Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi suatu peraturan perundang-undangan akan memiliki dampak penyesuaian terhadap beberapa aspek. Penyesuaian tersebut sangat berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu perbuatan hukum dilakukan. Dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, hal tersebut menyebabkan Lembaga Keuangan yang bersifat konvensional tidak dapat beroperasi di Aceh, dengan demikian terdapat rencana konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang memberikan perspektif terhadap mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini disebutkan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia memberikan arahan kepada Ikatan Notaris Aceh, bahwa pengalihan utang berdasarkan transaksi non syariah menjadi transaksi syariah tidak dapat dilakukan dengan skema subrogasi. Pada dasarnya, subrogasi berdasarkan prinsip syariah untuk konversi nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah dapat dilakukan dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah melalui mekanime Subrogasi Tanpa Kompensasi. Terkait dengan pengalihan piutang hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan syariah, pengalihan putang yang dimaksud adalah pengalihan piutang melalui jual beli yang mana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 104/DSN-MUI/IX/2016 hal tersebut dilakukan dengan mekanisme Subrogasi dengan Kompensasi (‘iwadh) dan Tanpa Wakalah Pembelian Barang dan Subrogasi dengan Kompensasi (‘Iwadh) dan Wakalah Pembelian Barang. Selain itu, terdapat mekanisme lain yang dapat mempengaruhi notaris dalam membuat akta dalam rangka konversi transaksi konvensional menjadi transaksi berdasarkan prinsip syariah dalam rangka perpindahan nasabah kredit bank konvensional menjadi nasabah pembiayaan bank syariah di Aceh mekanisme lain dapat dilakukan dengan pengalihan utang dengan mempedomani Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawala Bil Ujrah.......The implementation of a statutory regulations will affect the adjustment for various aspects. The adjustment will be tightly related to legal or illegal of an act of law to be performed. With the enactment of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, causing the conventional financial institution is not able to do its operation. This, there are plans to convert conventional transaction into shariah based transactions, in order to migrate conventional bank credit customers into sharia bank financing customers in Aceh. This research is normative juridical study with a type of descriptive analytical research that shows perspectives of the mechanism that can be used to solve the problems. In this research, it is stated that central committee Indonesian Notary Public Association provides directions to Indonesian Notary Public Association for Aceh region, that debt transfer based on non-sharia transactions to sharia transaction can’t be implemented with a subrogation scheme. Basically, subrogation based on sharia principle for convertion of conventional bank credit customer to sharia bank financing customer can be use according to Fatwa DSN MUI Number 104/DSN-MUI/IX/2016 concerning Subrogation based on Sharia Principle through Subrogation Principle without Compensation. In relation with account receivable’s diversion only can be use upon legitimate account receivable based on sharia principle, which is account receivable’s diversion through sell and buying according to Fatwa DSN-MUI Number 104/DSN-MUI/IX/2016 was doing by subrogation mechanism with Compensation (‘iwadh’) and without wakalah to buy something and subrogation with compensation (‘iwadh) and wakalah to buy something. Beside that, there is another mechanism that can influence notary in order to make deed for conversion the conventional transaction to be sharia principle transaction. The other mechanism can be guided by Fatwa DSN-MUI Number 31/DSN-MUI/VI/2002 concerning Debt Diversion and Fatwa DSN-MUI Number 58/DSN-MUI/V/2007 concerning Hawalah bil Ujrah."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas lautan yang sangatlah luas. Oleh karena itu sarana pengangkutan laut merupakan salah satu alternatif yang sering dipergunakan untuk mendukung perekonomian antar pulau-pulau di Indonesia. Dalam proses pengangkutan laut sering kali dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu dalam pengangkutan laut sering kali dibuat perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi itu di buat untuk mengalihkan risiko yang mungkin bisa terjadi dimanapun terhadap kapal maupun barang yang diangkutnya. Terjadinya risiko pada pengangkutan laut bukan hanya terjadi karena faktor alam laut tersebut, tetapi juga bisa dikarenakan pihak ketiga yang melakukan perbuatan yang menjadikan pemilik kapal/barang mengalami kerugian. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga, maka pemilik kapal/barang yang mengasuransikan kapal/barangnya bisa memilih untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga atau pihak asuransi. Jika pemilik kapal/barang tersebut memilih untuk mengklaim kepada pihak asuransi, maka pihak asuransi akan mendapatkan hak subrogasi untuk menuntut kepada pihak ketiga. Penanggung yang ingin mendapatkan hak subrogasi harus memenuhi syarat-syarat pada subrogasi. Pada akhirnya penelitian ini akan menjelaskan penerapan prinsip subrogasi yang ada pada pengangkutan laut.

---

ABSTRACTIndonesia is an archipelagic country that has a vast ocean. Therefore, sea carriage transportation is one of the most frequently used alternative to support inter island economic activities in Indonesia. In the process of sea carriage of goods, business actor often faced with various risks that might be happen. Thereof, in sea carriage of goods agreement often made an insurance agreement as an accessory agreement. The insurance agreement is made to transfer risks that might be happen to carrier ship or goods. The occurrence of the risks of sea carriage of goods are not only caused by natural factors, but can be caused by third party who commits an act that harms the shipowner. If the risks caused by third party, then the shipowner that insured his her ship or goods can choose to demand compensation toward the third party or the insurance company. If the shipowner chooses to claim it toward the insurance company, then the company is going to get the subrogation right to demand for compensation toward the third party. Insurer who wants to get the subrogation right has to fulfil the requirements on subrogation. Finally, this research of the thesis is going to explain the application of the subrogation principal in sea carriage of goods. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai klausula dalam perjanjian pengangkutan yangdilakukan antara Perusahaan Pengangkutan dengan Tertanggung Asuransi yangdapat menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Asuransi karena mengancam haknyasebagai pemegang subrogasi. Penelitian ini menggunakan metode YuridisNormatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studikepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian penulis mengenaipermasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah adanya klausula yang dibuatoleh Pengangkut yang dijadikan dasar untuk tidak membayar kerugian yangdisebabkannya, tidak dapat menghilangkan tanggung jawabnya untuk menggantikerugian pada barang yang diangkut. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalamKitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata , Kitab Undang-UndangHukum Dagang KUHD , dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 TentangLalu Lintas dan Angkutan Umum. Oleh karena itu, adanya penafsiran klausula yangdilakukan secara a contrario menjadi klausula eksonerasi oleh Pengangkut dalamperjanjian pengangkutan antara Tertanggung dengan Perusahaan Pengangkutan,tidak menghilangkan keberlakuan hak subrogasi Perusahaan Asuransi selamaPerusahaan Asuransi telah melakukan pembayaran klaim kepada Tertanggung.Apabila Pihak Pengangkut tidak mau membayar ganti kerugian yangdisebabkannya, Perusahaan Asuransi dapat menuntut di muka pengadilan atas dasarperbuatan melawan hukum. Kata Kunci:Klausula eksonerasi, subrogasi, asuransi.

---

ABSTRACTThis study discusses about a clause in cargo contract between The Cargo Companyand The Insured that may cause harm to The Insurer as a holder of subrogation rsquo srights. This study using Juridical Normative method where most of data gain frombooks, literatures, and interview. The result of this research is the existence of aclause can not eliminate The Cargo Company rsquo s responsibility to responsible for thelosses occured. This responsibility as regulated in Code of Private Law, Code ofBusiness Law, and Code of Traffic Law and Public Transportation. Therefore, acontrario interpretation from The Cargo Company towards the clause to beexoneration clause in cargo contract between The Insured and The Cargo Company,does not eliminate the validity of the subrogation rights of The Insurance Companyas long as the Insurance Company has paid claim to The Insured. If The CargoCompany is not willing to pay the loss, The Insurance rsquo s Company can sue it as tort. Key words Exoneration Clause, Subrogation, Insurance "

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut pada PT. Asuransi AXA Indonesia dengan PT. Asuransi Buana Independent. Permasalahan yang dibahas adalah tanggung jawab PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent dalam membayarkan ganti kerugian kepada pemilik barang atau muatan PT. Santos Jaya Abadi sesuai dengan prinsip kontribusi serta penerapan prinsip subrogasi oleh PT. Asuransi AXA Indonesia terhadap pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan teori pengalihan risiko, prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent membayar ganti kerugian kepada PT. Santos Jaya Abadi selaku tertanggung berdasarkan prinsip kontribusi, karena telah memenuhi syarat-syarat prinsip kontribusi namun, dalam hal perhitungan tidak sesuai dengan rumus perhitungan berdasarkan prinsip kontribusi. Prinsip subrogasi tidak dapat diterapkan karena terdapat 2 (dua) polis dan syarat-syarat kontribusi telah terpenuhi. Penulis menyarankan agar perusahaan pengangkut mengasuransikan barang atau muatan dan apabila sudah mengasuransikan agar menyampaikan kepada pemilik barang.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis discusses the application of the principle of contribution and the principle of subrogation in marine cargo insurance at PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent. The research questions discussed is the liability of PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent in paying indemnity to the owner of the cargo PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, and the application of the principle of subrogation by PT. Asuransi AXA Indonesia against PT. Transporindo Agung Sejahtera. This thesis uses normative juridical research methods and uses the theory of risk transfer, the principle of indemnity, the principle of contribution, the principle of subrogation, and uses qualitative data analysis techniques. The result of the study concluded that PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent paid indemnity to the insured PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, however the amount of the indemnity was not calculated based on the contribution formula. The principle of subrogation cannot be applied because there are two policies and the conditions of contribution are fulfilled. The author suggest to carriers to insure their cargoes and inform that to the owner of the cargo.

 

"

"Penelitian ini membahas penggunaan cessie sebagai jaminan pada Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank X, dimana dalam penerapannya, cessie digunakan sebagai jaminan bagi pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ) untuk sementara dengan latar belakang bahwa kebendaan berupa rumah yang dimiliki nasabah belum bisa dibebankan hak tanggungan karena proses jual beli atas rumah tersebut belum sempurna masih dalam bentuk Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB), sehingga untuk tetap mendapatkan jaminan pelunasan pembiayaan yang telah diberikan bank, bank dan nasabah menyepakati suatu bentuk perjanjian bilateral yang berisi penyerahan hak untuk menerima pengalihan developer berdasarkan PPJB jika dikemudian hari nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah dibuat antara bank dan nasabah. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai konsepsi pengalihan piutang dalam KUHPerdata dan hukum fikih muamalah, dan analisis dari penerapan cessie sebagai jaminan akad MMQ pada UUS PT Bank X. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Hasil analisa adalah bahwa dalam hukum fikih muamalah, konsep dasar pengalihan piutang dapat mengacu pada konsep hawalah, sedangkan dalam KUHPerdata dapat dilakukan dengan menggunakan cessie, pembaruan hutang (novasi) atau penggantian hak-hak si berpiutang (subrogasi). Untuk penerapan cessie sebagai jaminan pada akad MMQ di UUS PT Bank X diterapkan dengan konsep cessie menurut KUHPerdata, dengan penyesuaian bahwa yang dialihkan terbatas pada hak-hak yang menjadi milik nasabah sesuai porsi kepemilikan dalam akad MMQ yang dibuat.......This study discusses the use of cessie as collateral at the Sharia Business Unit (UUS) of PT Bank X, where in its application, cessie is used as collateral for musyarakah mutanaqisah (MMQ) financing with the background that property in the form of houses owned by customers cannot be charged with mortgage rights, because the process of buying and selling the house is still in the form of a Preliminary Sale and Purchase Agreement (PPJB), so to continue to get a guarantee of repayment of the financing that has been given by the bank, the bank and the customer agree on a form of bilateral agreement which contains the transfer of rights to receive the developer transfer based on the PPJB if in the future the customer is unable to fulfill his obligations based on the financing agreement that has been made between the bank and the customer. The problems that will be raised in this research are the conception of the transfer of receivables in the Civil Code and fiqh muamalah law, the analysis of the application of cessie as collateral for the MMQ contract at UUS PT Bank X. To answer these problems, a normative juridical legal research method with a descriptive analytical approach is used. The data analysis was carried out qualitatively by using secondary data through document studies and literature searches. The result of the analysis is that in the Civil Code, the transfer of rights to receivables or receivables can be done using a cessie, on the other hand, the transfer of receivables can also be done by renewing the debt (novation) or replacing the rights of the debtor (subrogation) while in fiqh muamalah, the basic concept transfer of receivables can refer to the concept of hawalah. Cessie as collateral for the MMQ contract at UUS PT Bank X applied with the concept created by the cessie according to the Civil Code, with the adjustment that what is transferred is limited to the rights belonging to the customer according to the portion of ownership in the MMQ contract."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai penerapan subrogasi dan pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Nomor 570/PDT.G/2020/PN.SBY antara PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia melawan PT. Arkanjaya Lestari Abadi yang dalam hal ini PT. Asuransi Tokio Marine menuntut hak subrogasinya terhadap PT. Arkanjaya Lestari selaku pihak ketiga penyebab kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurdis normatif dengan teori pengalihan risiko. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu Undang-Undang Perasuransian, Putusan Pengadilan, buku-buku dan data sekunder lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan dan pelaksanaan hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sangat tidak efektif dilihat dari bagaimana majelis hakim mempertimbangkan putusannya dengan menyatakan bahwa pihak penanggung tidak berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pengaturan mengenai subrogasi dalam perasuransian ini dimuat dalam polis asuransi agar memudahkan para pihak khususnya tertanggung untuk memahami mengenai apa itu hak subrogasi.......This Thesis discusses the issues regarding the implementation of subrogation and the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 570/PDT.G/2020/PN.SBY between PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia against PT. Arkanjaya Lestari Abadi, which in this case PT. Tokio Marine Insurance claims its subrogation rights to PT. Arkanjaya Lestari as the third party who caused the loss in the incident. The method used in this study is a normative juridical method with the theory of risk transfer. The data used is secondary data, namely Insurance Law, Court Decisions, books, and other secondary data. The conclusion of this study explains the application and exercise of subrogation rights owned by insurance companies is not very effective in terms of how the panel of judges considers their decision by stating that the insurer has no right to obtain compensation for losses caused by third parties. Suggestions to be conveyed that it would be better if the subrogation in insurance is added to in an insurance policy in order to make it easier for the parties, especially the insured, to understand what subrogation rights is."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum Bank sebagai Kreditur dalam pelaksanaan subrogasi oleh Pengembang selaku Penanggung dan bagaimana pengaturannya dalam perundang-undangan di Indonesia serta mengetahui pelaksanaan subrogasi dalam praktek terkait dengan kasus antara PT X (sebagai Pengembang) dan Tuan Y (sebagai Pembeli/Debitur).Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus antara PT X dan Tuan Y pelaksanaan subrogasi tidak diberitahukan kepada pihak Debitur (Tuan Y). Ketentuan dalam Pasal 1401 KUH Perdata tidak menyatakan secara tegas bahwa subrogasi wajib diberitahukan kepada Debitur. Jadi penerapan hukum PT X (selaku Pengembang) dalam pelaksanaan subrogasi dapat dibenarkan.

---

This research is aimed to find out about the law responsibility of bank particularly as its function as a creditor in subrogation execution by Developer as the guarantor and how it is arranged in the regulations applied in Indonesia as well as to find out about the execution of subrogation related to the case between PT X (as Developer) and Mr. Y (as Buyer/Debtor).The research method used in this thesis is normative jurisdiction which is aimed to find the law principles which are related to the case discussed. The result of the analysis shows that in the case between PT X and Mr. Y the execution of subrogation is not mentioned to the Debtor (Mr. Y). The stipulation in section 1401 KUH Civil Law does not firmly mention that subrogation must be announced to the Debtor. So the law applied by PT X (as Developer) in the execution of subrogation can be justified."

"ABSTRAKTujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah: memperbandingkan batas-batas tanggung jawab dari pengangkut ( pihak pelayaran ) dan pihak penanggung ( pihak asuransi ). Keinginan ini timbul karena pada pengamatan awal ditemukan indikasi bahwa pemilik muatan lebih suka mengajukan klaim kepada pihak asuransi dari pada kepada pihak pengangkut, jika mengalami kerugian. selama pelayaran. Untuk mencapai tujuan di atas maka penelitian dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan hukum yang mengikat para pihak, dalam hal ini, pada pelayaran diatur dalam BL dan beberapa konvensi internasional, sedangkan pada asuransi diatur dalam polis dan Marine Insurance Act 1906. Penelitian juga dilakukan dengan mengamati praktek pelaksanaan penyelsaian klaim yang dilakukan oleh pihak asuransi dan pihak pelayaran. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa indikasi awal diatas memang benar karena pihak pelayaran dan pihak asuransi memiliki batas tanggung jawab yang berbeda. Yang secara umum dapat dikatakan bahwa pihak asuransi mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dan lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab pihak pengangkut."

"Skripsi ini membahas subrogasi dalam asuransi dan kewajiban penanggung jawab pengangkut angkutan laut dalam hal antara PT. Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Subrogasi merupakan salah satu prinsip yang memiliki peran penting dalam asuransiterutama dalam hal kerugian obyek pertanggungan yang disebabkan oleh pihak-pihak ketiga. Namun dalam kasus ini Majelis Hakim tampak tidak konsisten dalam menerapkan asas subrogasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pertanggungan. Sehubungan dengan tanggung jawab pengangkut di bidang pengangkutan Laut, Majelis Hakim dalam kasus tersebut tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban pembawa yang dapat melepaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya kepada tertanggung untuk menentukan apakah terdapat kewajiban bagi pengangkut untuk melakukan pembayaran kompensasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu hukum, konseptual, dan studi kasus. Dari hasil penelitian ini masih ada Majelis Hakim yang belum memahami prinsip subrogasi dan ketentuan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan laut sebagaimana dimaksud pada hukum dan peraturan yang berlaku.......This paper discusses the subrogation in insurance and liabilityperson in charge of sea transportation carrier in the case between PT. Insurance AXA Indonesia against PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Subrogation is one of the principles that has an important role in insurance especially in the case of loss of the insured object caused by third parties. However, in this case the Panel of Judges appeared to be inconsistent in applying the principle of subrogation in accordance with the provisions of the insurance laws and regulations. In connection with the responsibility of the carrier in the field of Sea transportation, the Panel of Judges in this case does not consider the liability of the carrier who can relinquish part or all of his responsibility. to the insured to determine whether there is an obligation for the carrier to pay compensation. This research is a juridical-normative research, where the authors use three approaches, namely legal, conceptual, and case studies. From the results of this study there is stillThe Panel of Judges does not yet understand the principle of subrogation and the provisions of liability insurance for sea transport as referred to in applicable laws and regulations."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah membahas mengenai subrogasi yang menjadi salah satu prinsip perasuransian. Proses pengangkutan barang melalui darat kerap kali menghadapi risiko-risiko yang menimbulkan kerugian bagi pengangkut serta pemilik barang. Perusahaan angkutan selaku pengangkut memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengangkutan hingga barang muatan yang diangkut sampai pada tujuan dan diterima oleh penerima barang. Ketika timbul kerugian, perusahaan angkutan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada pemilik barang. Untuk mengurangi beban risiko yang ditanggungnya, pemilik barang dapat mengasuransikan barang muatan tersebut dalam produk asuransi pengangkutan yang ditawarkan pertanggungannya oleh perusahaan asuransi. Keadaan tersebut kemudian menimbulkan adanya hubungan hukum antara pemilik barang sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung asuransi. Berdasarkan prinsip subrogasi, dibayarkannya kerugian oleh penanggung mengakibatkan tertanggung tidak dapat lagi menuntut kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Sebagai penanggung, perusahaan asuransi mendapatkan hak-hak yang dimiliki tertanggung seketika telah dibayarkannya kerugian, termasuk hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak ketiga penyebab kerugian. Tetapi dalam praktiknya, ditemukan adanya hak subrogasi yang tidak dapat dilaksanakan sehingga muncul beban kerugian pada perusahaan asuransi atas tidak terlaksananya prinsip tersebut. Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan penerapan pelaksanaan hak subrogasi termasuk juga mengenai bentuk pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan selaku pengangkut pada rangkaian proses pengangkutan darat dalam hal peristiwa klaim yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan dari sopir yang ia pekerjakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari analisis peraturan perundang-undangan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kecocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hasil putusan No.18/Pdt.G/2017/PN. Blb jo.404/PDT/2020/PT. BDG. antara PT Asuransi Central Asia melawan Edy Santoso, Pemimpin PA Sentosa Abadi. Penelitian ini menunjukan bahwa masih ditemukannya ketidaksesuaian penerapan subrogasi oleh hakim di pengadilan yang berakibat pada tidak didapatkannya ganti kerugian yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan angkutan. Gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan dari pihak ketiga penyebab kerugian yang dilayangkan oleh perusahaan asuransi merupakan hal yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip subrogasi tanpa harus melibatkan tertanggung selaku pemilik barang sebagai pihak dalam perkara.......The purpose of this research is to discuss subrogation, which is one of the insurance principles. The process of transporting goods by land often faces risks that cause losses for the carrier and the owner of the goods. As the consigner, the transportation company bears the responsibility to transport the cargo until it reaches its destination and the recipient receives it. When a loss occurs, the transportation company has an obligation to provide compensation as a form of responsibility to the owner of the goods. The owner of the goods can insure the cargo with the insurance company's transport insurance product to lessen the risk they bear. This situation then leads to a legal relationship between the owner of the goods, as the insured, and the insurance company, as the insurer. Based on the principle of subrogation, payment of losses by the insurer means that the insured can no longer claim losses from the party who caused the loss. As an insurer, the insurance company acquires the insured's rights immediately upon payment of the loss, including the ability to demand liability from the third party responsible for the loss. However, in practice, the non-implementation of certain subrogation rights results in a loss for the insurance company. This research discusses the validity of the implementation of the right of subrogation, including the form of responsibility of the transport company as the consigner in the land transportation process in the event that an evenement occurs due to the error of the driver he employs. This research employs the juridical-normative method, which entails an analysis of the laws and regulations currently in effect in Indonesia. It is then continued by analyzing the compatibility between statutory regulations and the results of court decision No.18/Pdt.G/2017/PN. Blb jo. 404/PDT/2020/PT. BDG. between PT Asuransi Central Asia and Edy Santoso, Leader of PA Sentosa Abadi. This research shows that there are still discrepancies in the application of the subrogation by judges in court, which results in the transportation company not getting compensation that should be paid. The insurance company can file a claim for an unlawful act resulting from a third party's actions that caused the loss, using the subrogation principle, without needing to include the insured, who is the owner of the goods, as a party in the case."