Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Raudra Rachmilia Putri
Bias gender dalam novel Kartini karya Abidah El Khalieqy = Gender bias in the novel Kartini by Abidah El Khalieqy
"ABSTRAK
Salah satu negara yang menganut budaya patriarki adalah Indonesia. Dalam budaya patriarki, perempuan sering dianggap bergantung pada laki-laki dan memiliki kelas lebih rendah dalam status sosial budaya. Adat dan nilai-nilai budaya mengharuskan perempuan berada di wilayah domestik. Budaya patriarki dalam masyarakat Jawa membuat perempuan mengalami ketidakadilan gender berupa subordinasi dan stereotipe. Novel Kartini karya Abidah El Khalieqy merupakan salah satu novel yang menyoroti perjuangan perempuan demi hak dan kesetaraan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan subordinasi dan stereotipe yang dialami oleh perempuan dan upaya perempuan untuk mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki.
ABSTRACT
One of the countries that adopted a patriarchal culture is Indonesia. In patriarchal culture, women are often being represented as the ones who always depend themselves on men and somehow, has a lower class in social and cultural status than men. The tradition and norms of Indonesian cultures requires women to take a role on domestic sector only. Patriarchal culture, specifically in Java, caused gender inequality towards women. Those type of gender inequality, often to be called gender bias, are subordination and stereotype. The novel called Kartini by Abidah El Khalieqy is one of the novel that focused on women rsquo s struggle and battles to achieve a more equal position, the same as men. This research is going to point out types of gender inequality gender bias that can be found in this novel such as subordination and stereotype that happened to women, also their efforts to achive an equal position, the same position as men."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Naufaludin Ismail
Relasi patriarki, subordinasi dan glorifikasi pernikahan: Dilema perempuan lintas generasi dalam menjalani dan memaknai cinta / Naufaludin Ismail
"ABSTRACT
This paper focuses on the experience of women across generation living and interpreting love as part of their lives. Their experiences in living an interpreting love will be seen in two points, their romantic relationship and marriage or family institution. Based on the data of six subjects of research with different backgrounds like age, marital status and sexual orientation, showed that they have different perspective on love and marriage or family institution compare to mainstream society. They assume and believe love or romantic relationship has close relation with patriarchal cultural values, like mens domination, subordination and ownership if we agreed with mainstream societys thought on love. They also believe that marriage is an institution where patriarchys cultural values is produced there and will disadvantage women if the marriage is not built on equal and just relation. These six subjects of research agree with grand feminism narrative that love supposed to be not always related with ownership, mens domination and must be liberating women as an independence and autonomous person."
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2018
305 JP 23:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Penulisan dan gender
"Penelitian ini bertujuan memperlihatkan perbedaan antara penulis perempuan dan peulis laki-laki dalam penggunaan bahasa Indonesia. Metode kualitatif yang khas linguistik digunakan untuk menganalisis datakalimat dan kata yang diperoleh dan korpus tulisan dari media dan karya ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan dan laki-laki menggunakan bahasa Indonesia secar berbeda baik dalam pembentukan kalimat maupun dalam pilihan konjungsi. Temuan ini memperlihatkan bahwa penutus perempuan dan penutus laki-laki menggunakan bahasa yang berbdeda karena pengasuhan yang menyosialisasikan kedudukan dan peran setiap jenis kelamin yang berbeda."
Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2004
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Larisa Indriani Putri
Emansipasi dan pemberdayaan perempuan pada the incredibles 1 dan 2 = Women emancipation and empowerment in ehte incredibles 1 dan 2 / Larisa Indriani Putri
"

Film menggambarkan perempuan dan laki-laki dengan cara yang berbeda. Beberapa mencoba untuk menaikkan derajat perempuan, dan beberapa masih menyajikan nilai-nilai tradisional. Artikel ini meneliti representasi karakter perempuan utama pada film The Incredibles 1 dan 2 yang terlihat mendukung emansipasi perempuan melewati karakter superhero. Namun, masih terdapat beberapa hal dalam potongan adegan film yang mengindikasi bahwa film ini tidak sepenuhnya mengemansipasi perempuan. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mempelajari bagaimana perempuan digambarkan melalui visual dan peran pada setiap karakter di The Incredibles 1 dan2. Hasil analisis menunjukkan bahwa karakter perempuan pada film masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, seperti dominasi oleh laki-laki, sehingga membuktikan bahwa film-film ini tidak merepresentasikan kebebasan pada perempuan. Lebih lagi, melalui tubuhnya, perempuan masih terlihat direndahkan dan diobjektifikasi. Oleh karena itu, film-film ini dapat disimpulkan sebagai pseudo-empowerment, yaitu ketika sesuatu terlihat memberikan kebebasan namun nyatanya tidak samasekali.

 

Movies represent women differently from men. Some try to raise women’s dignity, and some still impose traditional values on them. This paper uses The Incredibles 1 and 2 to analyze because it seems unusual when women become the main character of superhero movies. This paper studies the representation of the primary female character in The Incredibles 1 and 2 that seems to support some women’s emancipation through the character that is portrayed as a superhero. However, there are some ideas conveyed through the mise-en-scéne that still indicate that the movie series do not fully emancipate women. The purpose of this paper is to examine how women are represented through visuals and character roles in The Incredibles 1 and 2. The method of this paper is critical discourse analysis of film which analyzes the language beyond it is sentence, and aspects outside the language, such as power relation, social context and ideology. The result of the analysis shows that the female character in the movies still upholds traditional values, such as male domination, revealing that these movies are not emancipatory for women. Moreover, women are still degraded and objectified through their body. Therefore, these movies can be seen as a form of pseudo-empowerment, where something is seen as empowering but actually it isnot.

"
2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rahayu Surtiati Hidayat
Penulisan dan gender
"Penelitian ini bertujuan memperlihatkan perbedaan antara penulis perempuan dan penulis laki-laki dalam penggunaan bahasa Indonesia. Metode penelitian kualitatif yang khas linguistik digunakan untuk menganalisis data kalimat dan kata yang diperoleh dari korpus berbentuk tulisan dari media massa dan karya ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan dan laki-laki menggunakan bahasa Indonesia secara berbeda baik dalam pembentukan kalimat maupun dalam pilihan konjungsi. Temuan itu memperlihatkan bahwa penutur perempuan dan penutur laki-laki menggunakan bahasa yang berbeda karena pengasuhan yang menyosialisasikan kedudukan dan peran setiap jenis kelamin yang berbeda.
The research aims to describe the differences of language use in the women and men writing. It used the linguistic specific way of collecting and analyzing data from a corpus of Indonesian articles published in the mass media and academic works. The results show that women author used the different Indonesian from men author in syntaxe and choice of conjunctions. These differences are due the way women author and men author were brought up: nurturing the position and the role of each sex."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
La Agusta Putri Ruswati
Dekonstruksi terhadap subordinasi perempuan di film Ruby Sparks (2012) = Deconstructing female subordination in the Movie Ruby Sparks (2012)
"[ABSTRAK
Subordinasi perempuan adalah salah satu isu gender yang diperlihatkan melalui media, termasuk film. Karena masyarakat cenderung menerima film sebagai jenis media yang merepresentasikan realitas, dekonstruksi harus mengambil peran di sini. Dalam film Ruby Sparks, dekonstruksi berperan dengan cara membuat subordinasi perempuan yang dialami Ruby, tokoh perempuan utama, terlihat jelas terlebih dahulu. Dengan memperlihatkan secara jelas subordinasi tersebut, dekonstruksi pada film ini menunjukkan bahwa kontrol penuh terhadap perempuan, terutama dalam sebuah hubungan, tidak berdampak baik dan sebaliknya membuat baik pihak permpuan maupun laki-laki menderita. Namun, usaha dekonstruksi dalam film ini masih tercemari dengan nilai-nilai patriarki. Jurnal ini bertujuan untuk memperlihatkan dan menyediakan pembahasan mendalam mengenai mengapa subordinasi dalam film ini harus didekonstruksi dan mengapa dekonstruksi ini sendiri masih berisi nilai-nilai patriarki. Dengan menggunakan metode close-reading, jurnal ini menunjukkan bagaimana subordinasi perempuan dalam film Ruby Sparks membawa ke masalah-masalah yang lebih dalam yang berkaitan dengan gender, dan bahwa cara film ini mendekonstruksi subordinasi perempuan masih patriarkal.ABSTRACT Female subordination is one of gender issues which is frequently shown through media, including movies. Since poeple tend to perceive movies as a form of media which represents reality, deconstruction needs to take role. In the movie Ruby Sparks, deconstruction works by making female subordination towards Ruby, the main female character, obvious first. By showing female subordination clearly, deconstruction in this movie works by showing how total control over female, especially in relationship, does not work and instead it leads both the man and woman to be miserable. Nevertheless, the effort of deconstruction in this movie is still tainted by patriarchal values. This journal aims to show and provide in-depth discussion of why female subordination in this movie has to be deconstructed, and why the deconstruction itself is actually tainted by patriarchal values. By using close-reading method, this journal shows how female subordination in Ruby SParks leads to some deeper issues related to gender, and that the way this movie deconstructs female subordination is actually patriarchal.;Female subordination is one of gender issues which is frequently shown through media, including movies. Since poeple tend to perceive movies as a form of media which represents reality, deconstruction needs to take role. In the movie Ruby Sparks, deconstruction works by making female subordination towards Ruby, the main female character, obvious first. By showing female subordination clearly, deconstruction in this movie works by showing how total control over female, especially in relationship, does not work and instead it leads both the man and woman to be miserable. Nevertheless, the effort of deconstruction in this movie is still tainted by patriarchal values. This journal aims to show and provide in-depth discussion of why female subordination in this movie has to be deconstructed, and why the deconstruction itself is actually tainted by patriarchal values. By using close-reading method, this journal shows how female subordination in Ruby SParks leads to some deeper issues related to gender, and that the way this movie deconstructs female subordination is actually patriarchal., Female subordination is one of gender issues which is frequently shown through media, including movies. Since poeple tend to perceive movies as a form of media which represents reality, deconstruction needs to take role. In the movie Ruby Sparks, deconstruction works by making female subordination towards Ruby, the main female character, obvious first. By showing female subordination clearly, deconstruction in this movie works by showing how total control over female, especially in relationship, does not work and instead it leads both the man and woman to be miserable. Nevertheless, the effort of deconstruction in this movie is still tainted by patriarchal values. This journal aims to show and provide in-depth discussion of why female subordination in this movie has to be deconstructed, and why the deconstruction itself is actually tainted by patriarchal values. By using close-reading method, this journal shows how female subordination in Ruby SParks leads to some deeper issues related to gender, and that the way this movie deconstructs female subordination is actually patriarchal.]"
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2015
MK-PDF
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Daniel Wiyarta Tenggara
Doktrin Equitable Subordination sebelum Debt Recharacterization dalam Proses Kepailitan Perusahaan di Indonesia: Studi Hukum Indonesia dan Amerika Serikat = The Equitable Subordination Doctrine Prior to the Debt Recharacterization Doctrine in the Corporate Bankruptcy Process in Indonesia: A Study of Indonesian and United States Law
"Amerika Serikat mengenal equitable subordination dan debt recharacterization sebagai doktrin yang bertujuan memastikan perlindungan bagi para kreditur dari tindakan tidak adil yang dilakukan oleh kreditur (terutama pemegang saham kreditur) lainnya. Di sisi lain, Indonesia tidak mengenal doktrin-doktrin ini. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1038 K/Pdt.Sus/2010 telah menerapkan doktrin debt recharacterization terhadap pinjaman pemegang saham dengan mengacu pada UU KPKPU dan, khususnya, Pasal 3 ayat (2) UU PT. Walaupun demikian, kedua instrumen hukum tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai penerapan doktrin debt recharacterization. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis (1) pengaturan dan penerapan doktrin debt recharacterization di Indonesia; (2) pengaturan dan penerapan doktrin equitable subordination dan debt recharacterization di Amerika Serikat; serta (3) perbandingan pengaturan dan penerapan kedua doktrin tersebut di Indonesia dan Amerika Serikat. Melalui penelitian dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, hukum kepailitan di Indonesia memberikan perlindungan bagi para kreditur dalam memperoleh hak mereka dan pencegahan tindakan debitur yang merugikan kreditur. Dalam hal ini, penerapan doktrin debt recharacterization memberikan dimensi perlindungan tambahan, yakni pencegahan tindakan pemegang saham kreditur yang merugikan kreditur lainnya. Kedua, hukum kepailitan Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai doktrin debt recharacterization, tetapi Mahkamah Agung telah memastikan keberadaan doktrin tersebut dalam Putusan No. 1038 K/Pdt.Sus/2010. Adapun hukum kepailitan Amerika Serikat hanya mengandung pengaturan yang eksplisit mengenai doktrin equitable subordination, tetapi tidak mengenai doktrin debt recharacterization. Walaupun demikian, kedua doktrin tersebut telah dikembangkan oleh berbagai pengadilan di Amerika Serikat. Ketiga, pengaturan dan penerapan doktrin equitable subordination dan debt recharacterization di Amerika Serikat telah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan di Indonesia. Walaupun demikian, terdapat beberapa kemiripan antara doktrin debt recharacterization yang terdapat di Indonesia dengan masing-masing doktrin equitable subordination dan debt recharacterization yang terdapat di Amerika Serikat.
The United States recognizes equitable subordination and debt recharacterization as doctrines aimed at ensuring protection for creditors from inequitable conduct by other creditors (especially shareholder-creditors). On the other hand, Indonesia does not recognize these doctrines. However, Mahkamah Agung in Putusan No. 1038 K/Pdt.Sus/2010 has applied the debt recharacterization doctrine to shareholder loans by referring to UU KPKPU and, in particular, Article 3 paragraph (2) of UU PT. Nevertheless, these legal instruments do not explicitly regulate the application of the debt recharacterization doctrine. Therefore, this study will analyze (1) the regulation and application of the debt recharacterization doctrine in Indonesia; (2) the regulation and application of the equitable subordination and debt recharacterization doctrines in the United States; and (3) the comparison of the regulation and application of these two doctrines in Indonesia and the United States. Through research using normative juridical method and qualitative approach, the following conclusions can be drawn. Firs, the bankruptcy law in Indonesia provides protection for creditors in obtaining their rights and preventing debtor actions that harm creditors. In this regard, the application of the debt recharacterization doctrine adds an additional dimension to that protection, namely preventing shareholder-creditors actions that harm other creditors. Second, Indonesian bankruptcy law does not explicitly regulate the debt recharacterization doctrine, but Mahkamah Agung has ensured the existence of this doctrine in Putusan No. 1038 K/Pdt.Sus/2010. As for the United States bankruptcy law, it only contains explicit regulations regarding the equitable subordination doctrine, but not regarding the debt recharacterization doctrine. Nevertheless, both doctrines have been developed by various United States courts. Third, the regulation and application of the equitable subordination and debt recharacterization doctrines in the United States have developed much more than in Indonesia. However, there are some similarities between the debt recharacterization doctrine in Indonesia and, respectively, the equitable subordination and debt recharacterization doctrines in the United States."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novea Eka Candra Nuridha
Perspektif Jender dan Pembangunan Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus SDGs 2 (Zero Hunger) Di Indonesia Tahun 2017-2021 = Gender And Development Perspective In The Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs): Case Study of SDGs 2 (zero hunger) in Indonesia, 2017 -2021
"Pembangunan merupayakan sebuah upaya kolektif yang dilakukan oleh Negara Bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia-manusia yang menjadi warga negaranya, dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam pengelolaan berbagai modalitas yang ada, khususnya sumber daya alam. Namun demikian, pembangunan yang hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata pada faktanya tidak sepenuhnya mampu memenuhi tujuan kehidupan yang berkualitas bagi manusia, karena terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya secara berkelanjutan. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan akhirnya muncul dan menguat sejak penyelenggaraan World Conference in Sustainable Development (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro. Paradigma yang dikembangkan menjadi sebuah Agenda Pembangunan Global 2030 yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 Tujuan Pembangunan, diantaranya adalah SDGs 2 (zero hunger). Penelitian difokuskan untuk mengkritisi tantangan dalam upaya pencapaian target SDGs 2 (zero hunger) sebagai studi kasus, secara spesifik sub-target 2.1 dari lima sub-target utama dan tiga sub-target pendukung yang ada. Sub-target 2.1 bertujuan untuk mengurangi angka kelaparan dengan menjaminkan akses pangan aman, bernutrisi, dan cukup untuk golongan rentan. Target tersebut diukur dua indikator Prevalensi Kurang Pangan (PKP) dan Prevalensi Rawan Pangan (PRP) yang menitikberatkan akses pangan secara ekonomi, sosial budaya, dan fisik sebagai keberhasilannya. Melalui perspektif jender dan pembangunan sebagai kerangka analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan berdasarkan jender dalam akses pangan yang disebabkan oleh subordinasi perempuan karena adanya budaya patriarki. Dari dua aspek subordinasi perempuan yaitu kondisi ekonomi dan status sosial, ditemukan bahwa terdapat sepuluh tantangan perempuan dalam melakukan akses pangan. Tantangan tersebut menekankan signifikansi budaya patriarki yang menyebabkan subordinasi perempuan sebagai tantangan sistemik yang harus diselesaikan. Peneliti merekomendasikan pemberdayaan perempuan dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pelatihan tenaga kerja dan penyerapan unit usaha ramah perempuan sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan tantangan sistemik tersebut dalam pembangunan.
Development is a collective effort carried out by the Nation State with the aim of improving the quality of life of the human beings who become its citizens, with the principles of justice, equality and sustainability in the management of various existing modalities, especially natural resources. However, development as a paradigm, only focused on economic growth alone, and it is in fact not fully capable of fulfilling the goal of a quality life for humans, due to the neglect of the principles of justice and protection of the environment and natural resources in a sustainable manner. The Sustainable Development Paradigm has finally emerged and strengthened since the 1992 World Conference on Sustainable Development (Earth Summit) in Rio de Janeiro. The paradigm that was developed became a 2030 Global Development Agenda called the Sustainable Development Goals (SDGs), with 17 Development Goals, including SDGs 2 (zero hunger). The research focused on criticizing the challenges in achieving SDGs 2 (zero hunger) as a case study, specifically in sub-target 2.1, as one of the five main sub-targets and three supporting sub-targets. Sub-target 2.1 aims to reduce hunger by ensuring access to safe, nutritious and sufficient food for vulnerable groups. This target is measured by two indicators of Prevalence of Undernourishment (PoU) and Prevalence of Food Insecurity Experience Scale (PFIES) which emphasizes access to food economically, socially and culturally as well as physically as its success indicators. Through the perspective of gender and development as analytical framework, the results of the study show that there are gaps existing based on gender in access to food caused by the subordination of women due to patriarchal culture. From the two aspects of women's subordination, namely economic conditions and social status, it was found that there were ten challenges for women in accessing food. This challenge emphasizes the significance of patriarchal culture as the cause of women subordination as a systemic challenge that must be resolved. Researchers recommend empowering women in the form of improving the quality of women's resources through workforce training and the absorption of women-friendly business units as one of the efforts to resolve these systemic challenges in development.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library