Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini mengevaluasi dampak suntikan modal yang diberikan oleh Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia melalui PMN (Penambahan Penyertaan Modal Negara) terhadap kinerja perusahaan, yang diukur dengan rasio return on asset. Salah satu tantangan utama dalam upaya evaluasi ini adalah adanya masalah endogenitas dalam alokasi PMN, karena kecenderungan dan besaran alokasi PMN mempunyai hubungan struktural dengan peruntukan penggunaan PMN sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian BUMN.Adapun Kontributor lain terhadap endogenitas adalah potensi pengaruh politik dalam pengambilan keputusan manajerial dan keuangan di BUMN dari berbagai lembaga pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, yang juga mencakup bagaimana PMN dialokasikan ke BUMN. Studi ini menggunakan strategi regresi variabel instrumental untuk mengatasi masalah endogenitas. Pengamatan longitudinal terhadap informasi keuangan auditan BUMN dan data petahana CEO sebagai proksi pengaruh politik digunakan, dengan pengamatan dari tahun 2013 hingga 2021. Lebih khusus lagi, pada spesifikasi estimasi, penelitian ini memilih Pooled Fixed Effect Instrumental Variable (FEIV) sebagai variabel utama. spesifikasi untuk memasukkan variabel invarian waktu seperti efek tetap sektoral.Hasil estimasi menunjukkan bahwa PMN tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja BUMN yang diukur dengan rasio return on assets. Studi ini juga menemukan bahwa posisi CEO yang menjabat secara statistik signifikan dalam menjelaskan endogenitas PMN, dimana BUMN yang dipimpin oleh CEO yang menjabat cenderung menerima lebih banyak PMN dibandingkan BUMN yang dipimpin oleh CEO yang tidak menjabat. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, perlu dilakukan kajian ulang terhadap penyertaan modal negara melalui PMN, karena pendekatan yang dilakukan saat ini tidak mampu meningkatkan kinerja BUMN. Untuk memitigasi pengaruh politik, pemerintah harus menetapkan pengaturan kelembagaan dan pedoman yang jelas dengan prinsip akuntabilitas dalam perekrutan CEO.

---

This study evaluates the impact of capital injection provided by the State into state-owned enterprises (SOEs) in Indonesia through PMN (Penambahan Penyertaan Modal Negara) on firms’ performance, as measured by return on asset. One immediate challenge that emerged in attempting the evaluation is the presence of endogeneity in PMN allocation, as the propensity and the size of PMN allocation have a structural relation with the designation of use of PMN as laid out in the Ministry of SOEs’ regulation. The other contributor to the endogeneity is the potential for political influence in the managerial and financial decision-making in SOEs from the various government bodies, particularly the Ministry of SOEs’, which also extends to how PMNs are allocated among SOEs’. The study employs an instrumental variable regression strategy to overcome the endogeneity issues. A longitudinal observation of audited financial information of SOEs and CEO incumbency data as a proxy for political influence is used, with observations from 2013 to 2021. More specifically, on estimation specification, the study chose Pooled Fixed Effect Instrumental Variable (FEIV) as the main specification to allow for the inclusion of time-invariant variables such as sectoral fixed effect. The estimation result indicates that PMN has no statistically significant impact on SOEs’ performance, as measured by their return on assets ratio. The study also found that CEO incumbency is statistically significant in explaining the endogeneity of PMN, where SOEs led by incumbent CEOs tend to receive more PMN compared to those led by non-incumbent CEOs. Considering these estimation results, a reassessment of state capital injection through PMN is necessary, as the current approach does not improve SOE performance. To mitigate political influence, the government should establish institutional arrangements and clear guidelines with accountability principles for CEO recruitment."

"Tingginya persentase penggunaan kontrasepsi hormonal (pil dan suntikan) tidak diikuti dengan tingginya angka kelangsungan. Angka putus pakai untuk metode pil mengalami kenaikan dari 32% (SDKI 2002-2003) menjadi 39% (SDKI 2007). Sementara itu, angka putus pakai metode suntikan juga mengalami kenaikan dari 18% (SDKI 2002-2003) menjadi 23% (SDKI 2007). Kualitas pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu elemen yang penting dalam mencapai pemakaian alat kontrasepsi yang berlangsung lama (lestari). Salah satu elemen kualitas pelayanan keluarga berencana adalah informasi yang diberikan kepada klien dan mekanisme follow-up dan kontak kembali. Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional (studi potong lintang) yang dianalisis menggunakan analisis survival. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan kelangsungan pemakaian kontrasepsi hormonal (pil dan suntikan) (p-value = 0,000) dan terdapat interaksi antara variabel kualitas pelayanan keluarga berencana dengan keputusan menggunakan alat/cara KB serta interaksi antara kualitas pelayanan KB dengan keinginan mempunyai anak. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah akseptor yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dengan keputusan suami saja dan orang lain dalam menggunakan alat/cara KB memiliki risiko untuk gagal mempertahankan kelangsungan pemakaian kontrasepsi hormonal (pil dan suntikan) lebih tinggi 1,7 kali dibandingkan dengan akseptor yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dengan keputusan bersama dalam menggunakan alat/cara KB (p-value = 0,008) setelah dikontrol oleh kesamaan keinginan anak antara suami dan isteri, jumlah anak dan efek samping. Oleh karena itu, diperlukan pemberi pelayanan (provider) yang mampu melayani kebutuhan KB dan kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan yang meliputi pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki, yaitu pelayanan Komunikasi Interpersonal (KIP)/konseling dan pelayanan medis berkaitan dengan KB dan kesehatan reproduksi.

---

The high percentage using of hormonal contraceptives (pills and injections) are not followed by a high rate of survival. The drop out rate for the method of pill use rose from 32% (IDHS 2002-2003) to 39% (IDHS 2007). Meanwhile, the dropout rate used method of injection also increased from 18% (IDHS 2002-2003) to 23% (IDHS 2007). Quality of family planning services is one of the important element in achieving contraceptive use long-lasting (sustainable). The element is information given to clients and recontact and follow-up mechanisms. This study uses a descriptive analytic with cross sectional approach were analyzed using survival analysis.

Based on the results of the study there is a relationship between the quality of family planning services with continuity of use of hormonal contraceptives (pills and injections) (p-value = 0.000) and there is interaction between the quality of family planning services with decisions using of tools/methods of family planning and the interaction between the quality of family planning services with the desire for more children.

The conclusions in this study is acceptors are getting a qualified family planning services by husband decision maker and others to using tools/methods of family planning has failed to maintain the continuity of risk for using hormonal contraceptives (pills and injections) 1,7 times higher than the acceptors who received family planning services qualified by a joint decision to using tools/methods of family planning (p-value = 0.008) after controlled by a common wishes of children between husband and wife, number of children and side effects.

Therefore required provider which capable of serving the needs of family planning and reproductive health of men and women includes IEC (Information, Education and Communication) service as well as family planning and reproductive health services that can meet the needs of women and men, Interpersonal Communication (IPC)/counseling and medical services related to family planning and reproductive health."

"Kecemasan akan kembalinya kesuburan pascaputus pakai kontrasepsi yang tidak pasti berdampak negatif pada penggunaan kontrasepsi di Indonesia. Banyak perempuan meyakini mitos kontrasepsi menyebabkan kemandulan termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti yang ditunjukkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007, 2012 dan 2017 dimana tidak ada perempuan yang putus pakai MKJP sebelum mempunyai anak. Penelitian ini membuktikan mitos tersebut tidak benar, karena kesuburan dapat segera kembali sebelum satu tahun pascaputus pakai kontrasepsi. Analisis kesintasan digunakan dalam mengestimasi kembalinya kesuburan pascaputus pakai kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang diteliti pada SDKI yaitu pil, suntikan, IUD dan implant yang digunakan selama 5 tahun sebelum 2007, 2012 dan 2017. Sebanyak 4573 episode (SDKI 2007), 5183 episode (SDKI 2012) and 5989 episode (SDKI 2017) dari perempuan yang putus pakai kontrasepsi karena ingin hamil diikuti secara retrospektif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Stata IC 15.1. Perempuan pemakai IUD hamil lebih cepat dibandingkan mereka yang menggunakan implan, pil dan suntikan. Tingkat kehamilan kumulatif selama 1 tahun pascaputus pakai kontrasepsi adalah 72%-85% untuk IUD, 75%-81% untuk pil, 72%-76% untuk implan and 65%- 67% untuk suntikan. Tingkat kehamilan pada 2 tahun pascaputus pakai pada keempat kontrasepsi mencapai 82%-92%. Tingkat kehamilan meningkat pada perempuan usia muda. Terjadinya kehamilan tidak berhubungan dengan jumlah anak, penyakit menular seksual, pengetahuan tentang masa subur, tingkat kesejahteraan dan tempat tinggal. Penelitian ini tidak menunjukkan adanya gangguan kesuburan yang disebabkan oleh putus pakai kontrasepsi. Studi ini merekomendasikan untuk penguatan konseling pada pra dan pasca pelayanan KB, pengembangan materi KIE dan konseling yang komprehensif serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam konseling.

---

The fear that resumption of fertility after discontinuation of contraception are uncertain or inconclusive has a negative impact on utilization of contraceptive methods in Indonesia. Many women belief that contraceptive methods cause infertility including Long-Acting Reversible Contraceptive (LARC), as shown by the 2007, 2012 and 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) data that not even one woman would discontinue LARC before the first pregnancy. Therefore, this study presented evidence that this belief is not true, because it took less than one year to resume fertility after the discontinuation of contraceptive methods.

A survival analysis was used to assess the time of fertility resumption after discontinuation of reversible contraceptive methods. Type of contraception analysed included pills, injectables, Intrauterine Devices (IUD) and implants within the last 5 years preceding the Indonesia Demographic and Health Survey 2007, 2012 and 2017. As many as 4573 episodes (IDHS 2007), 5183 episodes (IDHS 2012) and 5989 episodes (IDHS 2017) of women who discontinued the use of reversible contraceptive methods for the reason of planned pregnancy were followed retrospectively.

Data analysis was performed using Stata IC 15.1. Women who had been using IUD achieved faster to become pregnant than ex-implant users, ex-pill users and ex-injectable users. The 1-year pregnancy rates following contraceptive removal were 72%-85% for IUD, 75%-81% for pills, 72%-76% for implants and 65%-67% for injectables. The 2-years pregnancy rates were 82%-92% for pills, injectables, implants and IUDs. The rate of pregnancy was increased in younger women. The long duration of contraceptive used had no impact on reducing pregnancy rates. Time to pregnancy was not related to women's parity, sexually transmitted diseases, knowledge of fertile window, women's wealth status and place of residence.

The study did not show any impaired fertility caused by the reversible contraceptive discontinuation. It is recommended to strengthen pre and post service counseling, developing IEC material and strengthening the capacity of health and non-health workers in counseling. "