the articulation of the message of the Book Membangun Di Atas Puing Integritas Belajar Dari Universitas Indonesia the book describe about problem of governance UI that occurred in the 2007 2012 The study used the Theory of Structuration as a substantive theory in order to understand the significance of group theory interpretation scheme with regard to the structure of the agent This study used a qualitative approach with a critical paradigm While the analytical techniques used to dissect the text is critical discourse analysis techniques Teun van Dijk with attention to text structure social cognition and social context Object of this study are texts about governance UI 2007 2012 Based on the study resistance to structure appears because the structure is curb constraint authoritarian form of leadership so it does not give a chance enabling to the agent Form of resistance through the text based on the discursive consciousness and practical because of differences between structure and agency The results showed that authoritarian leadership is not fit to be done at educational institutions "

"Salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Dengan berbagai kebijakan dan wewenang yang dimiliki, pemerintah merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi segala kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kota Bekasi membuat kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu kebijakan yang didesain untuk kesejahteraan masyarakat Bekasi adalah dengan menyelenggarakan Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM). Program yang sudah bezjalan sqak tahun 2007 dimaksudkan untuk mensinergikan sumber daya baik dana, tenaga, pemikiran, alat dan lainnya antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat serta stakeholder lainnya guna memperoleh peningkatan kualitas hidup masyarakat.Program PPK EPM di Kota Bekasi didesain untuk pemerataan pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan daya bell sebagai roda penggerak perekonomian. Program ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.Dalam suatu kebijakan, salah satu faktornya adalah implementasi program. Keberhasilan implementasi program dinilai melalui target yang sesuai dengan harapan. Begitu juga sebaliknya, implementasi yang mengalami hambatan berakibat pada tidak atau kurang maksimalnya kesuksesan sebuah kebijakan, sehingga antara keberhasilan implementasi program dengan hasil akhir yang dicapai akan berbanding lurus pada sistem kebijakan secara keseluruhan.Penelitian yang difokuskan pada pelaksana (implementor) kebijakan di level operasional (operational level) menggunakan dua pendekatan, yakni kuantitatif dan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala dalam implementasi bagi pelaksana yang ditugaskan menjalankan kebijakan tersebut. hasil penelitian menunjukan bahwa pola komunikasi yang baik dan konsisten serta kesamaan pemahaman antara Executive level dengan operational level menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program. Dan juga struktur birokrasi serta sikap pelaksana menjadi dua faktor yang tidak kalah penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.Faktor lain yang menjadi kunci keberhasilan program adalah faktor sumber daya. Dalam faktor ini ada 3 (tiga) komponen yang menjadi ukuran, yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana. Dari ketiga faktor tersebut, kendala dalam sumber daya angaran telah mengakibatkan kendala yang cukup berarti dalam implementasi kebijakan. Hal ini tentu saja karena keberadaan anggaran masih menjadi kunci dalam implementasi program apalagi bila diukur dengan ketepatan jadwal pelaksanaan.

---

One of the government obligations is to create the development which is to give the society prosperous. With the policy and authority in hand, the government plans, do the implementation and evaluated every policy which intends to improve the society prosperous.

In the autonomy era, the government of Bekasi city makes the policy comprehension through improving their societies prosperous. One of policy which is designed to give the prosperous of Bekasi society is operating the program of the human development of index financial competition (PPK IPM). This program has been running in'2007 which is intended to stabilize the source, such as finance, skill, interpretation, things of the government and else. In the sector private and the society and also other stakeholder to get improveness of social life quality.

The PPK IPM program at Bekasi city is deigned to distribute evenly in the education, the serve of social quality and the ability of society in improving in the economic matters. This program has the strategic position to efibrts the social prosperous of Bekasi city.

In one policy, one of the factors is the implementation. The successful target in implementation is appraise through the target before. In other words, the obstacle implementation influences the maximal efibrts of policy. So that between the successful implementation program and the final things would be compared .well as a system policy comprehension.

The observation is focused at implementer policy in the operational level usage two approaches. The Quantitative and qualitative propose to get the view factors which is supported the successful and obstacles implementation of actors who do this policy. The result is showed in the well communication pattern and consistent and also whole understanding between Executive level and Operational level holding the support factors in the implementation program. And then the bureaucracy structural and the behaves actors become the two factors which is the important things to run the successful policy implementation.

The other factor which is the key of success program is resource. In this factor, there are 3 factors component which becomes measure. Here are human resources, tools and financial resources. In those factors, the problem in the financial resources has affected the obstacle which is enough in the implementation policy. This thing is sure because of the financial still being the key in the implementation program and also controlled with on time.

"

"Tesis ini membahas pelaksanaan program KB di Kabupaten Lebak di era otonomi daerah pasca dikeluarkannya PP Nomor 38/2007 dan PP Nomor 41/2007 dilihat dari pengaruh struktur birokrasi, sumber daya manusia, dan ketepatan alokasi anggarannya terhadap pencapaian target hasil program KB di Kabupaten Lebak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian menemukan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan KB di Kabupaten Lebak belum berjalan maksimal, baik dari struktur organisasi yang belum mencakup aspek penting program KB, dan belum adanya SOP untuk pelaksanaan Program KB, serta kurangnya koordinasi antar instansi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan penurunan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Alokasi anggaran Program KB yang ada di Kabupaten Lebak jumlahnya masih minim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tercapainya target program KB di Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. Untuk itu perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk menjadikan Program KB menjadi Program prioritas di Kabupaten Lebak.

---

This thesis discusses the implementation of Family Planning Program in Lebak Regency during Regional Autonomy Era after the publication of PP No. 38/2007 and PP No. 41/2007 from the perspective of bureaucratic structure, human resources, and budget allocation accuracy. This research is a qualitative research with analytic descriptive research design. The research found that bureaucratic structure in the implementation of family planning program in the regency is not yet well managed, organization structure has not yet covers the important aspect of the family planning program, the SOP has not yet been formed and there is lack of coordination between the organizations. There is also qualitatively and quantitatively decreasing of human resources. The budget allocation for family planning program in Lebak was not adequate. The result of this research shows that the three variables are the main reasons of the failure of the targets achievement. Therefore, it is important for Lebak government to have strong commitment to make family planning program in this regency as a priority."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun.Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years.This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years."

"Pada tahun 2011, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, KabupatenBantul mempunyai jumlah tenaga bidan konselor ASI terbanyak, tetapicakupan ASI eksklusif masih menempati urutan terendah ketiga. Tujuanpenelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian ASIeksklusif melalui konseling oleh bidan konselor ASI berdasarkan faktor dis-posisi dan struktur birokrasi di puskesmas wilayah Kabupaten Bantul.Penelitian deskriptif kualitatif ini mengambil informan penelitian secara pur-posive dengan informan utama adalah empat orang bidan konselor ASI.Informan triangulasi adalah empat bidan koordinator, Kasie Gizi DinasKesehatan Kabupaten Bantul, empat kepala puskesmas, dan 12 orang ibuyang melakukan pemeriksaan kehamilan, nifas dan imunisasi bayi kepuskesmas terpilih. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara men-dalam. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis isi. Hasilpenelitian menemukan implementasi kebijakan pemberian ASI melalui kon-seling ASI di puskesmas belum berjalan optimal, disposisi/ sikap bidan kon-selor ASI adalah menyetujui tugas memberikan konseling ASI. DinasKesehatan Kabupaten Bantul disarankan menyusun SOP pelaksanaankonseling ASI dan puskesmas disarankan melaporkan kinerja bidan kon-selor ASI ke dinas kesehatan.Bantul is a district that has the highest number of midwives counselor ofbreastfeeding in Yogyakarta Province with 40 persons but the exclusivebreastfeeding coverage of this district was the third lowest in 2011. Thestudy aimed to analyze the policy implementation of exclusive breastfeed-ing counseling by midwives counselor of breastfeeding based on dispositionand bureaucratic structure factors at Public Health Centers in Bantul district.Design of this study was descriptive qualitative using a purposive sampling.The main informants were four midwives counselor of breastfeeding inhealth centers and triangulation informants namely four head of health cen-ters, four coordinator of midwives, a head of nutrition section and 12 moth-ers i.e.pregnant women, postpartum mothers and mothers of infants thatare immunized at health center. Data were collected from in-depth interview.Processing and analysis of data by using content analysis. The result of thisstudy shows that breastfeeding policy implementation through breastfeed-ing counseling in health centers is not optimal, the midwives counselor ofbreastfeeding agreed to do breastfeeding counseling. It is suggested toBantul Regency Health to formulate standard operating procedures of mid-wife counselor of breastfeeding and for the health centers to reports the per-formance of midwives counselor of breastfeeding to regency health."

"Penyelenggaraan pelayanan KB bergerak telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya memberikan akses pelayanan KB bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Laporan capaian kinerja Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menunjukan capaian keberhasilan dari target pada tahun 2019 sebesar 31,31% berhasil mencapai realisasi hingga 35,61% dengan salah satu alasan keberhasilan karena mudahnya akses mendapatkan pelayanan KB. Implementasi kebijakan pelayanan KB bergerak perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menurut George C. Edwards III (1980) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi serta disposisi/sikap.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menemukan komunikasi kebijakan cukup efektif dilakukan melalui jalur koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota administratif karena didukung oleh status otonomi tunggal pada tingkat provinsi. Pada unsur struktur birokrasi telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kewenangan yang jelas. Pada unsur sikap adanya komitmen terhadap target kinerja pada pencapaian peserta KB MKJP serta adanya pemberian insentif bagi pelaksana. Pada unsur sumber daya terdapat faktor yang dapat menjadi penghambat yaitu sumber daya tenaga petugas lapangan KB yang jumlahnya mulai berkurang dengan beban kerja yang bertambah.

---

The implementation of mobile family planning services has been implemented in DKI Jakarta Province as an effort to provide access to family planning services for people who need it, especially Long Acting Methods (LAM) services. The report on the performance achievements of the DKI Jakarta Province empowerment, child protection and population control agency in 2019 shows the achievement of the success of the 2019 target of 31,31%, which has succeeded in achieving up to 35,61% with one of the reasons for success because of the easy access to family planning services. The implementation of the mobile family planning service policy needs to be analyzed to determine the success in its implementation. According to George C. Edwards III (1980), there are four factors that influence the successful implementation of public policies, namely communication, resources, bureaucratic structures and dispositions. The approach used in this research is a qualitative approach with descriptive research type. The results of the study found that policy communication was quite effective through provincial coordination with administrative districts/cities because it was supported by a single autonomy status at the provincial level. The elements of the bureaucratic structure have available Standard Operating Procedures (SOP) and a clear division of authority. In the attitude element, there is a commitment to performance targets on the achievement of Long Acting Methods (LAM) participants as well as the provision of incentives for the implementers. In the resource element, there are factors that can be an obstacle, namely the number of family planning field officers who are starting to decrease with an increased workload."

"Penerapan E-government di Indonesia marak semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan E-government. Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi menerapkan E-government dalam melayani masyarakat dalam pelayanan penempatan kerja dengan menghadirkan Bursa Kerja Online (BKOL) yang telah dikembangkan sejak tahun 2009 setelah adanya kerjasama pemerintah dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-government melalui bursa kerja online dilihat melalui empat indikator penentu keberhasilan implementasi. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi melalui keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa hubungan komunikasi antara pemerintah sudah baik, komunikasi pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih belum baik, dari segi sumber daya dan disposisi masih kurang baik, dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, serta masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik.

---

The implementation of E-government in Indonesia exists since Indonesian government officialized Inpres No 3 in 2003 which forced all instantion of governments to implement E-government. Ministry Of Manpower and Transmigration applied E-Government to public service especially to public employment system and present online job market since on 2009 after relationship with Japan International Coorperation Agency (JICA) but have many problem to apply this system. The researcher interests to know further about how far egovernment implementation E-Government via online job market from four indicators how about implementation can be good governance.

Researchers used a quantitative approach to measuring the critical success indicators of implementation through relationship of government to government is good in terms of communication, but communication government to business and citizens has not been good, in term of resources, disposition also has not been good, and bureaucratic structures has been good, and then there are still some obstacles in the implementation Online Job market is in realizing the public service."