Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas rangkap jabatan notaris sebagai advokat, pencegahan terjadinya rangkap jabatan notaris sebagai advokat dan pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat dan tindak pidana penipuan yang dilakukannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris perlu dibina dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan hasil data deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen bidang hukum kenotariatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris sehingga terdapat pelanggaran rangkap jabatan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris tersebut atas pelanggaran tersebut. Larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pasal 17 tersebut antara lain pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat sebagai seorang notaris.Dalam tesis ini juga dibahas kasus nyata seorang Notaris di Surabaya yang telah terbukti melakukan rangkap jabatan notaris dan advokat sesuai dengan putusan MPPN Nomor 15/B/MPPN/XII/2017. Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, HS melakukan penipuan terhadap kliennya sendiri. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 619K/PID/2016. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya diadakan perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris seharusnya bertindak lebih pro aktif antara lain diberikan wewenang untuk memutus suatu perkara.

---

The focus of this study is about a report of people who feel disadvantages over dual position of notary as advocates in Surabaya, prevention of dual positions of notaries as an advocate and responsibility of Notary who has dual positions as advocates, criminal acts of fraud committed. Therefore, in carrying out his duties the notary needs to be fostered and supervised by the Supervisory Council for Notary. This research is juridical normative with result of analytical descriptive data. The data were collected by means of deep study of document literature especially in notary law.The purpose of this study is to understand the cause of less optimal supervision and guidance for notary, violation of dual position of notary as an advocate regulation and their responsibility. The prohibition of dual position of notaries as advocates has been regulated in Article 17 of Law Number 30 Year 2004 and Law Number 2 of 2014 on Amendment Law of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Public. The sanctions imposed for violation of Article 17 include dismissal or dishonorable discharge of a notary public.In this thesis is also discussed the real case of a Notary in Surabaya which has been proven to dual position of notary as an advocate in accordance with decision of MPPN Number 15 B MPPN XII 2017. In running the profession as an advocate, HS committed fraud against his own clients. The case has a permanent legal effect with Supreme Court Decision Number 619K PID 2016. The results of the study suggest that there should be a change in the Law of Notary Public, especially on the authority of the Regional Supervisory Council for Notary. The Regional Supervisory Council for Notary as the spearhead of the supervision and guidance of a Notary by the Notary Supervisory Council should be more pro active, among others, to be authorized to decide upon a case."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"Tesis ini membahas cakupan Pasal 66 ayat (1) b UUJN 2004 sehubungan dengan PPAT dan dasar pertimbangan MPD untuk memberikan/tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam UUJN dimasukkan ketentuan bahwa pemanggilan Notaris mencakup juga Notaris selaku PPAT dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM perlu diatur lebih lanjut bahwa dasar pertimbangan MPD adalah dengan menempatkan Akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yaitu dilakukan pemeriksaan apakah akta Notaris yang bersangkutan melanggar ketentuan pembuatan akta otentik atau tidak. ......This thesis discusses the scope of Article 66 paragraph (1) b of Notary Act in connection with the LDO (Land Deed Officer) and the consideration of DSC (District Supervisory Council) to give / do not give consent for the summon of Notary. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the study suggest that in Notary Act included provisions that call also includes Notary as LDO and in the Regulation of Minister of Justice should be further arranged that the basic consideration of DSC is to place Notary Deed as the object of examination."

"Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyerahan Sertipikat Tanah Kepada Orang Yang Tidak Berhak. Notaris yang dalam pelaksanaan jabatannya diberikan amanah untuk menyimpan Sertipikat Tanah harus mengembalikannya kepada orang yang berhak atas dokumen tersebut, dikarenakan berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara dan masyarakat. Notaris yang memberikan segala bentuk dokumen kepada orang yang tidak berhak, telah melanggar amanah yang diberikan kepada Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya sebagaimana telah diucapkan dalam sumpah jabatan Notaris. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 121/PDT.G/2020/PN JMR Majelis Hakim memutuskan Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tesis ini berbentuk penelitian doktrinal dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban Notaris serta peran Badan Pembina dan Pengawas Notaris atas tindakan penyerahan Sertipikat Tanah oleh Notaris kepada orang yang tidak berhak. Secara perdata, tindakan Notaris telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, adanya kausalitas antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan. Secara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Notaris telah melanggar kewajiban Notaris, yaitu mengenai amanah, kehati-hatian, dan rahasia jabatan. Peran Badan Pembina dan Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelanggaran dalam menjalankan jabatan notaris adalah pembinaan, yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris dan penindakkan dengan pemberian sanksi akan diputuskan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.......The Accountability Of Notary For Handing Over Deed Of Land To A Person Who Are Not Entitled To. Notary who’s in carrying out their duty is trusted for keeping Deed of Land obliged to return it to the person who’s entitled to the document, it is caused by the Notary’s obligation for keeping the trust that has given by the State and society. A Notary who handovers any kind of document to another person who is not entitled to is violated trust that has been given to Notary as trustworthy individual as said in the Notary’s Oath. According to Jember District Court Verdict Number 121/PDT.G/2020/PN JMR the Panel of Judges verdict that the Notary had committed an unlawful act. This thesis is doctrinal research which based on normative juridical study and analyses the Notary’s accountability as well as the prosecution by the Notary institutions for the action of handing over Deed of Land by Notary to a person who are not entitled to. By the private law, Notary’s action fulfilled the factors of Unlawful Acts which are: there is action, the action is against the law, there is loss for the victim, there is causality between action and loss, and there is a fault. By the Acts of Notary and Notary’s Code of Ethic, Notary has violated the Notary’s obligation, which are trustworthiness, prudentialism, and confidentiality. The role of Notary’s development and supervisory institution against the violation of Notary’s Code of Ethic and violation in implementing Notary’s duty is development, given by the Notary Honorary Council and enforcement by giving penalized, which will be decided by the Notary Supervisory Council and the Honorary Council of the Indonesian Notary Association."