Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pemikiran Maria Ullfah Santoso mengenai kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran Maria Ullfah tentang kedudukan perempuan Indonesia dalam lembaga perkawinan dan partisipasi politik antara tahun 1938 hingga 1941. Tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan dan menganalisis pemikiran Maria Ullfah terkait usaha perbaikan kedudukan perempuan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari pengumpulan sumber atau heuristik; kritik sumber atau verifikasi; analisis dan sintesis atau interpretasi; dan penulisan sejarah atau historiografi. Sedangkan metodologi yang digunakan yaitu pendekatan sejarah pemikiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam isu perkawinan, pemikiran-pemikiran Maria Ullfah tentang kedudukan perempuan berawal dari keburukan-keburukan dalam praktik perkawinan yang seringkali menimpa kaum perempuan pada masa kolonial. Ia menekankan bahwa laki-laki dan perempuan haruslah memiliki kedudukan yang sama tingginya dan sama kuatnya dalam suatu perkawinan. Pemikiran yang utama adalah reformasi hukum perkawinan, dalam rangka menghasilkan peraturan perkawinan yang melindungi kedudukan perempuan. Di sisi lain, akses terhadap bantuan hukum perlu dibuka dan diperluas agar kaum perempuan Indonesia dapat memperjuangkan hak-haknya saat itu juga. Dalam isu partisipasi politik, pemikiran-pemikiran Maria Ullfah tentang kedudukan perempuan berawal dari ketimpangan hak pilih antara laki-laki dan perempuan pada masa kolonial. Segala usaha yang ia lakukan kemudian ditujukan untuk memberikan hak pilih aktif dan pasif kepada kaum perempuan Indonesia. Kita dapat melihat bahwa dalam isu perkawinan maupun partisipasi politik, nilai utama yang selalu diperjuangkan oleh Maria Ullfah adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai sesama manusia, tentunya kaum perempuan memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama dengan kaum laki-laki. Kedudukan yang setara inilah yang harus terus diperjuangkan dalam segala bidang kehidupan hingga kesetaraan tersebut tertuang tidak hanya dalam teori belaka, namun juga dalam ketentuan hukum serta praktiknya di dunia nyata.

---

This thesis discusses Maria Ullfah Santoso’s thoughts on women’s standing in Indonesian society. The scope of this study is Maria Ullfah’s thoughts on Indonesian women’s standing in marriage and political participation between the years of 1938 to 1941. The purpose of this study is to describe and analyze Maria Ullfah’s thoughts regarding the efforts to improve Indonesian women’s standing. This study uses historical research method, which comprises of source gathering or heuristics; source critique or verifications; analysis and synthesis or interpretations; and historical writing or historiography. Moreover, the methodology used is intellectual history approach. The results of this study show that on marriage issues, Maria Ullfah’s thoughts on Indonesian women’s standing derived from afflictions in marriage practices which often befell women in the colonial era. She stressed that men and women should have equal standings in marriage. The main idea was marriage law reform, in order to produce marriage legislations that could protect women’s standing. On the other hand, access to legal aids needed to be opened and widened so that Indonesian women could fight for their rights straight away. On political participation issues, Maria Ullfah’s thoughts on Indonesian women’s standing derived from suffrage inequality between men and women in the colonial era. Hence, her efforts were directed toward giving active and passive suffrage for Indonesian women. We can see that on marriage as well as on political participation issues, the main value that was always fought for by Maria Ullfah was equality between men and women. As fellow humans, surely women have the same human rights as men. This equal standing needs to be fought for in every field of life until that equality is achieved not only in mere theory, but also in legislations as well as in real life practices."

"Pada musim gugur 1918 Presiden Woodrow Wilson berpidato di hadapan para anggota Senat Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa negara sedang berjuang untuk "to make the world safe for democracy". Untuk mencapai tujuan tersebut, beliau membutuhkan pertolongan. Ia mengatakan, "I ask that you lighten them and place in my hand instruments ... which I do not now have, which I sorely need, and which I have daily to apologize, for not being able to employ" (Chafe, 1976: 3).Terjemahannya: "Saya meminta kamu untuk meringankan beban mereka dan memberi saya "alat bantu", dimana saya tidak mempunyainya dan sangat saya butuhkan; dari hari ke hari saya minta maaf karena belum sempat memperkerjakan mereka."Instrument yang dimaksudkannya adalah pertolongan yang dapat diberikan oleh kaum wanita. Satu tahun kemudian, pemerintah menyetujui hak pilih bagi kaum wanita yang dituangkan kedalam Amandemen ke-19 setelah disetujui oleh semua negara bagian (Chafe, 1976:3). Melalui perjuangan selama lebih dari setengah abad, pergerakan wanita berhasil memasuki kancah politik, terutama dengan diterimanya secara resmi hak pilih bagi kaum wanita.Pergerakan wanita yang penulis maksudkan adalah pergerakan wanita baik itu gerakan para feminis di Amerika maupun gerakan untuk menonjolkan hak pilih saja. Menurut kamus Webster gerakan feminisme di Amerika dikatakan sebagai gerakan akan persamaan hak antara pria dan wanita di bidang politik, ekonomi dan social, atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan wanita, sedangkan yang dikatakan "woman suffrage" lebih dikhususkan pada bidang politik yang menuntut hak pilih bagi wanita.Diterimanya hak pilih bagi wanita menandakan bahwa wanita diterima untuk ikut serta berpolitik. Politik dapat diartikan secara luas adalah interaksi antara individu-individu dengan lembaga-lembaga yang menyusun dan melaksanakan cara dan sarana untuk memerintah suatu masyarakat yang terorganisasikan. Secara sempit, seni untuk mempengaruhi, memanipulasi atau mengontrol golongan-golongan utama di dunia terhadap golongangolongan lain yang bertentangan. Walaupun demikian, para pemimpin pergerakan wanita memperingatkan bahwa tugas yang mereka jalankan tidaklah mudah. Hal ini dikemukakan oleh Carrie Chapman Catt, salah seorang pemimpin pergerakan wanita di Amerika. Kutipan di bawah ini diambil dari buku Century of Struggle karya Flexner: "In 1920 Mrs. Catt Warned Suffragists that the franchise was only an entering wedge, that they would have to force their way through the locked door to the place where real political decisions are made, whether an issues or on candidates, you will have a long hard fight before you get behind that door, for there is the engine that moves the wheels of your party machinery ... if you really want women's vote to count, make your way here". (Flexner, 1971:326).Terjemahannya : "Pada tahun 1920 Ny. Catt memperingatkan para wanita yang mempunyai hak pilih bahwa apa yang didapat hanyalah suatu celah, di mana mereka harus memaksakan diri melaluinya yang dikatakan sebagai pintu yang masih tertutup menuju tempat di mana keputusan-keputusan politik dapat mereka buat, baik itu merupakan isu atau kandidat, kamu masih harus berjalan jauh untuk memperjuangkan di belakang pintu ini, karena dari sinilah titik awal digerakkannya roda-roda mesinmu ... kalau kamu betul-betul mau ikut berpolitik, mulailah jalan awalmu di sini".Hak pilih bagi wanita memberikan kesempatan bagi wanita untuk ikut memajukan kesejahteraan masyarakat luas dan membantu kaum pria untuk menjalankan roda pemerintahan. Awal diterimanya wanita untuk ikut secara resmi memasuki bidang politik menggugah penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai mengapa setelah berjuang selama lebih dari setengah abad barulah secara resmi dapat diterima hak pilih itu.Penulis mulai memperhatikan pergantian para pemimpin wanita dalam kurun waktu dua generasi. Penulis mendapatkan adanya perbedaan persepsi mengenai dasar pergerakan yang mereka kemukakan untuk tercapainya cita-cita yang mereka harapkan. Para pemimpin pergerakan wanita generasi pertama mendasarkan alasan mereka pada hak-hak alamiah (natural rights), disamping adanya ikatan perkawinan (marietal bondage). Pemimpin generasi kedua mendasarkan pada pentingnya wanita dalam keluarga. Pendapat para penulis yang menyatakan alasan wanita mengadakan pergerakan antara lain ditulis oleh Mary Wollstonegraf dalam A Vindication of the rights of woman. Dalam buku ini dia menyatakan bila wanita tidak diperlengkapi?"

"Tesis ini membahas dinamika perjuangan Kongres Wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak pilih perempuan Indonesia tahun 1928–1955. Hak pilih merupakan salah satu wacana yang menjadi bagian dari perjuangan perempuan Indonesia melalui Kongres Perempuan Indonesia (setelah kemerdekaan: Kongres Wanita Indonesia) sebagai wadah persatuan pergerakan perempuan Indonesia. Keterwakilan perempuan dalam badan-badan perwakilan di masa Hindia Belanda terhambat oleh praktik diskriminasi berbasis gender, ras, dan kelas yang diterapkan pemerintah kolonial terkait hak politik perempuan. Adapun di masa kemerdekaan, pemerintah Republik menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara, termasuk hak pilih perempuan dalam pemilihan umum. Hal ini kemudian turut memengaruhi perubahan arah dan corak gerakan Kongres Wanita Indonesia dalam upaya menjamin hak suara perempuan dan keterwakilan perempuan dalam badan-badan representatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 4 langkah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik/verifikasi; (3) interpretasi; (4) historiografi. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber arsip dan surat kabar sezaman menunjukkan bahwa hak pilih perempuan Indonesia yang diperjuangkan melalui Kongres Perempuan Indonesia diperoleh setelah melalui perjuangan panjang serta diberikan bertahap oleh pemerintah kolonial. Adapun di masa kemerdekaan, upaya Kongres Wanita Indonesia terkait hak pilih perempuan diarahkan pada pengawalan langkah pemerintah terkait kesetaraan hak politik perempuan dan keterwakilan perempuan dalam proses politik, termasuk pemilihan umum.

---

This thesis discusses the dynamics of the struggle of the Indonesian Women's Congress in fighting for Indonesian women's suffrage rights in 1928–1955. The right to vote is one of the discourses that became part of the Indonesian women's struggle through the Indonesian Women's Congress (after independence: the Indonesian Women's Congress) as a forum for the unity of the Indonesian women's movement. The representation of women in representative bodies during the Dutch East Indies era was hampered by the practice of discrimination based on gender, race, and class applied by the colonial government regarding women's political rights. During the independence period, the government of the Republic guaranteed equal rights for all citizens, including women's right to vote in general elections. This then contributed to changes in the direction and pattern of the Indonesian Women's Congress movement in the effort to guarantee women's voting rights and women's representation in representative bodies. This study uses historical research methods which consist of 4 steps, namely: (1) heuristics; (2) criticism/verification; (3) interpretation; (4) historiography. The results of research conducted using contemporary archival sources and newspapers show that the right to vote for Indonesian women, which was fought for through the Indonesian Women's Congress, was obtained after going through a long struggle and was granted gradually by the colonial government. As for the independence period, the efforts of the Indonesian Women's Congress regarding women's suffrage were directed at escorting government steps related to equality of women's political rights and representation of women in the political process, including general elections."